Page 85 – nusantara7

PPKM level 3, RHU di Kota Surabaya langgar jam operasional

SEPUTAR JATIM·February 21, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Sejumlah tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Jawa Timur, ditengarahi telah melanggar jam operasional saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

“Kami menerima banyak aduan dari masyarakat masih adanya pemilik RHU yang melanggar jam operasional,” kata anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini menyebut salah satu RHU yang melanggar jam operasional ada di depan Gedung Negara Grahadi. RHU tersebut dinilai tidak mampu menjaga kebisingan musiknya hingga mengganggu istirahat warga sekitar.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pelanggaran jam operasional juga terjadi di RHU di Komplek Pertokoan Jembatan Merah Plaza pada Minggu (20/2) yang buka hingga pukul 03.00 WIB. Bahkan di RHU tersebut sempat terjadi kericuhan antarpengunjung yang menyebabkan satu orang mengalami luka bacok parah.

Menurut dia, Pemkot Surabaya sudah memberikan kepercayaan kepada pemilik RHU untuk tetap bisa mencari nafkah seperti jenis usaha yang lain. Tentunya kepercayaan besar tersebut harus dijaga oleh pemilik RHU.

“Apalagi itu sudah dituangkan dalam pakta integritas yang sudah ditanda tangani. Jika ada pelanggaran atas hal tersebut sebaiknya diberikan teguran sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Toni panggailan akrab Arif Fathoni ini.

Toni mengimbau kepada seluruh pemilik RHU untuk berkomitmen menerapkan aturan yang ada, dan tidak bermain main atas aturan itu. Menurutnya, pemilik atau pengelola RHU wajib mematuhi jam operasional usaha hingga pukul 24.00 WIB.

Saat ini, kata dia, dibutuhkan kesadaran yang sama untuk menjaga kota ini tetap bisa menangani varian Omicron secara bersama sama.

Untuk itu, lanjut dia, Komisi A bersama jajaran Satpol PP Surabaya akan melakukan pemantauan lapangan dalam waktu dekat ini untuk melihat sejauh mana pemilik RHU memenuhi ketentuan Perwali dan implementasi pakta integritas yang sudah ditanda tangani.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menegaskan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang melanggar pakta integritas mulai dari prokes, jam operasional hingga kapasitas pengunjung serta karyawan, akan. disanksi.

“Setelah diberikan kepercayaan untuk menjaga sendiri, kalau ada (RHU) yang melanggar ya kita kasih sanksi, dicabut (izin operasional), tutup lagi tiga bulan kan bisa, kalau pelanggarannya terbukti,” katanya. (atr)

LaNyalla temui Ras Aam PBNU paparkan alasan gugat “PT” nol persen

HUKUM DAN KRIMINAL·February 21, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan menemui Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Miftachul Akhyar memaparkan alasan perjuangannya menggugat presidential threshold (PT) nol persen.

“Mohon doanya kiai karena demokrasi kita saat ini perlu dikoreksi. Harus ada perbaikan fundamental yang dimulai dari hulunya,” ujarnya saat mengunjungi Pondok Pesantren Miftachussunnah di sela-sela kegiatan reses nya di Surabaya, Senin.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Wilayah (PWNU) Jawa Timur,l Dr Kiai Haji Moh Ma’ruf Syah dan Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil.

Dalam siaran pers diterima di Surabaya, LaNyalla memaparkan sistem demokrasi Indonesia mengalami perubahan fundamental sejak dilakukannya amandemen konstitusi pada 1999-2002.

Sejak amandemen sebanyak empat kali itu, kata dia, keputusan kepemimpinan diserahkan kepada mekanisme suara terbanyak atau voting.

Kiai Miftachul Akhyar sependapat dengan LaNyalla dan menurutnya sistem pemilihan berdasarkan suara terbanyak bukan nafas asli sistem demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Kiai Miftach menjelaskan mekanisme pemilihan di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), yakni dikenal istilah yang disebut AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi.

“Sistem AHWA adalah mekanisme yang diterapkan untuk memilih Rais Aam PBNU yang diusulkan oleh warga Nahdliyin. Jadi, mekanisme itu berdasarkan musyawarah mufakat,” kata dia.

AHWA beranggotakan sembilan ulama NU khos yang dipilih dengan kriteria beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah al Nahdliyah, wara’, zuhud, bersikap adil, berilmu (alim), integritas moral, ‘tawadlu’, berpengaruh, dan mampu memimpin.

