https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

SEPUTAR JATIM – Page 18 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Optimalisasi penerimaan BPHTB oleh Pemkot Kediri

Optimalisasi penerimaan BPHTB oleh Pemkot Kediri

Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berupaya melakukan optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kemandirian keuangan daerah.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Rabu, mengemukakan penerimaan BPHTB ini akan digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah.

“Saya pastikan betul bahwa uang itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program yang membawa dampak baik bagi warga daerah ini,” katanya.

Berdasarkan data dari BPPKAD Kota Kediri, penerimaan BPHTB daerah itu pada tahun 2019 mencapai Rp25,225 miliar, tahun 2020 sebesar Rp35,472 miliar. Pada 2021 terjadi penurunan menjadi Rp29,932 miliar, karena tahun tersebut masih pandemi COVID-19.

“Artinya, di era pandemi, orang tidak pegang uang, mungkin mereka simpan. Di tahun 2021 mencapai Rp29,932 miliar, ini ada penurunan,” katanya.

Ia mengatakan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) mencapai 26,3 persen, namun penerimaan yang paling besar tetap dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wali kota berharap adanya kolaborasi dari seluruh pihak, baik dari notaris, KPP Pratama dan BPPKAD Kota Kediri. Selain itu, juga mengajak semua pihak untuk membantu Pemerintah Kota Kediri agar PAD-nya lebih optimal.

Pemkot Kediri mengadakan sosialisasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB. Acara ini bagian dari optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kegiatan ini juga bagian dari menindaklanjuti tantangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemandirian keuangan daerah. Dengan melakukan optimalisasi terhadap penerimaan BPHTB serta komunikasi dari berbagai pihak diharapkan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan PAD.

Dalam sosialisasi ini, terdapat tiga materi berbeda yang disampaikan terkait dengan BPHTB. Ada tiga narasumber berbeda dihadirkan dalam acara ini, yakni dua orang dari KPP Pratama serta dari BPPKAD Kota Kediri.(an)

Bupati KH Salwa Arifin Sinergikan Pemkab dengan Kejaksaan Bondowoso

Bupati KH Salwa Arifin Sinergikan Pemkab dengan Kejaksaan Bondowoso

Nusantara7.com, Bondowoso – Sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjalin kerjasama dengan Kejaksaan wilayah Bondowoso.

Sebelumnya, Pemkab juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan tentang masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2020 dan saat ini Pemkab kembali menjalin kerjasama tersebut.

Menurut Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin , banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi oleh Pemkab sehingga  perlu adanya MoU dengan pihak kejaksaan dalam rangka pendampingan untuk persoalan hukum.

“Saya sangat mengapresiasi adanya MuO ini, sehingga bentuk sinergitas antara pemerintah dan APH benar – benar terwujud,” ungkapnya usai melakukan penandatanganan MoU, di Peringgitan Bupati, Rabu (8/6/2022).

Dijelaskan KH Salwa , pihak kejaksaan selama ini telah banyak mensupport dan membantu pemerintah didalam pendampingan persoalan hukum, pada kurun waktu dua tahun pihak kejaksaan telah menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang berbenturan dengan masalah hukum.

“Banyak yang telah di lakukan oleh Pihak Kejaksaan, seperti pendampingan masalah Tapal Batas antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan lain- lain,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Puji Triasmono memaparkan, kerjasama antara Kejaksaan dengan Pemkab setempat merupakan kelanjutan MuO dari sebelumnya.

“Ini merupakan perpanjangan kerjasama antar Kejaksaan dan Pemkab,” tuturnya.

Sebelumnya, Kata Kajari pihaknya telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Bondowoso dalam hal persoalan hukum yang melibatkan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan juga telah melakukan pendampingan terkait persoalan lainnya.

“Sebagai bentuk sinergitas kita sama – memberikan bantuan sehingga bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. bond

Pemkot Surabaya ungkap adanya dugaan mafia perizinan

Pemkot Surabaya ungkap adanya dugaan mafia perizinan

Surabaya-Anggota DPRD langsung mereaksi keras. Dugaan mafia perizinan disinyalir melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.

Dugaan mafia perizinan ini cukup mengejutkan, mengingat Pemkot Surabaya sudah menerapkan pengurusan perizinan secara online.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mendesak agar dugaan mafia perizinan itu diusut tuntas. ”Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas,” kata Herlina Harsono Njoto dikutip dari Zona Surabaya Raya (Pikiran Rakyat Media Network).

