NOOR HADI – Page 6

Surplus neraca perdagangan menopang Rupiah menguat Senin ini

NASIONAL·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin, berpeluang menguat ditopang surplus neraca perdagangan Oktober 2021 yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Rupiah menguat 23 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS.

“Pasar hari ini akan menunggu publikasi data neraca perdagangan bulan Oktober 2021, yang diperkirakan masih tetap surplus cukup besar sekitar 3,9-4 miliar dolar AS,” kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Rully, kemungkinan akan ada kenaikan impor karena membaiknya data ekonomi, namun surplus tersebut dinilai masih tergolong tinggi.

Selain itu, rupiah juga akan ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia ke depan yang cukup baik.

“Namun memang risiko akan banyak dari sisi global, dengan inflasi AS dan sentimen tapering,” ujar Rully.

Sementara itu, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Minggu (14/11) kemarin mencapai 339 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,25 juta kasus.

Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 15 kasus sehingga totalnya mencapai 143.659 kasus.

Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 503 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,1 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 9.018 kasus.

Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 130 28 juta orang dan vaksin dosis kedua 84,16 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.

Rully mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.208 per dolar AS hingga Rp14.275per dolar AS.

Pada Jumat (12/11), rupiah ditutup menguat 59 poin atau 0,41 persen ke posisi Rp14.219 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.278 per dolar AS. ant

DJKN: 5 tahun terakhir nilai pokok lelang capai Rp101,09 triliun

NASIONAL·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai pokok lelang mencapai Rp101,9 triliun dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang Rp2,24 triliun dalam lima tahun terakhir.

“Kinerja lelang dalam lima tahun terakhir ini memang menunjukkan hasil yang membanggakan,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari peran seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) lelang dalam mendukung optimalisasi capaian kinerja lelang DJKN.

Lelang merupakan salah satu tugas dan fungsi lain dari DJKN di samping mengelola barang milik negara (BMN) dengan peran aktif dalam perekonomian nasional.

Tak hanya mengemban fungsi sebagai sarana pemindahtanganan BMN dan sumber penerimaan negara, Rionald berpendapat lelang juga menjadi solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan.

“Selain itu lelang turut membantu menyelesaikan rasio kredit macet (Non Performing Loan/NPL) perbankan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui lelang barang agunan, serta membantu menggerakkan roda perekonomian,” tambahnya.

Ia menyampaikan minat masyarakat terhadap lelang khususnya lelang sukarela pun semakin meningkat, dengan objek yang ditawarkan kian bervariasi mulai dari motor, mobil, hingga produk-produk UMKM melalui penyelenggaraan kompetisi dan inovasi lelang produk UMKM tahun 2021.

Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi produk UMKM dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, serta menjadi upaya DJKN dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. atn

Kemnaker bahas proses penetapan upah minimum 2022

EKONOMI BINIS·November 14, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

“Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha,” ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK).

PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku,dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku.” terangnya dalam seminar terbuka.

Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum,” ucapnya.

Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS,” ucapnya.

Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan.

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada COVID-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum” ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

“Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB,” kata Joko.

Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. ant

Mahfud tegaskan pemerintah tidak anti kritik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 14, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. anta

Bupati Ipuk : Banyuwangi layani adminduk warga kawasan hutan lewat program Camping Embun

SEPUTAR JATIM·November 14, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menggelar program Camping Embun (camping pelayanan masyarakat kebun) yang merupakan layanan jemput bola kepada warga yang tinggal di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

Program Camping Embun digelar di Kampung Mbaung, sebuah perkampungan kecil di tengah rimba pinus yang secara administratif masuk Dusun Sumberurip, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir di layanan tersebut guna memastikan pelayanan berjalan dengan lancar sekaligus meninjau kondisi kampung tersebut. Bertempat di SDN 8 Barurejo, selain membuka layanan administrasi kependudukan, juga digelar vaksinasi COVID-19 dan imunisasi anak.

“Bapak mau mengurus apa? Silakan dimanfaatkan program ini pak, surat dan dokumen apa yang seharusnya dibutuhkan segera diurus sekarang, biar dibantu petugasnya. Layanan ini gratis,” kata Ipuk kepada Hasim Asari, warga setempat.

Hasyim mengaku sangat terbantu dengan adanya program Camping Embun ini karena prosesnya cepat. Ia yang sedang mengurus akta kelahiran putranya tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi.

