https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

May 2022 – Page 3 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Masih bersubsidi, Jokowi tegaskan pemerintah tahan harga pertalite tidak naik

Masih bersubsidi, Jokowi tegaskan pemerintah tahan harga pertalite tidak naik

Nusantara7.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah terus menahan agar harga bahan bakar minyak jenis pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan komoditas energi lainnya.

“Yang namanya pertalite ini kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

Presiden Jokowi membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan harga BBM di negara lain, ujar Presiden, jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pemerintah dapat mempertahankan harga pertalite saat ini dengan memberikan subsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Saya lihat, misalnya, di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (pertalite),” ujar Presiden Jokowi.

Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa ketahanan dan kesehatan fiskal pada APBN juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketidakpastian ekonomi global membuat defisit APBN semakin meningkat.

“Subsidi dari APBN itu gede sekali. Masalahnya adalah tahan kita sampai kapan? kalau perangnya gak rampung-rampung,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengajak masyarakat untuk bersyukur karena harga pertalite masih dapat ditahan di Rp7.650 per liter. Selain itu, kegiatan ekonomi di Indonesia juga secara bertahap sudah dapat dibuka karena kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali.

“Kalau pandemi di negara lain, di Eropa, di Amerika Serikat, 10 hari yang lalu waktu saya ke sana, kasus harian COVID-19 masih 78 ribu kasus. Sekarang baru yang ramai di Tiongkok dan Korea Utara, negara lain masih proses mengatasi pandemi. Sekali lagi ini yang harus kita syukuri,” kata Presiden Jokowi. (ant)

Pasokan dan harga stabil setelah pemerintah cabut larangan ekspor minyak goreng

Pasokan dan harga stabil setelah pemerintah cabut larangan ekspor minyak goreng

Nusantara7.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.

Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan, ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat.

Sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per tanggal 28 April 2022, katanya, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat.

Dari sisi kebutuhan dan pasokan, kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri sebesar 194.634 ton per bulan. Sedangkan sebelum dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada Maret hanya mencapai 64.626,52 ton atau 33,2 persen dari kebutuhan per bulan.
Namun setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108, 74 persen dari kebutuhan yang melebihi kebutuhan bulanan nasional

Kemudian dari sisi stabilisasi harga, sebelumnya pelarangan harga minyak goreng curah terpantau mencapai Rp19.800 per liter. Namun sesudah pelarangan ekspor ini turun menjadi di kisaran Rp17.200 sampai Rp17.500 per liter, ucap Menko Airlangga Hartarto.

Pencabutan kembali larangan ekspor produk minyak sawit termasuk minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) disampaikan Presiden Joko Widodo lewat pernyataan resminya, Kamis (19/5).

Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022, katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya, termasuk CPO pada Kamis 28 April 2022. Kebijakan yang hanya berlaku kurang lebih 3 pekan tersebut merupakan revisi dari pernyataan pemerintah sebelumnya yang masih membolehkan ekspor CPO. (atr)

Bupati Abdul Latif minta satgas peternakan perketat pengawasan sapi ternak

Bupati Abdul Latif minta satgas peternakan perketat pengawasan sapi ternak

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron meminta Satuan Tugas Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan memperketat pengawasan sapi ternak, menyusul adanya temuan 37 ekor sapi suspek penyakit mulut dan kuku.

“Selain perlu memperketat pengawasan, penanganan cepat apabila ditemukan kasus PMK baru oleh petugas di lapangan harus dilakukan,” katanya di Bangkalan, Kamis.

Masa inkubasi penyakit mulut dan kuku antara 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit virus tersebut.

Angka kesakitan bisa mencapai 100 persen dan angka kematian tinggi pada hewan muda atau anak-anak. Tingkat penularan PMK juga tinggi, tetapi tingkat kematian antara 1-5 persen.

“Namun yang perlu diperhatikan, meski angka kematian sapi dewasa yang terserang wabah PMK rendah, akan tetapi pada sapi muda sangat tinggi. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta Satgas Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan Pemkab Bangkalan memperketat pengawasan sapi, sehingga sapi yang terserang penyakit tersebut bisa diselamatkan.

Ia juga meminta satgas tidak hanya melakukan pemantauan dan penanganan PMK, akan tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama peternak, tentang gejala serta penanganan jenis penyakit tersebut dengan melibatkan semua unsur terkait.