Politisi Demokrat ini mengimbau agar kepolisian atau Kejaksaan ikut turun tangan, karena diduga ada unsur korupsinya (gratifikasi/suap).

“Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya,” lanjut Herlina menegaskan.

Ia mengaku prihatin atas mencuatnya dugaan mafia perizinan di lingkungan Dinkopdag Surabaya.

Herlina menilai kasus tersebut bisa memperburuk integritas ASN Pemkot Surabaya.

“Kami mendesak Pemkot Surabaya melakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN,” ungkap wanita yang menjadi tiga periode anggota DPRD Surabaya ini.

Menurut Herlina, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, dirinya juga menyarankan, agar kasus ini diusut tuntas, bila perlu diproses hukum, jika terdapat unsur pidana.

Dia menyampaikan kemungkinan mafia perizinan yang pada umumnya tidak dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini yang perlu diurai benang merahnya, agar tidak makin merajarela.

“Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut karena benar-benar menyakiti masyarakat Surabaya,” papar dia.

Ia menambahkan ASN yang saat ini berpenghasilan lumayan besar, seharusnya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.

Herlina juga mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang mereka terimanya setiap bulan, berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat sehingga sudah sepatutnya memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya.

“Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos sebelumnya membenarkan bahwa ada salah satu stafnya yang “bermain” dengan perizinan.

Namun, dia mengaku belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut karena hingga saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Iya itu benar, tapi kami mohon izin untuk mendalami dulu,” cetus Yos.

Sebelumnya, dugaan mafia perizinan di Dinas Koperasi Pemkot Surbaaya ini diungkap perwakilan dari Komunitas Peduli Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum ASN di Dinkopdag Kota Surabaya diduga menjadi mafia perizinan.

Lembaga tersebut menerima pengaduan dari warga yang kecewa saat pengurusan izin usahanya.

Dugaan mafia perizinan ini terungkap saat warga tersebut mengecek barcode izin outlet yang didapat. Ternyata barcode tersebut tidak bisa diakses.

Sedang SIUP yang diberikan juga bukan milik outletnya itu.

Belakangan diketahui, pengurusan perizinan itu melalui oknum ASN di Dinkopdag yang menjanjikan bisa menyelesaikan perizinan. (li)

Jalur Lalu Lintas Hewan Ternak Arah Kabupaten Madiun di Perketat Polisi

Jalur Lalu Lintas Hewan Ternak Arah Kabupaten Madiun di Perketat Polisi

Madiun – Polres Madiun melakukan penyekatan dan pemeriksaan jalur lalu lintas perdagangan hewan ternak masuk maupun keluar Kabupaten Madiun di perempatan Jalan Raya Madiun – Ngawi Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng, Selasa (7/6/2022).

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo bersama sejumlah pihak terkait melakukan pemeriksaan dan penyekatan kendaraan pengangkut hewan ternak.

Penyekatan itu sengaja dilakukan, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi, kambing yang keluar masuk Kabupaten Madiun.

Pengecekan terhadap hewan ternak sapi itu meliputi pemeriksaan fisik. Mulai dari mulut, kuku, hingga pengukuran suhu tubuh.

Hewan ternak yang memiliki penyakit mulut dan kuku biasanya menunjukkan sejumlah gejala-gejala, seperti suhu badan tinggi hingga mulut sariawan.

Posko PMK (Puskesmas Hewan) Dusun Krapyak Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng tak luput dari pengecekan korps Bhayangkara. Anton sempat berkoordinasi dengan dr. Deny Setiawan terkait perkembangan situasi PMK di wilayah Kabupaten Madiun.

“Kami sangat serius terkait PMK ini, sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi baik melalui Bhabinkamtibmas yang melakukan pengecekan dan sosialisasi ke semua peternakan sapi di desa binaan dan melakukan pemantauan ketat di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH),” tutur Anton, Selasa (7/6/2022).

Anton mengimbau kepada peternak dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik namun harus berhati-hati serta waspada terhadap Penyakit Mulut dan Kuku.