Sembilan ulama khos yang menjadi anggota AHWA itu diusulkan oleh 505 pengurus cabang dan 35 pengurus wilayah NU se-Indonesia, pada Muktamar Ke-33 NU.

“Masing-masing wilayah dan cabang mengusulkan sembilan nama kiai khos. Usulan nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh panitia,” tuturnya.

Wacana untuk menggunakan metode ini karena kekhawatiran akan adanya politik praktis serta ditunggangi pihak eksternal di tubuh NU apabila menggunakan mekanisme pemilihan langsung. (ant)

Tidak ikut mogok,Perajin tahu takwa di Kediri naikkan harga jual

EKONOMI BINIS·February 21, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Kediri – Perajin tahu takwa di Kediri, Jawa Timur, terpaksa menaikkan harga jual tahu seiring harga kedelai yang mahal hingga Rp11 ribu per kilogram.

Wakil Paguyuban Kampung Tahu Kota Kediri Marjuni mengemukakan harga tahu takwa yang dijual saat ini sebesar Rp23 ribu per 10 biji, naik dari sebelumnya Rp22 ribu per 10 biji tahu.

“Kami terpaksa menaikkan Rp1.000 untuk harga jual tahu. Harga kedelai kini Rp11 ribu per kilogram. Ini sudah naik dua kali (harga kedelai), tapi kami baru menaikkan harga tahu takwa sekali saja,” katanya di Kediri, Senin.

Ia menyebutkan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu yang mencapai Rp11.000 per kilogram membuat para perajin tahu seperti dirinya kesulitan.

Namun, para perajin tahu takwa memutuskan tidak sampai ikut mogok massal seperti di kota besar lainnya.

Selain menaikkan harga jual tahu takwa, pihaknya juga mengurangi produksi dari sekitar 40 kilogram kedelai setiap harinya menjadi sekitar 30 kilogram kedelai.

“Kami tidak ikut mogok massal. Kalau mogok, siapa nanti yang membayar pegawai, kasihan juga. Kami hanya ingin harga kedelai stabil, jadi harga tahu pun juga tidak dinaikkan,” kata pengelola tahu merek MJS Kota Kediri ini.

Ia berharap, harga kedelai nantinya bisa stabil, sehingga harga jual tahu pun juga bisa stabil. Dengan itu, pelanggan pun tidak akan lari ke tempat lain.

“Yang kami harapkan itu, harga stabil. Kami menyiasatinya bingung, kalau harga (kedelai) naik. Ini kan belum stabil, jadi belum bisa normal,” ungkap Marjuni.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Salim Darmawan menjelaskan harga kedelai di pasaran dunia saat ini memang mahal, sehingga terimbas kepada negara yang impor. Di Indonesia, kebutuhan impor kedelai hingga 80 persen.

Ia menambahkan, selama ini, perajin tahu dan tempe mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku usahanya.

“Kedelai kan memang dari pasaran dunia mahal, jadi penurunan pasokan global. Makanya imbas ke harga beli di negara pengimpor. Kalau dari komunikasi dengan beberapa perajin tahu, untuk produk tahu dari penjul tidak berani serta merta menaikkan harga, karena konsumen akan lari,” jelas Salim Darmawan.

Dirinya juga sudah komunikasi dengan beberapa perajin tahu dan tempe di Kota Kediri, dan mayoritas tidak akan ikut mogok massal dengan tidak produksi.

“Saya kira mereka tetap jalan normal. Intinya, asal barang tidak langka tidak masalah dengan harga sekian tetap ada profit margin, namun berkurang. Jadi, tidak ada mogok massal,” kata Salim.

Di Kampung Tahu Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, ada sekitar 11 orang perajin tahu dan sekitar 15 orang perajin tempe. (ant)

PPP Baidowi : Kepala IKN Bisa Dirangkap Seorang Menteri

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 20, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai jabatan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) bisa dirangkap oleh menteri dan wakilnya dari luar kementerian, sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 1(b) UU nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.

“Pasal 4 ayat 1 (b) UU IKN disebutkan status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri, adapun wakilnya dari luar kementerian,” kata Baidowi di Jakarta, Minggu.

Namun menurut dia, hal tersebut tergantung pilihan dari Presiden apakah menunjuk Kepala Badan Otorita IKN atau menunjuk salah satu menteri untuk merangkap Kepala Badan Otorita IKN.

