https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

pemkot surabaya – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Gerakan Siber Casting digerakkan Surabaya untuk cegah stunting

Gerakan Siber Casting digerakkan Surabaya untuk cegah stunting

Nusantara7.com, Surabaya – Gerakan Siber Casting digalakkan dengan sasaran khususnya remaja di seluruh sekolah menengah pelajar (SMP) Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya mencegah stunting.

“Stunting itu tidak bisa diselesaikan ketika ada bayi stunting. Tapi itu bisa dikurangi dan dicegah sejak sebelum menikah,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.

Dia menjelaskan kegiatan ini salah satu strategi Pemkot Surabaya dalam percepatan pencegahan stunting dengan menyasar seluruh remaja putri di “Kota Pahlawan” –sebutan Kota Surabaya.

Ia menjelaskan saat ini Pemkot Surabaya tidak hanya fokus penanganan balita stunting, tetapi juga melakukan pencegahan stunting sejak usia remaja, khususnya remaja putri, yang telah mengalami pubertas atau menstruasi.

Untuk itu, kata dia, pemkot melakukan pendampingan kepada para perempuan yang belum menikah hingga setelah menikah.

“Maka anak perempuan yang sudah pubertas atau menstruasi bisa diberikan zat besi (tablet tambah darah, red.). Jangan sampai kekurangan zat besi, karena salah satu kategori stunting adalah kekurangan zat besi,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, seluruh SMP se-Surabaya setiap seminggu sekali akan melakukan Siber Casting, yakni mendapatkan tablet tambah darah yang kemudian dibagikan kepada remaja putri.

“Pendampingan ini dilakukan sejak usia remaja. Jadi kami pastikan zat besi (tablet tambah darah, red.) diberikan seminggu sekali, harus rutin dan tidak boleh berhenti. Karena saya juga meminta untuk dibuatkan aplikasi, sehingga para guru bisa mengecek para siswinya sudah mengonsumsi tablet tambah darah atau belum,” ujarnya.

Wali Kota Eri berharap, melalui Siber Casting daerah setempat bisa menjadi zero stunting.

“Karena saat ini kami konsentrasi kepada stunting yang sudah terjadi. Tapi yang belum terjadi, kami harus cegah dan jangan sampai dia menuju ke stunting. Maka pencegahan dini memang kami lakukan, mulai sejak dibangku sekolah, hingga sebelum menikah,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menyampaikan pencanangan Siber Casting diikuti seluruh SMP/MTS negeri dan swasta se-Surabaya.

Kegiatan ini secara bauran, yakni tatap muka dilakukan di SMP Negeri 37 Surabaya pada Selasa (23/5) dan secara daring di 63 SMP negeri, 230 SMP swasta, 4 MTs negeri, 48 MTs swasta, dan 63 puskesmas.

“Tujuannya untuk mengingatkan kembali akan pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah secara teratur selama satu minggu sekali, kemudian olahraga dan aktivitas fisik serta konsumsi gizi yang seimbang,” kata dia.

Selain itu, meningkatkan kepatuhan para remaja putri menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta meningkatkan komitmen sekolah dalam melaksanakan Siber Casting secara rutin setiap satu minggu sekali.

“Karena masih tingginya kasus anemia ini sangat erat kaitannya dengan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, khususnya bagi remaja putri dan ibu hamil. Sebab, anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Surabaya. Dialami oleh kelompok umur mulai dari balita, remaja, ibu hamil, sampai usia lanjut,” katanya. ant

Cegah inflasi, Pemkot Surabaya buka peluang kerja sama dengan PISS

Cegah inflasi, Pemkot Surabaya buka peluang kerja sama dengan PISS

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya tengah berkonsentrasi terhadap penanganan inflasi barang-barang kebutuhan pokok di Kota Pahlawan, Jatim, salah satunya dengan bekerja saja dengan Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS).

“Pemkot saat ini berkonsentrasi terhadap inflasi untuk bahan pokok, makanya kami bekerja sama dengan pasar induk dengan supplier (pemasok) yang ada di masing-masing wilayah,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.