”Menjelang Idul Adha ini tentunya kebutuhan sapi dan kambing meningkat, namun kita harus berhati-hati dan segera mungkin melaporkan bila terdapat hewan ternak dengan tanda-tanda PMK agar segera kami antisipasi,” imbau Kapolres Madiun.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sampai saat ini belum ditemukan di Kabupaten Madiun. Namun begitu, Polres Madiun berkoordinasi Pemda melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Madiun Bidang Peternakan mulai intensif lakukan langkah-langkah pencegahan. (bj)

KH Salwa Arifin : Pemkab Bondowoso Beri Pelayanan Perizinan Gratis Bersama Pemprov Jatim

KH Salwa Arifin : Pemkab Bondowoso Beri Pelayanan Perizinan Gratis Bersama Pemprov Jatim

Nusantara7.com, Bondowoso – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mempermudah pelayanan perizinan dengan cara Road Show Pelayanan secara gratis kepada masyarakat.

Acara road show tersebut digelar di Alun -alun Ki Ronggo dan di hadiri oleh Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin, Sekretaris Daerah, Bambang Soekwanto, Perwakilan Pemprov Jatim, Lukman IL Hakim, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nunung Setiayaningsih dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, Selasa (7/6/2022).

Dalam sambutannya, Bupati KH Salwa mengungkapkan, upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan proses perizinan terus di gencarkan, salah satu upaya Pemkab adalah menggandeng Pemprov Jatim menggelar Road Show Pelayanan perizinan.

“Kegiatan road show pelayanan perizinan yang di lakukan oleh Pemprov Jatim merupakan ikhtiar yang baik, kami pemerintah daerah menyambut baik acara ini,” ungkapnya.

Dikatakan KH Salwa, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat, sebagaimana pemerintah terus berupaya melakukan program- program yang berpihak kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, utamanya pasca Pandemi Covid – 19.

“Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PMPTSP setempat, Nunung Setiayaningsih menyampaikan Road Show Pelayanan perizinan itu merupakan bentuk sinergitas Pemprov Jatim dengan Pemkab Bondowoso guna memudahkan masyarakat dalam proses perizinan usaha, utamanya UMKM.

Hal tersebut dilakukan lantaran masih banyaknya para pelaku usaha di bondowoso yang belum mengantongi ijin usaha.

“Setelah kita melakukan monev, ternyata masih banyak pada pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha, nah ini kemudian yang diberikan oleh Provinsi dengan Road Show Pelayanan perizinan bagi masyarakat bondowoso,” paparnya.

Dikatakannya, Pemkab Bondowoso mendapat jatah target proses ijin sebanyak 900 ijin yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah setelah melakukan pendaftaran Sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Pemprov.

“Dari Pemprov ditargetkan 900 pemohon ijin,” pungkasnya. bond

Hananto Crazy Rich di Ponorogo Rogoh Ratusan Juta Demi Pelebaran Jalan Desa

Hananto Crazy Rich di Ponorogo Rogoh Ratusan Juta Demi Pelebaran Jalan Desa

Nusantara7.com, Ponorogo – Masih ingat Joko Suranto, Crazy Rich Grobogan yang sebelum lebaran lalu memperbaiki jalan kampungnya dengan uang pribadinya. Nah, kisah itu mungkin menjadi inspirasi bagi salah satu pengusaha ayam di Ponorogo untuk melakukan hal serupa.

Ya, Hananto warga Dusun Ngadiro Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melakukan pelebaran jalan yang ada di dusunnya. Untuk melakukan pekerjaan itu, dirinya harus merogoh kocek ratusan juta, demi jalan didusunnya itu nyaman dilewati oleh masyarakat.

“Dana pelebaran jalan ini dari uang pribadi Mas Anto, pengusaha ayam di desa kami. Alhamdulillah, ada donatur itu masyarakat Dusun Ngadiro akhirnya gotong-royong untuk mengerjakannya,” kata Kepala Dusun Ngadiro, Imam Basuki, Senin (6/6/2022). Continue reading →

Jalan Hidup Anak Penjual Petis di Sidoarjo Jadi Rektor UINSA

Jalan Hidup Anak Penjual Petis di Sidoarjo Jadi Rektor UINSA

Surabaya – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya hari ini (6/6) resmi memiliki nakhoda atau rektor baru periode 2022-2026. Yakni, Prof Akh. Muzakki MAg. Guru besar bidang sosiologi pendidikan itu tidak lain menjabat wakil Sekjen PBNU. Sebelumnya, sekretaris PWNU Jatim.

’’Betul, beliau sudah resmi menjadi rektor UINSA Surabaya,’’ kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dihubungi JawaPos.com, Senin (6/6).

