SEPUTAR JATIM

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool, Inggris, terus kembangkan kerja sama kota kembar. Khususnya dalam bidang pendidikan inklusi.

”Khususnya pengembangan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, dapat terus dikembangkan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/6).

Kedatangan Rob Fenn tersebut sekaligus membuka kegiatan Webinar bagi Guru Sekolah Inklusi di Kota Surabaya dengan St. Vincent’s School Liverpool.

Wali Kota Eri menjelaskan, jalinan kerja sama kota kembar atau sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool terus berlangsung secara aktif. Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) pada 2018. Kerja sama itu diharapkan bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif bagi masyarakat di kedua kota. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kapasitas bagi guru sekolah inklusi.

”Kegiatan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta, yang terdiri atas 135 guru SD dan 135 guru SMP dari sekolah inklusi di Kota Surabaya. Yakni, untuk memperoleh wawasan baru terkait pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus,” ujar Eri.

Wawasan pendidikan tersebut, lanjut dia, akan dibagikan langsung jajaran St. Vincent’s School Liverpool, salah satu sekolah inklusi terbaik di Kota Liverpool, bahkan di seluruh Inggris. Namun, kegiatan di bidang pendidikan khusus itu bukan yang pertama kali diadakan.

”Pada 2019 Kota Surabaya mengirimkan delapan orang delegasi siswa sekolah inklusi, beserta delapan pendamping untuk mengikuti kegiatan di St. Vincent’s School Liverpool, selama enam minggu,” terang Eri.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan, kota kembar antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah meningkatkan perdagangan, pendidikan, pertukaran budaya, dan hubungan antarindividu yang lebih baik. Seperti halnya kerja sama sepak bola antara Kota Surabaya dan Tranmere Rovers adalah contoh yang sangat baik.

”Komitmen bersama untuk mendukung inklusi disabilitas antara Kota Surabaya dan St. Vincent’s School Liverpool melalui berbagai ide kreatif,” tutur Rob Fenn.

Rob Fenn menambahkan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Kota Surabaya, mampu menangkal berbagai permasalahan. Seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan pendidikan. Karena itu, dia ingin mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi.

”Saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan kolega saya di Kota Surabaya. Saya menyimpulkan, Kota Surabaya ini bisa menjadi salah satu kota percontohan mengenai pendidikan inklusi,” ucap Rob Fenn. (jp)

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

EKONOMI BINIS, SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Surabaya –  Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai masih belum sesuai harapan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu, mengatakan, Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sebagai pembina BUMD harus benar-benar melakukan evaluasi.

“Kami selalu mendorong dan memotivasi Bagian Perekonomian setiap rapat bersama. Tapi sampai sekarang kondisi BUMD tidak berubah,” kata dia.

Menurut dia, pada saat menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021 pada Selasa (28/6), pihaknya menilai pemaparan Bidang Perekonomian tidak sesuai kenyataan.

Berdasarkan laporan capaian kinerja BUMD di Surabaya bagus mayoritas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan laporan tentang kebijakan evaluasi pengelolaan BUMD dan BULD ini juga 100 persen.

“Kalau sudah 100 persen kan berarti hasilnya kan sudah bagus sesuai harapan. Tapi kenyataannya kondisi BUMD ya seperti ini saja,” kata dia.

Berdasarkan rapat LKPJ terhadap sejumlah BUMD yang sudah dilakukan, banyak BUMD milik pemkot Surabaya yang tidak sehat.

Legislator Partai Gerindra ini berharap Bagian Perekonomian tidak hanya sekedar menjalankan tugas untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan harus benar-benar melakukan evaluasi.

Untuk itu, kata dia, Bagian Perekonomian harus mengubah strategi yang tepat sasaran, dalam pengawasan untuk menata BUMD menjadi lebih baik.  “BUMD harus sehat, sehingga memperoleh laba dan bisa ada deviden. Sehingga sesuai harapan masyarakat,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sebelumnya menyoroti salah satu BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya yang merugi karena tarif jasa potong terlalu murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.

“Ini murah, kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus,” kata dia.

Anas mengatakan, perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH, sebagai acuan hukum.

