https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

March 2022 – Page 5 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Polisi tindak tegas tempat hiburan dan kafe di Kota Malang langgar aturan operasional

Polisi tindak tegas tempat hiburan dan kafe di Kota Malang langgar aturan operasional

Nusantara7.com, Malang – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota memberikan tindakan tegas kepada pelaku usaha tempat hiburan dan kafe yang ada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur yang tidak mematuhi ketentuan jam operasional.

Kasikum Polresta Malang Kota Iptu Didik Arifianto di Kota Malang, Jumat mengatakan bahwa pihaknya kembali menemukan adanya kafe yang beroperasi melebihi ketentuan jam operasional dan melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022.

“Petugas bertindak tegas dan menutup kafe tersebut karena telah melakukan pelanggaran Imendagri Nomor 13,” kata Didik.

Didik menjelaskan, pada Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan (Pamor Keris) Polresta Malang Kota yang dilakukan pada Jumat (4/3) dini hari, petugas gabungan masih menemukan adanya kafe yang melanggar ketentuan jam operasional.

Sebuah kafe yang terletak di Jalan Borobudur, Kota Malang, diketahui masih beroperasi pada saat petugas melakukan razia. Petugas mengamankan penanggung jawab kafe tersebut dan dimintai keterangan di Polresta Malang Kota.

“Kami tindaklanjuti dengan mengamankan penanggung jawab kafe tersebut untuk dimintai keterangan di Polresta Malang Kota,” katanya.

Ia menambahkan Polresta Malang Kota saat ini tengah memperkuat pengawasan terkait jam operasional kafe dan tempat hiburan di wilayah Kota Malang, seiring dengan peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah tersebut.

Di wilayah Kota Malang, saat ini tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, seiring dengan adanya peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 14 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa kafe atau rumah makan yang beroperasional mulai malam hari, diperbolehkan beroperasi mulai pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB.

“Tujuan Patroli Pamor Keris ini agar semua tempat hiburan tidak melanggar aturan, karena penyebaran COVID-19 masih cenderung tinggi. Pelaku usaha diminta lebih disiplin dan mentaati batas waktu operasional,” ujarnya.

Dalam kurun waktu dua hari, Polresta Malang Kota telah menutup tiga kafe yang tetap beroperasi lebih dari jam yang ditentukan dan melanggar Imendagri Nomor 13 Tahun 2022 serta SE Wali Kota Malang Nomor 14 Tahun 2022.

Tercatat, di wilayah Kota Malang ada sebanyak 26.744 kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan kasus aktif sebanyak 1.696 kasus. Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 23.892 orang dilaporkan telah sembuh, 1.156 orang dinyatakan meninggal dunia. (ant)

Limbah kayu asal Gresik menembus pasar India lewat PT Vesta Legno International

Limbah kayu asal Gresik menembus pasar India lewat PT Vesta Legno International

Nusantara7.com, Gresik  – Limbah kayu asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menembus pasar India, melalui perusahaan pengolahan kayu PT Vesta Legno Internasional yang berada di Kecamatan Cerme, wilayah setempat.

Direktur Utama PT Vesta Legno Internasional Kevin Seito di Gresik, Jumat, mengatakan limbah kayu itu berasal dari sejumlah pabrik di Gresik. Ia telah mendapatkan nilai kontrak untuk ekspor ke India senilai 350 ribu dolar AS.

“Kayu ini berupa potongan dari produk utama, kemudian kami olah untuk diekspor. Kami telah melakukan ekspor sebanyak 1 kontainer 20 fit atau sekitar 20 kubik senilai 27 ribu dolar dari total kontrak 350 ribu dolar. Jenis kayunya merbau,” ujar Kevin.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengapresiasi tembusnya limbah kayu asal daerah setempat ke pasar India.

“Kami mewakili masyarakat Gresik, mengucapkan terima kasih. Semoga kerja sama pengolahan limbah kayu dan ekspor ini dapat membuka peluang kerja sama untuk peningkatan ekonomi dalam sektor lainnya,” katanya

Bu Min, sapaan akrab wabup, mengatakan dengan adanya pengolahan kayu limbah hingga mampu ekspor ke luar negeri juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

“Harapannya komersialisasi produk ini nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menekan pengangguran,” kata Bu Min.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya mendorong agar pengusaha UMKM di Gresik mampu menembus pasar ekspor.

