LPP APBD 2021 Diterima DPRD Bangkalan

LPP APBD 2021 Diterima DPRD Bangkalan

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil  Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM Menghadiri rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 di gedung DPRD setempat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad. 

Dalam kesempatan itu, Wabup mengatakan bahwa semua fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Kondisi ini mencerminkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif berjalan sangat baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi kerjasama ini. Semoga lebih baik lagi kedepannya,” kata Drs Mohni MM usai rapat.

Pemkab Bangkalan juga sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa rekomendasi dari DPRD.

“Kami sudah memberikan tanggapan terhadap beberapa yang direkomendasikan dewan. Kami segera kirim hasilnya ke Gubernur untuk evaluasi, dan segera ditetapkan menjadi Perda,” katanya.

Drs Mohni MM  berharap kerja sama dan dukungan dari segenap DPRD Kabupaten Bangkalan untuk perbaikan kedepannya. Pemkab, kata Wabup tetap membutuhkan saran sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas utamanya dalam peningkatan kualitas SDM, pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. pem

Bupati Abdul Latif Semangati Para Atlet Bangkalan yang Berlaga di Porprov

Bupati Abdul Latif Semangati Para Atlet Bangkalan yang Berlaga di Porprov

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati  Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron datang langsung untuk menyambangi dan menyemangati para atlet Bangkalan yang berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur 2022, di Lumajang, Kamis (30/6/2022) malam.

Orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan tersebut menyambangi para atlet, bertemu para atlet dan langsung memberikan motivasi agar terus berjuang membawa nama harum Kabupaten Bangkalan.

Bupati berpesan agar tetap semangat serta menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding. Bahwasannya nama Kabupaten Bangkalan ada di pundak para atlet yang berlaga.

“Semoga perjuangan kalian di laga Porprov kali ini dapat mengharumkan nama Kabupaten Bangkalan di kancah Jawa Timur,” ungkapnya.

Bagi Ra Latif , hasil bukanlah tujuan utama dari keikutsertaan Bangkalan di porprov. Namun semangat pantang menyerah, budaya sportifitas yang ditunjukkan oleh para atlet Bangkalan itu yang menjadi utama.

“Apapun hasilnya kalian adalah orang-orang pilihan Bangkalan dan tetap menjadi anak Kabupaten Bangkalan. Terus berikan yang terbaik, dan jaga nama baik Bangkalan,” tutur Ra Latif .

Bupati Abdul Latif Sambut 1000 Juleha

Bupati Abdul Latif Sambut 1000 Juleha

Nusantara7.com, Bangkalan – Menjelang  Hari Raya Idul Adha, jaminan kesehatan hewan kurban perlu diperhatikan. Terlebih lagi saat ini marak kasus PMK (penyakit Mulut dan kuku) tengah melanda Indonesia termasuk di Kabupaten Bangkalan. Sehingga dalam pelaksanaan kurban nanti, tidak hanya dibutuhkan kuantitas hewan kurban, namun faktor kesehatan hewan serta jaminan produk yang sehat dan bebas penyakit juga sangat dibutuhkan. 

Bentuk penekanan ini disampaikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron saat menghadiri Apel Akbar Nasional 1000 Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) di Alun-alun Kota Bangkalan, Kamis (30/6/2022).

Apel Akbar ini dihadiri oleh Asisten III Pemprov Jatim, DPP Juleha Indonesia, Pengurus DPW Juleha Indonesia Jatim, Pengurus DPD Juleha Indonesia 38 Kabupaten, Alumni Juleha Bersertifikasi BNSP, Alumni Pelatihan Juleha Masjid, Para Juleha di RPH/RPU se Jatim, dan seluruh anggota Juleha Muda dari pesantren, kampus, sekolah dan lembaga Islam se Jatim. Selain itu, pada apel ini juga dilaksanakan launching aplikasi Juleha.

Ra Latif  mengatakan, kegiatan apel akbar ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bersama Provinsi Jawa Timur dan Juleha Indonesia untuk memberikan Jaminan produk Daging Halal dan Sehat bagi mayarakat. 

“Hal ini penting kita lakukan mengingat beberapa hari lagi, umat muslim akan merayakan Idul Adha dan melaksanakan kurban sehingga perlu jaminan halal pada proses pelaksanaannya,” kata Ra Latif .

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, kata Ra Latif , sangat menyambut baik terselenggaranya acara kunjungan dan pelaksanaan apel akbar Juru Sembelih halal Indonesia tersebut.

Ra Latif  menyampaikan, penyiapan juru sembelih halal yang terlatih dan tersertifikasi serta dibekali dengan penanganan terkait PMK menjadi sangat penting untuk disebar ke berbagai RPH yang ada di Bangkalan. Sehingga pemotongan di RPH pada pelaksanaan kurban di masa PMK ini dapat tetap terlaksana dengan baik dan memberikan jaminan produk yang halal serta sehat bagi masyarakat.

