SEPUTAR JATIM – Page 17

Pelaku UMKM di Surabaya Terkendala Pemasaran Produk

SEPUTAR JATIM·June 14, 2022

Surabaya – Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Surabaya mulai tumbuh. Sayang, belum semua UMKM terfasilitasi dengan baik. Salah satunya, UMKM yang berada di bawah unit bank sampah. Padahal, jumlah pelaku usahanya mencapai ratusan dan tersebar di semua wilayah.

Salah satunya, unit kerja dari Bank Sampah Sektor Samber. Jumlahnya sangat banyak. Saat ini total ada 80 UMKM binaan. Setiap binaan minimal ada lima UMKM. ’’Kalau dibuat rata-rata, segitu ya bisa ada 400 UMKM,’’ kata Manajer Bank Sampah Sektor Samber Machmuda.

Jumlah tersebut hanya hitungan kasar. Sebab, di beberapa binaan, terdapat lebih dari 5 UMKM. Misalnya, di tempat Machmuda, ada 12 pelaku UMKM. Mereka itu tersebar di semua kecamatan dan kelurahan.

Menurut dia, kalau segi modal, tidak ada masalah. Sebab, ada pihak bank yang memberikan kreditur. ’’Yang tergabung di sini itu mudah dapat dana kreditur,’’ terangnya.

Hanya, lanjut dia, ratusan pelaku UMKM belum terfasilitasi oleh pemkot. Dengan demikian, pengembangannya terhambat. ’’Terutama dalam hal pemasaran. Selama ini, belum ada pelatihan tersebut. Termasuk soal packaging,’’ paparnya.

Beberapa pelaku UMKM juga terpaksa berhenti produksi. Sebab, mereka tidak mampu memasarkan. Apalagi, harga bahan pokok sekarang naik. ’’Kami berharap dan pengin sekali bisa mendapatkan pelatihan semacam itu,’’ kata Machmuda.

Salah seorang pelaku UMKM Indra Anjarsari menyatakan, dirinya terpaksa berhenti menjual kerupuk rambak kerbau. Sebab, harga minyak mahal. Warga Ketintang itu belum pernah mengikuti pelatihan untuk pengembangan UMKM.

Indra berharap ada pengembangan dari sisi digitalisasi pemasaran. Sayang, materi seperti itu belum didapatkannya. Padahal, beberapa pelaku UMKM sudah memiliki pembayaran sistem digital.(jp)

Kadis Kominfo memaparkan kinerja Diskominfo selama enam bulan terakhir

SEPUTAR JATIM·June 14, 2022June 14, 2022

Nusantara7,Surabaya-Muhammad Fikser Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, memaparkan kinerja Diskominfo selama enam bulan terakhir di ruang konferensi pers di Kantor Eks Bagian Humas Pemkot, Senin (13/6/2022).

Dalam kesempatan itu, Fikser mengatakan, ada lima poin dalam indikator kinerja utama (IKU) Dinkominfo Surabaya saat penandatangan surat pernyataan kontrak kinerja tahun 2022 dengan Eri CahyadiWali Kota Surabaya, yang terkait dengan layanan publik dan inovasi serta program lainnya.

Di antaranya adalah meningkatnya nilai target indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator SPBE ini dinilai Kemenpan RB.

Disamping IKU, Diskominfo juga mengemban target kinerja Indikator Kinerja Operasional (IKO), seperti kecepatan jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap permohonan informasi atau dokumentasi. Selain itu, Diskominfo harus memberikan kecepatan penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh PD, seperti aplikasi, server, jaringan non fiber optik (FO) yang harus diselesaikan dalam 1×24 jam. Sedangkan jaringan FO diselesaikan paling lambat 3×24 jam.

“Respon cepat keluhan PD harus dilakukan, pasti itu harus dievaluasi. Karena kita (Diskominfo) itu mensupport jaringan di setiap PD. Kalau aplikasi atau web untuk publik di setiap PD itu pelayanannya atau jaringannya lambat, nah itu kami yang akan dinilai,” kata Fikser.

