Bupati Abdul Latif  Bahas Radikalisme Badan Silaturahim Pimpinan Ponpes Madura

Bupati Abdul Latif Bahas Radikalisme Badan Silaturahim Pimpinan Ponpes Madura

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menerim audiensi Badan Silaturahim Pimpinan Pondok Pesantren Madura, Selasa (17/5/2022). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang sedang terjadi. Diantaranya soal paham radikalisme.

Bupati menyampaikan, audiensi para ulama Madura tersebut mempertanyakan kembali standarisasi radikalisme yang dimaksud. Oleh karena itu, persoalan radikalisme di Indonesia harus terus dibendung secara bersama-sama. Upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Perlu dukungan banyak pihak agar itu terwujud.

“Karena selama ini peran serta para ulama ini sangat besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI,” kata Bupati.

Selain persoalan radikalisme, para ulama tersebut juga membahas persoalan tembakau dan garam. Mereka menginginkan pemerintah harus hadir ditengah kemelut harga garam yang merugikan petani. 

“Mereka meminta Pemda baik melalui BUMD atau instansi lainnya dapat memberikan solusi bagi persoalan garam dan tembakau. Tentu ini akan menjadi catatan kita kedepannya,” ungkapnya.

Bupati berharap, hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan untuk empat daerah di Madura.

“Insyaallah akan kami tindak lanjuti agar stabilitas perekonomian di Madura umumnya lebih baik,” pungkasnya.pem

Tongkos dijadikan Pakaian Khas ASN Bangkalan

Tongkos dijadikan Pakaian Khas ASN Bangkalan

Nusantara7.com, BANGKALAN – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan mengusulkan tongkos sebagai pakaian khas kedaerahan dan dikenakan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut mendapatkan respons baik Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.

Kebijakan bupati itu diterapkan melalui surat edaran (SE). Namun, masih banyak yang salah kaprah memilih tongkos dan tidak sesuai dengan pakem.

Kesalahan itu diakui oleh Kepala Disbudpar Bangkalan Moh. Hasan Faisol. Menurut dia, masih banyak ASN tidak paham filosofi tongkos. Hal itu berdampak pada penggunaan tongkos yang tidak sesuai dengan pakem. Misalnya dari segi bentuk, memiliki dua lilitan bersilang, dan bahan yang digunakan harus batik tulis. ”Kalau hanya satu lilitan salah,” tegas Faisol.

Faisol mengatakan, penerapan penggunaan tutup kepala tongkos bagi kalangan ASN mendapatkan respons baik. Hal tersebut bertujuan mengenalkan dan melestarikan kekayaan budaya Bangkalan. ”Tongkos itu memang pakaian khas masyarakat Bangkalan. Dulu biasanya dikenakan oleh kalangan orang-orang keraton,” jelas Faisol.

Muhammad bin Rahmat, perajin tongkos asal Kelurahan Bancaran mengutarakan, pembuatan tongkos yang sesuai pakem dibuat dari kain utuh, bukan sambungan. Kemudian memiliki sembilan lipatan dan tidak boleh dikombinasikan dengan busa yang akan mengurangi lipatan.

”Kalau tidak sesuai pakem, jangan diberi nama tongkos. Tapi songkos batik, sebab sudah tidak sama secara filosofi,” tegas Rahmat. ram

Ramadhan Berbagi , AMK Jatim Membagikan Takjil Kedua Kali Nya  500 Takjil

Ramadhan Berbagi , AMK Jatim Membagikan Takjil Kedua Kali Nya 500 Takjil

Nusantara7.com ,Surabaya – Peringatan Malam Nuzulul Qur’an di bulan ramadhan kali ini (27/4) tak dilewatkan oleh Pengurus Angkatan muda Ka’bah (AMK) Jawa Timur Serangkaian kegiatan telah di persiapkan jauh hari sebelum ramadhan menjelang.

Pembagian takjil di hadiri H. Ach. Sillahuddin ketua AMK Jatim sekaligus Ketua Fraksi DPRD PPP Prov. Jawa Timur

 

“Tujuan dari pembagian takjil ini adalah untuk lebih mendekatkan AMK dengan masyarakat dan agar kita bisa memaknai bulan suci ramadhan ini dengan lebih peduli dan berempati terhadap sesama.Terlebih bulan suci ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dan ampunan” ujar  Sillahuddin

“Hal ini bertujuan lebih menyemarakan ramadhan dan bentuk terima kasih kepada masyarakat. selain itu ajang seperti ini juga bermanfaat  sebagai sarana sosialisasi yang efektif dalam mengajak masyarakat untuk tak lupa berbagi mumpung di bulan ramadhan” tambahnya.

Sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian dan kebersamaan AMK Jatim mengajak banom PPP lainnya untuk membagi takjil gratis kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Kantor DPW PPP Jatim tepatnya di Kendangsari Surabaya.

Pembagian takjil ini di koordinir langsung oleh H.Ach. Zainuddin selaku Sekjen AMK Jatim,

“Ini adalah pembagian takjil ke dua, setalah dilaksanakan di Taman bungkul Surabaya, kali ini kita laksanakan di depan sekretariat kita dan juga sekaligus kantor DPW PPP Jatim , telah kita sediakan 500 paket takjil yang di bagikan gratis kepada pengguna jalan” Papar Zainuddin (sin)

Penuhi Kebutuhan Fasilitas Pembelajaran, ITS Dirikan Tower 2

Penuhi Kebutuhan Fasilitas Pembelajaran, ITS Dirikan Tower 2

Nusantara7.com, Surabaya– Setelah sukses dengan pembangunan Tower 1, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali membangun gedung Tower 2 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran. Mengawali proses pembangunannya, ITS melakukan seremoni groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung Tower 2 yang berlokasi di area Departemen Teknik Elektro ITS, Rabu (27/4).

Pembangunan Tower 2 ini merupakan hasil kerja sama ITS dengan PT Wijaya Karya (WIKA). Seremoni dihadiri langsung oleh Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng, Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Dr Ir Lily Pudjiastuti, Ketua Senat Akademik (SA) ITS Prof Dr Syafsir Akhlus, Ketua Ikatan Alumni Elektro ITS (IKA ELITS) PW Jatim Rudy Kurniawan, Direktur Operasi III PT WIKA Ir Rudi Hartono, serta sejumlah mitra perusahaan dan jajaran pimpinan ITS.

Continue reading →

Achmad Sillahuddin, Anggota DPRD Jatim ; Perda Ini Merupakan Kado Istimewa Bagi Pekerja Migran Indonesia

Achmad Sillahuddin, Anggota DPRD Jatim ; Perda Ini Merupakan Kado Istimewa Bagi Pekerja Migran Indonesia

Nusantara7.com, Surabaya – Fraksi PPP DPRD Jatim H Achmad Sillahuddin mengatakan, bahwa banyak perubahan fundamental terhadap tata kelola PMI jika mengacu UU No.18 Tahun 2017. Misal, perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Persyaratan menjadi PMI serta hak dan kewajiban PMI. Perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.

“Ada juga perubahan fundamental pada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan keterlibatan pemerintah Desa serta  masyarakat dalam tata kelola PMI,’ beber ketua F-PPP DPRD Jatim ini.

Politikus asal Jombang ini, berharap kewenangan dalam perlindungan PMI agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yaitu UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam lampiran huruf G mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada angka 2, dimana kewenangan pemerintah provinsi adalah perlindungan PMI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi.

Di sisi lain, UU No.18 Tahun 2017 mengatur lebih detail dan terindi mengenai tugas dan tanggungjawab Pemprov dalam perlindungan PMI dan keluarganya, sebagaimana Pasal 40 yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab Pemprov. Diantaranya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

“Perda ini merupakan kado istimewa bagi PMI Jatim dan keluarganya dan gelar yang disematkan kepada PMI sebagai Pahlawan Devisa akan lebih bermakna karena adanya perhatian yang memadai dari semua pihak terhadap kesejahteraan dan keselamatan PMI dan keluarganya,” harap Sillahuddin. (Cakr)

PC DMI  dan PC PRIMA  Kecamatan Menganti, Mengagendakan Kegiatan Peningkatan Manajemen Kemasjidan

PC DMI dan PC PRIMA Kecamatan Menganti, Mengagendakan Kegiatan Peningkatan Manajemen Kemasjidan

Nusantara7.com, Gresik – Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (PC DMI) dan Pimpinan Cabang Perhimpunan Remaja Masjid (PC PRIMA) Kecamatan Menganti, mengagendakan Kegiatan peningkatan Manajemen Kemasjidan dan Manajemen Pengelolaan Remaja Masjid, di Masjid Baiturrahman Pelem Watu Menganti.