“Para camat, lurah, dan kepala desa kita minta agar menyampaikan laporan dengan sesegera mungkin kepada tim Satgas Petasan (Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan)  Pemkab Bangkalan apabila ditemukan ada sapi mengalami gejala klinis terserang wabah PMK,” katanya.

Pihaknya juga telah meminta bantuan polisi dan TNI untuk membantu satgas melalukan deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat. (ant)

Pemkab Bangkalan Kelola Sampah Melalui TPS3R

Pemkab Bangkalan Kelola Sampah Melalui TPS3R

Nusantara7.com, Bangkalan – Dinas  Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan terus memperbaiki penanganan sampah melalui Tempat Pembangunan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R). Saat ini sudah ada 6 TPS3R yang beroperasi dan mampu mempekerjakan 32 warga.

Selain itu, DLH telah mengajukan 9 titik pada tahun 2021 yang lalu dan tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Pusat.

Kapala DLH Bangkalan Anang Yulianto, mengungkapkan bahwa adanya TPS3R dalam mengatasi permasalahan sampah dapat memberi nilai ekonomis. Salah satunya menciptakan lapangan kerja. 

“Hingga saat ini sudah ada 6 TPS3R yang sudah beroperasi, dari situ saja sudah ada 32 warga yang dipekerjakan. Jadi selain mengatasi sampah juga mampu menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya 6 TPS3R dan sudah mampu mempekerjakan 32 warga ini DLH berupaya melakukan pengajuan tambahan. 

“Tahun lalu itu kita mengajukan 9 titik lokasi untuk TPS3R, tapi hingga saat ini belum ada progres yang jelas dari pengajuan itu. Karena untuk pembangunan TPS3R ini hanya bisa diakses dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” imbuhnya.

pihaknya sangat menginginkan TPS3R ini tidak hanya di lingkup perkotaan. Melainkan, merata hingga ke setiap kecamatan.

“Kami juga sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah desa (Pemdes) mengarahkan pada pengelolaan sampah seperti ini. Tahun ini sudah ada progres di Arosbaya ada 2 titik bersumber dari dana desa,” lanjutnya. pemk

Cegah stunting, DKPP Kota Madiun gelar pelatihan olahan ikan bagi kader posyandu

Cegah stunting, DKPP Kota Madiun gelar pelatihan olahan ikan bagi kader posyandu

Nusantara7.com, Madiun  – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun menggelar pelatihan pengolahan bahan makanan ikan air tawar bagi kader posyandu sebagai upaya mencegah stunting di wilayah itu.

Kepala Bidang Perikanan DKPP Kota Madiun Herman Prakoso di Madiun, Kamis, mengatakan bahwa sasaran pelatihan dipilih kader posyandu karena para kader tersebut berhubungan langsung dengan balita yang butuh gizi seimbang.

“Ikan mengandung banyak omega 3, sehingga kita beri pelatihan pengolahan ikan bagi para kader, harapannya supaya mereka bisa membagikan ilmunya ke ibu-ibu di lingkungan tempat tinggal,” ujarnya.

Menurut dia, pelatihan pengolahan ikan itu sebagai bentuk dukungan DKPP untuk pencegahan stunting di Kota Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki potensi pengembangan ikan tawar yang cukup besar.

Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan khusus mengenai ragam produk olahan berbahan baku ikan, agar produksinya makin berinovasi, memiliki nilai jual yang tinggi, dan sehat.

“Olahan ikan tidak hanya digoreng atau direbus, tapi juga bisa diolah sedemikian rupa sehingga punya nilai jual tinggi,” kata dia.

Dalam pelatihan tersebut, para kader posyandu belajar mengolah ikan lele. Ikan lele tersebut diolah menjadi nugget, lumpia ikan, ekado, dan bola ikan yang diisi dengan wortel, keju, sosis, dan telur puyuh.

Didampingi oleh petugas, para ibu dengan cekatan mengikuti tiap proses pembuatan. Mulai dari memisahkan duri dari daging ikan lele yang telah dikukus, hingga meniriskan campuran daging yang sebelumnya sudah digoreng dengan bumbu-bumbu.

Dengan pelatihan tersebut diharapkan tingkat konsumsi ikan yang penuh gizi di Kota Madiun meningkat, sehingga dapat mengurangi kasus stunting.