Direktur PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, biaya operasional PD RPH Surabaya lebih besar dari pada pendapatan. Sejumlah komponen yang memicu kerugian di antaranya tanggungan tunggakan pajak, dan tarif jasa potong hewan yang murah.

“Selama ini RPH menerapkan manajemen rumah potong tradisional. Jagal hanya dikenakan tarif jasa potong sebesar Rp50 ribu. Kemudian semua pekerjaan mulai dari pemotongan hingga pengemasan dilakukan oleh tim mereka,” kata dia. (ant)

KH Salwa Arifin Apresiasi Enam Desa Di Bondowoso Masuk IDM

KH Salwa Arifin Apresiasi Enam Desa Di Bondowoso Masuk IDM

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Bondowoso – Enam desa di Kabupaten Bondowoso masuk dalam kategori Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022. Enam desa itu diantaranya adalah, Desa Mas kuning Kulon Kecamatan Pujer, Desa Maesan Kecamatan Maesan, Desa Prajegan Kidul Kecamatan Prajegan, Desa Karanganyar Tegalampel, Desa Tamanan kecamatan Tamanan Dan Desa Mengok. 
Enam desa itu mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang diberikan secara langsung oleh Bupati Bondowoso , KH. Salwa Arifin, Di peringgitan pendopo, Selasa (27/6/2022). 
Menurut KH Salwa , desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan visi misi untuk membentuk sumberdaya manusia yang lebih baik di masa depan. 
Upaya tersebut dapat diawali dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup serta mensejahterakan masyarakat desa. 
Aspek yang penting untuk mencapai visi misi ialah dengan membangun dari bawah, yakni dimulai dari desa. Instrumen yang perlu diketahui, kata KH Salwa , adalah bagaimana permasalahan yang dialami oleh desa. 
“Ada enam Desa yang masuk IDM, dan saya sangat mengapresiasi karena hal ini sangat menunjang kemajuan Kabupaten Bondowoso,” ungkapnya. 
Diungkapkan KH Salwa , enam desa tersebut menjadi motivasi bagi desa -desa lain yang ada di wilayah kabupaten bondowoso, untuk masuk dalam kategori IDM.

KH Salwa memaparkan ada beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) melalui Permendes Nomor 2 tahun 2016 yang telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. 

“Indeksnya adalah Komposit yang di bentuk dari 3 jenis Indeks, yang meliputi, ketahanan Sosial, Ekonomi dan ketahanan Ekologi/sosial,” jelasnya. 
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa (DPMD) Haeriah Yuliati mengatakan selain enam desa yang masuk dalam IDM, pihaknya akan terus memberikan motivasi bagi desa – desa yang lain, saat telah ada 11 desa yang Mandiri yang diajukan, sehingga total IDM yang ada di kabupaten Bondowoso saat ini berjumlah 17 desa. 
“Saat ini 11 desa itu telah diajukan kepada Kementrian untuk masuk dalam IDM, kalau keinginan kita Tahun depan 25 desa akan di ajukan untuk menjadi desa Mandiri,” Pungkasnya. bond

Tak Ada Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Cukupi Biaya Siswa MBR

Tak Ada Penahanan Ijazah, Wali Kota Eri Cukupi Biaya Siswa MBR

PENDIDIKAN, SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Surabaya – Intervensi pendidikan terus diberikan Pemkot Surabaya kepada siswa jenjang SMA sederajat. Selain beasiswa, pemkot membantu biaya pendidikan bagi mereka yang berasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuknya berupa bantuan SPP yang dibayarkan setiap bulan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program bantuan pendidikan bagi siswa SMA sederajat sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab, jenjang SMA/SMK sederajat adalah kewenangan Pemprov Jatim. ”Saya menyampaikan ke Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, Red) apakah saya bisa membantu memberikan beasiswa. Alhamdulillah, Bu Gubernur waktu itu mengatakan bisa,” ujar Eri kemarin (26/6).

Menurut Eri, kebijakan itu adalah bentuk kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Tujuannya, mencerdaskan pelajar asal Kota Pahlawan. Syarat bagi siswa MBR yang mendapat bantuan itu adalah anak-anak warga Surabaya yang dibuktikan dengan kartu identitas. Baik KTP, kartu keluarga (KK), maupun kartu identitas anak (KIA).