Prof Muzakki menggantikan Prof Masdar Hilmy, rektor UINSA sebelumnya. Selain kedua profesor tersebut, dua kandidat lain yang diajukan ke Kementerian Agama (Kemenag) sebagai rektor kampus yang dulu bernama IAIN Sunan Ampel itu adalah Prof Titik Triwulan Tutik dan Prof Zumrotul Mukaffa.

Gelar guru besar diterima Muzakki pada 2015 lalu. Mengutip NU Online, ada sejumlah cerita pilu yang mengiringi perjalanan guru besar termuda di Fakultas Ilmu Sosial Politik tersebut. Dari mulai berkas yang sempat hilang, saran dari banyak kolega bahwa menjadi guru besar adalah takdir dan jangan terburu nafsu, hingga sejumlah godaan lain.

Sekelumit kesulitan tersebut disampaikan Muzakki ketika menyampaikan orasi di auditorium UINSA. “Sulit dan ketatnya aturan menjadi guru besar pasti dirasakan berlipat oleh dosen-dosen yang secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Agama atau Kemenag,” kata ayah dua anak kelahiran 1974 ini kala itu.

Secara rinci, suami dari Erna Mawati tersebut menceritakan bahwa untuk meraih gelar profesor para dosen yang berada di Kemendikbud hanya mengalami penilaian jenjang universitas dan Dikti. ‘’Sedangkan bagi yang berasal dari Kemenag harus melewati sekian macam dan tingkatan check point penilaian,” terang peraih gelar Graduate Diploma in Southeast Asian Studies dari Fakultas Asian Studies The Australian National University (ANU) Canberra ini.

Seusai dinyatakan lulus di tingkat universitas, berkas usulan dosen dimaksud dinaikkan ke jenjang check point berikutnya, yakni Diktis Pendis Kemenag. Selesai? Ternyata tidak. Berkas yang ada dinilai oleh sidang dewan guru besar Diktis Pendis Kemenag. Berikutnya, penilaian di Dikti Kemendikbud yang sekarang berubah menjadi Kemendikbudristek.

“Di sini, berkas mengalami dua penilaian yakni penilaian angkta kredit atau PAK oleh sidang dewan guru besar dan penilaian dalam bentuk validasi oleh tim kecil yang lebih dikenal dengan tim validasi atau tim siluman,” ungkap peraih gelar master of philosophy (MPhil) dari ANU ini.

Tim siluman yang dimiliki dan dipekerjakan oleh Dirjen Dikti ini menelisik masuk ke “bilik-bilik akademik” sekecil dan sesempit apapun. “Konon, tim siluman ini diberi tugas khusus oleh Dirjen Dikti untuk melakukan validasi dokumen calon guru besar,” terang alumnus program PhD di School of History, Phi losophy, Religion and Classic, the University of Queensland Australia ini.

Belum lagi kesabarannya diuji karena pada pertengahan 2014 ternyata berkas untuk keperluan mengurus gelar profesor itu dinyatakan hilang. Mengapa bisa hilang? “Kemungkinan paling besar ada kaitannya dengan dampak bocor atap dan pindahan kantor sebagaimana disampaikan staf Diktis Jakarta,” kenangnya

Sebab, saat itu menjelang akhir 2013, Diktis yang berkantor di lantai 8 Kantor Kemang RI, di Lapangan Banteng, Jakarta, sedang dilanda bocor atap yang cukup hebat akibat hujan lebat. “Nah, saat itu juga merupakan momen-momen kepindahan kantor Diktis dari lantai 8 ke lantai 7 yang sudah direncanakan sebelumnya,” terangnya.

Dan di titik inilah awal kerumitan terjadi. Dengan sangat terpaksa, seluruh berkas diurus dari awal. Celakanya pihak Diktis hanya memberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan copy dokumen yang hilang tersebut. Bisa dibayangkan, kesulitan mengurus berkas di level universitas di Surabaya hingga ke Jakarta.

Namun, bersyukur akhirnya tantangan ini bisa terlewati. Apakah urusan sudah beres? Ternyata tidak. Ujian lain menghadang. Muzakki mendapat kabar bahwa staf Dikti salah menginput penilaian berkasnya. “Yang  awalnya untuk keperluan guru besar, ternyata beralih menjadi lektor kepala,” kata guru besar ke-49 di UINSA itu.