Selain itu, Fikser juga mengungkapkan, dalam kontrak kinerjanya sebagai Kepala Dinkominfo Surabaya meningkatkan pengelolaan komunikasi publik diseminasi informasi melalui media, cetak, online, TV, radio, website dan sosial media (sosmed). Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral skala kota dengan satu data dan yang terakhir meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) kepada Dinkominfo. Continue reading →

Diprediksi, banjir ROB di Surabaya terjadi sampai 17 Juni

SEPUTAR JATIM·June 14, 2022

SURABAYA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak memprediksi banjir rob atau air laut pasang terjadi di Kota Surabaya dan sebagian wilayah pesisir Jawa Timur mulai Senin (13/6) hingga 17 Juni.

”Puncaknya banjir rob diprediksi terjadi pada 15 Juni. Ketinggian banjir rob berada pada level 160 dari rata-rata muka laut. Kondisi ini akan menyebabkan genangan di wilayah pesisir mencapai 30 hingga 40 cm,” kata Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Fajar Setiawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Menurut Fajar, banjir rob itu juga menyebabkan aliran sungai ke laut menjadi terhambat. Terlebih lagi, kondisi itu bisa diperparah dengan adanya fenomena La Nina.

Dia menjelaskan, meski sekarang sudah memasuki musim kemarau, potensi hujan terbilang masih lebih tinggi. ”Jika ketiganya terjadi secara bersamaan, ada hujan, terus terjadi pasang, otomatis air di sungai akan lebih sulit lagi untuk mengalir ke laut,” papar Fajar Setiawan.

Fajar mengatakan, akhir-akhir ini kondisi air laut juga masih hangat. Oleh sebab itu, hujan akan sering terjadi meskipun intensitasnya ringan hingga sedang jika di daratan. Sedangkan kondisi di laut, intensitas hujan bisa mencapai kategori sedang hingga lebat.

”Karena memang saat ini La Nina, jadi kami prediksi hingga akhir tahun mendatang meskipun musim kemarau itu masih akan sering terjadi hujan. Sebagian besar masyarakat itu menyebutnya kemarau basah,” tutur Fajar Setiawan.

La Nina sebenarnya adalah fenomena global yang tidak hanya melanda di wilayah Jawa Timur. Namun, lanjut dia, jika La Nina lebih intens melanda wilayah Indonesia terutama bagian tengah dan timur.

”Jadi mulai akhir-akhir ini dan kita prediksi untuk suhu muka laut yang menghangat itu hingga akhir tahun. Jadi, sampai akhir tahun nanti Insya Allah curah hujannya masih akan sering terjadi,” terang Fajar Setiawan.

BMKG mengimbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di pesisir agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab, saat ini suplai uap air di wilayah Indonesia masih banyak, sehingga hujan bakal sering terjadi.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Juanda Sidoarjo Teguh Tri Susanto menambahkan, saat ini ada fenomena global La Nina yang masih berlanjut. Selain itu, fenomena suhu muka laut yang lebih hangat di sekitar wilayah Jawa Timur.

Teguh menegaskan, BMKG memprediksi potensi hujan akan tetap ada sepanjang tahun ii. Namun demikian, dia berpesan, kondisi kemarau basah karena anomali iklim ini tidak bisa dijadikan patokan akan terjadi selamanya.

”Ini sebagai gambaran umum, untuk penguatannya bisa tetap memantau perkembangan cuaca dalam skala meteorologi (1 harian, 3 harian, 7 harian) di kanal-kanal resmi atau kontak BMKG,” ucap Teguh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun mengatakan, personel BPBD telah dikerahkan untuk menangani banjir di Surabaya. Pompa air yang dimiliki Pemkot Surabaya telah dihidupkan semua. Hanya saja, saat ini kondisi air laut pasang sehingga tidak bisa dibuang ke laut.(jp/an)

LAN RI Mengapresiasi Pelatihan Pengembangan Kurikulum Berbasis CorpU SDGs Jatim

SEPUTAR JATIM·June 13, 2022June 13, 2022

Surabaya – Beragam inovasi yang diwujudkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim kembali menuai apresiasi. Kali ini, inovasi yang tengah dikembangkan ialah pengarusutamaan SDG’s sebagai basis pengembangan SDM.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Adi Suryanto menyebut BPSDM Jatim selalu menjadi contoh lembaga pelatihan lain dalam hal inovasi. Apresiasi itu disampaikan Adi Suryanto kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV di BPSDM Jatim.