“Saya mengurus akte kelahiran anak kedua dan ketiga. Alhamdulillah beres di hari yang sama, cepat sekali,” kata Hasim.

Bupati Ipuk menjelaskan dalam program Camping Embun, petugas menginap untuk jemput bola ke masyarakat di tengah perkebunan dan kawasan hutan.

“Kami hadirkan ini karena akses dari perkebunan dan kawasan hutan ke kantor desa jauh, bisa satu jam bahkan dua jam. Sedangkan untuk mengakses online, tidak semua warga punya smartphone. Belum lagi kendala sinyal. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping,” ujarnya.

Menurut Ipuk, jumlah warga yang tinggal di kawasan perkebunan/hutan memang tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga dan layanan dasar harus dipenuhi.

“Kalau bicara statistik, tentu jumlah penduduk kawasan perkebunan lebih sedikit. Namun, hak dokumen kependudukan harus dipenuhi. Demikian pula kita upayakan peningkatan pelayanan dasar,” katanya.

Menggelar layanan di Kampung Mbaung ini bukanlah hal mudah. Di kampung luas yang dihuni tidak sampai 200 kepala keluarga ini, tim pemda harus membawa genset dan menggelar kabel internet.

“Terima kasih kepada seluruh petugas. Mereka menginap, bawa genset, belum lagi narik kabel internet sejauh 1,5 km biar layanan kependudukan segera terselesaikan. Bukan perkara biaya yang besar, namun ini adalah upaya kami agar hak-hak warga terpenuhi. Kalau warga punya surat kependudukan lengkap, otomatis dapat mengakses layanan publik lainnya dengan baik,” kata Ipuk.

Selain melihat layanan, Ipuk juga melihat perkembangan infrastruktur yang ada di desa tersebut untuk mengecek yang bisa dilakukan pemkab di kawasan tersebut mengingat kampung tersebut berada di bawah pengelolaan Perhutani.

“Pembangunan kawasan ini memang memiliki aturan tersendiri. Tak boleh sembarangan untuk dibangun. Harus seizin pengelolanya. Tadi kita cek sama Dinas PU, ada sejumlah infrastruktur yang akan kita garap tahun depan di kampung tersebut,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan akan dilakukan pembangunan infrastruktur untuk memudahkan para pelajar SD di kawasan itu.

“Selain itu, jalan menuju wilayah perkampungan juga akan kita bantu. Kami akan koordinasi dengan Perhutani sebagai pengelola,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga melakukan penguatan SDM di kampung tersebut lewat program Banyuwangi Mengajar. Pemkab mengirimkan sarjana-sarjana terbaiknya untuk mengabdikan diri, mengajar, dan memberi motivasi kepada anak-anak di desa-desa terpencil itu. ant

Liga 1 Madura United : Rahmad Darmawan dicarikan penggantinya

SEPUTAR JATIM·November 13, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Manajemen Madura United FC kini kini mulai mencari pengganti pelatih klub sepak bola itu setelah Rahmad Darmawan mengundurkan diri sejak 8 November 2021.

Menurut Direktur Utama (Dirut) PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Zia Ul Haq di Pamekasan, Sabtu, pelatih pengganti yang diinginkan manajemen klub adalah yang bisa memenuhi kriteria dan sesuai dengan nilai filosofis klub sepak bola berjuluk “Laskar Sape Kerrab” itu.

“Filosofi Madura United itu, kan kalau jatuh segera bangkit, kalau ketinggalan segera mengejar kembali, dan ketiga bola hilang segera direbut. Ini penting yang harus tetap dipertahankan oleh pelatih baru nanti,” kata dia.

“Habib” sapaan karib Zia Ul Haq itu lebih lanjut menjelaskan, pihaknya telah memiliki pandangan sosok pelatih yang dinilai layak menggantikan Rahmad Darmawan tersebut dan dinilai sesuai dengan kriteria dan filosofi klub Madura United FC.

Hanya saja, ia belum bisa mengumumkan kepada publik, karena masih dalam proses negosiasi, dan pelatih barunya nanti diharapkan bisa mengangkat performa tim lebih baik.

“Yang jelas, pelatihnya asing. Kita umumkan nanti setelah proses negosiasi selesai dan kontrak telah ditanda tangani,” katanya.

Ia menargetkan, pada tanggal 18 November 2021, pelatih baru Madura United pengganti Rahmad Darmawan sudah bisa bergabung dengan klub dan melanjutkan kompetisi Liga 1 Indonesia 2021.