Dia mengatakan, yang jelas peluang salah satu menteri merangkap sebagai Kepala Badan Otorita IKN sangat terbuka jika melihat ketentuan UU IKN.

“Siapa menteri yang dimaksud? Semuanya tergantung keputusan presiden, bisa Mendagri, Menteri PPN, Menkopolhukam atau menteri yang ditunjuk Presiden,” ujarnya.

Dia mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 UU IKN, Presiden memiliki waktu dua bulan untuk mengangkat Kepala Badan Otorita IKN untuk pertama kali.

Menurut dia, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU IKN, kepala dan wakil kepala otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Selain itu menurut dia, setelah UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN resmi diundangkan, maka pemerintah wajib menyusun aturan pelaksana agar bisa diimplementasikan.

Baidowi mengatakan, adanya gugatan terhadap UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghentikan keberlakuan UU tersebut sebelum ada putusan MK. Karena itu dia menilai pembuatan aturan teknis bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan MK. (jwp)

Presiden Jokowi berencana tunjuk kepala dan wakil kepala otorita IKN

NASIONAL·February 20, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunjuk kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah berkonsultasi dengan DPR.

“Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), sebagaimana dikutip dari salinan UU IKN di Jakarta, Minggu.

Kemudian, Presiden juga akan melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Selanjutnya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

“Dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama,” bunyi Pasal 10 ayat 1 UU IKN.

UU tersebut juga menyebutkan Kepala Otoritas dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Untuk pertama kalinya, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU ini diundangkan, atau setelah 15 Februari 2022.

Adapun, pemerintah pusat akan menyusun peraturan turunan UU IKN yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur segala ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

“Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” bunyi Pasal 11 ayat 2.

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan oleh Presiden Jokowi pada 15 Februari 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal yang sama. UU IKN yang terdiri dari 11 bab dan 44 pasal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur khusus dalam UU ini dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan,pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” seperti tertulis di Pasal 42. (ant)

Produk UMKM Jember hasilkan transaksi puluhan juta rupiah pada Lelang perdana

EKONOMI BINIS·February 20, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggandeng pihak swasta menggelar lelang perdana produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan kabupaten setempat dengan nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah.

Lelang perdana produk UMKM itu dibuka oleh Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kasih Fajarini yang dihadiri sejumlah pejabat dan pengusaha di Taman Edukasi Wisata Botani di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Minggu.

“Lelang produk UMKM itu sebagai langkah konkret gerakan membeli produk lokal untuk perekonomian Jember yang lebih baik,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto usai membuka kegiatan lelang perdana produk UMKM di kabupaten setempat.

Untuk mencintai produk lokal, lanjutnya, memang perlu sedikit sentuhan seperti itu bahwa produk Jember tidak kalah dan penjualannya tidak boleh biasa-biasa saja.

“Masyarakat tidak perlu jauh-jauh membeli kopi dan kakao ke luar daerah Jember karena di sini merupakan produk terbaik di Indonesia, sehingga dengan lelang seperti itu bisa membangkitkan gairah untuk cinta produk lokal,” katanya.

Ia berpesan kepada pelaku UMKM, agar mereka terus memperbaiki kualitas produknya dengan mutu yang lebih bagus dan Pemkab Jember siap mendukungnya melalui Dinas Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Ayo terus dipacu produk UMKM kita dengan harga lebih murah dan kualitas bagus. Kami dari Pemkab Jember melalui Dinas Koperasi siap membantu,” katanya.

Lelang perdana produk UMKM tersebut menembus transaksi sebesar Rp46 juta, padahal harga dasar barang yang dilelang sekitar Rp23 juta dengan jumlah 22 produk yang diikuti 67 peserta.

Sementara Direktur PT Solusindo Sinergi Lelang, Nurul Ikhsan mengatakan tujuan lelang itu adalah gerakan membeli produk lokal terutama produk UMKM dan untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Alhamdulillah lelang perdana produk UMKM di Jember termasuk sukses karena dari harga limit barang terjual dua kali lipatnya. Ke depan akan dilakukan secara daring dan luring,” katanya.(atr)

Kemenkes : Hotline Layanan Telemedisin Gratis bagi Pasien Covid-19

KESEHATAN·February 19, 2022

Nusantara7.com, Pemerintah menyediakan hotline yang dapat dihubungi masyarakat ketika terkonfirmasi positif Covid-19, namun belum mendapatkan layanan telemedisin gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan masyarakat dapat menghubungi lewat WhatsApp Kemenkes di Nomor 081110500567, atau melalui Email sertifikat@pedulilindungi.id dan Call Center di nomor 119 ext. 9

Layanan Telemedisin Gratis Kemenkes dapat diakses bagi masyarakat yang melakukan tes PCR atau Antigen di Lab yang terafiliasi Kemenkes, berusia di atas 18 tahun dan berdomisili di wilayah Jabodetabek, Karawang, Bandung, Semarang Raya, Surakarta Raya, Kota Jogjakarta, Surabaya Raya, Malang Raya, Kota Denpasar, dan Nusa Dua.