“Kami terus mendorong produk mereka (UMKM) agar mampu berdaya saing dan unggul, hingga mampu ekspor,” katanya. (atr)

Pakar Unair Dr. Suko sebut wacana penundaan pemilu merupakan kepentingan elite parpol

Pakar Unair Dr. Suko sebut wacana penundaan pemilu merupakan kepentingan elite parpol

Nusantara7.com, Surabaya – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Dr. Suko Widodo menyebut wacana penundaan pemilu merupakan kepentingan elite partai politik dan bukan kepentingan pengurus partai yang di bawahnya.

“Itu kepentingan elite dan bukan kepentingan pengurus partai yang di bawahnya,” kata Suko di Surabaya, Jumat.

Suko mengatakan parpol yang mendukung seperti menjadi tumbal atas gagasan penundaan pemilu.

“Tapi itu bagi parpol yang mendukung ide itu. Mengapa mereka mendukung? Ya karena terdapat kesamaan kepentingan dengan penundaan itu,” ujarnya.

Menurutnya, ketika publik menolak gagasan itu, maka ada risiko yang harus ditanggung oleh parpol yang mendukung ide tersebut.

“Citra parpol menjadi negatif, dan akan mengurangi simpati publik. Tak ada yang diuntungkan atas gagasan itu jika kondisi begini. Malah mengurangi kredibilitas pada elite politik pendukung ide,” ucapnya.

Sementara mengenai dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap perpanjangan masa presiden, Suko mengatakan hal tersebut merupakan blunder politik.

Dia menilai PSI tidak punya sikap posisi yang jelas dan tampak terombang-ambing. Selain itu, PSI dianggap terlibat dalam konflik politik, tetapi hanya menjadi pengikut saja.

“Blunder itu bisa menjadikan PSI merusak citra dirinya sendiri dan bisa bisa akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Padahal sebagai parpol anak muda seharusnya mendengarkan aspirasi kaum milenial yang mengharapkan pembaharuan,” katanya. (ant)

Menko Polhukam Mahfud MD bantah nama Soeharto dihilangkan dari sejarah

Menko Polhukam Mahfud MD bantah nama Soeharto dihilangkan dari sejarah

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto.

 

“Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,” tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis.

 

Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan.

 

“Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

 

Peran Pak Harto–sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto–dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres.

 

“Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,” ucapnya.

 

Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949.

 

Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut.

 

“Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” kata Mahfud.

 

Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas.

 

“Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,” tutur Mahfud.(atr)

Sektor pertanian Lamongan tumbuh positif pada 2021 dilihat dari NTP

Sektor pertanian Lamongan tumbuh positif pada 2021 dilihat dari NTP

Nusantara7.com, Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyebut sektor pertanian di wilayahnya masih tumbuh positif meski di tengah pandemi, yang terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Lamongan naik tipis 2 persen dari 104,84 tahun 2020 menjadi 106,81 pada 2021.

Yuhronur dalam siaran persnya di Lamongan, Selasa, mengatakan dengan naiknya NTP mengisyaratkan kesejahteraan petani Lamongan semakin meningkat, apalagi saat ini juga dibarengi dengan kenaikan harga gabah kering giling yang mencapai angka Rp4.400.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah di antaranya pemberian bantuan alat pertanian modern, subsidi pupuk hingga pengentasan hama tikus yang menjadi momok petani Lamongan,” kata Yuhronur, yang pernah menjabat Sekda Lamongan tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Sukriyah menyebutkan berbagai peningkatan produksi terus dilakukan termasuk mendukung infrastruktur pertanian. Seperti pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, pengerukan embung sumur pantek dan lain sebagainya.

Ke depan, kata Sukriyah, akan terus melakukan berbagai inovasi termasuk melakukan inovasi Manajemen Tanam Sehat (MTS), yakni budi daya padi hibrida di lahan tadah hujan atau lahan kering.

“Ke depan kami juga akan terus melakukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian khususnya komoditas padi di Lamongan,” katanya.

Sukriyah menyebut kenaikan NTP Kabupaten Lamongan juga didukung oleh kenaikan produksi tanaman, salah satunya komoditas padi.

Pada tahun 2021 dengan luas panen 154.204 hektare mampu memproduksi sebesar 1.196.310 ton padi sehingga produktivitasnya 7,76 ton per hektare. Produktivitasnya naik 2,35 persen dari tahun 2020 yang tercatat 7,58 ton per hektare.

Sementara laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Februari 2022 turun 0,59 persen dari 102,33 menjadi 101,72.

Penurunan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,55 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,05 persen.

Pada Februari 2022, dua subsektor pertanian mengalami penurunan NTP, sedangkan tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,37 persen dari 104,54 menjadi 103,11, diikuti subsektor peternakan sebesar 1,10 persen dari 100,77 menjadi 99,67.

