Nusantara7.com, BANGKALAN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan mengusulkan tongkos sebagai pakaian khas kedaerahan dan dikenakan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut mendapatkan respons baik Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.
Kebijakan bupati itu diterapkan melalui surat edaran (SE). Namun, masih banyak yang salah kaprah memilih tongkos dan tidak sesuai dengan pakem.
Kesalahan itu diakui oleh Kepala Disbudpar Bangkalan Moh. Hasan Faisol. Menurut dia, masih banyak ASN tidak paham filosofi tongkos. Hal itu berdampak pada penggunaan tongkos yang tidak sesuai dengan pakem. Misalnya dari segi bentuk, memiliki dua lilitan bersilang, dan bahan yang digunakan harus batik tulis. ”Kalau hanya satu lilitan salah,” tegas Faisol.
Faisol mengatakan, penerapan penggunaan tutup kepala tongkos bagi kalangan ASN mendapatkan respons baik. Hal tersebut bertujuan mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Bangkalan. ”Tongkos itu memang pakaian khas masyarakat Bangkalan. Dulu biasanya dikenakan oleh kalangan orang-orang keraton,” jelas Faisol.
Muhammad bin Rahmat, perajin tongkos asal Kelurahan Bancaran mengutarakan, pembuatan tongkos yang sesuai pakem dibuat dari kain utuh, bukan sambungan. Kemudian memiliki sembilan lipatan dan tidak boleh dikombinasikan dengan busa yang akan mengurangi lipatan.
”Kalau tidak sesuai pakem, jangan diberi nama tongkos. Tapi songkos batik, sebab sudah tidak sama secara filosofi,” tegas Rahmat. ram