Wali Kota Eri berharap dengan adanya pasar induk, maka kebutuhan pasar yang ada di Surabaya bisa terpenuhi. Yakni, pasar tradisional bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang sama, seperti saat mengambil barang pokok pada supplier (pemasok) dari luar Kota Pahlawan.

Dia menjelaskan semua itu akan tertata dan kalau sudah tertata maka infrastruktur Surabaya akan terjaga, kemudian kualitas barang bisa dijamin, dan yang paling penting adalah pemkot bisa mengendalikan harga.

“Sekarang ada empat pasar yang ambil supplier dari luar Surabaya dengan barang yang sama harganya, tetapi harganya ada yang Rp12.000, Rp12.500, Rp12.800, sampai Rp13.000. Tapi kalau sudah di pasar induk, maka di situlah saya bisa intervensi, bisa intervensi melalui subsidi BBM,” ucapnya

Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan aplikasi yang menghimpun daftar harga barang-barang kebutuhan pokok.

Aplikasi tersebut akan terkoneksi dengan pasar induk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, maupun Badan Pangan Nasional untuk mengetahui kebutuhan barang pokok yang ada di Kota Pahlawan.

“Contoh seperti beras, kita disuplai oleh Bulog. Agar barang ini tidak naik, maka kami memberikan subsidi angkutannya sehingga harga dari Bulog sampai ke pedagang pasar itu sama,” katanya.

Meski begitu, ia mengaku, bahwa kebutuhan beras bagi warga Kota Surabaya semakin meningkat. Sebab, alokasi sebanyak 20 ton beras Bulog hanya dapat mencukupi kebutuhan enam pasar di Kota Pahlawan.

“Kalau ada inflasi beras naik, maka kami bisa kerja sama dengan pasar induk karena pasar induk bisa menyiapkan dengan harga yang sama seperti Bulog. Pasar induk fungsinya seperti ini, bahkan saya setiap hari melakukan pengawasan itu melalui aplikasi harga pasar, maka inflasi itu bisa kita selesaikan dengan kita tekan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan, berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan harga pasar.

“Jangan sampai dengan bahan pokok yang naik menyebabkan inflasi yang tinggi, akhirnya kehidupan masyarakat tidak sejahtera,” ujarnya.

Sedangkan untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok di Kota Surabaya saat ini masih tersedia.

“Jadi cadangan (persediaan) banyak tapi harganya yang harus dipotong. Kita harus tahu kenapa dipotong? dan terjadi masalah apa? Ini yang Insya Allah akan kita koordinasikan dengan Menko, Badan Pangan, bahkan perguruan tinggi untuk menjalankan pasar induk. Tentunya agar bisa menghentikan atau menahan laju inflasi, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Wali Kota Eri sendiri telah menyaksikan penandatanganan kerja sama Pengembangan Kemitraan Closed Loop Agribisnis Hortikultura yang dilakukan antara PISS dengan produsen pemasok dari daerah di kantor PISS, Surabaya, pada Senin (15/5). ant

Pemkot Surabaya siapkan pasar murah guna kendalikan inflasi

Pemkot Surabaya siapkan pasar murah guna kendalikan inflasi

N7, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan pasar murah guna mengendalikan inflasi dan mencegah kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dan koordinasi bersama jajarannya terkait dampak dari kenaikan harga BBM.

“Koordinasi itu untuk merumuskan skema yang akan dilakukan dalam upaya pengendalian inflasi di Surabaya,” ujar dia.

Terkait kenaikan BBM, pihaknya sudah menggelar rapat terkait barang-barang yang terpengaruh.

Selain itu, dia pun telah meminta Dinas UMKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya untuk mengecek harga bahan kebutuhan pokok.

“Kepala Dinkopdag sudah saya minta terus menjaga inflasi di Surabaya. Apa saja dampaknya yang naik, langsung kami lakukan pasar murah,” kata dia.

Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos sebelumnya mengatakan operasi pasar setiap hari itu sudah dilakukannya sejak Jumat (26/8) hingga saat ini.

“Ini untuk menekan dan menstabilkan harga telur di pasaran, makanya dalam setiap operasi pasar ini mereka lebih menitikberatkan pada komoditi telur,” ucap Yos.