Sebaliknya subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar adalah hortikultura sebesar 3,89 persen dari 96,27 menjadi 100,01, diikuti subsektor perikanan sebesar 1,13 persen dari 102,72 menjadi 103,89 dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,12 persen dari 99,99 menjadi 100,11. (atr)

Bupati Abdul Latif Berikan Bantuan Tunai PKL Bangkalan

Bupati Abdul Latif Berikan Bantuan Tunai PKL Bangkalan

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron akan memberikan bantuan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bangkalan. Hal itu sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, Hal itu diungkapkan Bupati saat menghadiri reuni akbar PKL se-Jawa Timur, Selasa (1/3/2022) di Gedung Rato Ebuh.

Dijelaskan Ra Latif , kegiatan sektor informal salah satunya pedagang kaki lima bisa di lihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia termasuk Bangkalan berkembang sangat pesat. terlebih selama saat pandemi banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut dikatakanya, pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya pengangguran. Kemanpuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat ataupun mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya

“Kami di tahun 2022 ada anggaran untuk para PKL yang membuka lapak di emperan pasar atau yang belum punya kios,” kata Ra Latif.

Ra Latif mengatakan, Pemkab Bangkalan saat ini tengah mendata para PKL yang nantinya akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Nominalnya nanti tergantung kemampuan anggaran kita. Dari data yang masuk kita mampu memberikan bantuan berapa masih dihitung,” imbuhnya.

Hal ini kata Ra Latif sebagai salah satu langkah Pemkab Bangkalan untuk meringankan beban para PKL yang terdampak pandemi.

“Karen kita tahu, PKL butuh kerumunan agar dagangan mereka laku, sementara hampir 2 tahun ini kita dilarang berkerumun,” tambahnya.

Sekedar diketahui, Bupati menghadiri silahturahmi antar paguyuban para PKL se Jawa Timur dalam rangka berbagi jaringan, berbagi informasi serta silaturahmi. pem

Bupati Abdul Latif Minta Kades Lang Panggang agar pahami Potensi Desanya

Bupati Abdul Latif Minta Kades Lang Panggang agar pahami Potensi Desanya

Nusantara7.com Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron melantik Abd Rijal sebagai Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Lang Panggang Kecamatan Modung, Selasa (1/3/2022).

Pada kesempatan itu Bupati menekankan beberapa hal agar Kepala Desa menguasai tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti pembuatan Peraturan Desa, pembuatan Peraturan Kepala Desa, APBDes dan lain-lain-lain serta memahami administrasi Pemerintahan Desa.

Selain itu Ra Latif meminta agar Kepala Desa memahami berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa yang dapat dikembangkan melalui kelembagaan perekonomian Desa, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pengembangan Desa Wisata dan  dan juga penting Aparatur Desa, baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya serta BPD harus memahami kondisi wilayah masing-masing,” imbuh Ra Latif.

Ra Latif juga menambahkan, Desa harus punya data yang jelas dan valid. Mulai dari data berapa warga miskin di desanya, data potensi wilayah dan lainya.

“Kepada saudara Camat bersama Muspika diharapkan memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan kepada Kepala Desa terpilih dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” tegas Ra Latif. pemk

RAN PASTI Difokuskan Bupati Abdul Latif untuk Turunkan Angka Stunting di Bangkalan

RAN PASTI Difokuskan Bupati Abdul Latif untuk Turunkan Angka Stunting di Bangkalan

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron didampingi Ketua TP PKK, Kepala Dinas KBP3A, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Perwakilan Bappeda menghadiri acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (Ran Pasti) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Hotel Vasa, Jl HR Muhammad Surabaya, Rabu (2/3/2022).

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) digelar BKKBN di Surabaya,Rabu (2/3/2022).Sosialisasi untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah. Dalam hal ini  BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting di tanah air.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.

Hasto dalam kesempatan ini menyampaikan, Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih  kita temui di lingkungan kita. Continue reading →

KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Wacana Penundaan Ramai

KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Wacana Penundaan Ramai

Nusantara7.com, Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin ramai menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menolak keras usul perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun diminta mengambil sikap untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menuturkan, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspons secara tegas oleh Jokowi. Dengan begitu, rakyat tidak dibingungkan dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi tersebut.

Wacana itu, kata Sultan, berpotensi mengakibatkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan konflik horizontal. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Karena itu, lanjutnya, presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik tersebut. ”Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana menggelikan ini,” tutur senator asal Bengkulu itu.

