Page 89 – nusantara7

Disperindag Tulungagung:”panic buying” picu kelangkaan minyak goreng

EKONOMI BINIS·February 11, 2022

Nusantara7.com, Tulungagung – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyebut kelangkaan komoditas minyak goreng di pasaran akhir-akhir ini dipicu adanya panic buying atau aksi borong yang dilakukan masyarakat untuk stok kebutuhan pribadi.

“Panic buying di masyarakat kita terlalu tinggi. Hal ini yang menyebabkan minyak goreng di pasaran (seperti) menghilang,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis.

Ia menduga aksi borong melebihi kebutuhan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa harga minyak goreng akan terus melambung.

Untuk itu, begitu ada kebijakan pemerintah yang menetapkan satu harga minyak goreng, yang terjadi warga justru berlomba-lomba untuk membeli sebanyak mungkin.

Kendati pengetatan dan pembatasan telah dilakukan, lanjut Tri, berbagai upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan jasa orang lain dengan KTP berbeda KK.

“Panic buying ini tidak bagus. Akan sangat mempengaruhi distribusi minyak (di pasaran), dari hulu ke hilir,” katanya.

Menurut dia, dengan rentang subsidi selama enam bulan ini masyarakat seharusnya tak perlu panik sebab pasokan minyak goreng untuk wilayah Tulungagung tetap ada dan normal.

Tri berharap masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. “Berapapun yang ada kalau masyarakat panic buying ya tidak mencukupi,” ucap Tri.

Kondisi berbeda di pasar tradisional. Stok minyak goreng masih ada, namun dengan harga lama.

Tri berdalih pedagang pasar tradisional menghabiskan stok lama yang dibeli sebelum dikeluarkan kebijakan satu harga.

“Makanya stok di pasar berkurangnya lambat, tapi di sisi lain (swalayan) habis,” katanya.

Pedagang di pasar rata-rata bermodal kecil. Jika menjual di bawah pembelian, kerugian yang diderita cukup banyak, sehingga diberi kesempatan untuk menghabiskan stok lama.

Ia juga menyampaikan pasokan minyak goreng ke Tulungagung dalam sehari mencapai 30 ribu liter. Volume ini dihitung berdasar kebutuhan penduduk.

Namun, di pasaran, termasuk di toko-toko modern, stok minyak goreng selalu kosong. Sediaan minyak goreng kemasan dengan harga normal hanya ada beberapa botol dalam sekali pengiriman yang akan habis dalam hitungan menit, bahkan detik. (atr)

Covid-19 Melonjak, Pemkot Madiun bersama polisi gencarkan operasi yustisi prokes

HUKUM DAN KRIMINAL·February 11, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Pemerintah Kota Madiun bersama Polres Madiun Kota kembali menggencarkan pelaksanaan operasi yustisi disiplin protokol kesehatan menyusul adanya lonjakan kasus COVID-19 selama beberapa pekan terakhir.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun Sunardi Nur Cahyono mengatakan operasi dilakukan sehari dua kali, yakni pagi dan malam dengan tim yang terlibat yakni gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dinas perhubungan, dan satpol PP.

“Sasarannya, adalah warga yang tidak menerapkan prokes. Adapun pagi digelar di perbatasan, sedangkan operasi malam hari menyasar warga yang suka begadang di tempat umum,” ujarnya di Madiun, Jatim, Kamis.

Menurut dia, titik operasi berpindah-pindah tempat secara acak. Tujuannya agar masyarakat selalu taat prokes di mana pun berada.

“Yang terpenting melindungi diri sendiri dulu dengan memakai masker. Bagi warga yang kedapatan tidak memakai masker, kami juga membagikan masker,” kata dia.

Tim ini juga bertindak tegas jika menemukan adanya kerumunan warga. Sebab, semua acara yang berpotensi mendatangkan banyak orang wajib memiliki izin dari Satgas COVID-19.

“Kami tak segan membubarkan jika terbukti ada pelanggaran. Kalau ada laporan kerumunan langsung kami tindak,” kata Sunardi.

Ia menambahkan, Gubernur Jawa Timur telah memerintahkan setiap daerah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi akan terjadi akhir Februari atau awal Maret nanti, Kendati fatalitasnya tidak tinggi, namun berisiko bagi pasien dengan komorbid (penyakit bawaan).

Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan juga merapatkan barisan dan bersinergi dengan Pemkot Madiun dalam menyikapi status PPKM level 2 di Kota Madiun. Operasi yustisi dan sosialisasi akan lebih digencarkan.