Pihaknya sudah keliling kecamatan untuk menstabilkan harga telur, bahkan dalam sehari,menggelar operasi pasar di dua lokasi kecamatan yang berbeda.

“Hingga hari ini kami sudah menggelar operasi pasar di 10 kecamatan,” kata dia.

Dari operasi pasar itu, lanjut dia, pihaknya sudah menjual gula pasir kemasan 1 kilogram sebanyak 477 kilogram, beras kemasan 5 kilogram sebanyak 253 kilogram, minyak goreng sebanyak 535 liter, daging ayam broiler sebanyak 50 kilogram, dan telur ayam negeri sebanyak 618 kilogram. ant

Sembako jadi cara Pemkot Surabaya tarik minat warga vaksin booster

Sembako jadi cara Pemkot Surabaya tarik minat warga vaksin booster

N7,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mempunyai cara dalam menarik warga agar ikut vaksinasi penguat (booster). Yakni dengan memberikan sembako saat vaksinasi di Tanah Kali Kedinding, Kota Pahlawan, Jatim.

“Ini sebagai upaya untuk menarik minat warga melakukan vaksinasi penguat,” kata Lurah Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya, Anggoro Himawan di Surabaya, Jumat (22/7).

Ia mengaku pihaknya ingin memberikan kemudahan bagi warga dalam mengakses layanan vaksinasi, sehingga digelar pada malam hari setelah warga pulang kerja. “Kalau pagi hingga sore, masyarakat masih sibuk bekerja. Kalau malam mereka banyak waktu luang. Apalagi, dengan doorprize, warga semakin tertarik mengikuti vaksinasi,” kata Anggoro.

Selain digelar pada malam hari, pelaksanaan vaksinasi penguat ini juga dilakukan secara bergantian di setiap Balai RW di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya. Selama dua pekan digelar setiap hari paling tidak ada 150-200 warga yang mengikuti vaksinasi penguat tersebut.

“Setiap malam, ada satu atau dua RW di wilayah kami yang menggelar vaksinasi dosis ketiga. Kegiatan ini biasanya didominasi oleh ibu-ibu, karena mereka tertarik dengan hadiah berupa 1 liter minyak goreng atau 1 kg gula pasir dan telur ayam,” kata dia.

Pemilihan undian berupa sembako ini tidak asal pilih. Sebab, per lima warga yang mendaftar vaksinasi, baru dilakukan undian. Setiap undian, satu jenis sembako akan diberikan kepada warga. Sembako yang diberikan berasal dari sumbangan warga sekitar.

“Selain ada peraturan kewajiban vaksinasi penguat untuk aktivitas warga di ruang publik, kegiatan ini juga didukung oleh masyarakat sekitar dengan menyumbangkan sembako untuk undian. Setiap malam, kami menggelontorkan sekitar 10-15 item sembako, masing-masing warga mendapat satu item sembako dari hasil undian,” ujar dia.

Salah seorang warga yang ikut vaksinasi, Umi Rindra Ningsih, 58, mengaku senang, karena tidak menyangka mendapat undian berupa 1 liter minyak goreng. “Memang saya ingin melakukan vaksinasi penguat, karena saat awal pelaksanaan vaksinasi, saya sedang sakit. Maka, saya harus menunda dan alhamdulillah pulang-pulang dapat hadiah minyak goreng,” kata Umi didampingi anaknya, Eni (39) saat vaksinasi di Balai RW 4 Jalan Tanah Merah 1/28 Tanah Kali Kedinding, Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya meminta lurah dan camat untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan menyediakan vaksinasi penguat di setiap balai RT/RW di Kota Surabaya. “Teman-teman camat dan lurah saya minta untuk menyediakan tempat vaksinasi penguat, di Balai RW atau Puskesmas terdekat. Camat, lurah pasti tahu siapa saja yang belum vaksinasi,” kata Wali Kota Eri.