Program itu, jelas Eri, berjalan efektif mulai tahun anggaran 2022. Untuk memastikan jumlah penerimanya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersinergi dengan Dispendik Pemprov Jatim untuk mendata siswa yang membutuhkan.

Dalam program bantuan pendidikan itu, pemkot akan menanggung kekurangan biaya SPP yang dibayarkan melalui bopda Pemprov Jatim dan BOS dari dana APBN. ”Yang penting arek-arek Suroboyo sekolah terus, nyaman gak usah mikir sing liyane. Yang penting lulus, pintar, jadi anak saleh-salehah, akhlakul karimah, dan orang yang hebat,” tegas Eri.

Kebijakan pemberian bantuan pendidikan itu bermula ketika Pemkot Surabaya mendapat laporan banyaknya lulusan SMA/SMK/MA yang tidak bisa menerima ijazah asli. Mereka hanya mendapat fotokopi ijazah. Pihak sekolah terpaksa menahan dokumen kelulusan belajar itu karena sebagian anak belum melunasi tunggakan biaya pendidikan. Mulai biaya SPP bulanan, biaya gedung, hingga biaya daftar ulang.

Jumlah tunggakan pun beragam. Antara Rp 1 juta sampai Rp 9 juta. Eri mengatakan, pertengahan Juni lalu pemkot turun tangan dengan menebus 929 ijazah pelajar. ”Tahun 2022 ini dan tahun ajaran baru nanti Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim. Ini agar (ijazah ditahan, Red) tidak terulang,” ucap mantan kepala bappeko tersebut.

Pemberian bantuan pendidikan itu menuai apresiasi dari sejumlah kalangan. Politikus PDIP Baktiono menyatakan, setiap tahun dirinya disambati wali murid yang tidak bisa mengambil ijazah anaknya.

Dokumen belajar itu ditahan sekolah karena siswa belum melunasi tunggakan SPP. ”Seharusnya sekolah tidak boleh menahan ijazah. Karena ijazah dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajaran dan bekerja,” ucapnya.

Baktiono berharap pemkot melakukan pendataan secara detail penerima bantuan pendidikan itu. Tujuannya, intervensi yang diberikan tepat sasaran. ”Tahun depan saya berharap tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan,” tutur ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.(jp)

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako kepada warga terdampak wabah PMK di Kecamatan Pudak. Akibat PMK, warga Pudak terpaksa kehilangan pendapatan lantaran sapi mereka banyak yang mati.

 

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan sebanyak 300 paket bantuan sembako telah dikirim ke Pudak. Dari total jumlah tersebut, setiap desa mendapatkan kuota 50 paket untuk sementara.

 

“Lewat Dinsos, sudah kita kirim 300 paket sembako. Pembagian 50 orang per desa,” kata Sugiri, Senin (27/6/2022).

 

Bantuan untuk warga terdampak PMK ini, kata Sugiri, bukan hanya dari Dinsos saja. Juga ada bantuan dari Gontor, Baznas dan organisasi masyarakat lainnya dan kini pihaknya terus mengumpulkan donasi dari berbagai pihak.

 

“Sementara saat ini bantuan dari Dinsos dulu,” katanya.

 

Selain bantuan sembako, Pemkab Ponorogo juga bakal bertanggungjawab kepada 173 anak dari Kecamatan Pudak yang tahun ini masuk jenjang SMP dan SMA. Rencananya biaya masuk sekolah mereka ditanggung Pemkab.

 

“Kita akan mengampu, baik itu mungkin lewat baznas atau lainnya, untuk 173 anak-anak di Kecamatan Pudak yang mau masuk sekolah, ada jenjang SMP dan SMA,” ungkap Giri.

 

Warga di Kecamatan Pudak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) praktis tidak punya penghasilan akibat PMK. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan pemasukan pada usaha ternak sapi perah.

 

Sebelumnya, Pemkab Ponorogo juga mengambil suatu kebijakan terkait penguburan sapi yang mati terjangkit PMK. Pihaknya akan mengucurkan uang senilai Rp500 ribu, untuk biaya penguburan sapi yang mati karena PMK tersebut. Dana penguburan itu, bakal ditaruh di BPBD Ponorogo.