Pihaknya mengapresiasi langkah BPSDM Jatim yang telah menjalin kerjasama dengan SDGs Center Universitas Airlangga sebagai satu lompatan yang bisa dijadikan pedoman di tempat lain.

“Pada momentum ini kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi Gubernur Jatim dan Kepala BPSDM Jatim yang telah menyelenggarakan PKN-II dan senantiasa menjadi contoh bagi lembaga pelatihan lain,” tutur Adi, Minggu (12/6/2022).

Menurut Adi, BPSDM Jatim selalu menciptakan inovasi sehingga terjadi perkembangan dan selalu ada yang baru. Semua itu karena dukungan pimpinan, yakni Gubernur Jatim yang sangat konsen terhadap pengembangan SDM aparatur.

“Pak Aries (Kepala BPSDM Jatim) ini orangnya kalem tapi usil, ada saja yang baru, kreatif namanya. Mengambil SDG’s untuk pengembangan diklat salah satunya. Ini sesuatu yang luar biasa karena di tempat lain sudah menerapkan CorpU masih tahap persiapan, diskusi, kebijakan nasionalnya juga belum disusun, (BPSDM Jatim) sudah lari duluan. Memang seperti itulah Jatim,” ujar Adi.

Komitmen Gubernur Khofifah terhadap pengembangan SDM diakui Adi telah ada sejak pihaknya menjadi Menteri Sosial. LAN RI kerap melakukan kerjasama dengan Gubernur Khofifah untuk dijadikan sebagai narasumber pelatihan.

“Sejak sebelum menjadi menteri, kemudian menjabat Menteri Sosial dan saat ini menjadi Gubernur Jatim, Bu Khofifah selalu konsen terhadap pengembangan SDM. Termasuk pengembangan SDM aparatur. Kami yakin, BPSDM Jatim akan terus menjadi percontohan dengan komitmen Gubernur Khofifah yang sangat tinggi terhadap pengembangan SDM,”

Adi juga menyampaikan apresiasinya terhadap widyaiswara BPSDM Jatim sebagai fasilitator peserta PKN yang telah melakukan pendampingan cukup lama. Bersyukur, atas pendampingan itu semua peserta lulus. Bahkan predikat pesertanya memuaskan hingga sangat memuaskan.

“20 orang lulusan PKN-II mendapat predikat sangat memuaskan.,” tutur Adi.

Lebih lanjut Adi menyampaikan, peserta PKN-II telah menempuh empat bulan untuk belajar tentang kepemimpinan. Pihaknya berharap, setelah selesai PKN ini ASN mampu menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin perubahan. Menginisiasi untuk bekerjasama melakukan inovasi birokrasi, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik.

“Satu langkah keluar dari gedung ini, kawan-kawan (lulusan PKN II) memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin perubahan. Apapun yang dilakukan akan diikuti, gerak-gerik, tutur kata, perilaku, kebijakan, akan diikuti. Karena posisi peserta PKN II adalah pemimpin,” tegas dia.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendorong terwujudnya percepatan inovasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia dengan standar kompetensi, talent, efektifitas serta produktifitas serta kekuatan kepemimpinan pada birokrasi.

Gubernur Khofifah juga mengusulkan agar secara nasional pencapaian SDG’s di integrasikan pada pembangunan bahkan sebagai arus utama pembangunan. Sehingga setiap pembangunan akan memiliki keterkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta untuk Intuk Indonesia ditambah menjadi 18 terkait akses pemberdayaan desa.

“Karena kita ini beragam suku, agama, adat maka saya ingin penerapan SDGs pada seluruh program inovasi dan kepemimpinan pada birokrasi tidak meninggalkan dan tidak membuat ada yang tertinggal atau ada yang merasa ditinggalkan pada tiap prosesnya,” ungkap Khofifah.

Kesetaraan dalam upaya memajukan kesejahteraan menjadi hal yang mendasar dalam menjalankan 17 program SDGs. Bahkan, mengacu Pancasila dan UUD 1945, Khofifah mengatakan bahwa poin-poin di dalamnya bisa berseiring dengan program SDGs.