Menurut Eri, pelaksanaan vaksinasi penguat kali ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya mencegah penyebaran Covid-19 varian baru.jp

Fasilitasi Pencari Kerja, Pemkot Surabaya siapkan berbagai program pelatihan kerja

Fasilitasi Pencari Kerja, Pemkot Surabaya siapkan berbagai program pelatihan kerja

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi pencari kerja mendapat pekerjaan. Antara lain dengan menyediakan layanan pelatihan kerja dan membantu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan para pencari kerja harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan khusus pada era industri 4.0. ”Ini era industri 4.0, dinamika dan iklim kompetisi juga sangat tinggi,” kata Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (11/7).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan berbagai program pelatihan kerja untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan para pencari kerja. Selain itu, pemerintah kota menyelenggarakan bursa kerja.

“Pemkot menyediakan aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik) untuk membantu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja,” ujar Armuji.

Armuji mengatakan, sejak diluncurkan pada Juni sampai sekarang sudah ada 222 perusahaan dan 3.677 pencari kerja yang memanfaatkan aplikasi tersebut. ”Kami berharap para pencari kerja dapat mengoptimalkan Assik sebagai jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan,” papar Armuji.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini sebelumnya mengatakan, pemerintah kota menargetkan penyerapan sekitar 3.000 pencari kerja sepanjang 2022. Tenaga kerja yang sudah terserap pada Januari 2022 sebanyak 261 orang, Februari 269 orang, Maret 327 orang, April 365 orang, Mei 461 orang, dan Juni 180 orang.

“Kami menargetkan 1.844 tenaga kerja yang terserap hingga Juni. Alhamdulillah sudah terserap sebanyak 1.863 tenaga kerja atau sekitar 101,03 persen. Kami optimistis akhir 2022 target 3.000 akan terlampaui,” tutur Achmad Zaini.

Guna mencapai target tersebut, dia mengatakan, dinas menjalankan program padat karya yang berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain, menyediakan aplikasi ASSIK, dan menggelar bursa-bursa kerja. [jp]

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Nusantara7.com,Surabaya –  Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai masih belum sesuai harapan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu, mengatakan, Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sebagai pembina BUMD harus benar-benar melakukan evaluasi.

“Kami selalu mendorong dan memotivasi Bagian Perekonomian setiap rapat bersama. Tapi sampai sekarang kondisi BUMD tidak berubah,” kata dia.

Menurut dia, pada saat menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021 pada Selasa (28/6), pihaknya menilai pemaparan Bidang Perekonomian tidak sesuai kenyataan.

Berdasarkan laporan capaian kinerja BUMD di Surabaya bagus mayoritas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan laporan tentang kebijakan evaluasi pengelolaan BUMD dan BULD ini juga 100 persen.

“Kalau sudah 100 persen kan berarti hasilnya kan sudah bagus sesuai harapan. Tapi kenyataannya kondisi BUMD ya seperti ini saja,” kata dia.

Berdasarkan rapat LKPJ terhadap sejumlah BUMD yang sudah dilakukan, banyak BUMD milik pemkot Surabaya yang tidak sehat.

Legislator Partai Gerindra ini berharap Bagian Perekonomian tidak hanya sekedar menjalankan tugas untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan harus benar-benar melakukan evaluasi.

Untuk itu, kata dia, Bagian Perekonomian harus mengubah strategi yang tepat sasaran, dalam pengawasan untuk menata BUMD menjadi lebih baik.  “BUMD harus sehat, sehingga memperoleh laba dan bisa ada deviden. Sehingga sesuai harapan masyarakat,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sebelumnya menyoroti salah satu BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya yang merugi karena tarif jasa potong terlalu murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.

“Ini murah, kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus,” kata dia.

Anas mengatakan, perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH, sebagai acuan hukum.

Direktur PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, biaya operasional PD RPH Surabaya lebih besar dari pada pendapatan. Sejumlah komponen yang memicu kerugian di antaranya tanggungan tunggakan pajak, dan tarif jasa potong hewan yang murah.

“Selama ini RPH menerapkan manajemen rumah potong tradisional. Jagal hanya dikenakan tarif jasa potong sebesar Rp50 ribu. Kemudian semua pekerjaan mulai dari pemotongan hingga pengemasan dilakukan oleh tim mereka,” kata dia. (ant)

Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

Pemkot Surabaya Luncurkan 12 Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

Nusantara7.com, Beragam inovasi dikembangkan Pemkot Surabaya. Selama setahun terakhir sedikitnya ada 12 aplikasi layanan publik yang diluncurkan duet pemerintahan Eri Cahyadi-Armudji. Lewat aplikasi itu, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, berbagai inovasi pelayanan publik itu pernah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kini berbagai terobosan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. ”Tujuan utama kita memudahkan pelayanan ke masyarakat,’’ kata Eri Cahyadi, Jumat (11/2).