Akibat salah input ini, mantan dosen di Faculty of Asian Studies ANU Australia ini akhirnya harus rela mengurus berkas kembali. Mau tidak mau menunggu validasi dari berkas yang dibuat dari awal tersebut. Butuh waktu sekitar 3 tahun bagi mantan ketua PW LP Ma’arif NU Jatim ini untuk bisa menyandang gelar profesor bidang sosiologi pendidikan.

“Semua proses itu saya lakukan dengan penuh romantika, persis seperti permainan roller coaster yang kadang menggembirakan dan kadang pula menegangkan,”  katanya.

Kabar gembira diterima pada awal Januari 2015. Anak mantan penjual petis di Pasar Sidoarjo ini terhitung sejak 1 November 2014 layak bergelar profesor dengan SK Nomor 3755/A4.3/KP/2015, yang ditandatangani Mohamad Nasir, Menristekdikti kala itu.  Kini, gelar mendampingi nama Muzakki semakin panjang. Yakni, Prof Akhmad Muzakki, Grand, SEA, MAg, MPhil, PhD.

Di jenjang sekolah, Muzakki adalah alumnus sekolah madrasah. Mulai dari Madrasah Ibdtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU), MTs Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Semuanya di Sidoarjo. Lalu, berlabuh ke IAIN Sunan Ampel hingga jadi tokoh seperti sekarang. Selamat Prof! [JP]

Kampung Pandean Tempat Bung Karno Lahir Sekarang Jadi Ikon Baru Surabaya

Kampung Pandean Tempat Bung Karno Lahir Sekarang Jadi Ikon Baru Surabaya

Surabaya – Pandean. Sebuah kampung di Kota Surabaya. Ikut kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Kampung Pandean itu semakin dikenal. Sebab, di kampung itulah diyakini Soekarno atau Bung Karno lahir. Tepatnya, di Pandean Gang IV Nomor 40. Bukan di Blitar.

Pandean termasuk kampung lawas di Kota Pahlawan. Dalam beberapa literatur dituliskan, pada masa masyarakat Hindu-Budha, kampung Pandean disebut salah satu sentra pembuat alat-alat peperangan berbahan besi. Di antaranya, keris, tombak, tameng dan sejenisnya. Alat-alat itu untuk memenuhi kebutuhan kerajaan.

Nah, nama Pandean itu konon juga diadopsi dari kata pandai atau pande. Sebuah pekerjaan dalam mengolah logam besi. Lalu, orang Jawa biasa memberikan imbuhan an pada tempat. Akhirnya, menjadi pandean. Dari hasil penelitian Balai Trowulan, di kampung itu juga ditemukan tempat pembakaran (jobong). Nah, keberadaan jobong itu disebut jadi satu penandanya

Bukan hanya makin dikenal. Karena diyakini Bung Karno lahir di satu gang kampung itu, belakangan Pandean juga telah berubah. Jadi destinasi wisata baru. Rumah yang diyakini sebagai tempat Sang Proklamator itu lahir, telah ditetapkan Pemkot Surabaya sebagai cagar budaya (heritage). Wujudnya semula sederhana. Kini, terasa lebih artistik setelah dirombak pemkot.

Upaya untuk meneguhkan Pandean sebagai tempat Sang Putra Fajar—sebutan lain Bung Karno—terus dilakukan. Terutama para kader PDI Perjuangan Kota Surabaya. Setiap Juni, kawasan itu terasa lebih semarak. Sebab, di bulan keenam pada kalender masehi itulah Bung Karno lahir. Tepatnya, pada 6 Juni 1901 atau 122 tahun silam.

Beragam kegiatan telah digelar PDIP Kota Surabaya. Minggu (5/6) sore, menandai peringatan hari lahir Bung Karno, juga dilaksanakan kegiatan santunan yatim piatu. Tempatnya juga di Pandean Gang IV Nomor 40. Hadir dalam acara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Parera, ketua panitia nasional bulan Bung Karno, yang dibentuk DPP PDIP.

Tampak pula Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya yang juga ketua DPRD Kota Surabaya, Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Baktiono, dan beberapa kader lain. ’’Bersama anak-anak yatim piatu, kita doakan bersama Bung Karno, yang lahir di rumah kecil ini.  Semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia, yang terbaik, di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Andreas, memberikan sambutan.

Andreas berharap kampung Pandean, terutama Gang IV, makin terangkat lagi di skala nasional dan internasional. Dengan demikian, makin banyak masyarakat yang berkunjung. Terutama kaum muda, pelajar, mahasiswa, kaum milenial. ’’Lalu, kita menghayati bahwa di kampung Pandean Gang IV inilah titik start atau awal perjalanan hidup Soekarno,” ungkapnya.