“Karena itu kami berharap melalui upaya yang kita lakukan ini, masyarakat tidak lagi cemas terhadap pelaksanaan kurban pada masa PMK ini. Kami juga mengimbau agar baik dinas terakit, para juru sembelih halal Indonesia yang telah disebar di RPH dapat bekerja sebaik mungkin dan benar-benar menjalankan management kurban pada masa PMK ini,” ujarnya.

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

Secara Resmi, MUI Belum terima Permintaan Soal Fatwa Ganja untuk Medis

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permintaan resmi penerbitan fatwa ganja untuk medis. Hal itu sebelumnya telah diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara terbuka melalui media massa.

“MUI belum menerima petanyaan dan permohonan fatwa secara resmi dari para pihak terkait dengan masalah penggunaan ganja untuk kepentingan medis,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorus Niam Sholeh kepada wartawan, Kamis (30/6).

Kendati demikian, Asrorun menilai keinginan Wapres sebagai bentuk merespon dinamika di tengah masyarakat. MUI menyatakan siap menindaklanjutinya serta melakukan kajian secara komperehensif dalam perspektf keagamaan.

“Kita akan kaji, yang intinya MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik. Apakah bentuknya dengan sosialisasi fatwa yang sudah ada, penguatan regulasi, rekomendasi untuk peyusunan regulasi, atau dalam bentuk fatwa baru,” imbuhnya.

Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang 35/2009 tentang Narkotika. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika golongan I yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)

Sandiaga Uno Bimbing santri manfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk

Sandiaga Uno Bimbing santri manfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk

Nusantara7.com,Malang – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong para santri untuk memanfaatkan teknologi pemasaran berbasis digital dalam upaya untuk membuka lapangan kerja baru.

Sandiaga di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa para santri diharapkan mampu memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk memasarkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh para santri tersebut.

“Kami harapkan para santri yang produknya sudah ditampilkan, bisa lebih mahir menggunakan digital marketing. Karena ini tahapan kita untuk mencetak 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun ini,” kata Sandiaga.

Dalam kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang tersebut, Sandiaga mengatakan bahwa pada era revolusi industri seperti saat ini, digitalisasi menjadi salah satu hal penting untuk memasarkan produk, khususnya yang dihasilkan oleh para santri.

Ia berharap ke depan seluruh pemasaran produk yang dihasilkan oleh para santri di Indonesia termasuk Bahrul Maghfiroh Malang tersebut, bisa memanfaatkan platform pemasaran berbasis digital.

“Nanti Bahrul Maghfiroh akan 95 persen akan dijual melalui digitalisasi, melalui platform digital. Pengalaman guru terbaik, yang akan menampakkan kesuksesan,” ujarnya.

Ia menambahkan para santri diharapkan juga mampu mengambil risiko dalam membuka usaha yang dirintisnya. Menurutnya, kegagalan dalam berusaha memang biasa terjadi, namun hal itu merupakan langkah utama untuk menuju kesuksesan.

“Ketika belum berhasil akan berusaha lebih keras, bersyukur, bersabar. Tidak ada orang sukses yang tidak berani mengambil resiko. Kegagalan anak tangga menuju kesuksesan. Inovasi, tidak ada orang yang sukses tanpa inovasi,” katanya.

Sementara itu Pengasuh Ponpes Bahrul Maghfiroh Muhammad Bisri mengungkapkan, usai para santri memanfaatkan teknologi pemasaran digital, produk yang dihasilkan mulai diminati pasar dan mampu menghasilkan keuntungan.

Salah produk yang dijual dengan memanfaatkan teknologi pemasaran secara digital tersebut adalah bunga anggrek. Produk tersebut, awalnya dipasarkan secara konvensional dan saat ini sudah mulai menggunakan platform digital.

“Sekarang sudah pakai medsos, sudah mulai laris, sudah menghasilkan uang. Pelatihan digital marketing ini, agar para santri bisa mengenal sejak dini,” katanya. (ant)

Wapres Minta Fatwa Ganja untuk medis Diterbitkan, Begini Respons MUI

Wapres Minta Fatwa Ganja untuk medis Diterbitkan, Begini Respons MUI

Nusantara7.com,Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan kajian untuk penerbitan fatwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Saat ini, MUI masih menunggu permintaan resmi baik itu dari pemerintah atau DPR.

“Kami menunggu permintaan resminya, kemudian nanti kalau kita merespon untuk mengkaji dari pihak terkait utamanya terutama dari mustakdib meminta fatwanya,” kata Ketua MUI Cholil Nafis saat dihubungi Rabu (29/6).