Pelatih Madura United Rahmad Darmawan mengundurkan diri sebagai juru taktik di klub sepakbola berjuluk “Laskar Sape Kerrab” itu, menyusulkan banyaknya desakan dari Aliansi Suporter Madura United Bersatu yang mendesak manajemen klub memecat yang bersangkutan.

Desakan para suporter dari empat kabupaten di Pulau Madura itu lantaran sang pelatih dinilai gagal membawa performa Madura United lebih baik.

Selain pelatih kepala Rahmad Darmawan, asisten pelatih klub sepak bola ini, Rasiman, juga mengundurkan diri.

Saat ini Madura United berada di posisi ke-14 klasemen sementara BRI Liga 1 2021 dengan raihan 11 poin, mencetak 13 gol, dan kebobolan 15 kali dari 11 laga yang dilaluinya. atn

BPBD Bangkalan sebutkan Rawan bencana di 12 Kecamatan

SEPUTAR JATIM·November 13, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memetakan sebanyak 12 kecamatan di wilayah itu rawan terjadi bencana alam saat musim hujan seperti sekarang ini.

“Jumlah kecamatan yang rawan bencana ini, berdasarkan hasil pemetaan terbaru oleh tim lapangan, serta berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pemkab Pamekasan Rizal Moris di Bangkalan, Sabtu.

Ke 12 kecamatan yang masuk kategori daerah rawan bencana itu masing-masing Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Burneh dan Kecamatan Socah.

Selanjutnya Kecamatan Kokop, Konang, Geger, Galis, Kecamatan Tanjung Bumi, dan Kecamatan Tragah.

“Jenis bencana alam yang sering terjadi, berupa banjir, tanah longsor dan angin kencang dan puting beliung,” katanya.

Bencana banjir rawan terjadi di Kecamatan Kota Bangkalan, lalu Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Kecamatan Burneh dan Kecamatan Socah.

Bencana tanah longsor rawan terjadi di Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Geger, Galis, dan Kecamatan Tanjung Bumi.

“Kalau bencana angin puting beliung, berdasarkan pemetaan kami, itu rawan terjadi di tiga kecamatan,” katanya.

Masing-masing, Kecamatan Kota Bangkalan, lalu di Kecamatan Tragah dan Kecamatan Burneh, Bangkalan.

Rizal menjelaskan, khusus di kecamatan rawan bencana ini, pihaknya telah mempersiapkan tim khusus yakni tim tanggap darurat, gabungan antara BPBD Pemkab Bangkalan bersama petugas keamanan dari unsur kepolisian dan TNI.

BPBD Pemkab Bangkalan juga mengaktifkan sosialisasi terpusat tentang perkembangan cuaca melalui tim khusus penanggulangan bencana Pemkab Bangkalan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana bisa mengetahui lebih cepat apabila ada potensi bencana alam yang diperkirakan akan terjadi.

“Kami juga telah meminta aparat desa dan kecamatan menyediakan saluran komunikasi khusus, seperti grup-grup media sosial, sehingga bisa menjadi sarana informasi efektif dalam menyampaikan perkembangan situasi yang terjadi,” katanya, menjelaskan. anta

Kemendagri sosialisasi seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027

SEPUTAR JATIM·November 12, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022 – 2027.

Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan mengingatkan penerimaan pendaftaaran seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu ditutup tanggal 15 November 2021.

“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan seleksi, yaitu tes tulis dan makalah, psikologi, kesehatan dan wawancara,” katanya saat sosialisasi di Surabaya, Jumat.

Drajat menyatakan pada akhirnya nanti Tim Seleksi akan memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang akan diserahkan kepada Presiden.

“Anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan mandiri,” ujarnya.

Selain itu, Drajat menandaskan, anggota KPU dan Bawaslu juga harus memiliki sifat-sifat kenegarawanan agar bisa bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi bangsa.

“Paling penting harus memiliki karakter Pancasila,” tuturnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Heru Wahono Santoso turut menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Saat dikonfirmasi di sela kegiatan sosialisasi, Heru mendorong ada perwakilan komisioner KPU dan Bawaslu asal Jawa Timur.

“Kami berharap melalui seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu ini dapat menghasilkan figur-figur terbaik bangsa yang dapat mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Harapannya akan ada perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Menurut Heru, Kemendagri sebenarnya telah melakukan sosialisasi secara daring selama sekitar sepekan terakhir.