Data Dinas Kesehatan Madiun mencatat kasus stunting di kota tersebut saat ini berada pada angka 7,74 persen. (atr)

Dukung kebijakan pemerintah, KAI Daop Surabaya tetap minta pelanggan gunakan masker

Dukung kebijakan pemerintah, KAI Daop Surabaya tetap minta pelanggan gunakan masker

Nusantara7.com, Surabaya – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya, Jawa Timur, tetap meminta pelanggan kereta api jarak jauh untuk menggunakan masker selama dalam perjalanan dan saat berada di stasiun.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif di Surabaya, Kamis mengatakan masker yang digunakan merupakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

“Pelanggan juga harus mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan,” kata Luqman, menjelaskan.

Terkait pemeriksaan COVID-19, Luqman mengatakan kini pelanggan KA jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua (lengkap) atau ketiga (penguat) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen saat boarding.

Kebijakan itu, kata dia, berlaku mulai keberangkatan 18 Mei 2022 dan menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19.

Selain itu, KAI juga telah mengintegrasikan tiketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pelanggan, dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan,

Hasilnya data dapat langsung diketahui oleh petugas KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI dan pada saat boarding.

“Kami mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang terkendali.

“Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia makin terkendali, Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, pelonggaran aturan pemakaian masker hanya berlaku di luar ruangan dan bukan di ruangan tertutup atau transportasi massal.

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, boleh tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker,” ungkap Presiden. (ant)

Bupati Abdul Latif  Membuka Liga Internal PSSI Agar Munculkan Atlet Prestasi

Bupati Abdul Latif Membuka Liga Internal PSSI Agar Munculkan Atlet Prestasi

Nusantara7.com, Bangkalan – Setelah  sekian lama vakum, Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (ASKAB PSSI) Kabupaten Bangkalan kembali menggulirkan kompetisi liga internal yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bangkalan (SGB) selama satu bulan penuh.

Opening seremoni pelaksanaan liga internal dari tingkat divisi utama, divisi I divisi II dan divisi III dibuka langsung oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron yang didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Bangkalan, KONI serta Sekjen PSSI Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Ra Latif menyampaikan terimakasih kepada ASKAB PSSI Kabupaten Bangkalan yang telah menggelar kompetisi liga internal dengan harapan, nantinya akan memunculkan potensi-potensi atlet sepak bola yang bisa dikembangkan.

“Dari kompetisi ini, insyaallah akan bermunculan atlet-atlet sepak bola yang handal, sehingga bisa dikembangkan di klub Perseba Bangkalan,” ucap Ra Latif saat memberikan sambutan.

Sementara itu H Imin Ketua ASKAB PSSI Kabupaten Bangkalan menyampaikan, bahwa gelaran liga internal yang digelar oleh ASKAB PSSI, tidak lain untuk, menumbuhkan kembali semangat pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Bangkalan.

“Harapan kita dengan adanya liga internal ini, bisa menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat kepada sepak bola, sehingga apa yang di cita-citakan Bapak Bupati untuk kejayaan Perseba Bangkalan bisa tercapai,” terang H Imin.

Menurutnya, ASKAB PSSI Kabupaten Bangkalan akan terus berupaya bersinergi dengan segala pihak yang kompeten dan mempunyai keinginan yang sama untuk memajukan persepakbolaan di Bangkalan.

“Gelaran liga internal ini akan terus dilaksanakan, baik divisi utama, I, II dan III, kita punya harapan besar untuk sepak bola di Bangkalan, utamanya kebangkitan klub Perseba Bangkalan,” tutupnya. pemk

Bupati  Abdul Latif  dukung penuh Madura Produktif Tanpa Narkoba

Bupati Abdul Latif dukung penuh Madura Produktif Tanpa Narkoba

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri deklarasi Madura Produktif Tanpa Narkoba di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kamis (19/5/2022). Kegiatan tersebut dihadiri Langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kasdam V Brawijaya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar bersama seluruh Forkopimda Madura serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Forkopimda Jatim tersebut bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya Narkoba khususnya di Madura. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim mengajak semua bersama-sama membangun komitmen di seluruh elemen strategis. Semua lini harus membangun komitmen untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan generasi penerus agar terhindar dari bahaya narkoba.