 

“Desa agar membentuk tim untuk penguburan, biar ada gotong royongnya. Baru nanti biayanya diganti oleh BPBD,” pungkasnya.(bj)

Ratusan Pejabat duduki Jabatan Baru, Akibat di Mutasi Pemkab Gresik

Ratusan Pejabat duduki Jabatan Baru, Akibat di Mutasi Pemkab Gresik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Gresik- Untuk kali ketiga, gerbong besar mutasi pejabat di Pemkab Gresik kembali digulirkan di masa kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani-Wabup Aminatun Habibah. Kamis (23/6) sore,  sebanyak 186 pejabat mendapatkan tempat baru. Sembilan orang di antaranya merupakan pimpinan tinggi pratama eselon II.

Sebanyak 186 pejabat yang dilantik di Ruang Mandala Bhakti Praja itu perinciannya adalah pimpinan tinggi pratama eselon II (9 orang), administrator eselon III-a (18 orang), administrator III-b (42 orang), pengawas eselon IV-a (27 orang), pengawas IV-b (26 orang), pejabat fungsional (7 orang), kepala puskesmas (9 orang), kepala UPT SMPN (12 orang), dan kepala UPT SDN (36 orang).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemkab Gresik Khusaini menyatakan, pelantikan dan sumpah jabatan 186 pejabat itu sudah sesuai dengan surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B.2252/JP.00.01/06/22/2022. Surat tersebut turun pada Rabu (22/6).

Namun, mutasi pejabat itu meninggalkan sejumlah posisi eselon II yang masih kosong atau dijabat pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, kepala dinas lingkungan hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik. ’’Nanti diisi pada periode selanjutnya,’’ kata Khusaini.

Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Itu merupakan suatu tugas dan jabatan baru yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

’’Selamat kepada para pejabat yang telah diambil sumpahnya. Tugas dan jabatan baru yang dibebankan kepada bapak dan ibu sekalian ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah janji yang bapak ibu ucapkan,’’ kata Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani.

Yani berharap sinergisitas dan komunikasi terjalin dengan baik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku. ’’Saya bersama Bu Wakil Bupati memiliki komitmen yang sama, yakni menata dan terus mendorong kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Gresik agar semakin baik,’’ ungkapnya.

Hal itu, lanjut dia, harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang benar-benar andal. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama dan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Sejumlah pejabat baru yang dilantik antara lain Andhy Hendro Wijaya. Mantan Sekda Gresik yang kemudian dimutasi sebagai staf ahli bupati itu kini menjabat kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Lalu, Abu Hassan yang sebelumnya menjadi asisten Sekda menjadi sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Khoirul Anam, awalnya menjadi kepala dinas pertanian, digeser menjadi staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum politik. Budi Raharjo kembali terseret gerbong mutasi. Semula, dia menjadi kepala Disnaker dipindah sebagai kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ninik Asrukin menjadi kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menggantikan Siti Jayaroh. Selanjutnya, Siti Jayaroh menjadi staf ahli bidang ekonomi sosial.

Darmawan, yang semula menjadi staf ahli bupati, ditetapkan sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Gunawan menggantikan Tarso Sagito, yang kini menjadi kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Sebelumnya, posisi kepala Dishub dijabat plt. Kemudian, Mokh Najikh yang awalnya menjadi kepala DLH, dikembalikan lagi sebagai Sekretaris DPRD Gresik.

Sementara itu, jabatan Kabag Protokol Komunikasi dan Pimpinan (Prokopim) yang dulu bernama Kabag Humas dan Protokol kembali dirombak. Semula dijabat oleh Gunawan Putra Atmaja, pada mutasi kali ini diduduki oleh Johar Gunawan. Sebelumnya, Johar menduduki posisi sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik.

Mengetahui jabatan baru tersebut, Johar tampak kaget saat dilantik bersama para pejabat baru lainnya. Dengan posisi itu, maka alumnus Universitas Jember itu tampaknya mesti kerap standby 24 jam. Termasuk berhubungan dengan awak media.

