POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 11

Sri Mulyani diingatkan Cak Imin untuk segera cairkan Anggaran Pemilu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2022August 9, 2022

N7 – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk segera mencairkan anggaran Pemilu Serentak 2024 sesuai dengan kebutuhan KPU.

Cak Imin memastikan, Fraksi PKB di DPR RI akan terus berjuang agar alokasi anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan yang sudah diusulkan. “Fraksi PKB akan berjuang terus supaya menteri keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU,” kata Cak Imin, Selasa (9/8).

Menurut Cak Imin, anggaran Pemilu harus tercukupi agar pelaksanaan setiap tahapan pemilu bisa berjalan optimal, sehingga hasil pemilu pun berkualitas. Apalagi, Pemilu merupakan momentum untuk melahirkan pemimpin bangsa baik eksekutif maupun legislatif.

“Jadi, dengan anggaran lancar, semua proses pemilu mulai dari pendaftaran, pengesahan, insyaallah lancar-lancar. Moga-moga semua tidak ada hambatan. Dan sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa,” tegas Cak Imin.

Sebagaimana diketahui, KPU RI mengeluhkan kekurangan anggaran untuk menjalankan tahapan Pemilu Serentak 2024 pada tahun 2022.

Kebutuhan anggaran Pemilu Serentak pada 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, dari jumlah tersebut, baru teralokasi sebesar 45,87 persen dari kebutuhan, yakni Rp 3,69 triliun sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 4,36 triliun.

Anggaran pemilu 2022 ini terbagi dalam dua item besar, yakni anggaran tahapan pemilu dan anggaran dukungan tahapan pemilu. Anggaran tahapan pemilu sudah 70,14 persen dari kebutuhan.

Untuk tahapan pemilu, KPU membutuhkan Rp 2,24 triliun dan teralokasi Rp 1,57 triliun (70,14 persen). Dengan demikian kekurangannya sebesar Rp 666 miliar.jp

Bupati Kediri Hanindhito buat pelatihan SDM BUMDes

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2022August 9, 2022

N7,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana akan memberikan pelatihan penguatan sumber daya manusia (SDM) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) supaya bekerja optimal dan mampu memberikan pendapatan bagi desa.

“Untuk SDM-nya kita buatkan pelatihan bagaimana pengelolaan BUMDes yang baik dan benar, bagaimana untuk meningkatkan pendapatan desa,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, pada Senin (8/8/2022).

Rencana pelatihan bagi SDM BUMDes itu, Mas Dhito meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk memfasilitasi. Peserta pelatihan, merupakan pengelola BUMDes se-Kabupaten Kediri.

“Nanti kita kumpulkan di satu tempat supaya teman-teman (SDM) BUMDes di tiap desa ini punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya,” ungkapnya.

Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono menambahkan, pihaknya telah menyiapkan rencana pelatihan sebagaimana instruksi Mas Dhito. Pelatihan, akan dilakukan pada September 2022 mendatang meliputi bimbingan teknis (Bimtek) terkait penguatan keuangan BUMDes.

Peserta yang diundang yakni perwakilan pengelola BUMDes dari 343 desa, dimana tiap BUMDes diambil dua orang. Kemudian, pelatihan dilanjutkan terkait pengelolaan unit usaha. Dalam hal ini, peserta pelatihan dibagi sesuai bidang usaha yang digeluti BUMDes.

“Paket-paket ini berdasarkan kluster unit usaha,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, pemberian pelatihan bagi SDM BUMDes itu, diberikan Mas Dhito usai mendapatkan usulan dari pengelola BUMDes dalam acara Jumat Ngopi yang di pelataran Candi Tegowangi pada 22 Juli 2022.

Pada kesempatan itu, Mas Dhito mendapatkan curhatan dari Rangga, Ketua BUMDes Tegowangi terkait kondisi BUMDes saat kondisi pandemi. Keterbatasan modal menjadikan usaha milik desa itu kesulitan berkembang.bjm

Bupati Ponorogo Sugiri ancam akan polisikan calo PPPK

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 8, 2022

N7,Ponorogo – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, geram dengan fenomena calo dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia pun secara tegas mengeluarkan ancaman untuk mempolisikan para oknum yang bertindak sebagai calo.

“Sangat meresahkan, semoga calo-calo itu segera tobat,” kata Sugiri, Senin (8/8/2022).

Keberadaan calo dinilai kontra produktif dengan upaya pemerintah. Di saat pemerintah gencar menggaungkan reformasi birokrasi, para calo justru mengambil untung dengan cara yang tidak dibenarkan.