“Kalau 7724 desa di Jatim ini sejahtera, tentu akan mengungkit kesejahteraan pula bagi tingkat atasnya,” ujar Khofifah.

Sementara itu, mengacu data IMD World Talent Ranking 2019, pada Global Talent Ranking ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 41. Sehingga menurutnya penting untuk membangun penguatan dan sinergitas dari seluruh kerja-kerja yang telah dilakukan birokrasi pemerintahan baik kerjasama secara horisontal maupun vertikal.

“Misalnya di PKN Tingkat II selanjutnya kunjungan ke negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia yang rangking global talent, efektifitas maupun daya saingnya cukup tinggi. Kalau ada yang bisa memberikan sudut pandang baru bisa dicoba untuk diimplementasikan. Kalau memang kurikulumnya belum bisa masuk secara nasional, mungkin bisa diterapkan bagi Jawa Timur dulu,” jelasnya di hadapan seluruh peserta.

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai mengatakan PKN-II yang berlangsung selama 101 hari itu tercatat 60 peserta terdaftar mengikuti pelatihan. Detailnya, 24 orang berasal dari luar Provinsi Jatim, 29 orang peserta dari Kab/Kota di Jatim dan 7 orang peserta Pemprov Jatim.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan tujuh kerjasama baru yang dijajaki oleh BPSDM Jatim. Meliputi penandatanganan Nota kesepakatan Pemprov Jatim dengan BNN RI, penandatanganan PKS antara BPSDM Jatim dengan SDGs Center Unair.

Selanjutnya, juga ditanda tangani PKS antara BPSDM Jatim dengan Badan Diklat Prov Gorontalo, PKS antara BPSDM Jatim dengan BKD Kabupaten Kediri, PKS antara BPSDM Jatim dengan BKPSDM Kabupaten Nganjuk, dan yang terakhir PKS antara BPSDM Jatim dengan BKD Kabupaten Trenggalek.(dj)

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Sukorejo sukses jalankan Konferensi Anak Cabang (KONFERANCAB)

METRO, SEPUTAR JATIM·June 13, 2022June 13, 2022

Nusantara7,Kabupaten Pasuruan – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Sukorejo sukses jalankan Konferensi Anak Cabang (KONFERANCAB) pada hari sabtu lalu (11/6).

Konferancab GP Ansor Kecamatan Sukorejo kali ini berkolaborasi dengan tuan rumah Ranting Suwayuwo mengangkat konsep luar ruangan dan diadakan pada malam hari di Taman Musholla Al-Hijrah Ranting Suwayuwo.

Tema yang diusung pada Konferancab kali ini adalah “Konsolidasi Kader dalam Kemandirian Organisasi” sebagai sebuah harapan bagi ketua PAC GP Ansor terpilih dapat merealisasikan tema tersebut dalam kepemimpinannya setelah ini.

Acara ini dibuka oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Pasuruan, Sahabat Abdul Karim, M.Si, serta dihadiri langsung oleh K.H. Anzumil Azhari selaku Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU), H. Eriek Zainuri, S. Pd., Bapak Camat Sukorejo, Kepala Desa Suwayuwo, dan seluruh pengurus Badan Otonom NU Kecamatan Sukorejo.

“Siapapun yang menjadi ketua terpilih pada malam hari ini harus kita dukung bersama demi kemajuan organisasi dan keberhasilan kita dalam membentuk kader-kader terbaik di Kecamatan Sukorejo”, terang Sahabat Lamiadin selaku Ketua PAC GP Ansor Sukorejo dalam sambutannya.

Ketua MWCNU Kecamatan Sukorejo mengucapkan dalam sambutannya, “Kader Ansor sesuai dengan tema yang diangkat pada konferancab kali ini harus benar-benar menguatkan lagi kemandirian organisasi, NU Mart adalah salah satu kemandirian MWCNU Sukorejo, KUAS (Kelompok Usaha Ansor Sukorejo) juga harus dikuatkan lagi, jangan kalah dengan pejalan kaki yang datang untuk berbelanja di sana. Ketua yang terpilih setelah ini harus menjadi khodimul ummah, harus jadi pelayannya masyarakat dan jangan minta untuk dilayani”.