Sementara itu, penolakan terhadap usul penundaan Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah seorang tokoh yang menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menyatakan, Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, partainya menolak pemilu diundur. Paloh menuturkan, jika ingin menempatkan kepentingan bangsa, harus taat pada konstitusi.

”Kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, Red), Nasdem akan berada paling depan,” tegasnya dalam keterangan resminya kemarin (1/3).

Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk mendorong pemilu tidak ditunda.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga buka suara. Melalui juru bicara pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin sore, Prabowo mengisyaratkan penolakan. Dia menegaskan akan menghormati konstitusi. ”Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita,” kata dia.

Bukan hanya itu, Dahnil menyatakan bahwa Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk terus merawat demokrasi di Indonesia. ”Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya,” ungkap Dahnil. Baik tokoh partai politik maupun nonpartai politik.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, usul penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar didasarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya, pemilu dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ternyata, kata dia, usulan Muhaimin itu didukung beberapa ketua umum partai lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ”Bahkan, ketua umum PBNU mengatakan usul penundaan pemilu itu masuk akal,” kata dia.

Namun, lanjut dia, usul penundaan pemilu memang tidak mudah direalisasikan. Menurut dia, penundaan pemilu bisa dilakukan jika dasar hukumnya jelas, disetujui Presiden Jokowi, dan didukung mayoritas rakyat.

Pada bagian lain, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak menyurutkan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu itu terus melanjutkan persiapan guna menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, hingga kemarin tidak ada pembicaraan soal rencana mengubah jadwal pemilu. Karena itu, keputusan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang disepakati diadakan pada 14 Februari 2024 tetap dijalankan. ”Sejauh ini KPU tidak pernah diajak bicara-bicara, baik oleh sebagian partai maupun pemerintah, untuk merevisi keputusan bersama tersebut,” ujarnya kemarin.

Selama belum ada keputusan baru, lanjut dia, pihaknya memandang isu penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Terkait dengan persiapan, Pram menyampaikan bahwa pihaknya tengah mematangkan regulasi.

Berdasar rapat pimpinan (rapim) di Surabaya pekan lalu, total ada delapan draf peraturan KPU (PKPU) yang dibahas. Di antaranya, PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil, serta PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kemudian, PKPU Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu, serta PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih.

Di antara delapan draf tersebut, ada dua yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Yakni, PKPU Tahapan dan PKPU Pendaftaran Partai. ”KPU akan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah dan DPR,” katanya. (jps)

Ketua KPK Firli : korupsi ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa

Ketua KPK Firli : korupsi ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa.

“Melihat betapa destruktif-nya korupsi terhadap suatu negara, dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi adalah ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret.

Ia mengatakan korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa.

“Bukan hanya sendi perekonomian semata, jika dibiarkan berurat akar di seluruh lini dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan dan masa depan negara tersebut akan luluh lantak oleh korupsi,” ujar Firli.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara yang hancur dan jatuh miskin setelah korupsi “menggurita” sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban melindungi, menghidupi apalagi memakmurkan rakyatnya. “Karena korupsi telah merusak seluruh tatanan kehidupan di negara tersebut,” ucapnya.

KPK, lanjut Firli, memandang langkah Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara sangat tepat, mengingat penegakan kedaulatan negara adalah hal utama yang sifatnya fundamental untuk senantiasa ditanam, dirawat, dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa dan negara.

“Penting bagi segenap anak bangsa di negeri ini untuk memandang lebih luas dan melihat lebih dalam agar dapat menempatkan posisi penegakan kedaulatan negara, di tengah situasi dan kondisi global yang saat ini yang sangat rentan membuat bangsa-bangsa di dunia terfragmentasi,” tuturnya.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara-negara dunia yang terlibat konflik terkait penegakan kedaulatan negaranya masing-masing di mana hampir sebagian besar memilih perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Dalam pandangan kami, perang bukan lah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan sebuah konflik, mengingat peperangan hanya menyuguhkan teror terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bagi dari pihak yang menang maupun yang kalah dalam peperangan,” ucap Firli.

Atas nama lembaga maupun pribadi, ia pun mengimbau kepada negara-negara yang saat ini tengah berperang akibat konflik untuk segera menghentikan peperangan dan secepatnya mengambil langkah dialog sebagai solusi atas penyelesaian konflik.

“Selamat memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara, mari kita jaga tegakan kedaulatan NKRI dari ancaman korupsi agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, tujuan dan arah masa depan bangsa yang gemilang, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Aman, Damai dan Sejahtera, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote,” kata Firli. (atr)