“Setelah minggu kedua Februari layanan ini diperluas hingga kota-kota besar Jawa-Bali, Kemenkes mulai 19 Februari 2022 juga akan memperluas layanan telemedisin ke kota-kota besar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Layanan telemedisin terus ditingkatkan dan diperluas untuk membantu agar masyarakat yang isoman dapat memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai, sehingga mereka tidak perlu dirawat di rumah sakit,” ujar Nadia Tarmizi dalam keterangannya, Sabtu (19/2).

Nadia menuturkan, pasien OTG dan gejala ringan yang dilayani fasilitas telemedisin sampai 14 Februari 2022 telah mencapai 158.075 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dari jumlah tersebut, 136.028 pasien sudah menerima layanan konsultasi dan menerima resep elektronik.

“Setelahnya, 129.100 resep obat telah dikirimkan ke rumah pasien, dan 85 persen diantaranya menerima obat H+1 sejak dipesan,” katanya.

Bagi pengguna telemedisin yang tidak mendapat WhatsApp dari Kemenkes, bisa mengkonfirmasi ke laman isoman.kemkes.go.id/panduan. Masyarakat bisa memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam laman tersebut untuk melanjutkan ke tahap pengajuan berikutnya.

Bagi masyarakat yang sudah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan secara online dan melakukan proses penebusan obat gratis dari Kemenkes, tinggal menunggu paket obat datang ke rumah. “Kita terus meningkatkan layanan telemedisin agar paket obat yang sampai ke pasien lebih cepat lagi,” ungkapnya.

Di sisi lain, penanganan Covid-19 yang didominasi varian Omicron terus ditingkatkan pemerintah di tengah lonjakan kasus. Kebijakan agar pasien Covid-19 bergejala sedang hingga kritis atau yang memiliki komorbid saja yang dirawat di rumah sakit mampu menekan angka pasien Covid-19 yang dirawat.

Hingga Jumat (18/2) pukul 18:00 WIB, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit berada di posisi 37 persen dari total kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19 nasional. Angka ini naik 1 persen dari Kamis (17/2) sebesar 36 persen.

“Selain terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi, merawat pasien dengan kondisi sedang hingga kritis serta terus memperkuat layanan telemedisin dan puskesmas di daerah adalah bagian dari strategi pemerintah menghadapi pandemi,” ungkapnya.

“Data menunjukkan fasilitas layanan kesehatan nasional kita masih memadai. Angka ini pun masih mengacu pada kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU Covid-19 yang terpasang saat ini, belum kapasitas maksimal yang dapat ditambah menjadi 150.000 tempat tidur isolasi dan ICU,” tambahnya.

Selain kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU yang masih memadai, stok obat secara nasional di 34 provinsi masih sangat cukup. Hingga Kamis (17/2), stok Favipiravir, Remdesivir, Tocilizumab 400mg/20ml jumlahnya mencapai 82,576,620. Sementara itu, kebutuhan nasional diperkirakan 4.958.599 untuk obat-obatan tersebut.

Lawan Terorisme, BNPT Bersama Ulama Gelorakan Cinta Tanah Air

SEPUTAR JATIM·February 19, 2022

Nusantara7.com, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan konsep Pentahelix yaitu kerja sama dan kolaborasi multipihak. Salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang dilakukan melalui silaturahmi kebangsaan di Pesantren Sidogiri Pasuruan pimpinan KH. Ahmad Fuad Noerhasan dan di Pesantren Ngalah Purwosari, pimpinan KH. Sholeh Bahruddin, di Kabupaten Pasuruan.

Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, melihat peran strategis para pemuka agama khususnya di Lembaga Pendidikan Keagamaan untuk dapat bersama-sama BNPT dalam memberikan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada para santri.

“Pesantren membangun semangat cinta tanah air, Hubbul Wathan Minal Iman,” ujar Boy dalam keterangannya, Sabtu (19/2).