Sahabat Abdul Karim, M.Si. selaku Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pasuruan juga menambahkan dalam sambutannya, “Konferensi adalah kegiatan tertinggi dalam organisasi, karena itu pada malam hari ini konferensi diadakan sangat meriah dan sangat bagus seperti ini”.

Kader yang akrab disapa dengan panggilan Cak Karim ini juga memberikan pesan kepada seluruh kader Ansor di Kecamatan Sukorejo untuk selalu berkoordinasi dengan MWCNU dalam setiap kegiatannya, “Kami PC pun dalam setiap kegiatan pasti kami akan komunikasikan terlebih dahulu ke PC NU Kabupaten Pasuruan. InsyaAllah setelah ini Ketua PAC yang terpilih akan semakin menguatkan lagi koordinasinya dengan MWCNU”.

Konferancab GP Ansor Sukorejo memiliki tiga kandidat ketua dan berhasil melahirkan ketua terpilih baru dengan perolehan 18 suara yaitu Sahabat Khoiruddin yang berhasil mengungguli Sahabat Witono dengan 14 suara setelah dilakukan putaran kedua setelah sebelumnya menghasilkan suara imbang dengan masing-masing 11 suara dengan menggeser Sahabat Mansur yang hanya mendapatkan 6 suara.(ANS)

Putri Bangkalan Raih Juara Satu Duta Genre Putri Tingkat Provinsi Jatim

LENSA MADURA, SEPUTAR JATIM·June 11, 2022June 14, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Masyarakat Bangkalan patut berbangga diri. Duta Generasi Berencana (Genre) putri Erlcha Maulidya Sn asal Kabupaten Bangkalan meraih juara satu apresiasi Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Siswi SMAN 1 Kamal tersebut berhasil menyisihkan Duta Genre putri dari Kabupaten Kota lain se Jawa Timur. Atas prestasi tersebut ia akan menjadi wakil Provinsi Jawa Timur dalam ajang Duta Genre tingkat Nasional.

Sementara itu dari perwakilan Duta Genre Putra Kabupaten, Alif Rahman berhasil masuk 5 Besar. Ia berasal dari Kecamatan Arosbaya.

Rangkaian Pemilihan Duta Genre Jawa Timur sendiri diawali dengan masa karantina yang berlangsung di Hotel Suites Surabaya pada tanggal 9-10 Juni. Sementara acara Grand Final dilaksanakan pada Sabtu 11 Juni bertempat di Royal Plaza Surabaya.

Atas raihan prestasi tersebut Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Amina Rahmawati mengatakan hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Bangkalan. Kata dia atas dukungan luar biasa dari Bupati, Ketua TP PKK dan masyarakat prestasi tersebut bisa diraih.

“Alhamdulillah Kabupaten Bangkalan dapat membawa pulang kembali prestasi sebagai juara 1 Duta Genre tingkat Provinsi,” katanya.

Prestasi serupa juga pernah diraih putra asal Bangkalan di tahun 2015 dan 2018.

Pihaknya berharap Duta Genre juga dapat menjadi Agent of Change terhadap program pemerintah terutama untuk mewujudkan manusia berkualitas termasuk program yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah yaitu percepatan penurunan stunting dari Hulu.pem

Optimalisasi penerimaan BPHTB oleh Pemkot Kediri

SEPUTAR JATIM·June 9, 2022

Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berupaya melakukan optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kemandirian keuangan daerah.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Rabu, mengemukakan penerimaan BPHTB ini akan digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah.

“Saya pastikan betul bahwa uang itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program yang membawa dampak baik bagi warga daerah ini,” katanya.

Berdasarkan data dari BPPKAD Kota Kediri, penerimaan BPHTB daerah itu pada tahun 2019 mencapai Rp25,225 miliar, tahun 2020 sebesar Rp35,472 miliar. Pada 2021 terjadi penurunan menjadi Rp29,932 miliar, karena tahun tersebut masih pandemi COVID-19.

“Artinya, di era pandemi, orang tidak pegang uang, mungkin mereka simpan. Di tahun 2021 mencapai Rp29,932 miliar, ini ada penurunan,” katanya.