“Penekanannya operasi yustisi adalah agar masyarakat tidak lalai prokes (protokol kesehatan),” katanya.

Operasi yustisi tersebut sejalan dengan instruksi Polda Jawa Timur, yakni intensitas patroli bermotor penegakan protokol kesehatan di masyarakat (pamor keris) ditingkatkan.

“Kepolisian berperan membantu pemerintah menangani dan mengendalikan virus corona. Termasuk mempercepat capaian vaksinasi COVID-19,” katanya.

Sesuai data, di Kota Madiun kasus COVID-19 hingga Kamis telah mencapai 7.539 orang. Dari jumlah itu, 6.843 orang di antaranya telah sembuh, 44 orang dalam perawatan, 140 orang menjalani isolasi terpadu, dan 512 orang meninggal dunia.

Sedangkan, jumlah konfirmasi baru pada hari Kamis tercatat 60 orang, sembuh 17 orang, dan pelacakan sebanyak 192 orang. (atr)

Setda Kota Kediri: Perlu Peran Serta Para Pelaku Usaha Untuk Siaga Omicron

SEPUTAR JATIM·February 11, 2022

Nusantara7.com, Kediri – Ancaman Covid-19 varian Omicron dinilai sangat meresahkan. Mengantisipasi terjadi lonjakan kasus yang signifikan, Pemerintah Kota Kediri ajak para pelaku usaha di Kota Kediri turut berperan serta dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit saat memberikan arahan kepada para pelaku usaha, bertempat di ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri.

Seperti yang kita telah tahu bahwa Covid-19 varian Omicron ini memiliki gejala yang relatif ringan, namun perlu kita waspadai penyebaran dari varian ini sangat cepat. Jadi perlu sinergi dari kita semua guna mengantispasi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Kediri,” tuturnya kepada para pelaku usaha, baik yang hadir secara luring maupun daring. Continue reading →

Aditya Halindra Faridzky, Warga Tuban Kini Bisa Merasakan Layanan Publik Lebih Cepat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 11, 2022

Nusantara7.com, Tuban – Masyarakat Kabupaten Tuban Jawa Timur kini bisa merasakan layanan terpusat, modern, dan cepat dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Pusat layanan ini didirikan untuk mempercepat proses pelayanan, dan mewujudkan birokrasi yang tidak berbelit.

“Tujuan utamanya kami tegaskan kembali, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat agar tidak berbelit-belit,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, saat peresmian MPP Kabupaten Tuban secara daring.

Menteri Tjahjo mengapresiasi jajaran Pemkab Tuban, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat atas berdirinya MPP dengan 122 layanan dari 28 instansi. Berdirinya MPP di Bumi Para Wali ini merupakan respons pemerintah atas kebutuhan masyarakat. Era yang serba digital ditambah gempuran pandemi, membuat masyarakat berharap agar layanan pemerintah semakin cepat. Continue reading →

Menparekraf Sandiaga Uno Pastikan Persiapan Akomodasi dan Transportasi Selama Ajang MotoGP 2022

NASIONAL·February 11, 2022

Nusantara7.com, Lombok– Kesiapan akomodasi selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia terus dilakukan. Selain jumlah kamar yang terus ditambah, penentuan harga dengan menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah juga akan segera ditetapkan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, usai memimpin rapat sinkronisasi MotoGP 2022 di Raja Hotel Kuta Mandalika, mengatakan, saat ini jumlah ketersediaan kamar di Nusa Tenggara Barat mencapai 24 ribu.

Jumlah ini akan terus ditambah guna mengantisipasi antusiasme wisatawan yang akan hadir pada penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada Maret 2022. Pemerintah telah menetapkan bahwa kapasitas jumlah penonton sebesar 100 ribu. Continue reading →

Presidensi G20, Kemendikbduristek Siap Bawa 4 Isu Utama Pendidikan

PENDIDIKAN·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Indonesia akan bertugas sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Presidensi G20. Dalam sesi education working group, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) akan menjadi pemimpin kelompok kerja.

Dalam sesi tersebut, Kemendikbudristek akan menyiapkan empat isu utama pendidikan yang akan dibahas. Isu pertama adalah pendidikan berkualitas atau universal quality education.

“Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua tingkatan, khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan dalam upaya pemulihan pasca Covid-19,” terang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril dalam Kick Off G20 on Education and Culture, Rabu (9/2).