Setelah ada permintaan resmi, MUI akan memanggil para pemohon, lalu para ahli di bidangnya. Kemudian akan dimusyawarahkan untuk memutuskan hukum penggunaan ganja untuk medis.

“Kita mengapresiasi pemerintah, Wapres setelah melihat kondisi dan kenyataan yang mau diterapkan di Indonesia dari perpekstif hukum islam,” jelasnya Cholil.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. “Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf. “Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya. (jp)

Bupati KH Salwa Arifin : Fokuskan kembali PKK sebagai Benteng Keluarga

Bupati KH Salwa Arifin : Fokuskan kembali PKK sebagai Benteng Keluarga

Nusantara7.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin menghadiri acara Kesatuan Gerak PKK ke -50 yang di selenggarakan oleh Tim penggerak PKK Kabupaten setempat, di pendopo bupati, Rabu (29/6/2022). Selain itu, dalam acara hari peringatan gerak PKK juga diwarnai dengan pemberian santunan kepada 30 anak yatim.

Sebagai ketua pembina penggerak PKK, bupati mengungkapkan, selama 50 tahun perjalanan gerakan PKK, telah banyak hal yang dilakukan, maka dalam momentum seperti ini bupati berharap agar PKK kembali kepada ruhnya dimana PKK sebagai benteng keluarga. 
“Saya harapkan PKK kembali kepada ruhnya, yaitu sebagai gerakan Masyarakat untuk pemberdayaan keluarga, dimana keluargalah yang harus menjadi fokus perhatian kita,” ungkapnya. 
Dijelaskan KH Salwa, pergerakan PKK bisa dijadikan pembelanjaran,  terlebih peringatan hari Ke 50 PKK itu bisa menjadi tolak ukur untuk memompa semangat guna mengembangkan kreasi dan kreativitas didalam sebuah keluarga. 
PKK, lanjut KH Salwa Arifin merupakan salah satu mitra kerja pemerintah daerah, oleh karena itu, gerakan PKK  sebuah potensi pembangunan bagi bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Bondowoso. 
“Karena PKK mempunyai pola pendekatan yang bisa menggerakkan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” pungkasnya. bond

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

Pemerintah akan kaji Legalitas Ganja untuk kebutuhan medis

Nusantara7.com – Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu kepentingan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Hal ini dilakukan dengan meminta pendapat dari berbagai ahli terkait legalitas ganja untuk kebutuhan medis.

“Pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu mengenai legalitas ganja untuk tujuan medis,” kata Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman dikonfirmasi, Rabu (29/6).

“Akan dilihat baik buruknya dengan cara meminta pendapat atau pandangan para ahli dari berbagai pihak seperti kesehatan, sosial, agama dan lain sebagainya,” sambungnya.

Menurut Erif, jika pendapat dari para ahli lebih banyak positif daripada negatif, bukan tidak mungkin akan melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Namun, perlu aturan khusus untuk menghindari penyalahgunaan.

“Kalau memang positifnya lebih banyak, pasti pemerintah akan melegalkan ganja untuk medis. Itupun dengan mekanisme dan pengaturan ketat,” tegas Tubagus.

Terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun, ganja bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.

“Kalau memang ganja dilarang, dalam arti (ganja dapat) membuat masalah dalam Al-Qur’an dilarang,” ucap Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).

Oleh karen itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Menurut Ma’ruf Amin, ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

“Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria, nah ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.

“Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” imbuhnya.

Pembicaraan ganja untuk kebutuhan medis ini setelah sebelumnya ramai di media sosial terkait seorang ibu yang membawa poster ‘tolong anakku butuh ganja medis’ viral di media sosial, Minggu (26/6). Poster itu dibawa oleh Santi bersama suaminya, Eto, dengan membawa serta anaknya yang bernama Pika.

Mereka melakukan aksi damai di CFD Bundaran HI pada Minggu (26/6). Poster bertuliskan ‘tolong anakku butuh ganja medis’ itu digantungkan Santi di lehernya.

Aksi ibu perjuangkan legalisasi ganja medis untuk anaknya itu mendapat perhatian dari warga. Tidak sedikit warga yang bersimpati atas kondisi Pika.(jp)

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

Kerja Sama Walikota Surabaya dengan Liverpool, kembangkan Pendidikan Inklusi

Nusantara7.com,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool, Inggris, terus kembangkan kerja sama kota kembar. Khususnya dalam bidang pendidikan inklusi.

”Khususnya pengembangan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, dapat terus dikembangkan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/6).

Kedatangan Rob Fenn tersebut sekaligus membuka kegiatan Webinar bagi Guru Sekolah Inklusi di Kota Surabaya dengan St. Vincent’s School Liverpool.