Ia mengatakan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) mencapai 26,3 persen, namun penerimaan yang paling besar tetap dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wali kota berharap adanya kolaborasi dari seluruh pihak, baik dari notaris, KPP Pratama dan BPPKAD Kota Kediri. Selain itu, juga mengajak semua pihak untuk membantu Pemerintah Kota Kediri agar PAD-nya lebih optimal.

Pemkot Kediri mengadakan sosialisasi Perwali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB. Acara ini bagian dari optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kegiatan ini juga bagian dari menindaklanjuti tantangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemandirian keuangan daerah. Dengan melakukan optimalisasi terhadap penerimaan BPHTB serta komunikasi dari berbagai pihak diharapkan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan PAD.

Dalam sosialisasi ini, terdapat tiga materi berbeda yang disampaikan terkait dengan BPHTB. Ada tiga narasumber berbeda dihadirkan dalam acara ini, yakni dua orang dari KPP Pratama serta dari BPPKAD Kota Kediri.(an)

Bupati KH Salwa Arifin Sinergikan Pemkab dengan Kejaksaan Bondowoso

SEPUTAR JATIM·June 8, 2022July 5, 2022

Nusantara7.com, Bondowoso – Sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjalin kerjasama dengan Kejaksaan wilayah Bondowoso.

Sebelumnya, Pemkab juga telah melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan tentang masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2020 dan saat ini Pemkab kembali menjalin kerjasama tersebut.

Menurut Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin , banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi oleh Pemkab sehingga perlu adanya MoU dengan pihak kejaksaan dalam rangka pendampingan untuk persoalan hukum.

“Saya sangat mengapresiasi adanya MuO ini, sehingga bentuk sinergitas antara pemerintah dan APH benar – benar terwujud,” ungkapnya usai melakukan penandatanganan MoU, di Peringgitan Bupati, Rabu (8/6/2022).

Dijelaskan KH Salwa , pihak kejaksaan selama ini telah banyak mensupport dan membantu pemerintah didalam pendampingan persoalan hukum, pada kurun waktu dua tahun pihak kejaksaan telah menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah yang berbenturan dengan masalah hukum.

“Banyak yang telah di lakukan oleh Pihak Kejaksaan, seperti pendampingan masalah Tapal Batas antara Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan lain- lain,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Puji Triasmono memaparkan, kerjasama antara Kejaksaan dengan Pemkab setempat merupakan kelanjutan MuO dari sebelumnya.

“Ini merupakan perpanjangan kerjasama antar Kejaksaan dan Pemkab,” tuturnya.

Sebelumnya, Kata Kajari pihaknya telah memberikan pendampingan kepada Pemkab Bondowoso dalam hal persoalan hukum yang melibatkan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dan juga telah melakukan pendampingan terkait persoalan lainnya.

“Sebagai bentuk sinergitas kita sama – memberikan bantuan sehingga bisa bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. bond

Pemkot Surabaya ungkap adanya dugaan mafia perizinan

SEPUTAR JATIM·June 8, 2022June 8, 2022

Surabaya-Anggota DPRD langsung mereaksi keras. Dugaan mafia perizinan disinyalir melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.

Dugaan mafia perizinan ini cukup mengejutkan, mengingat Pemkot Surabaya sudah menerapkan pengurusan perizinan secara online.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mendesak agar dugaan mafia perizinan itu diusut tuntas. ”Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya dan diusut tuntas,” kata Herlina Harsono Njoto dikutip dari Zona Surabaya Raya (Pikiran Rakyat Media Network).

Politisi Demokrat ini mengimbau agar kepolisian atau Kejaksaan ikut turun tangan, karena diduga ada unsur korupsinya (gratifikasi/suap).

“Bila perlu melibatkan pihak kepolisian, kalau memang ada unsur korupsinya,” lanjut Herlina menegaskan.

Ia mengaku prihatin atas mencuatnya dugaan mafia perizinan di lingkungan Dinkopdag Surabaya.

Herlina menilai kasus tersebut bisa memperburuk integritas ASN Pemkot Surabaya.

“Kami mendesak Pemkot Surabaya melakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk integritas kinerja ASN,” ungkap wanita yang menjadi tiga periode anggota DPRD Surabaya ini.