“Karena kita berada di Jawa Timur maka tentu perlindungan kepada warga Jawa Timur menjadi tanggung jawab kami semua,” kata Gubernur Khofifah.

Komitmen memerangi narkoba juga ditegaskan Ra Latif Bupati Bangkalan yang selalu mengajak masyarakat ikut melakukan pencegahan peredaran narkoba, karena pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu perlu dilakukan bersama-sama.

“Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba adalah tugas dan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” katanya. 

Bupati Abdul Latif mengatakan, upaya pencegahan bisa dilakukan mulai dari lingkungan rumah. Artinya, orang tua wajib memperhatikan anak-anak mereka agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang bisa menyesatkan masa depannya.pemk

Penyelewengan pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia apresiasi Polri tangkap tersangkanya

Penyelewengan pupuk bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia apresiasi Polri tangkap tersangkanya

Nusantara7.com, Gresik, Jatim – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (RI) melalui Polda Jawa Timur (Jatim) yang menangkap 21 orang tersangka penyalahgunaan atau penyelewengan pupuk bersubsidi khususnya di wilayah Jawa Timur.

SVP PSO Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri, dalam siaran persnya di Gresik, Rabu mengatakan, Pupuk Indonesia akan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

“Kami dari Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah Kepolisian RI dalam hal ini Polda Jawa Timur yang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan atau penyelewengan pupuk bersubsidi. Perusahaan juga mengapresiasi mitra kerja atau stakeholder lainnya seperti Kejaksaan Agung yang juga berhasil mengawal permasalahan tentang pupuk bersubsidi,” kata Yusri.

Polda Jatim melaporkan selama Januari-April 2022 telah mengungkap 17 laporan dengan menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus pupuk bersubsidi. Dari laporan tersebut, ada 13 laporan yang ditangani langsung oleh Polda Jawa Timur yang tersebar di 9 Kabupaten.

Pupuk Indonesia, kata Yusri telah memberikan sanksi administratif maupun pemutusan hubungan kerja kepada pihak-pihak yang terbukti menentang aturan yang berlaku.

Yusri juga meminta kepada masyarakat khususnya petani untuk ikut sama-sama proses penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing.

Yusri mengatakan kepada seluruh jaringan distribusi, baik distributor maupun kios resmi untuk tidak mencoba melakukan tindakan melawan hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Karena pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah. Sehingga peredaraannya dipantau oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah.

“Pupuk Indonesia mengajak seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengawasi peredaran pupuk bersubsidi, bahkan tidak segan melaporkan kepada APH jika melihat pelanggaran mengenai penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi,” kata Yusri.

Yusri menambahkan segala macam bentuk pelangaran merupakan tindakan melawan hukum dan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga tidak akan segan menindak tegas kios maupun distributor yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau penyelewengan,” tambahnya.

Meski demikian Yusri memastikan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu proses penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia.

Lebih lanjut Yusri menyebutkan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi, salah satunya adalah Distribution Planning & Control System (DPCS). Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memonitor kegiatan distribusi dan mengetahui stok secara real time.

Sehingga dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari gudang produsen hingga ke kios-kios resmi.(atr)

Probolinggo raih WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK

Probolinggo raih WTP sembilan kali berturut-turut dari BPK

Nusantara7.com, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.

Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan opini WTP kepada Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jatim di Sidoarjo, Selasa (17/5) sore.

“Semoga peraihan opini WTP itu menjadi penyemangat Pemkab Probolinggo untuk meningkatkan kinerja, tata kelola pengelolaan keuangan daerah, dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko .

Ia mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena Kabupaten Probolinggo meraih opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut dan hal tersebut merupakan kerja keras semua pihak dan modal untuk terus mengabdi dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan ucapan selamat untuk Kabupaten Probolinggo atas peraihan kembali opini WTP yang kesembilan kalinya.

“Mudah-mudahan tahun depan tetap mempertahankan opini WTP, sehingga bisa 10 kali berturut-turut. Harapan kami dengan saran dan pendapat dari BPK RI bisa ditindaklanjuti untuk kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Selain Kabupaten Probolinggo, ada tiga daerah lain yang juga menerima LHP atas LKPD dan mendapatkan opini WTP, yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Mojokerto.

Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha mengatakan opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.

“Kami berharap opini WTP dapat terus dipertahankan di masa mendatang serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)