Iwan menyampaikan bahwa isu ini merupakan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan yang berkualitas. Untuk isu kedua berkaitan dengan teknologi digital dalam pendidikan atau digital tech in education.

“Pada bagian ini kita ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan,” sampainya.

Isu ketiga yakni mencerminkan solidaritas dan kemitraan atau solidarity and partnership. Iwan mengatakan bahwa ini akan berkaitan dengan kearifan budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

“Kita ingin menawarkan kearifan budaya bangsa kita sebagai solusi dalam reimagine the future, karena kita percaya hanya dengan saling mendukung dan bekerjasama kita bisa maju dan menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan global,” jelas dia.

Isu terakhir adalah masa depan dunia kerja pasca pandemi Covid-19 atau the future of work post Covid-19. Dirinya meyakini bahwa kebutuhan dunia kerja pasca Covid-19 akan mengalami perubahan besar.

“Maka itu dunia harus melakukan reimajinasi bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia di masa datang,” tutup Iwan. (jps)

Sri Mulyani: Sisa Tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu

EKONOMI BINIS·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.

Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021, katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun, jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi, tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan, ujarnya. (atr)

Kasus gugatan pembubaran PT SGP didalami KPK di PN Surabaya

HUKUM DAN KRIMINAL·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mengenai awal mula pengajuan permohonan gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa tiga saksi untuk tersangka Hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) dan kawan-kawan di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (9/2) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengetahuan saksi tentang awal mula diajukannya permohonan gugatan pembubaran PT SGP di PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Tiga saksi, yaitu Mohammad Sofyanto dari pihak swasta, Yudi Her Oktaviano selaku pegawai negeri sipil (PNS), dan Achmad Prihantoyo selaku wiraswasta.

KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima. Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT SGP Hendro Kasiono (HK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP.

Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro di mana diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat
putusan Mahkamah Agung.

Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.

Untuk memastikan proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan dengan menggunakan istilah “upeti” untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan oleh Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong pun menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.

KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Tersangka Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal asal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara tersangka Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (atr)

Bupati Bangkalan Abdul Latif Launching Satria

LENSA MADURA·February 10, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Langkah inovatif dan pembinaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bangkalan diapresiasi oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Pasalnya, selain terus melakukan pembinaan, Dispora juga meluncurkan Aplikasi bernama Sistem Aplikasi Terpadu Olahraga (Satria).

Hal tersebut disampaikan Bupati Ra Latif ketika memberikan sambutan pada kegiatan Rapat koordinasi insan olahraga menuju Bangkalan Juara. Selain rapat sinegisitas antar cabang olahraga (cabor), kegiatan yang diadakan di Hotel Royal Tulip Surabaya pada Kamis (10/2/2022) itu juga secara resmi melaunching aplikasi Satria.

Menurut Bupati Ra Latif, peluncuran Aplikasi Satria ini merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh Dispora Bangkalan. Aplikasi berbasis android ini, akan memberikan berbagai informasi terkait keoalahragaan di Kabupaten Bangkalan.

“Jadi dari aplikasi ini selain sebagai pemutakhiran data, nantinya masyarakat dapat mengetahui, data atlet hingga event olahraga yang ada di Bangkalan,” kata Ra Latif .

Dengan diluncurkannya aplikasi tersebut, Ra Latif menekankan agar sinergisitas antar elemen terus ditingkatkan untuk memajukan olahraga di Bangkalan.

“Karena itu kami berharap sinergi bersama dalam pembinaan yang dilaksanakan baik oleh Dispora, KONI dan insan olahraga dapat memberikan output yang baik terutama dalam perolehan prestasi olahraga kedepannya,” tandasnya. pemk

Bupati Abdul Latif dan Wamen Perdagangan RI Resmikan Aruna Zero Waste Hub di Bangkalan

LENSA MADURA·February 10, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mendampingi Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan Republik Indonesia Dr Jeffry Sambuaga dalam acara peresmian Aruna Zero Waste Hub kelompok nelayan Dha’ Iring, Socah, Bangkalan, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan Zero Waste Hub adalah bagian dari upaya nelayan yang tergabung dengan aruna untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

“Selain itu kerja sama antar aruna dengan kelompok nelayan, terutama di Bangkalan yang sangat potensial ini juga dapat mengembangkan kewirausahaan masyarakat pesisir yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat,” ujar Jeffry.

Jeffry mengatakan siap berkolaborasi baik dengan aruna, kelompok nelayan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam menunjang program-program yang dibutuhkan. Continue reading →