Menurut Herlina, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni sebagai pelayan masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, dirinya juga menyarankan, agar kasus ini diusut tuntas, bila perlu diproses hukum, jika terdapat unsur pidana.

Dia menyampaikan kemungkinan mafia perizinan yang pada umumnya tidak dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini yang perlu diurai benang merahnya, agar tidak makin merajarela.

“Biasanya kalau kasus mafia perizinan seperti ini tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut karena benar-benar menyakiti masyarakat Surabaya,” papar dia.

Ia menambahkan ASN yang saat ini berpenghasilan lumayan besar, seharusnya setiap tindakannya selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera.

Herlina juga mengingatkan kepada setiap ASN, bahwa gaji yang mereka terimanya setiap bulan, berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat sehingga sudah sepatutnya memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya.

“Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos sebelumnya membenarkan bahwa ada salah satu stafnya yang “bermain” dengan perizinan.

Namun, dia mengaku belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut karena hingga saat ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Iya itu benar, tapi kami mohon izin untuk mendalami dulu,” cetus Yos.

Sebelumnya, dugaan mafia perizinan di Dinas Koperasi Pemkot Surbaaya ini diungkap perwakilan dari Komunitas Peduli Surabaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum ASN di Dinkopdag Kota Surabaya diduga menjadi mafia perizinan.

Lembaga tersebut menerima pengaduan dari warga yang kecewa saat pengurusan izin usahanya.

Dugaan mafia perizinan ini terungkap saat warga tersebut mengecek barcode izin outlet yang didapat. Ternyata barcode tersebut tidak bisa diakses.

Sedang SIUP yang diberikan juga bukan milik outletnya itu.

Belakangan diketahui, pengurusan perizinan itu melalui oknum ASN di Dinkopdag yang menjanjikan bisa menyelesaikan perizinan. (li)

Jalur Lalu Lintas Hewan Ternak Arah Kabupaten Madiun di Perketat Polisi

SEPUTAR JATIM·June 8, 2022June 8, 2022

Madiun – Polres Madiun melakukan penyekatan dan pemeriksaan jalur lalu lintas perdagangan hewan ternak masuk maupun keluar Kabupaten Madiun di perempatan Jalan Raya Madiun – Ngawi Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng, Selasa (7/6/2022).

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo bersama sejumlah pihak terkait melakukan pemeriksaan dan penyekatan kendaraan pengangkut hewan ternak.

Penyekatan itu sengaja dilakukan, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi, kambing yang keluar masuk Kabupaten Madiun.

Pengecekan terhadap hewan ternak sapi itu meliputi pemeriksaan fisik. Mulai dari mulut, kuku, hingga pengukuran suhu tubuh.

Hewan ternak yang memiliki penyakit mulut dan kuku biasanya menunjukkan sejumlah gejala-gejala, seperti suhu badan tinggi hingga mulut sariawan.

Posko PMK (Puskesmas Hewan) Dusun Krapyak Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng tak luput dari pengecekan korps Bhayangkara. Anton sempat berkoordinasi dengan dr. Deny Setiawan terkait perkembangan situasi PMK di wilayah Kabupaten Madiun.

“Kami sangat serius terkait PMK ini, sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi baik melalui Bhabinkamtibmas yang melakukan pengecekan dan sosialisasi ke semua peternakan sapi di desa binaan dan melakukan pemantauan ketat di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH),” tutur Anton, Selasa (7/6/2022).

Anton mengimbau kepada peternak dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik namun harus berhati-hati serta waspada terhadap Penyakit Mulut dan Kuku.

”Menjelang Idul Adha ini tentunya kebutuhan sapi dan kambing meningkat, namun kita harus berhati-hati dan segera mungkin melaporkan bila terdapat hewan ternak dengan tanda-tanda PMK agar segera kami antisipasi,” imbau Kapolres Madiun.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sampai saat ini belum ditemukan di Kabupaten Madiun. Namun begitu, Polres Madiun berkoordinasi Pemda melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Madiun Bidang Peternakan mulai intensif lakukan langkah-langkah pencegahan. (bj)