Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

Nusantara7.com, Beragam inovasi dikembangkan Pemkot Surabaya. Selama setahun terakhir sedikitnya ada 12 aplikasi layanan publik yang diluncurkan duet pemerintahan Eri Cahyadi-Armudji. Lewat aplikasi itu, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berbagai inovasi pelayanan publik itu pernah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini berbagai terobosan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. ”Tujuan utama kita memudahkan pelayanan ke masyarakat,’’ kata Eri Cahyadi, Jumat (11/2).

Salah satu andalannya adalah e-peken. Itu merupakan aplikasi e-commerce yang dirancang khusus untuk produk-produk UMKM dan toko kelontong. Sebanyak 15 ribu ASN di lingkungan Pemkot Surabaya diminta untuk melakukan transaksi melalui e-peken. Berbagai kebutuhan pokok harian harus dibeli melalui e-peken. ’’Ini terbukti memajukan ekonomi kerakyatan,’’ ujar Eri.

E-peken diluncurkan sejak Juli 2021. Hingga sekarang nilai transaksi bulanan terus naik. Hingga akhir Desember 2021, nilai transaksi di e-peken lebih dari Rp 3 miliar. Sejauh ini pelaku usaha rakyat yang dihimpun berjumlah 250-an toko kelontong dan pelaku UMKM. Saat ini jumlah customer yang aktif melakukan transaksi 3.000-an orang. Jumlah itu akan terus bertambah.

Inovasi lainnya adalah WargaKu. Melalui aplikasi tersebut, setiap warga metropolis bisa berpartisipasi dalam pembangunan kota. Warga dapat memberikan saran, kritik, masukan, hingga pengaduan di aplikasi WargaKu. Berbagai persoalan di lingkungan sekitar bisa dicurahkan. Mulai persoalan banjir hingga jalan rusak dan lain-lain.

Ada juga aplikasi Sayang Warga. Wali Kota Eri Cahyadi baru meluncurkan aplikasi tersebut pada 27 Januari lalu. Aplikasi itu terkait dengan pendataan sejumlah persoalan kesehatan di lingkungan sekitar. Mulai bayi stunting, ibu hamil, hingga temuan gizi buruk. Teknisnya, data akan diisi oleh petugas dari lingkup yang paling bawah di tingkat RT/RW. Sudah ada petugas khusus yang disebut Kader Surabaya. Mereka terdiri atas kader kesehatan, lingkungan, hingga adminduk. Total ada 28.848 orang. Mereka tersebar di semua RT/RW se-Surabaya. ”Semua kader bergerak untuk mendapat data yang pas. Sehingga kebijakan juga bisa tepat sasaran,’’ jelas Eri.

Sejumlah aplikasi juga dikembangkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Salah satunya aplikasi Kalimasada. Tujuannya adalah untuk memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) secara online. Ada empat jenis layanan yang bisa diurus. Yaitu, pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah masuk, dan pindah keluar Kota Surabaya.

Inovasi lainnya adalah Lontong Kupang dan Lontong Balap. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengajukan nikah massal secara gratis. Ada juga program Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Itu memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara online. Di bidang kesehatan, pemkot merancang jaminan kesehatan semesta (JKS). Warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit cukup menunjukkan KTP Surabaya (lihat grafis).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, semua aplikasi itu sudah berjalan baik. Sesuai dengan harapan Wali Kota Eri Cahyadi. Sebab, setiap aplikasi memiliki aktor yang bertanggung jawab.

Menurut dia, pelaksanaan aplikasi merupakan bagian dari kontrol kinerja atas OPD terkait. Aplikasi dibuat karena ada pengendalian yang ketat. Output dan outcome menjadi perhatian wali kota. ”Bukan berarti setelah aplikasi dibuat lalu selesai begitu saja. Tapi, ada tindak lanjut dengan memanfaatkan aplikasi ini,’’ ujar Fikser.

Input Warga Harus Dibarengi Intervensi Tepat Sasaran

Beragam aplikasi diciptakan pemkot selama pemerintahan Eri-Armudji. Tujuan utamanya memudahkan pelayanan publik. Seberapa jauh efektivitas aplikasi itu dalam memudahkan pelayanan publik yang baik? Berikut wawancara Jawa Pos dengan pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Andri Arianto, Jumat (11/2).

Bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya aplikasi yang dikeluarkan pemkot?

Sebetulnya, semangat ini berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Perpres ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan cepat. Sehingga secara otomatis, baik pusat maupun kabupaten/kota harus menciptakan banyak inovasi dalam pelayanan publik.

Nah, ini sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Dalam 10 tahun terakhir, beragam inovasi dikembangkan pemkot. Termasuk di era pemerintahan Pak Eri dan Pak Armudji ini. Selama setahun terakhir ini saja, banyak sekali inovasi yang dikembangkan. Termasuk melalui aplikasi-aplikasi. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga efisiensi dalam pelayanan. Sehingga bisa mengurangi cost, waktu, dan tenaga.

Sejauh ini apakah sudah cukup efektif?

Sangat bergantung pada respons dan gerak cepat dari dinas atau OPD terkait. Setiap ada input dari warga, idealnya harus diikuti dengan intervensi yang cepat dan tepat sasaran. Karena goal inovasi itu penanganan yang cepat dan tepat sasaran.

Bagaimana mengukur keberhasilan setiap aplikasi itu?

Tinggal membandingkan antara tujuan dan outcome yang dihasilkan. Jika outcome sesuai dengan tujuannya, ya jadi berhasil. Semua kan ada indikatornya.

Tapi, secara umum inovasi pemerintahan harus bisa menciptakan reformasi birokrasi yang baik. Digitalisasi harus bisa meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Dalam mengukur pencapaian, harus terus dilakukan evaluasi secara berkala. Kalau tolok ukurnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ini sangat baik.

RAGAM APLIKASI BANTU PUBLIK

– E-Peken. Aplikasi e-commerce pemkot yang menjual produk UMKM dan toko kelontong.

– Sayang Warga. Aplikasi untuk mendata persoalan kesehatan di tingkat RT/RW.

– WargaKu. Aplikasi untuk mencurahkan kritik, keluhan, hingga laporan terkait persoalan di lingkungan sekitar.

– SIMBR. Aplikasi untuk mendata MBR di RT/RW.

– Lontong Kupang dan Lontong Balap. Warga bisa mengurus pernikahannya yang belum dilaporkan secara resmi ke KUA dan dispendukcapil.

– Si Bunda. Aplikasi untuk memudahkan komunikasi guru PAUD.

– SSW. Aplikasi bidang perizinan dan investasi.

– Sistem drainase. Aplikasi untuk optimalisasi rumah pompa dalam memonitor genangan air.

– Kalimasada. Aplikasi untuk layanan adminduk melalui ketua RT setempat.

– Swargaloka.  Aplikasi bagi warga terkait kebutuhan adminduk. Diakses di YouTube, Instagram, Twitter, dan Spotify.

– Bimasena. Aplikasi untuk mengajukan perbaikan data RT dan RW agar valid dan akurat.

Sumber: Diskominfo Kota Surabaya

(jps)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *