Khofifah : pentingnya penyelamatan aset dan barang milik negara

Khofifah : pentingnya penyelamatan aset dan barang milik negara

Nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

“Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara,” ujar Khofifah saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Pada tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dapat menyeleseikan 1,3 juta sertifikat.

Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengharapkan target capaian penuh atau 100 persen dapat tercapai pada tahun 2023, sehingga aset-aset milik Pemprov Jatim dan BUMD mendapatkan payung hukum kuat.

Pada kegiatan yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/Kepala BPN) tersebut, Khofifah mengapresiasi kinerja BPN Jatim yang telah maksimal dalam proses percepatan sertifikasi aset tanah daerah.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga mengajak para bupati/wali kota untuk turut mengawasi aset milik negara yang diserahterimakan kepada para kepala daerah tersebut.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim supervisi dan koordinasi KPK yang selama ini terus mengawal komitmen untuk mempercepat capaian PTSL di setiap kabupaten/kota atas seluruh aset milik daerah dan provinsi, termasuk BUMD,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Jonahar melaporkan bahwa melalui pola “Trijuang” yang diluncukan Menteri ATR/BPN RI sejak 25 September 2020 telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Capaian tersebut, kata dia, dalam program legalisasi aset (PTSL) dan dari seluruh bidang tanah di Jatim yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah, telah terdaftar sejumlah 12.095.021 bidang (61,9 persen).

Kemudian pada tahun 2021, Jawa Timur mendapat target untuk PBT sebanyak 1.396.082 yang tercapai 100 persen, lalu SHAT target sebanyak 1.716.494 tercapai 100 persen, dengan perincian sertifikat sejumlah 1.318.312 bidang tanah.

“Ditotal dengan potensi, maka pada Tahun 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang, pencapaian K3.1 sebanyak 433.480 (25,3 persen) bidang dari target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang tersebar di 38 kabupaten/kota,” ucapnya.

Di sisi lain, pada kesempatan sama Gubernur Khofifah mendapat apresiasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang hadir virtual, berupa piagam penghargaan atas jasanya membantu penyelesaian PTSL menjadi 100 persen.

Selain itu, beberapa bupati/wali kota juga mendapat piagam penghargaan terkait pembebasan BPHTB untuk PTSL. (ant)

Gubernur Jatim resmikan Movable Bridge di Pelabuhan Jangkar Situbondo

Gubernur Jatim resmikan Movable Bridge di Pelabuhan Jangkar Situbondo

Nusantara7.com, Situbondo  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan dermaga gerak (movable bridge/ MB II) di Pelabuhan Jangkar Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Dermaga gerak yang merupakan jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, agar kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga dan sebaliknya.

“Dermaga movable bridge II yang baru diresmikan di Pelabuhan Jangkar ini merupakan bagian dari percepatan koneksitas di antara pulau-pulau di Madura, seperti Pulau Sepudi, Pulau Raas dan Kangean serta Kalianget,” kata Gubernur Khofifah kepada wartawan di Situbondo.

Dengan pengembangan dermaga gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo, lanjut dia, diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan konektivitas antara Jawa dan kepulauan di Madura.

“Semoga dengan hadirnya movable bridge II di Pelabuhan Jangkar ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” tutur Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena terus memberikan dukungan untuk Kabupaten Situbondo.

“Terima kasih Ibu Gubernur, ini sungguh luar biasa. Kami akan menyelesaikan hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pelebaran akses menuju Pelabuhan Jangkar. Harapan kami ke depan pelabuhan penyeberangan ini mampu menjadi penyangga Provinsi Jatim,” kata Bung Karna, sapaan bupati.

Pelabuhan Jangkar sendiri merupakan pelabuhan yang strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional bahkan nasional yang mampu menjangkau kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan bahkan Nusa Tenggara Timur. Kedalaman perairan di pelabuhan ini cukup dalam serta memiliki lokasi strategis dan aman terhadap gelombang.

Ada tiga kapal feri yang melayani dari Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Madura, yakni KMP Munggiyango Hulalo melayani Rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Kangean – Kalianget, dan KMP Satya Kencana dan KMP Dharma Kartika melayani dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Sapudi – Kalianget dan Pulau Raas – Kalianget. (ant)

Digagas Dishut Jatim-Unesa, Khofifah Apresiasi KKN Tematik di Desa

Digagas Dishut Jatim-Unesa, Khofifah Apresiasi KKN Tematik di Desa

nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan mendekatkan mahasiswa dari kampus ke kampung sebagaimana yang digagas Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

“Ini gagasan luar biasa yang patut diapresiasi, yakni mendekatkan mahasiswa yang biasanya hanya di kampus, tapi mereka terjun ke kampung dan masyarakat sekitar hutan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagaimana yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim, Jumadi saat membuka ‘Sambungroso Gotong-royong Merawat Hutan’ sekaligus peresmian KKN Tematik Mahasiwa Universitas Negeri Surabaya di Desa-desa Penyangga Tahura Raden Soerjo bertempat di Obyek Wisata Alam (OWA) Pemandian Air Panas Cangar-Batu.

Menurut dia, pengarusutamaan partisipatori melalui gotong-royong terus didorong pada semua aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan kehutanan khususnya pada ruang konservasi agar resources ini memberikan manfaat berkelanjutan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, bersama Unesa, digerakkan semangat itu dalam bentuk KKN Tematik Mahasiswa Uesa. KKN Tematik ini bertujuan untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam upaya menjaga, melindungi dan melestarikan hutan serta meningkatkan kecintaan generasi muda kepada hutan melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat desa sekitar hutan dengan semangat gotong-royong.

KKN Tematik Unesa tahun 2021 ini berlokasi di daerah penyangga Tahura Raden Soerjo melibatkan sebanyak 129 mahasiswa yang tersebar di tujuh desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Yaitu Desa Wiyu, Desa Kemiri, Desa Sajen, Desa Padusan, Desa Claket, Desa Cembor dan Desa Pacet.

Sementara itu, Kegiatan Sambungroso Gotong Royong Merawat Hutan ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama masyarakat dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam khususnya kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo ini.

Pada acara ini juga dilakukan penanaman Pohon Monumen bersama Walikota Batu, Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Jawa Timur dan Rektor Unesa Prof Nurhasan.

Untuk mengawali kegiatan Nanduri Gunung di kawasan Tahura Raden Soerjo pada tahun 2021 sebanyak 56.000 batang dengan total luas 140 hektare di 7 titik Kawasan Tahura Raden Soerjo yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Sedangkan penanaman keseluruhan di Jawa Timur pada Tahun 2021 yang bersumber dari dana APBD pos PAD seluas 400 hektare dengan jumlah bibit sebanyak 183.800 batang, dan dari Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 500.200 batang mencakup 921 hektare, sedangkan dari APBN 2021 sebanyak 5.511.438 batang mencakup 6.062,07 hektare.

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Malang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menanam 65.000 batang mencakup 50 hektare, serta masyarakat sekitar Tahura memberikan bantuan bibit 6.125 batang mencakup luasan 10,21 hektare.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan peresmian Mushala dan peninjauan proses pembangunan Kolam Rendam Air Panas Cangar yang merupakan bagian keseluruhan penataan kawasan Obyek Wisata Alam Air Panas Cangar di Kota Batu ini yang akan selesai pada 2022, yang diharapkan menjadi pilihan wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk berkunjung di OWA Cangar dan 9 OWA lainnya di Kawasan Tahura.

Saat ini, OWA di Tahura R Soerjo sedang masuk proses penawaran kerjasama dalam pengembangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, dalam pengelolaan OWA juga didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk dorongan para milenial dari kalangan kampus, gubernur berkenan memberikan bantuan secara simbolis Bibit Tanaman kepada perwakilan Mahasiswa Unesa selaku Peserta KKN Tematik, serta penyerahan Simbolis Bantuan Sosial berupa pakaian seragam taktikal, sepatu safety anggota Masyarakat Peduli API (MPA) dan Paket Sembako untuk Relawan Tahura; dan Penyerahan Bantuan Pakaian Lapangan untuk tenaga Polisi Kehutanan dan Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut).

Selain itu, juga dilakukan Launching Inovasi GAS MAS EKO (Galang Swadaya Masyarakat Untuk Pemulihan Ekosistem Tahura Raden Soerjo) sebagai upaya untuk membangun komitmen masyarakat sekitar Tahura Raden Soerjo pemanfaat air dalam pengelolaan dan pemulihan hutan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penanda tanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Surabaya perihal kegiatan Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur.

Kunjungan kegiatan pada hari ini dalam rangka yang masuk pada Kawasan Tahura Raden Soerjo yang berada dalam gugusan komplek pegunungan Arjuno-Welirang-Anjasmoro dengan luas 27.868,30 hektare, yang juga merupakan Daerah Tangkapan Air yang paling utama dari DAS Brantas yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat di 16 kabupaten/kota. [brj]

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

nusantara7.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]

Sidoarjo Raih Top 30 Kovablik, Berkat aplikasi ‘Sipraja’

Sidoarjo Raih Top 30 Kovablik, Berkat aplikasi ‘Sipraja’

Nusantara7.com, Sidoarjo – Reformasi birokrasi di Sidoarjo menuai hasil. Inovasi pelayanan publik kabupaten tersebut menjadi salah satu yang terbaik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Inovasi aplikasi Sipraja (sistem pelayanan rakyat Sidoarjo) masuk Top 30 Inovasi. Bahkan inovasi tersebut akan direplikasikan ke kabupaten/kota di Jawa Timur. Penghargaan Top 30 Kovablik diserahkan langsung oleh Menpan RB Tjahyo Kumolo kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Ali) di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (19/11/2021).

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menandatangani komitmen replikasi bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa dan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahyo Kumolo.

Sipraja merupakan aplikasi yang dikembangkan Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo dalam melayani perizinan dan non perizinan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Aplikasi berbasis website dan android ini diklaim mampu memangkas birokrasi karena masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah tanpa harus datang ke desa maupun kecamatan.

“Aplikasi Sipraja memotong birokrasi pelayanan yang sebelumnya prosesnya terlalu lama, terlalu banyak yang harus dilewati. Sekarang masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah. Lebih hebatnya lagi, dengan aplikasi Sipraja masyarakat bisa memantau progres pengajuan surat apakah sudah diverifikasi atau belum, itu bisa langsung dipantau real time,” kata Gus Muhdlor.

Alumnus Unair Surabaya itu menjelaskan, masyarakat dapat mengakses 24 jenis layanan yang sudah tersedia di aplikasi Sipraja selama 24 jam. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini pelayanan pemerintah dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Karena prinsip reformasi birokrasi adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada publik. Memotong birokrasi yang dinilai menghambat pelayanan.

“Ini memotong beberapa alur birokrasi yakni yang ada di desa dan kecamatan. Dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik seperti ini, harapan- nya daerah akan lebih banyak membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terang putra KH Agoes Ali Masyhuri pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat itu. [brj]

 

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Nusantara7.com, Ponorogo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan kunjungan kerja di Ponorogo. Di bumi reyog, ada beberapa kegiatan yang akan dikunjungi, salah satunya meninjau pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ya, sejak beberapa bulan lalu, Pemkab Ponorogo mengolah gunungan sampah menjadi sesuai yang mempunyai nilai jual. Yakni mengolah sampah menjadi briket. Sebuah blok bahan yang dapat dibakar, tentu kegunaannya sebagai bahan bakar.

“Ini bukan sampah menjadi rupiah saja, tapi juga sampah jadi berkah. Sesuatu yang sangat luar biasa,” kata Khofifah, Senin (8/11/2021).

Pengolahan sampah jadi briket ini, kata Khofifah merupakan format renewable energy atau energi yang baru. Dimana nantinya dapat mensubsitusi batubara. Tidak sampai disitu, Khofifah juga takjub dengan teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah ini. Yakni teknologi yang sederhana buatan dari SMK di Ponorogo.

“Saya berterimakasih, inovasi yang luar biasa. Bupati menginisiasi dan SMK mensuport-nya,” ungkapnya.

Menurut informasi dari bupati, Khofifah menyebut jika market briket ini masih terbuka dan luar biasa. Sudah kirim ke Pasuruan, Gresik dan Kediri untuk bahan bakar industri. Harganya pun masih terjangkau, yakni untuk 1 ton dihargai dengan Rp 700 ribu. Ketika sampah biasanya menjadi problem, dengan teknologi sederhana bisa memberikan solusi bagi penumpukan sampah.

“Tadi saya tanya bioksinnya dibawah ambang batas, tentu ini lebih sehat. Saya harap kabupaten/kota di Jatim kirim tim ke Ponorogo. Insyallah ini akan menjadi solusi efektif dan strategis,” katanya.

Ketika dunia ingin menurunkan emisi, di Ponorogo sudah membantu menurunkannya. Berarti kebutuhan terhadap bahan bakar batubara juga akan tereduksi. Kalau masing-masing kabupaten/kota di Jatim menyiapkan yang seperti ini, Ia yakin Jatim akan menjadi pioner penurunan emisi di Indonesia.

“Kalau briket batu bara kotak-kotak. Ini nantinya juga akan disipakan mesin cetakannya. Meski sekarang bentuknya belum teratur tapi tidak mengurangi fungsinya,” pungkasnya. (brj)

Khofifah: Pemprov Jatim Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur Kelautan di Puger Jember

Khofifah: Pemprov Jatim Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur Kelautan di Puger Jember

Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu pembangunan infrastruktur kelautan di kawasan Puger, Kabupaten Jember. Hal ini dikemukakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat berkunjung ke Jember.

“(Jember) butuh tempat sandaran atau docking perahu dan penambahan breakwater, serta pengerukan sedimentasi,” kata Khofifah. Bantuan diberikan untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan. Ini karena selama masa pandemi Covid-19, sektor tersebut dan sektor pertanian tetap tumbuh positif dan tidak mengalami kontraksi.

Pembangunan infrastruktur ini diusulkan oleh Bupati Hendy Siswanto. “Saya langsung menyanggupi, bahwa Pemprov Jatim akan support dalam bentuk bantuan keuangan untuk tambahan infrastruktur di area Puger ini,” kata Khofifah.

Khofifah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Jatim dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim untuk segera berkoordinasi dengan tim yang ditunjuk Bupati Hendy Siswanto.

Hendy berterima kasih atas bantuan tersebut. “Alhamdulillah, hari ini betul-betul barokah, karena gubernur akan membantu kebersihan (pantai) di Puger dan membantu pembangunan dok untuk tempat sandar kapal, sehingga (nelayan) tidak perlu khawatir lagi kalau air pasang dan surut,” katanya. [brj]

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)

Gubernur Jatim : Tahun 2022 akan ditambah 25 Daerah Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Gubernur Jatim : Tahun 2022 akan ditambah 25 Daerah Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Nusantara7.com, Surabaya  – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo untuk sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11/2021).

“Kami harap Pak Wakil Bupati bisa meningkatkan proses kemajuan yang dicapai periode selama ini oleh Bapak Marwoto Birowo sebagai bupati. Harus dipertahankan lompatan capaian kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat di Tulungagung,” kata Khofifah dalam sambutannya.

Pada tahun 2021, ada lima daerah yang ditargetkan terkait kemiskinan ekstrem yang harus dituntaskan. Pada tahun 2022 nanti akan ditambahkan 25 daerah lagi, termasuk Tulungagung dan Surabaya.

Khofifah mengatakan, Tulungagung menjadi salah satu kabupaten pilot project yang dijadikan percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Nantinya, Gatut akan bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Tulungagung.

Khofifah berpesan kepada Gatut, agar bekerja keras menekan angka kemiskinan di Tulungagung. “TKPKD ini komandannya di kabupaten, Pak Wabup. Pak Wagub Jatim sebagai Dansatgas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Karena ini barang baru kemiskinan ekstrem, bahwa definisinya pengeluaran sehari 1,9 dollar AS. Tulungagung masuk di dalamnya, sama-sama mencari intervensinya (kemiskinan) bagaimana,” ujarnya.

Khofifah mengungkapkan, lengkapnya susunan eksekutif di Tulungagung, diharapkan bisa mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Ada banyak capaian prestasi yang ditorehkan Tulungagung selama ini.

“Ini penguatan, percepatan di Tulungagung, untuk membantu kerja bupati. Penanganan kemiskinan ini bagian penting. Banyak capaian prestasi ditorehkan oleh Tulungagung, hadirnya Pak Wabup ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tulungagung,” tegasnya.

“Selamat menjalankan tugas, dan selalu memberi keberkahan untuk kita semua,” pungkas Khofifah.

Diketahui sebelumnya, Bupati Tulungagung periode 2018-2023 Syahri Mulyo ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kemudian wakilnya, Marwoto Birowo diangkat sebagai bupati. Setelah hampir tiga tahun jabatan wabup kosong, akhirnya, DPRD Tulungagung menunjuk Gatut Sunu Wibowo sebagai Wabup. [brj]