Salah satu andalannya adalah e-peken. Itu merupakan aplikasi e-commerce yang dirancang khusus untuk produk-produk UMKM dan toko kelontong. Sebanyak 15 ribu ASN di lingkungan Pemkot Surabaya diminta untuk melakukan transaksi melalui e-peken. Berbagai kebutuhan pokok harian harus dibeli melalui e-peken. ’’Ini terbukti memajukan ekonomi kerakyatan,’’ ujar Eri.

E-peken diluncurkan sejak Juli 2021. Hingga sekarang nilai transaksi bulanan terus naik. Hingga akhir Desember 2021, nilai transaksi di e-peken lebih dari Rp 3 miliar. Sejauh ini pelaku usaha rakyat yang dihimpun berjumlah 250-an toko kelontong dan pelaku UMKM. Saat ini jumlah customer yang aktif melakukan transaksi 3.000-an orang. Jumlah itu akan terus bertambah.

Inovasi lainnya adalah WargaKu. Melalui aplikasi tersebut, setiap warga metropolis bisa berpartisipasi dalam pembangunan kota. Warga dapat memberikan saran, kritik, masukan, hingga pengaduan di aplikasi WargaKu. Berbagai persoalan di lingkungan sekitar bisa dicurahkan. Mulai persoalan banjir hingga jalan rusak dan lain-lain.

Ada juga aplikasi Sayang Warga. Wali Kota Eri Cahyadi baru meluncurkan aplikasi tersebut pada 27 Januari lalu. Aplikasi itu terkait dengan pendataan sejumlah persoalan kesehatan di lingkungan sekitar. Mulai bayi stunting, ibu hamil, hingga temuan gizi buruk. Teknisnya, data akan diisi oleh petugas dari lingkup yang paling bawah di tingkat RT/RW. Sudah ada petugas khusus yang disebut Kader Surabaya. Mereka terdiri atas kader kesehatan, lingkungan, hingga adminduk. Total ada 28.848 orang. Mereka tersebar di semua RT/RW se-Surabaya. ”Semua kader bergerak untuk mendapat data yang pas. Sehingga kebijakan juga bisa tepat sasaran,’’ jelas Eri.

Sejumlah aplikasi juga dikembangkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Salah satunya aplikasi Kalimasada. Tujuannya adalah untuk memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) secara online. Ada empat jenis layanan yang bisa diurus. Yaitu, pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah masuk, dan pindah keluar Kota Surabaya.

Inovasi lainnya adalah Lontong Kupang dan Lontong Balap. Melalui aplikasi tersebut, warga bisa mengajukan nikah massal secara gratis. Ada juga program Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Itu memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara online. Di bidang kesehatan, pemkot merancang jaminan kesehatan semesta (JKS). Warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit cukup menunjukkan KTP Surabaya (lihat grafis).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Surabaya M. Fikser menyampaikan, semua aplikasi itu sudah berjalan baik. Sesuai dengan harapan Wali Kota Eri Cahyadi. Sebab, setiap aplikasi memiliki aktor yang bertanggung jawab.

Menurut dia, pelaksanaan aplikasi merupakan bagian dari kontrol kinerja atas OPD terkait. Aplikasi dibuat karena ada pengendalian yang ketat. Output dan outcome menjadi perhatian wali kota. ”Bukan berarti setelah aplikasi dibuat lalu selesai begitu saja. Tapi, ada tindak lanjut dengan memanfaatkan aplikasi ini,’’ ujar Fikser.

Input Warga Harus Dibarengi Intervensi Tepat Sasaran

Beragam aplikasi diciptakan pemkot selama pemerintahan Eri-Armudji. Tujuan utamanya memudahkan pelayanan publik. Seberapa jauh efektivitas aplikasi itu dalam memudahkan pelayanan publik yang baik? Berikut wawancara Jawa Pos dengan pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Andri Arianto, Jumat (11/2).

Bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya aplikasi yang dikeluarkan pemkot?

Sebetulnya, semangat ini berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Perpres ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan cepat. Sehingga secara otomatis, baik pusat maupun kabupaten/kota harus menciptakan banyak inovasi dalam pelayanan publik.

Nah, ini sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Dalam 10 tahun terakhir, beragam inovasi dikembangkan pemkot. Termasuk di era pemerintahan Pak Eri dan Pak Armudji ini. Selama setahun terakhir ini saja, banyak sekali inovasi yang dikembangkan. Termasuk melalui aplikasi-aplikasi. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Juga efisiensi dalam pelayanan. Sehingga bisa mengurangi cost, waktu, dan tenaga.

Sejauh ini apakah sudah cukup efektif?

Sangat bergantung pada respons dan gerak cepat dari dinas atau OPD terkait. Setiap ada input dari warga, idealnya harus diikuti dengan intervensi yang cepat dan tepat sasaran. Karena goal inovasi itu penanganan yang cepat dan tepat sasaran.

Bagaimana mengukur keberhasilan setiap aplikasi itu?

Tinggal membandingkan antara tujuan dan outcome yang dihasilkan. Jika outcome sesuai dengan tujuannya, ya jadi berhasil. Semua kan ada indikatornya.

Tapi, secara umum inovasi pemerintahan harus bisa menciptakan reformasi birokrasi yang baik. Digitalisasi harus bisa meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

Dalam mengukur pencapaian, harus terus dilakukan evaluasi secara berkala. Kalau tolok ukurnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ini sangat baik.

RAGAM APLIKASI BANTU PUBLIK

– E-Peken. Aplikasi e-commerce pemkot yang menjual produk UMKM dan toko kelontong.

– Sayang Warga. Aplikasi untuk mendata persoalan kesehatan di tingkat RT/RW.

– WargaKu. Aplikasi untuk mencurahkan kritik, keluhan, hingga laporan terkait persoalan di lingkungan sekitar.

– SIMBR. Aplikasi untuk mendata MBR di RT/RW.

– Lontong Kupang dan Lontong Balap. Warga bisa mengurus pernikahannya yang belum dilaporkan secara resmi ke KUA dan dispendukcapil.

– Si Bunda. Aplikasi untuk memudahkan komunikasi guru PAUD.

– SSW. Aplikasi bidang perizinan dan investasi.

– Sistem drainase. Aplikasi untuk optimalisasi rumah pompa dalam memonitor genangan air.

– Kalimasada. Aplikasi untuk layanan adminduk melalui ketua RT setempat.

– Swargaloka.  Aplikasi bagi warga terkait kebutuhan adminduk. Diakses di YouTube, Instagram, Twitter, dan Spotify.

– Bimasena. Aplikasi untuk mengajukan perbaikan data RT dan RW agar valid dan akurat.

Sumber: Diskominfo Kota Surabaya

(jps)

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.

“Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.

“Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata  Eri.

Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati  (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto  (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).

Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan),  Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)

Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja). (ant)

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin, memberikan saran kepada wali kota yang akan menjalankan mutasi besar besaran di Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini, menyusul pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Untuk pejabat yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, untuk sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi,” katanya.

Menurut dia, wali kota dipilih lima tahun sekali sehingga tidak elok jika sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan.

“Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Meski demikian, lanjut dia, mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya.

Arif Fathoni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pascadilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang, Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” katanya.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kecewa, ia mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah.

“Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.

“Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota,” katanya. (ant)

Apel Akbar, Pemkot Surabaya Gerakkan 32 Ribu Kader Kesehatan

Apel Akbar, Pemkot Surabaya Gerakkan 32 Ribu Kader Kesehatan

nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gelar apel akbar kader kesehatan se-Kota Surabaya dalam menghadapi musim pancaroba dan nataru. Sedikitnya 32 ribu kader kesehatan mengikuti apel tersebut.