“Di sisa waktu pendaftaran yang kurang tiga hari lagi, Kemendagri akhirnya menggelar sosialisasi secara tatap muka di Surabaya. Karena sepi peminat, khususnya dari Jawa Timur. Mudah-mudahan di sisa waktu yang mepet ini bisa dimanfaatkan warga Jawa Timur untuk segera mendaftar,” ucapnya. atn

Bupati Bangkalan Ra Latif Sampaikan Pesan Khusus di Wisuda STIT Al Ibrohimy

LENSA MADURA·November 11, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menghadiri acara Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke XI dan Dies Maulidiyah XIV Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Al Ibrohimy, Galis, Bangkalan di Gedung Rato Ebuh, Kamis (11/11/2021). Acara dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Bupati Bangkalan Ra Latif berkesempatan menyampaikan harapan besar kepada para mahasiswa yang telah diwisuda. Diantaranya agar menggunakan ilmu yang telah diperoleh untuk dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Bupati mengucapkan selamat dan Sukses kepada Mahasiswa Stit Al Ibrohimy yang telah diwisuda.

“Tentu saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Stit Al Ibrohimy. Kami juga ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah diwisuda,” kata Bupati.

Bupati berpesan pada Stit Al Ibrohimy agar terus memberikan inovasi terbaik dan melakukan pengembangan jaringan. Kondisi ini mengingat pada era ini perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak secara luas dengan tujuan dapat memberikan peluang pekerjaan bagi para lulusan. pemk

Bupati Bangkalan Ra Latif Turba Serahkan 1.409 Kartu ATM Insentif Guru Ngaji-Madin

LENSA MADURA·November 11, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Penyerahan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) kepada guru ngaji dan madrasah diniyah (madin) berlanjut. Terbaru, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyerahkan 1.409 kartu ATM untuk guru ngaji dan madin pada Kamis (11/11). Yakni, 659 di Kecamatan Tanah Merah dan 740 di Kecamatan Galis.

Bupati yang biasa dipanggi Ra Latif itu menyampaikan, program insentif guru ngaji dan madin sudah berjalan sejak 2018. Di tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berupaya memfasilitasi pemberian insentif melalui kartu ATM. Tujuannya, mempermudah pencairan oleh penerima.

”Sehingga bantuan tersebut bisa dengan cepat dan mudah untuk dicairkan,” ucapnya.

Dengan menggunakan kartu ATM, akan mengurangi kerumunan dalam proses pencairan bantuan guru ngaji dan madin. Mengingat, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Ra Latif berharap bantuan yang diberikan bermanfaat untuk para pahlawan tanpa tanda jasa.

”Dedikasi guru madrasah diniyah dan guru ngaji sangat luar biasa. Beliau mengajar tanpa batas dan ikhlas sehingga para santri dapat mengerti dan paham tentang agama,” papar mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Saat ini sudah ada ribuan kartu ATM yang diserahkan untuk guru ngaji dan madin di Bangkalan. Di antaranya di Kecamatan Kota Bangkalan, Socah, Kamal, Burneh, Tragah, Tanjungbumi, dan Kokop. Sedangkan hari ini kartu ATM yang diserahkan yaitu di Kecamatan Tanah Merah dan Galis. ”Pada kesempatan berikutnya akan disusul ke kecamatan lain,” tegasnya.

Pemerintah menginginkan semua generasi muda di Bangkalan bisa mengaji. Karena itu, pemkab akan merealisasikan program Bupati Ngajak Ngaji (Bungaji). Yaitu, bakal mewajibkan semua siswa SD dan SMP mengaji di langgar atau musala.

”Siapa tahu dari santri para guru ngaji dan madin yang ada di Kecamatan Tanah Merah dan Galis ini akan lahir menjadi orang suskes nanti,” imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein mengutarakan, insentif guru ngaji dan madin merupakan program unggulan bupati dan wakil bupati. Program itu direalisasikan sejak pasangan Ra Latif-Mohni menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Bangkalan pada 2018.

Menurut Agus, program tersebut merupakan apresiasi dari pemerintah kepada para guru ngaji dan madin yang telah memberikan dedikasi untuk generasi penerus Bangkalan. ”Porgam itu didasari keinginan bupati untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di Bangkalan,” tandasnya. ram