Bersama segenap kepengurusan PC DMI dan PC PRIMA Menganti yang dipimpin dan diarahkan langsung oleh Drs. KH. Miftahul Huda, M.Ag selaku ketua PC DMI MENGANTI.

Dewan Masjid Indonesia kec Menganti berharap Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut bisa menumbuhkan dan meningkatkan proses pengelolaan masjid yang baik di masing-masing wilayah di kecamatan Menganti.

“Jadi pegurus Takmir Masjid itu harus enjoy harus menikmati Jagan dijadikan sebagai beban” kata Drs. KH. Miftahul Huda, M.Ag, Jum’at (11/3/22) siang.

Lebih lanjut Drs. KH. Miftahul Huda, M.Ag juga berharap, kepada sahabat/i Remaja Masjid Se kecamatan Menganti agar bersinergi dan membantu setiap pelaksanaan kegiatan Kemasjidan.

Kemudian dilanjutkan 2 materi mengenai muatan kegiatan Kemasjidan oleh Ustadz H. Arifin, dan materi terkait keremajaan masjid oleh ust.H. Nur Hudah, M.Pd di masing-masing tempat yang berbeda

Sementara itu, Ketua PC PRIMA MENGANTI sahabat Moh. Nadhiful Khoir, S.Pd menyampaikan, ini merupakan momen bagi kebangkitan Remaja Masjid dengan naungan dan wadah sebagai fasilitas dalam kegiatan remaja masjid yakni PRIMA (Perhimpunan Remaja Masjid) kecamatan Menganti.

“Mari kita berkomitmen bersama, untuk pelaksanaan kegiatan PC PRIMA MENGANTI dan kegiatan Remas dimasing-masing Masjid di kecamatan Menganti,” ucap Moh Nadhiful Khoir, S.Pd.

Setelah Ketua dan Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan  Bergiliran Dipanggil Kejaksaan

Setelah Ketua dan Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan Bergiliran Dipanggil Kejaksaan

Nusantara7.com, Pasuruan – Usai periksa tiga anggota Dewan Kabupaten Pasuruan, kini giliran wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Permeriksaan tersebut, terkait dugaan gratifikasi proyek berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan dewan.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan, Jemmy Sandra mengenai pemeriksaan wakil ketua DPRD, Rias Yudikari Drastika. Jemmy mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan dugaan gratifikasi pokir.

Benar kita panggil wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan untuk dimintai keterangan. Keterangannya terkait kasus pokir yang saat ini kita dalami,” kata Jemmy.

Menurutnya, pemanggilan sejumlah anggota dewan ini bagian dari Pulbaket dan Puldata terkait kasus gratifikasi yang sedang dalami penyelidikan. Sebelumnya, penyidik sudah memanggil sejumlah rekanan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kaitan dengan pokir anggota dewan.

Rencananya, pemanggilan anggota dewan akan dilakukan secara bergiliran. “Pihak rekanan (kontraktor) serta dinas sudah kita panggil, kini giliran anggota dewan,” bebernya.

Seperti dikatehui sebelumnya, Kejari telah meriksa 10 anggota DPRD dari beberapa fraksi. Mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua hingga anggota dewan penuhi panggilan penyidik.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek pokir tahun 2020. Mencuatnya kasus ini berawal dari gabungan aktifis masyarakat anti korupsi anggaran (Makar) melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proyek pokir. Mereka menduga anggota dewan ikut mengatur proyek-proyek berasal dari pokir dengan imbalan fee dari kontraktor. (ada)

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Menimbulkan Persoalan Ketertiban Umum

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Menimbulkan Persoalan Ketertiban Umum

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran usai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) diberlakukan. Ia mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.

“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan, Kamis (10/3/2022).

Seperti diketahui, mahalnya harga minyak goreng sempat menjadi kendala yang cukup lama beberapa waktu lalu. Pemerintah lalu menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter.

Namun usai ada kebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran. Langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, panik karena kesulitan saat memasak.

Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng. Puan menilai kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.