Sugiri menegaskan bakal mengorek informasi terkait calo ini kepada para PPPK. Beberapa PPPK bakal dipanggil dengan metode random sampling.

Dengan begitu, akan didapat informasi mulai aliran dana, diberikan ke siapa, kenapa lewat calo. Dari informasi yang didapati tersebut, nanti akan ditarik suatu kesimpulan untuk dipetakan.

“Mudah-mudahan diketemukan calonya, kita akan bergerak dengan aparat kepolisian,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sugiri juga mewanti-wanti para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Ponorogo untuk tidak ikut main mata dalam perekrutan PPPK ini. “Jangan main-main sama duit,” pungkasnya.

Mencuatnya calo PPPK ini berawal dari laporan yang masuk ke wakil rakyat. Ada laporan beberapa calon harus menyerahkan sejumlah uang kepada calo agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Hari ini ada beberapa laporan yang masuk. Adanya rekrutmen PPPK untuk Ponorogo tahun ini didengar oleh oknum tertentu dan dimanfaatkan seakan-akan mereka bisa menjamin lolos PPPK dengan berbagai cara,” kata Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto.

Oknum atau calo ini, menyasar kepada calon PPPK yang sudah lolos passing grade dan pegawai honorer yang tahun ini akan mendaftar PPPK. Uang yang harus disiapkan untuk biaya meloloskan tersebut, berkisar antara Rp40-60 juta.

“Sudah ada yang membayar, berapa banyaknya yang sudah membayar, ini masih dicermati. Dokumen-dokumen penting pun dimintanya, seperti ijazah asli sudah dibawa,” katanya.

Sunarto meminta seluruh masyarakat Ponorogo untuk tidak mudah percaya dengan pihak-pihak manapun yang mengaku bisa meloloskan PPPK. Selain itu, masyarakat juga jangan mudah memberikan dokumen-dokumen penting kepada siapapun yang belum dikenal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.bjm

Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2022

N7,Jember – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya.ant

DPRD Surabaya kaget produksi sepatu MBR berhenti

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2022

N7,Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku kaget dan kecewa melihat UMKM Produksi Sepatu MBR binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) di Jalan Putat Jaya Kebar C no 87, Sawahan kosong melompong tidak ada aktivitas produksi.

“Saya bingung, ndak bisa ngomong melihat hal ini,” kata Herlina saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).

Menurut Herlina, tujuan peninjauannya ke lokasi UMKM untuk menyikapi problematika belum terbaginya perlengkapan sekolah untuk kelas I dan VII di Surabaya. Sepengetahuannya, sekitar 3 bulan lalu UMKM produksi sepatu ini masih beroperasi dengan memperkerjakan warga setempah.

“Artinya ini sudah bagus karena berhasil memberdayakan warga sekitar. Namun saat datang ke lokasi, koperasi bernama Maju Bersama ini nampak lengang, sepi dan tidak terlihat aktifitas kerja,” kata legislator Demokrat Surabaya ini.

Ia menyatakan dulu ada puluhan pekerja yang terlibat memproduksi sepatu. Mereka terbagi dalam beberapa pekerjaan. Mulai pemotongan bahan baku, penjahitan, pengeleman, hingga pengepakan.

Herlina bercerita, saat meninjau lokasi produksi memang terlihat ribuan sepatu, baik di rak ruang produksi maupun gudang. Sesuai catatan masih ada stok 10.218 pasang sepatu dengan kondisi siap jual.

Lalu, terdapat 74 pasang lainnya tidak layak jual. Total produksi sebelumnya 31.815 pasang sepatu. Sekitar 21 ribu pasang sudah terjual. Disitu Herlina merasa prihatin dengan kondisi tersebut. “Ini kan masih ada stok kenapa tidak didistribusikan ke sekolah saja. Kan sekolah lagi butuh,” tegas Herlina.

Ia juga mempertanyakan, mengapa kegiatan produksi sepatu berhenti. Padahal, kebutuhan pasar sangat jelas. Apalagi saat ini momen tahun ajaran baru seperti saat ini pasti banyak yang membutuhkan sepatu untuk siswa baru.

Herlina berharap Dinkopdag atau dinas pendidikan segera mendistribusikan puluhan ribu tersebut sepatu ke sekolah. “Khususnya siswa dari kalangan MBR. Anggaran pengadaan seragam pun sudah ada senilai Rp 50 miliar,” ujar Herlina.