Bung Karno, lanjut dia, semasa hidup dulu dikenal dekat dengan kaum muda. Anak-anak generasi penerus. ‘’Kita teladani beliau, kita serap api perjuangan Bung Karno untuk rakyat dan bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Anak-anak yatim piatu yang diundang itu berasal dari Yayasan Panti Asuhan Ruqoyah, Kelurahan Peneleh. Mereka juga berasal dari Kampung Pandean atau belakangan sudah akrab disebut sebagai Kampung Soekarno,” ujar Sjukur Amaludin, ketua panitia.

Dalam kesempatan itu, Ketua RW 13 Kelurahan Paneleh Farida menyampaikan, pihaknya berterima kasih atas perhatian PDIP terhadap anak-anak yatim piatu. ’’Terima kasih telah memperhatikan anak-anak kami,” ucap dia.

Pada saat bersamaan, hadir pula Taufik Ismail, Ketua DPC PDIP Karawang, Jawa Barat. Dia bersama rombongan menyempatkan datang ke kampung Pandean. Ingin melihat dari dekat rumah lahir Bung Karno. “Saya bersama kawan-kawan habis dari Blitar, berziarah ke Makam Bung Karno. Lalu, kami ke Surabaya, mengunjungi rumah tempat Bung Karno lahir ini,’’ ujarnya.

Taufik juga berharap, rumah tersebut harus dijaga dan terus dirawat. Sebab, dia menyebut rumah itu menjadi salah satu cikal bakal Indonesia.

Sementara itu, Baktiono menyatakan, masyarakat Surabaya harus bangga karena Bung Karno terlahir di Kota Pahlawan. Dia menyebut, penulisan sejarah pada pemerintahan Orde Baru, Bung Karno disebut lahir di Blitar.

‘’Setelah Orde Baru jatuh, maka ditemukan fakta bahwa Bung Karno lahir di salah satu rumah di Kampung Pandean. Jadi, Bung Karno itu Arek Suroboyo,” kata politikus yang juga ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya itu.

Ada Peran Bambang DH, Peter A. Rohi, dan Tri Rismaharini

Sebelumnya, pada Sabtu (4/6) lalu, komunitas penggiat sejarah Begandring Soerabaia, juga menggelar cangkrukan di Kafe Lodji, Jalan Peneleh. Mereka membahas Bung Karno lahir di Surabaya. “Ngobrol gayeng ini sebagai persiapan kami menyusun buku: Bung Karno Lahir di Surabaya. Dan, persiapan pembuatan film dokumenter Putra Sang Fajar,’’ ungkap Kuncarsono, pemandu acara sekaligus inisiator acara itu.

Kuncar, panggilan akrabnya, menyebut penemuan rumah kelahiran Bung Karno salah satunya atas peran Bambang D.H, saat menjadu Wali Kota Surabaya periode 2002-2010 dan almarhum Peter A. Rohi, wartawan yang kala itu memimpin Soekarno Institute. ’’Kita berutang budi pada Pak Bambang DH dan almarhum Pak Peter A. Rohi. Mereka yang melakukan penyelidikan dan riset tempat lahir Bung Karno di Surabaya,” ujar Kuncar.

Hadir  dalam diskusi itu antara lain Anggota DPR RI Andreas Hugo Parera dan pengurus PDIP dari Kota Surabaya maupun Jatim. Di antaranya, Adi Sutarwijono, anggota DPRD Kota Surabaya Budi Leksono, dan Khusnul Khotimah yang juga menjabat ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Lalu,

Whisnu Sakti Buana, mantan Wali Kota  Surabaya dan penyanyi Andre Hehanusa.

‘’Kami mendukung penuh upaya menulis buku dan film dokumenter tentang Soekarno yang lahir di Surabaya. Sebab, masih banyak masyarakat yang mengganggap Bung Karno lahir di Blitar, seperti dinarasikan rezim Orde Baru. Jadi sejarah harus diluruskan, selurus-lurusnya,” kata Adi Sutarwijono.

Dalam kesempatan itu, Bambang D.H. menceritakan, penemuan fakta Soekarno lahir di Surabaya semula dipicu pernyataan almarhum Roeslan Abdulgani, sahabat Bung Karno dan mantan menteri luar negeri. Cak Roes, panggilan akrab Roeslan Abdulgani, juga asli kelahiran Kampung Peneleh.