“Aku iki wong nggak weruh opo-opo. Dadi wes manut ae (saya ini orang yang tidak tahu apa-apa, jadi hanya bisa nurut saja, Red),” ujarnya.(jp)

Bupati KH Salwa Arifin Lantik 139 Pejabat Fungsional

Bupati KH Salwa Arifin Lantik 139 Pejabat Fungsional

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso  KH. Salwa Arifin mengangkat dan memindahkan Pejabat fungsional tertentu di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso di Pendopo bupati, Kamis (23/6/2022).

Pelantikan terdiri dari berbagai unsur, sebanyak 139 pejabat fungsional dilantik dan dikukuhkan untuk menempati tempat kerja yang baru.

Bupati KH. Salwa Arifin dalam sambutannya mengungkapkan pelantikan yang dilakukan adalah merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

“Hari ini adalah hari bersejarah bagi saudara-saudara yang dilantik sebagai pejabat fungsional,” ungkapnya.

Dikatakan KH. Salwa , pejabat fungsional merupakan pejabat yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu, pengangkatan jabatan fungsional dapat dilakukan dalam pengangkatan pertama atau pemindahan jabatan ditempat lain.

Lebih jauh bupati menyampaikan, pada setiap jabatan apapun tugas tanggungjawab dan wewenang diperlukan fokus dan seusai dalam pelaksanaannya.

“Hari ini 139 peserta pelantikan terdiri dari 123 guru dan 16 CPNS dimana mereka telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa melaksanakan tugas di perangkat daerah sesuai keilmuannya,” paparnya.

Lebih jauh, KH. Salwa berharap kepada seluruh ASN yang telah dilantik dan dikukuhkan agar supaya bisa menjalankan dan mampu menjalankan cita – cita yang dimiliki oleh pemerintah daerah bondowoso, yaitu menjadikan bondowoso Mandiri Lestari Ekonomi dalam Bingkai Iman dan Taqwa (Melesat).

“Saya berharap dengan di angkatnya saudara dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam memajukan kualitas pendidikan dan pelayanan di Kabupaten Bondowoso, ” Pungkasnya. bond

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

PLN Situbondo, beri pembinaan dan pendampingan ke sejumlah bank sampah

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com,Situbondo – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Situbondo, Jawa Timur, terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada bank sampah sebagai wujud komitmen dalam pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

“Kami terus memberikan pembinaan kepada sejumlah bank sampah Induk. Langkah ini sebagai bentuk untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Manajer Bagian Keuangan dan Umum PLN UP3 Situbondo Wiyarta Bagus Prasetya di Situbondo, Rabu.

Bank sampah binaan PLN ini berkembang pesat. Bahkan, dalam sebulan bisa mengelola 20 ton sampah. PLN terus memberikan perhatian penuh terhadap bank sampah, salah satunya dengan memberikan bantuan mesin pres.

“Alhamdulillah bank sampah binaan PLN di Situbondo, saat ini sudah berkembang pesat. Pesatnya perkembangan bank sampah, secara otomatis berdampak positif terhadap masyarakat karena selain dapat mengurangi sampah plastik, juga mendatangkan keuntungan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, bank sampah induk yang ada terus berkembang, dan mampu menjawab tantangan denngsn menjadikan Bank Sampah dengan pengelolaan yang profesional.

Tahun ini, PLN UP3 Situbondo akan melakukan pengembangan mesin pres karena kapasitas plastik sudah bertambah dan membutuhkan mesin pres yang lebih tinggi untuk menambah kapasitas sampah di Situbondo.

“Kami survei dulu kebutuhannya seperti apa. Rencananya tahun 2022, ada pengembangan mesin pres,” kata Wiyarta.

Ia berharap, melalui pengelolaan bank sampah yang baik dan profesional, akan mampu menyerap tenaga kerja baru. Sehingga keberadaan bank sampah tak hanya mengelola sampah, namun juga untuk menekan angka pengangguran.

“Kami berharap ini bisa mengurangi angka pengangguran, utamanya bagi warga sekitar,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator Bank Sampah Induk Solihin mengapresiasi dan ucapan terima kasih atas kepedulian PLN UP3 Situbondo. Bantuan yang dikucurkan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengelola bank sampah.