Disisi lain, Herlina juga mempertanyakan nasib para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam produksi sepatu yang berjumlah 70 orang dan sebagian besar adalah warga sekitar. “Ini sangat disayangkan,” sesalnya.

Lurah Putat Jaya Bryan Ibnu Maskuwaih mengaku tidak mengetahui penyebab pasti terkait UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong yang stop operasinya tersebut. Pihaknya hanya mengetahui sudah sebulan ini produksi dihentikan dan ia hanya membantu mencarikan tenaga kerja yang mayoritas dari warga sekitar Putat Jaya.

“Saya tidak tahu pastinya, ini wewenang Diskopdag,” katanya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos membenarkan UMKM produksi sepatu di Putat Jaya ini sedang berhenti beroperasi. Dia menjelaskan saat ini, pihaknya sedang memesan bahan baku untuk kembali produksi.

“Kita belum memesan bahan baku untuk produksi sepatu itu. Akhirnya sementara dihentikan,” kata Bang Yos sapaanya.

Selain itu, Bang Yos menyebut faktor berhentinya operasi UMKM produk sepatu adalah pekerja sudah memiliki pekerjaan lain. Kedepan, UMKM sepatu di eks lokalisasi Dondong akan kembali produksi dengan sisa pekerja dan pekerja baru yang sudah dilatih Disnaker.

“Mereka nanti akan ada pekerjaan sepatu untuk anak sekolah untuk ASN dan untuk pihak luar,” pungkasnya.bjm

Penyusunan standar pelayanan data pemilih di gelar KPU Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 3, 2022August 4, 2022

N7,Surabaya – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar forum konsultasi publik di Surabaya, Rabu, untuk bersama-sama menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Pada bulan Oktober kami akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih maka sebelum itu kami menggelar forum ini untuk mengajak semua elemen menyusun standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam.

Anam menjelaskan dalam pemutakhiran data pemilih itu, KPU Jatim juga akan melakukan rekrutmen sebanyak 130 ribu orang petugas pemutakhiran data pemilih.

“Cukup banyak SDM yang kami rekrut, untuk itu kami melakukan MoU dengan beberapa kampus yang diharapkan akan banyak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan maupun tingkat TPS yang diisi mahasiswa,” ujarnya.

Selain itu, forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan digelar sebagai upaya KPU Jatim dalam proses pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sekaligus wilayah birokrasi bersih.

“Salah satu indikator wilayah ini dinyatakan sebagai lembaga zona integritas maupun birokrasi bersih bebas korupsi adalah kita harus memiliki SOP dalam setiap pelayanan kepada publik,” katanya.

SOP tersebut, lanjut Anam, setelah diterapkan akan dievaluasi sejumlah pihak seperti masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Ombudsman.

“Dari situ muncul penilaian dan kemudian kami berharap dapat memperoleh predikat sebagai lembaga wilayah bebas korupsi dan bersih melayani,” ujarnya.ant

Pemilu 2024 Gerindra Surabaya target penuhi kursi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 3, 2022

N7,Surabaya – DPC Partai Gerindra Kota Surabaya tancap gas memenuhi target perolehan kursi dalam Pemilu 2024 usai menyelesaikan persyaratan keanggotaan parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya Sutadi di Surabaya, Rabu, mengatakan pada Pemilu 2024 mendatang, Gerindra Surabaya memiliki target meraih sepuluh kursi di DPRD Surabaya.

“Target itu tidak berlebihan, apabila para calon legislatif bekerja keras di masing-masing daerah pemilihan (dapil) hingga bisa memberikan kontribusi minimal dua kursi per dapil,” kata Sutadi.

Menurut dia, jika per-dapil dapat dua kursi maka dari lima dapil di Surabaya ada sepuluh keterwakilan Gerindra di DPRD Surabaya.

“Itu target Pemilu Legislatif di Surabaya. Kalau target nasional, Gerindra Surabaya tetap mencalonkan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) sebagai Presiden RI,” kata Sutadi.

Sutadi menjelaskan total kartu anggota (KTA) DPC Partai Gerindra Surabaya yang diunggah dalam Sipol yakni 6.952 KTA dengan rincian Ranting dan Pimpinan Anak cabang (PAC) 5.211 KTA, organisasi PPIR/PIRA 267 KTA, Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya 500 KTA, pengurus DPC sebanyak 600 KTA ditambah para kader muda dan relawan Gerindra Surabaya sebanyak 374 KTA.

“Tercatat berdasarkan KTP yang di setorkan ke tim verifikasi Gerindra Surabaya dan diunggah ke Sipil KPU pada Minggu (31/7) pukul 19.58 WIB,” kata Sutadi.