Wali Kota Eri menjelaskan, jalinan kerja sama kota kembar atau sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool terus berlangsung secara aktif. Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) pada 2018. Kerja sama itu diharapkan bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif bagi masyarakat di kedua kota. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kapasitas bagi guru sekolah inklusi.

”Kegiatan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta, yang terdiri atas 135 guru SD dan 135 guru SMP dari sekolah inklusi di Kota Surabaya. Yakni, untuk memperoleh wawasan baru terkait pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus,” ujar Eri.

Wawasan pendidikan tersebut, lanjut dia, akan dibagikan langsung jajaran St. Vincent’s School Liverpool, salah satu sekolah inklusi terbaik di Kota Liverpool, bahkan di seluruh Inggris. Namun, kegiatan di bidang pendidikan khusus itu bukan yang pertama kali diadakan.

”Pada 2019 Kota Surabaya mengirimkan delapan orang delegasi siswa sekolah inklusi, beserta delapan pendamping untuk mengikuti kegiatan di St. Vincent’s School Liverpool, selama enam minggu,” terang Eri.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan, kota kembar antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah meningkatkan perdagangan, pendidikan, pertukaran budaya, dan hubungan antarindividu yang lebih baik. Seperti halnya kerja sama sepak bola antara Kota Surabaya dan Tranmere Rovers adalah contoh yang sangat baik.

”Komitmen bersama untuk mendukung inklusi disabilitas antara Kota Surabaya dan St. Vincent’s School Liverpool melalui berbagai ide kreatif,” tutur Rob Fenn.

Rob Fenn menambahkan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Kota Surabaya, mampu menangkal berbagai permasalahan. Seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan pendidikan. Karena itu, dia ingin mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi.

”Saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan kolega saya di Kota Surabaya. Saya menyimpulkan, Kota Surabaya ini bisa menjadi salah satu kota percontohan mengenai pendidikan inklusi,” ucap Rob Fenn. (jp)

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Pemkot Surabaya diminta DPRD untuk evaluasi konerja BUMD

Nusantara7.com,Surabaya –  Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai masih belum sesuai harapan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah di Surabaya, Rabu, mengatakan, Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sebagai pembina BUMD harus benar-benar melakukan evaluasi.

“Kami selalu mendorong dan memotivasi Bagian Perekonomian setiap rapat bersama. Tapi sampai sekarang kondisi BUMD tidak berubah,” kata dia.

Menurut dia, pada saat menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021 pada Selasa (28/6), pihaknya menilai pemaparan Bidang Perekonomian tidak sesuai kenyataan.

Berdasarkan laporan capaian kinerja BUMD di Surabaya bagus mayoritas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Begitu juga dengan laporan tentang kebijakan evaluasi pengelolaan BUMD dan BULD ini juga 100 persen.

“Kalau sudah 100 persen kan berarti hasilnya kan sudah bagus sesuai harapan. Tapi kenyataannya kondisi BUMD ya seperti ini saja,” kata dia.

Berdasarkan rapat LKPJ terhadap sejumlah BUMD yang sudah dilakukan, banyak BUMD milik pemkot Surabaya yang tidak sehat.

Legislator Partai Gerindra ini berharap Bagian Perekonomian tidak hanya sekedar menjalankan tugas untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan harus benar-benar melakukan evaluasi.

Untuk itu, kata dia, Bagian Perekonomian harus mengubah strategi yang tepat sasaran, dalam pengawasan untuk menata BUMD menjadi lebih baik.  “BUMD harus sehat, sehingga memperoleh laba dan bisa ada deviden. Sehingga sesuai harapan masyarakat,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno sebelumnya menyoroti salah satu BUMD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya yang merugi karena tarif jasa potong terlalu murah yakni Rp50 ribu untuk setiap pemotongan satu hewan berupa sapi.

“Ini murah, kalau dibiarkan dan diteruskan, saya yakin RPH tidak akan berkembang dan mencapai target pendapatan surplus,” kata dia.

Anas mengatakan, perlu ada revisi peraturan daerah soal tarif jasa potong hewan di RPH, sebagai acuan hukum.

Direktur PD RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan, biaya operasional PD RPH Surabaya lebih besar dari pada pendapatan. Sejumlah komponen yang memicu kerugian di antaranya tanggungan tunggakan pajak, dan tarif jasa potong hewan yang murah.

“Selama ini RPH menerapkan manajemen rumah potong tradisional. Jagal hanya dikenakan tarif jasa potong sebesar Rp50 ribu. Kemudian semua pekerjaan mulai dari pemotongan hingga pengemasan dilakukan oleh tim mereka,” kata dia. (ant)