wapres ma’ruf amin

Ma’ruf Amin : Program Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 15, 2023

Nusantara7.com, Kepulauan Seribu – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut program Kampung Bahari Nusantara (KBN) binaan TNI Angkatan Laut sangat penting serta sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir.

“Saya memandang gagasan Kampung Bahari Nusantara, yang dimotori TNI AL, vital. Program KBN yang terbagi ke dalam lima klaster, yakni edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir,” kata Ma’ruf Amin saat meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara secara serentak dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin.

Dia menekankan di Indonesia terdapat 514 kabupaten dan kota dengan jumlah desa hampir 75.000 serta mencakup sekitar 88 persen dari total wilayah Indonesia. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.

“Itulah mengapa Pemerintah menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk yang berada di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan terluar,” jelasnya.

Menurut Ma’ruf Amin, jumlah desa pesisir di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 desa yang sebagian besar di antaranya masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12 persen adalah rumah tangga masyarakat pesisir. Potensi bahari yang melimpah, tambahnya, belum mampu mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat desa pesisir.

“Garis pantai terpanjang kedua di dunia diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi, karena masyarakat pesisir belum sejahtera,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI AL untuk mengangkat potensi maritim wilayah pesisir di Indonesia.

Ada enam klaster dalam Kampung Bahari Nusantara, yaitu Klaster Pertahanan, Klaster Ekonomi, Klaster Edukasi, Klaster Kesehatan, dan Klaster Pariwisata.

Klaster Pertahanan di KBN memiiki misi memberdayakan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung pertahanan negara; sementara Klaster Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Klaster Edukasi mengemban misi meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait teknologi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kemudian, Klaster Kesehatan berisi penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan pondok bersalin desa (polindes). Terakhir, Klaster Pariwisata untuk memberdayakan desa menjadi destinasi wisata bahari yang berkelanjutan. ant

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

NASIONAL·June 30, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permintaan resmi penerbitan fatwa ganja untuk medis. Hal itu sebelumnya telah diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terbuka melalui media massa.

“MUI belum menerima petanyaan dan permohonan fatwa secara resmi dari para pihak terkait dengan masalah penggunaan ganja untuk kepentingan medis,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorus Niam Sholeh kepada wartawan, Kamis (30/6).

Kendati demikian, Asrorun menilai keinginan Wapres sebagai bentuk merespon dinamika di tengah masyarakat. MUI menyatakan siap menindaklanjutinya serta melakukan kajian secara komperehensif dalam perspektf keagamaan.

“Kita akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik. Apakah bentuknya dengan sosialisasi fatwa yang sudah ada, penguatan regulasi, rekomendasi untuk peyusunan regulasi, atau dalam bentuk fatwa baru,” imbuhnya.

Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika golongan I yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)

Pimpin pemerintahan hingga 2 Juli, Wapres Ma’ruf Amin gantikan tugas Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 28, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu berangkat ke Eropa dalam rangka kunjungan kerja ke berbagai negara, di antaranya Rusia dan Ukraina. Selama Jokowi di luar negeri, tugas sehari-hari Presiden RI dikerjakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Penugasan Ma’ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden RI ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan ke 5 negara. Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab.

Presiden Jokowi bertolak ke Eropa dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (26/6/2022). Tertuang dalam Keppres 2/2022, kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa dilakukan hingga 2 Juli ini.

Berdasarkan Keppres 2/2022, Wapres Ma’ruf Amin ditugaskan menjadi Plt Presiden RI sejak keberangkatan Jokowi hingga 2 Juli atau sampai Presiden Jokowi tiba kembali di Indonesia.

“Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab pada tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air,” demikian bunyi diktum Kesatu Keppres 2/2022, seperti dilihat detikcom, Selasa (28/6/2022).

Seperti diketahui, rangkaian kunjungan ini akan diawali menuju Jerman untuk menghadiri KTT G7. Di Jerman, Jokowi membawa misi perdamaian Ukraina dan Rusia.

“Yang pertama akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7, di mana kita di sini adalah sebagai partner country dari G7 dan juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai ketua presidensi G20,” kata Jokowi yang disiarkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6/2022).