Untuk itu, Sutadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungan atas berjalannya proses Sipol Pemilu 2024 di KPU, termasuk para kader dan simpatisan partai Gerindra Surabaya.ant

Aparat diminta selidiki beras bansos yang membusuk

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 3, 2022

N7,Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait adanya temuan puluhan karung beras bantuan sosial (bansos) tahun 2020 bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Tirtajaya, Sukmajaya, Depok yang dikubur sampai membusuk.

Selain itu, Cak Imin juga minta agar dilakukan penelusuran terkait mekanisme penyaluran bantuan.

“Temuan beras bansos yang membusuk ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, ini mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan sehingga berdampak pada adanya masyarakat tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya,” ujar Cak Imin, Selasa (2/8/2022).

Dia mendorong Kemensos bersama Kepolisian untuk terus melakukan penyelidikan terhadap temuan puluhan karung beras yang ditimbun hingga membusuk tersebut, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti lalai atau melakukan pelanggaran.

“Kemensos harus menginformasikan kepada masyarakat mengenai mekanisme pembuangan atau penggantian bansos apabila bansos rusak atau tidak layak diberikan kepada penerima bansos sehingga ke depannya dapat dilakukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi bansos yang rusak atau sudah tidak layak,” katanya.

Menyusul temuan kasus ini, kata Gus Muhaimin, kedepan Kemensos harus meningkatkan pengawasan dari pendistribusian bansos, baik tunai maupun non-tunai sehingga bansos dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah ditetapkan.bjm

Gara-gara dana hibah rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan ditunda

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 2, 2022August 2, 2022

N7,Pasuruan – Sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan dibatalkan. Pembatalan ini diakibatkan rapat Banggar molor hingga sore hari, Senin (1/8/2022).

Hal ini diakibatkan tim anggaran dan banggar tidak menemukan solusi akibat dana hibah banyak yang hilang. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2021 anggota dewan diberi kuota untuk mengusulkan kegiatan hibah.

Hal ini gunanya untuk menjaring aspirasi saat reses berjalan. Namun saat ini usulan tersebut menemukan jalan buntu sehingga nantinya akan dibahas kembali.

“Banggar masih belum selesai kita masih butuh tambahan waktu untuk itu. Nanti akan dijadwalkan ulang di banmus dan akan ada rapat paripurna lagi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Dilain tempat Andre Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa hal ini sudah disusun tahun 2021. Semua anggota sudah memberikan komitmen agar hibah keluar.

Namun dana hibah yang keluar tidaklah maksimal hanya berada di kisaran 80 persen. Sehingga masyarakat merasa dibodohi dengan hal ini.

“Dari Bapeda itu ada rekam jejaknya untuk hal ini. Jadi jangan dibuat main-main, sehingga masyarakat tidak.merasa dibodohi,” tegas Andre.bjm

PDIP daftar Pemilu 2024 dengan lakukan pawai budaya ke kantor KPU

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 1, 2022

N7,Jakarta – DPP PDI Perjuangan berjalan kaki dan pawai kebudayaan saat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 dari Kantor PDI Perjuangan hingga ke Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin.

Jajaran DPP PDI Perjuangan dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam siaran pers partai politik itu, yang mengikuti jalan kaki kebudayaan itu dari Kantor Pusat PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Sejak pukul 06.30 WIB, para peserta sudah bersiap-siap, terdiri dari 11 orang pembawa lambang negara Garuda Pancasila-Bendera Merah Putih, didampingi 10 orang satgas pembawa bendera partai.

Dia memimpin 26 orang jajaran petinggi DPP PDI Perjuangan yang ada di baris berikutnya. Di barisan setelah itu adalah 20 orang dari jajaran RedMe dan artis nusantara, lalu diikuti 50 orang pemain angklung.

Selanjutnya adalah 34 orang peserta parade budaya 34 provinsi. Dan 45 orang peserta dari persatuan istri anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, yang semuanya juga mengikuti parade pakaian budaya. Pada bagian belakang sebagai penutup barusan adalah 30 orang barisan marching band.

“Kami mohon maaf bahwa ini hari Senin dan situasi transportasi yang sangat padat mungkin mengganggu menciptakan kemacetan di jalan raya,” kata dia.

Sekjen didamping Bambang Wuryanto Ketua DPP Partai Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, Ketua DPP Partai Bid. Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, Ketua DPP Partai Bid. Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidajat, dan Ketua DPP Partai Bidang Organisasi, Sukur H Nababan dan lainnya.ant