’’Cak Roes mengatakan pada saya, bahwa Bung Karno lahir di Surabaya. Kemudian Pak Peter A. Roni yang waktu itu melakukan riset dan penelitian, memperkuat dengan data dan fakta, di antaranya berdasar kesaksian data sekunder. Sampai ditemukan rumah kecil di Pandean Gang IV Nomor 40,” ungkap pria yang kini menjadi anggota DPR RI itu.

Semasa Wali Kota Surabaya dijabat Tri Rismaharini, rumah tempat lahir Bung Karno di Pandean tersebut dibeli dari penghuni oleh pemkot. Kunci rumah telah diserahkan ahli waris pada 17 Agustus 2020. Tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia. Cangkrukan itu bertambah gayeng dengan alunan suara khas penyanyi Andre Hehanusa dengan lagu Indonesia Tanah Air Beta.

’’Kawasan ini layak menjadi tempat anak-anak muda, kaum milenial, dengan sajian ragam kuliner Nusantara, yang menjadi kesukaan Soekarno. Semoga ini bisa diwujudkan. Merdeka!” kata Andre Hehanusa, yang juga membawakan lagu Kuta Bali. JPS

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi unjuk kebolehan seni peran sebagai Raden Wijaya dalam pentas ludruk Kerajaan Majapahit

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi unjuk kebolehan seni peran sebagai Raden Wijaya dalam pentas ludruk Kerajaan Majapahit

Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi unjuk kebolehan seni peran sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit Raden Wijaya dalam pentas ludruk yang disiarkan salah satu stasiun televisi lokal di Jatim, Selasa malam.

“Pengalaman pertama mendebarkan, bikin ketagihan. Nanti kalau manggung lagi bakal lebih mantap,” kata Wali Kota Eri saat bercerita saat pertama tampil pada pertunjukan ludruk di Surabaya, Selasa.

Pada pentas tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi tidak sendiri, melainkan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya dan grup seniman Ludruk Luntas yang juga ikut mendalami peran sebagai anggota Kerajaan Majapahit.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri bersama jajaran Forkopimda Surabaya dan grup ludruk Luntas menceritakan asal mula terbentuknya Kota Surabaya pada zaman Kerajaan Majapahit.

Pertunjukan itu dimulai dari penampilan Tari Remo, setelah itu parikan sebagai penanda dibukanya pertunjukan ludruk bertema “Hoedjoeng Galoeh” Asal Muasal Nama Surabaya.

Pada awal pertunjukan, pentolan grup ludruk Luntas Robets Bayoned membuka dengan gaya bahasa khas Suroboyo-an. Tidak lama kemudian, Wali Kota yang akrab dengan sapaan Mas Eri itu tampil sebagai raja yang memimpin pasukan Majapahit untuk melawan pasukan sekaligus mengusir tentara Tartar dari Kekaisaran Mongol.

Eri menyebutkan akan kembali main ludruk bersama jajaran Forkopimda Surabaya, tujuannya adalah untuk melestarikan kesenian sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan.

“Setelah pandemi COVID-19 ini, salah satu cara kami menggerakkan perekonomian adalah dengan kesenian secara masif di Surabaya,” kata dia.

Selain itu, Eri juga mendukung grup ludruk Luntas untuk melestarikan kesenian khas Surabaya.

Menurut Eri, ludrukan ala Luntas berbeda karena membawakannya dengan cara kekinian sehingga cara ini dapat menarik minat anak muda Kota Surabaya menikmati kesenian tradisional.

“Saatnya Luntas membawa nama besar Surabaya, tunjukkan ke seluruh nasional bahkan hingga ke kancah internasional, Luntas ada dan yang terdepan,” ujar Eri.ant

Pemerintah Kota Madiun terus optimal mengembangkan lapak UMKM

Pemerintah Kota Madiun terus optimal mengembangkan lapak UMKM

Madiun  – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, terus optimal mengembangkan lapak UMKM yang ada di tiap kelurahan untuk menjadi jujukan wisata kuliner sehingga mampu memulihkan ekonomi warganya, utamanya di masa pandemi COVID-19.

Kali ini, giliran perwakilan pedagang kuliner sambal penyetan di 27 lapak UMKM kelurahan yang difasilitasi studi tiru ke Rumah Makan Pecel Lele Haji Fadlil di Dusun Manisrenggo, Desa Gondangmanis, Bandar Kedungmulyo, Kertosono. Bahkan Wali Kota Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya ikut mendampingi rombongan tersebut.