Lebih lanjut Boy Rafli menyampaikan bahwa sejumlah kiai dan ulama telah membantu menggelorakan semangat cinta tanah air dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu, bagaimana menjaga bangsa ini dengan membangun semangat kebangsaan.

“Seperti yang dicontohkan oleh para kiai dan ulama salah satunya KH. Muhammad Hasyim Asy’ari,” jelasnya.

Kepala BNPT kembali menekankan bahwa selama ini jaringan radikal dan terorisme telah menyalahgunakan narasi-narasi agama agar banyak orang yang bersimpati dan terjerumus.

“Kita paham mengenai narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan radikal terorisme. Salah satunya mengangkat narasi yang berkaitan dengan agama,” katanya.

BNPT akan mengajak banyak pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan konsep multi pihak termasuk lembaga pendidikan baik formal maupun non formal serta para pemuka agama dan pesantren. Konsep kerja sama dengan berbagai pihak ini dikenal dengan sebutan konsep pentahelix penanggulangan terorisme. (jps)

Cak Thoriq Bupati Lumajang gelar operasi pasar minyak goreng

EKONOMI BINIS·February 19, 2022

Nusantara7.com, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan menggelar operasi pasar bekerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan komoditas bahan pokok tersebut di kabupaten setempat.

“Saya ingin adanya intervensi dari semua distributor agar barang yang dikirim ke toko-toko maupun minimarket salah satu prioritasnya adalah minyak goreng karena hampir semua toko-toko dan toko modern tidak punya stok minyak goreng di gudang,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Lumajang, Sabtu.

Ia akan melakukan kerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk melakukan operasi pasar, dengan harapan nantinya minyak goreng di pasaran Kabupaten Lumajang kembali normal.

“Upaya tersebut dilakukan merupakan bagian dari langkah dan upaya dalam pencegahan adanya penimbunan minyak goreng, mengingat saat ini warga Lumajang sudah mulai banyak yang mengeluhkan terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran,” tuturnya.

Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Thoriq itu sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa gudang logistik minyak goreng dan minimarket yang ada di kabupaten setempat pada Jumat (18/2) sore.

“Kami ingin mengecek secara langsung stok minyak goreng di Kabupaten Lumajang apakah benar-benar kosong atau memang di gudang ada, tetapi tidak di distribusikan,” katanya.

Saat berada di lokasi, Bupati Lumajang bersama rombongan tidak menemukan adanya penimbunan karena terlihat beberapa gudang mulai kehabisan stok minyak goreng yang akan dikemas dengan ukuran 1 liter dan 2 liter.

“Saya berharap agar distribusi minyak goreng dari beberapa pabrik dan pergudangan yang ada di Surabaya dan Gresik segera dilakukan kepada toko-toko atau gudang yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara salah seorang warga Lumajang Farida mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng baik di toko modern berjaringan maupun pasar tradisional dengan satu harga Rp14 ribu per liter sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Beberapa kali saya mau membeli minyak goreng di Alfamart dan Indomaret semuanya kosong, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng karena barangnya langka,” katanya.(ant)

Bupati Abdul Latif : Pemkab Bangkalan Kerjasama dengan Kemenaker Tingkatkan mutu Kerja

LENSA MADURA·February 19, 2022February 22, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron menerima Kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) beserta rombongan di Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan, Sabtu (19/02/2022).

Menurut Bupati Ra Latif , Pelatihan merupakan kegiatan atau usaha untuk mempersiapkan tenaga kerja. Pelatihan dilakukan berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Sebagai contoh ingin bekerja sebagai pegawai kantor, maka pelatihannya bisa berupa pelatihan komputer dan lain sebagainya.

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat Agus E Leandi mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menjalin kerjasama antara Pemkab dengan Kemenaker dalam meningkatkan mutu dan kualitas angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih memadai.

“Karena Pak Bupati ingin meningkatkan kompetensi pemuda-pemuda usia produktif agar bisa bersaing dalam dunia kerja lokal maupun internasional,” katanya.

Hal itu kata agus, sebagai upaya Pemkab dalam mempersiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Bangkalan jika ada investor masuk dan membuka lapangan pekerjaan di Kota Dzikir dan Shalawat.

“Kita harus memperhatikan skil para pemuda-pemudi Bangkalan. Jadi ketika nanti investor datang untuk membuka lapangan pekerjaan, tenaga lokal dapat terserap oleh perusahaan yang masuk ke Bangkalan,” imbuhnya. pem