“PLN banyak memberikan edukasi pada kami, terkait bank sampah dan manfaatnya pada lingkungan,” ujar Solihin.(ant)

Bupati Abdul Latif Berikan 943 Subsidi Siswa,412 Beasiswa Serta Bantuan 45.720 Guru Madin Untuk Kesejahteraan Pendidikan

Bupati Abdul Latif Berikan 943 Subsidi Siswa,412 Beasiswa Serta Bantuan 45.720 Guru Madin Untuk Kesejahteraan Pendidikan

LENSA MADURA, SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Bangkalan – Bidang Pendidikan menjadi salah satu prioritas Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Mulai dari bersekolah tanpa pungutan dari SD hingga SMP hingga memberikan subsidi kepada siswa SMA/SMK kurang mampu senilai Rp. 1.000.000,- per tahun menjadi salah satu ikhtiar Bupati Ra Latif dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Dzikir dan Shalawat. Total, melalui Dinas Pendidikan setempat, Pemkab telah menyalurkan subsidi kepada 691 siswa Sekolah Dasar dan 252 untuk siswa SMP.

Drs Bambang Budi Mustika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan  mengatakan, selain kedua jenjang itu, Bupati Ra Latif juga kerap memberikan reward kepada siswa-siswi kurang mampu yang mengukir prestasi di berbagai bidang. Total Dinas Pendidikan telah memberikan reward kepada 146 murid di jenjang SD/MI/Madin. Sementara untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 36 siswa dan 14 siswa untuk jenjang SMA. Sedangkan untuk mahasiswa sudah 216 orang yang menerima beasiswa dari Bupati Bangkalan.

Dijelaskanya, selain siswa, kualitas para tenaga pengajar di Kabupaten Bangkalan juga tak luput dari perhatian Bupati. Pemkab kerap memberikan pelatihan kepada guru formal maupun informal. Total sebanyak 125 guru telah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi dari Dinas Pendidikan.

Menurutnya, prioritas Bupati Abdul Latif  menjamin kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Madrasah (Madin). Selama kepemimpinan Ra Latif, sebanyak 45.720 Guru Madin dan Guru Ngaji tersentuh program pemberian insentif sebanyak Rp. 200 ribu per-orang. 

Bambang Budi Mustika mengungkapkan, semua program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan di bidang pendidikan tidak lepas dari keinginan semua pihak untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan.

“Indikator IPM itu ada beberapa faktor mulai dari bidang kesehatan ekonomi dan pendidikan, nah ini semua ikhtiar Bapak Bupati selama periode kepemimpinannya,” kata Bambang.pemk

Bupati KH Salwa Arifin Melesatkan Desa Sukosari Kidul Sebagai Desa Budaya

Bupati KH Salwa Arifin Melesatkan Desa Sukosari Kidul Sebagai Desa Budaya

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin  kembali melesatkan Desa Budaya Desa ke lima dari empat desa sebelumnya, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin kini resmi menjadi Desa budaya di Kabupaten Bondowoso.

Secara langsung Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin meresmikan desa tersebut di Wisata Tirta Agung, Selasa Malam, (21/6/2022).

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora), Mulyadi saat menyampaikan laporan mengatakan, pencanangan desa budaya merupakan salah satu penyelarasan undang-undang dengan tujuan untuk memajukan budaya di masing-masing daerah.

“Sebagaimana undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang kebudayaan yang telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya diantaranya memajukan kebudayaan serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan,” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Disparbudpora Bondowoso pada tahun ini mencanangkan desa budaya di Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin sebagai desa budaya.

Selaras dengan hal tersebut, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin membenarkan jika pencanangan desa budaya sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah setempat, yakni menjadikan bondowoso Melesat.

“Pencanangan desa budaya merupakan upaya pemerintah dalam pemajuan kebudayaan dimana desa merupakan akar budaya Indonesia dan paradigma pembangunan maka dari itu kebudayaan harus di mulai dari unit kebudayaan terdepan, yaitu desa,” paparnya.

Disampaikan bupati, pada momen penting seperti inilah saatnya desa memberikan kontribusi untuk kemajuan di suatu daerah, agar tujuan pemerintah bisa benar-benar terwujud sesuai dengan harapan.

“Saat inilah waktunya masyarakat desa untuk bergerak dan berkembang sesuai dengan keinginan desa tentang masa depan desanya,” pungkasnya. Bond