“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucapnya. Continue reading →

Lestarikan Pantai Desa Lajing Bupati Abdul Latif dan Pangdam V Brawijaya Menanam Mangrove

Lestarikan Pantai Desa Lajing Bupati Abdul Latif dan Pangdam V Brawijaya Menanam Mangrove

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mendampingi Mayor Jenderal TNI Nurchahyanto Pangdam V Brawijaya menanam pohon mangrove di pantai Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Jumat (04/03/2022). Pada kesempatan itu, Ra Latif mengatakan, Pemkab selalu mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan oleh TNI. 

“Harapan kami kondisi ekosistem hutan magrove di Kabupaten Bangkalan mengalami perbaikan. Karena mangrove termasuk salah satu ekosistem yang  memiliki peran dan fungsi  sangat penting bagi kehidupan masyarakat daerah pesisir pantai,” kata Ra Latif . 

Dijelaskan Ra Latif , salah satu mangrove berperan dalam rantai makanan, yakni daun mangrove yang jatuh dan masuk ke air akan terurai oleh mikoorganisme. Hasilnya akan menjadi makanan bagi larva dan hewan kecil. Lalu berlanjut ke sistem rantai makanan di laut. Sehingga dengan kata lain hutan mangrove memberikan manfaat untuk membuat rantai makanan di ekosistem laut dan sekitarnya.

 Menurutnya, pemkab bersama TNI akan terus memperhatikan ekosistem mangrove yang berada di sepanjang pesisir Kabupaten Bangkalan. 

“Harus kita jaga, jangan karena kepentingan sesaat kita merusak ekosistem yang sudah kita tanam. Sehingga bumi, alam dan lingkungan tetap terawat dan terjaga kelestariannya sebab dampak yang ditimbulkan dari kerusakan suatu ekosistem nyata adanya,” tambahnya. 

Sementara itu, Pandam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Nurchahyanto mengatakan, tujuan diadakan penanaman mangrove adalah untuk mencegah abrasi air laut yang masuk kedaratan. Selain itu mangrove juga berguna untuk mencegah pengikisan permukaan tanah akibat hempasan ombak laut.

“Ini sebagai upaya nyata dan komitmen Kodam V Brawijaya untuk penyelamatan bumi saat ini agar tidak mengalami kerusakan karena pemanasan global. Saya berharap acara yang kita lakukan hari ini dapat diikuti segenap kawanan bangsa yang ada di daerah-daerah lainnya,” kata Pangdam.

Hal ini kata Pangdam semata-mata dilandasi tanggung jawab moral akan kelestarian alam dan lingkungan. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik dari hari kehari.

“Lebih jauh diharapkan gerakan ini mengkondisikan sikap dan perilaku yang melekat kuat pada diri kita yang tumbuh dari kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tutupnya. pemk

Bupati Abdul Latif Berikan Bantuan Tunai PKL Bangkalan

Bupati Abdul Latif Berikan Bantuan Tunai PKL Bangkalan

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron akan memberikan bantuan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bangkalan. Hal itu sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, Hal itu diungkapkan Bupati saat menghadiri reuni akbar PKL se-Jawa Timur, Selasa (1/3/2022) di Gedung Rato Ebuh.

Dijelaskan Ra Latif , kegiatan sektor informal salah satunya pedagang kaki lima bisa di lihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia termasuk Bangkalan berkembang sangat pesat. terlebih selama saat pandemi banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Lebih lanjut dikatakanya, pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya pengangguran. Kemanpuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat ataupun mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya

“Kami di tahun 2022 ada anggaran untuk para PKL yang membuka lapak di emperan pasar atau yang belum punya kios,” kata Ra Latif.

Ra Latif mengatakan, Pemkab Bangkalan saat ini tengah mendata para PKL yang nantinya akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Nominalnya nanti tergantung kemampuan anggaran kita. Dari data yang masuk kita mampu memberikan bantuan berapa masih dihitung,” imbuhnya.

Hal ini kata Ra Latif sebagai salah satu langkah Pemkab Bangkalan untuk meringankan beban para PKL yang terdampak pandemi.

“Karen kita tahu, PKL butuh kerumunan agar dagangan mereka laku, sementara hampir 2 tahun ini kita dilarang berkerumun,” tambahnya.

Sekedar diketahui, Bupati menghadiri silahturahmi antar paguyuban para PKL se Jawa Timur dalam rangka berbagi jaringan, berbagi informasi serta silaturahmi. pem