Jokowi akan mengajak para pemimpin G7 untuk mendorong perdamaian di Ukraina. Selain itu, Jokowi menyerukan para pemimpin G7 untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan energi.

“Di sini akan kita mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi, yang sedang melanda dunia,” ujar Jokowi.(dtn)

Wapres Ma’ruf Amin Melakukan Salat Jumat di Pesantren Darul Ulum Jombang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 3, 2022June 3, 2022

Jombang – Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin menunaikan salat Jumat di masjid induk PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Kecamatan Peterongan, Jombang, Jumat (3/6/2022). Kedatangan Wapres ke PPDU merupakan rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Tentu saja, sejak pagi kesibukan sudah terlihat di PPDU. Sebuah tenda dengan desain sedemikian rupa berdiri di depan masjid induk tersebut. Begitu juga dengan kediaman PPDU KH Tamim Romly. Di bagian depan rumah tersebut kursi untuk tamu ditata berjajar.

Sementara itu, ratusan santri PPDU memadati masjid. Mereka mengenakan baju warna putih dan peci hitam. Semakin siang jumlah mereka terus bertambah. Sekitar pukul 11.15 WIB, Wapres beserta rombongan tiba di PPDU Rejoso.

Pengasuh PPDU Rejoso KH Tamim Romly didampingi Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyambut kedatangan rombongan tersebut. Nampak pula Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Hari ini beliau (Wapres) salat Jumat di masjid induk PPDU. Juga ada penyerahan penghargaan untuk santri,” ujar salah satu pengasuh PPDU, KH Zulfikar Asad atau Gus Ufik. btj

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

NASIONAL·December 24, 2021January 7, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menutup gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 di Provinsi Lampung secara resmi.

“Saya mengapresiasi NU yang sukses menjalankan muktamar dengan damai dan penuh kesejukan,” kata dia, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam pidatonya, Wapres pun mengingatkan bahwa Khittah Nahdliyah (garis perjuangan NU) adalah Khittah Nabawiyah (garis perjuangan para nabi), dan Khittah Nabawiyah adalah Khittah Ishlahiyah (garis perjuangan perbaikan).

“Sehingga saya pun meyakini bahwa organisasi NU bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa ini di berbagai bidang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa NU adalah organisasi perbaikan, gerakan para ulama dalam memperbaiki umat dalam keagamaannya maupun kemasyarakatannya.

“Dalam tataran tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, serta global seluruhnya menjadi khittah NU dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat dua agenda besar NU dalam menyongsong abad kedua, sebagaimana tema Muktamar ke-34 ini yaitu Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia.

kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar menyongsong abad ke dua NU, yakni membangun kemandirian warga, kemudian meningkatkan peran dalam pergulatan NU untuk mendukung perdamaian dunia, katanya.

Pada pelaksanaan Muktamar ke-34 NU sedikitnya ada enam komisi yang dibentuk yakni komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhuiyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqiiyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi. (ant)

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden

LENSA MADURA·September 30, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima Kabupaten, Kamis (30/9/2021).

Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut Wapres meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

“Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial.

“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021,” ujarnya.

Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen).

Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen).

Sementara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan di Kabupaten Bangkalan ada 25 desa yang tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Kokop meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur.

Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah. Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger.

Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin di tahun 2024 nanti. Setidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Bupati usai acara. (yus/igo)

25 Desa Berencana Akan “Disulap” Jadi Desa Mandiri

LENSA MADURA·September 28, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni mengikuti rapat virtual dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Selasa (28/9/2021). Dalam rapat virtual tersebut masalah yang sedang dibahas adalah mengenai penanggulangan kemiskinan utamanya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem.

Mohni mengatakan, di Kabupaten Bangkalan terdapat dua puluh lima desa yang bakal tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Yakni Kecamatan Kokop meliputi (Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur). Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah.

Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger. Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin pada tahun 2024 nanti. Setidak-tidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Mohni.

Kegiatan pengentasan kemuiskinan desa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bangkalan menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo dan Bojonegoro

Selama penanganan, nantinya Pemerintah Pusat akan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah baik Pemkab maupun Provinsi, sambung Mohni. (ian/bkl)