Puluhan pedagang pecel lele itu diminta belajar ke salah satu rumah makan khusus pecel lele di sana. Kawasan Perak, Kertosono memang dikenal dengan kuliner pecel lelenya.

“Para pedagang ini kita ajak makan penyet di tempat lain biar bisa membandingkan. Artinya, jangan puas dengan masakan sendiri dulu. Di sini sudah terkenal ramai karena mungkin masakannya sesuai dengan lidah dan selera konsumen,” ujar Wali Kota Maidi di sela kegiatan studi tiru di Rumah Makan Pecel kawasan Jalan Raya Kertosono-Jombang, Selasa (31/5/2022).

Pecel lele memang menjadi salah satu menu andalan di sejumlah lapak UMKM kelurahan. Hal itu bisa menjadi daya tarik tersendiri sehingga pecel lele dan penyetan di lapak UMKM juga harus dioptimalkan.

Wali Kota Maidi menjelaskan selera setiap pembeli memang berbeda. Tetapi kalau selalu ramai dikunjungi, berarti makanan yang disajikan bisa memenuhi selera kebanyakan pembeli. Karenanya ia berharap para pedagang bisa belajar bagaimana menciptakan formula seperti itu.

“Pedagang mungkin bilang kalau masakannya enak. Tetapi lidah pedagang dan pembeli pasti beda. Pedagang ini melayani pembeli, ya harus tahu apa yang diinginkan pembeli. Jangan berdasar selera sendiri,” katanya.

Setelah studi tiru ini, pihaknya berencana melombakan masakan para pedagang yang mengikuti pembinaan tersebut. Mereka akan diuji, masyarakat yang menjadi juri. Artinya, pedagang wajib menyajikan masakan yang sesuai dengan kebanyakan lidah masyarakat.

“Kalau dari sepuluh orang yang mencoba, tujuh di antaranya bilang enak. Berarti masakannya sesuai dengan selera pembeli. Dengan begitu peningkatan bisa cepat,” terangnya.

Salah satu perwakilan pedagang yang ikut studi tiru Nur Habibah, mengaku senang bisa turut dalam kegiatan tersebut. Apalagi, Wali Kota Madiun Maidi turut serta dalam rombongan dan turut memberikan saran. Nur Habibah membenarkan jika selera setiap pembeli memang berbeda-beda. Karenanya, pembinaan tersebut penting dan perlu untuk dapat mengoptimalkan lapak.

“Prinsipnya bagaimana kita bisa mengikuti selera kebanyakan pembeli agar jualan kita selalu ramai. Terima kasih sekali kepada Bapak Wali Kota, yang telah memfasilitasi pedagang kecil seperti kita untuk terus berkembang,” katanya.

Seperti diketahui, Pemkot Madiun saat ini gencar mendorong tiap kelurahan untuk mengembangkan potensi UMKM dan keunggulannya dengan membangun lapak-lapak UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari program pemda setempat untuk mendongkrak pemulihan ekonomi, utamanya di masa pandemi COVID-19.

Guna mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kota Madiun telah mencairkan dana sebesar Rp261 juta untuk masing-masing 27 kelurahan di wilayah setempat pada tahun 2020.

Adapun dana tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) pemerintah pusat, yang untuk Kota Madiun alokasinya di tahun 2020 mencapai Rp14,9 miliar. DID diperoleh karena Kota Madiun dinilai cukup baik dalam penanganan COVID-19.

Pihaknya ingin anggaran tersebut digunakan untuk mengangkat potensi UMKM dan ekonomi tiap kelurahan yang nantinya akan terintegrasi karena akan dilewati jalur sepeda wisata.

“Saya ingin dana ini untuk “ngegas” ekonomi. Seperti perbaikan lapak UMKM, jalur sepeda, perbaikan taman, dan lain sebagainya. Titik-titik ekonomi baru di tiap kelurahan ini akan kita koneksikan satu sama lainnya melalui jalur sepeda wisata,” kata Maidi.

Karenanya, Wali Kota berharap pelaku UMKM di tiap kelurahan untuk bersiap dan terus mengembangkan produknya agar memiliki keunggulan dan dikemas menarik serta kualitasnya dijaga. Dengan begitu, produknya akan disukai banyak pelanggan. ant