Makassar – Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar) 2004–2009 M. Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kedua kubu dalam partai berlambang beringin itu sebenarnya sudah setuju untuk berdamai.
“Semuanya sudah. Kedua pihak sebenarnya sudah setuju,” kata Kalla, yang juga Wakil Presiden RI, di sela-sela peninjauan terminal peti kemas Pelindo 4 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.
JK mengatakan, dibentuknya tim transisi oleh Mahkamah Partai Golkar (MPG) bertujuan untuk mempersatukan Golkar melalui musyawarah nasional, termasuk kubu Aburizal Bakrie (Ical atau ARB) dan kubu Agung Laksono.
“Ical sudah tandatangan. Untuk munas kami anggap perlu tokoh senior yang netral,” demikian Jusuf Kalla.
MPG yang diketuai Muladi pada Jumat memutuskan mantan Presiden RI BJ Habibie selaku pelindung Tim Transisi Golkar, dan M. Jusuf Kalla menjadi ketua merangkap anggota tim didampingi anggota Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Suswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga dan Soemarsono.
Tim transisi bertugas menetapkan kepesertaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan munas paling lambat Maret 2016.
Guna mendukung terselenggaranya rekonsiliasi secara total, tim transisi juga diberi tugas untuk menata kepengurusan dan susunan fraksi MPR RI dan fraksi DPR RI selama masa transisi terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas 2016.
Rekonsiliasi dilakukan berdasarkan pedoman yang telah diberikan oleh MPG melalui putusan pertama tertanggal 3 Maret 2015, yaitu pertama menghindari prinsip pemenang mengambil semua (the winner takes all), kedua mengapresiasi kepengurusan dengan melibatkan pihak-pihak berselisih.
Ketiga, merehabilitasi individu-individu pengurus Golkar yang dipecat selama terjadi perselisihan. Keempat, larangan membentuk partai baru untuk menjaga eksistensi Golkar.ant
