https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

October 4, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Jelang musim tanam Pemkab Pamekasan pantau harga pupuk bersubsidi

Jelang musim tanam Pemkab Pamekasan pantau harga pupuk bersubsidi

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggencarkan pemantauan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menjelang musim tanam padi dan jagung di musim hujan ini.

“Kami telah membentuk tim dan menerjunkan ke lapangan untuk memantau HET puput,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPPP) Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah, Senin.

Ia menjelaskan, selain merupakan kegiatan rutin, pemantauan langsung HET pupuk bersubsidi itu karena adanya informasi yang menyebutkan bahwa saat ini harga pupuk tinggi.

“Tugas tim adalah memastikan apakah pupuk yang dikeluhkan mahal itu adalah pupuk bersubsidi atau bukan,” kata dia.

Selain memantau harga, tim khusus yang dibentuk DKPPP Pemkab Pamekasan juga untuk memastikan sistem distribusi pupuk kepada petani.

Menurut Ajib, sesuai dengan ketentuan, petani yang bisa mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani di masing-masing desa di Pamekasan.

Di Pamekasan saat ini ada sebanyak 1.104 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 138 ribu orang lebih. Mereka tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

“Tim ini adalah memastikan bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani ini bisa mendapatkan jatah beli pupuk dan harga jualnya sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Terkait laporan sebagian petani ke DPRD Pamekasan bahwa masih banyak petani yang belum tergabung dengan kelompok tani sehingga tidak bisa mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi, Ajib menyatakan, akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan camat dan aparat desa setempat.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dijelaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.

Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana terdiri atas, padi, jagung dan kedelai. Sedangkan usaha tani subsektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah dan bawang putih.

HET pupuk bersubsidi tahun 2022 jenis SP-36 ditetapkan Rp2.400, ZA Rp1.700, NPK Rp2.300, urea Rp2.250, organik granul Rp800, NPK khusus Rp3.300 per kilogram dan organik cair Rp20.000 per liter. ant

Pegawai honorer capai 5.268 orang, Pemkab upayakan jadi PPPK

Pegawai honorer capai 5.268 orang, Pemkab upayakan jadi PPPK

Nusantara7.com, Sampang – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang, mendata pegawai honorer atau non-ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab. Tercatat sebanyak 5.268 orang merupakan pegawai honorer.

 

“Pegawai honorer tersebut sudah terdata dan mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas, magang, dan honorer,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sampang, Arif Lukman, Selasa (4/10/2022).

 

Dalam surat edaran yang diterima, Arif menyebutkan tenaga honorer tersebut diupayakan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Untuk pembayaran gajinya dibebankan kepada daerah, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya.

 

Sayangnya, hingga saat ini pihaknya belum bisa berbuat banyak. Sebab masih menunggu kabar lanjutan dari surat edaran tersebut.

 

“Hingga kini untuk selanjutnya kami masih menunggu perintah dari pusat,” pungkasnya. bjm

Dugaan kasus suap Rp 100 Miliar Garuda Indonesia ke anggota DPR

Dugaan kasus suap Rp 100 Miliar Garuda Indonesia ke anggota DPR

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2010-2015. Lembaga antirasuah disinyalir sudah menetapkan seorang tersangka dalam pengembangan penyidikan ini.

 

Diduga mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 terjerat dalam kasus ini. Kasus ini pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

 

“Saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk 2010-2015,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (4/10).

 

“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” sambungnya.

 

Ali menyampaikan, penyidikan yang KPK lakukan merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas negara lain di antaranya Inggris dan Prancis. KPK mengapresiasi pihak otoritas asing yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia.

 

Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Setelah penyidikan ini cukup, kata Ali, maka berikutnya segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan.

 

“KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan Tim Penyidik,” ucap Ali.

 

Dia menyampaikan, dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan ini, tentunya dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kerja-kerja penindakan yang dilakukan KPK.

 

Terlebih, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar.

 

“Kami memastikan, setiap perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik secara transparan,” pungkas Ali. jp

Antisipasi pelanggaran rawan kecelakaan, Polres Madiun gelar operasi Zebra 2022

Antisipasi pelanggaran rawan kecelakaan, Polres Madiun gelar operasi Zebra 2022

Nusantara7.com, Madiun – Polres Madiun akan fokus pada antispasi tujuh bentuk pelanggaran lalu lintas yang rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan (laka) selama Operasi Zebra Semeru 2022, mulai Senin hingga 17 Oktober.

“Selama Operasi Zebra 2022, Polres Madiun akan melaksanakan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang menimbulkan fatalitas kecelakaan, terutama di titik-titik rawan,” kata Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2022, Senin.

Ia menyebutkan tujuh potensi pelanggaran yang menimbulkan fatalitas kecelakaan tersebut, yakni pengendara kendaraan bermotor menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur dan pengendara kendaraan bermotor berboncengan lebih dari satu.

Kemudian, tidak menggunakan helm SNI atau tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara melebihi batas kecepatan, berkendara dalam pengaruh alkohol/narkoba, dan berkendara melawan arus.

Untuk menjaring pelanggaran lalu lintas tersebut, pihaknya akan menempatkan personel gabungan di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran.

“Total personel gabungan yang dilibatkan dalam Operasi Zebra 2022 mencapai 250 orang,” kata Anton.

Polres Madiun juga meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas guna mengantisipasi adanya aksi teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madiun AKP Firman Widyaputra menyebutkan titik rawan kecelakaan di antaranya terdapat di jalur nasional, seperti jalur Madiun-Surabaya tepatnya di daerah Nglames, Caruban, dan Saradan. Berikutnya di jalur Madiun-Ponorogo, tepatnya di wilayah Mlilir dan Pagotan.

“Selain itu, juga mengantisipasi kerawanan di jalan tol dengan melibatkan instansi terkait,” katanya.

Firman menambahkan bahwa Operasi Zebra pada tahun ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung pola kegiatan penegakan hukum lantas secara elektronik, teguran, serta tidak diperbolehkan melaksanakan penegakan hukum lantas secara manual stationer.

Dengan pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2022, dia berharap dapat menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas dan menciptakan kamseltibcarlantas di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. ant