Dalam menghadapi musim pancaroba dan mewaspadai penyakit menjelang nataru, Wali kota Subaya Eri Cahyadi ingin menggandeng seluruh warga Surabaya. Karena menurutnya kota ini tidak akan bisa sehat, tanpa adanya peran masyarakat untuk lebih mencintai lingkunganya. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kader kesehatan untuk bersama-sama mengubah perilaku warga menjadi lebih sehat.

Cak Eri sapaan akrabnya menyampaikan, agar perkampungan di Surabaya terhindar dari jentik nyamuk demam berdarah dengue (DBD). Diharapkan warga bisa menjaga lingkungannya, salah satunya menjaga saluran air supaya lancar dan terhindar dari banjir.

“Lek njogo (kalau menjaga) kampung, ojo sampek (jangan sampai) salurannya itu buntu, biar nggak banjir. Karena itu (saluran) sudah dibangun oleh wali kota sebelumnya, mulai dari zamannya Pak Bambang DH, Bu Risma membangun, ayo dijogo (dijaga) bareng-bareng,” tutur Cak Eri saat memimpin apel akbar di GOR Sepuluh Nopember, Minggu (28/11/2021).

Cak Eri menekankan, upaya menjaga lingkungan di Kota Surabaya tetap bersih, bukan hanya tugas pemkot. Akan tetapi juga peran serta masyarakat, menjaga kota ini agar terhindar dari segala macam bencana.

“Nanti kalau banjir, jarene (katanya) Pak Eri nggak pernah turun? Ya saya lihat dulu warganya, kalau warga nggak ikut turun, ngapain kita harus turun? Tapi kalau warga turun, bersama-sama pemerintah, mau mengubah perilakunya. Kita bisa berterima kasih kepada pemimpin sebelumnya,” tegasnya.

Setelah acara Kewaspadaan Peningkatan Penyakit Menjelang Musim Pancaroba dan Nataru 2021 diresmikan, para kader kesehatan di seluruh Kota Surabaya akan turun langsung ke rumah-rumah warga. Para kader kesehatan tidak sendiri, nantinya akan didampingi oleh camat dan lurah dari masing-masing wilayah.

Cak Eri juga mengingatkan para Camat dan Lurah se-Surabaya, agar turut serta mendampingi para kader kesehatan yang bertugas ke rumah-rumah warga. Karena menurutnya, tugas kader kesehatan adalah tugas Pemkot Surabaya.

“Meriksa jentik nang (di) kamar mandi, dipikir enak jadi kader? Yo enggak, kadang-kadang diseneni (marahi), diusir orang. Nah, ketika ada kader yang diperlakukan seperti itu, Camat dan Lurah juga harus hadir, jangan dilepas. Karena ini tugasnya pemkot. Pemkot nggak bisa jalan tanpa kehebatan para kader ini,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya kader kesehatan nantinya tidak ada lagi jentik nyamuk, stunting, gizi buruk, bahkan Covid-19 di Kota Surabaya.

“Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang baik, hargai kader-kader itu. Sayangi kader-kader itu. Kalau warganya nggak jalan, kadernya nggak jalan, omong kosong Surabaya menjadi kota yang hebat. Ayo dijaga bareng-bareng, apa yang sudah diberikan oleh pemimpin sebelumnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita menjelaskan saat ini kader-kader di Surabaya sudah menjadi satu kesatuan, yakni kader kesehatan. Kader kesehatan mempunyai peran masing-masing, mulai dari menyosialisasikan lingkungan, jumantik, posyandu lansia dan lain sebagainya.

“Total kader di Surabaya itu ada 32.600, tapi tadi yang hadir di GOR Sepuluh Nopember tadi ada 12.400 kader. Mereka digerakkan serentak, kemarin pun sudah bergerak melakukan pemberantasan sarang nyamuk di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menekan angka DBD,” kata Febria.

Febria juga menjelaskan, para kader bersama kampung tangguh juga melakukan penanganan Covid-19. Ia tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kader, agar lebih semangat lagi menangani masalah kesehatan di Kota Surabaya.

“Terus semangat kepada seluruh kader, terima kasih atas kerja kerasnya dalam menekan angka kesakitan dan terus semangat membantu warga supaya terhindar dari penyakit,” pungkasnya. [brj]