Nusantara7.com – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikabarkan mengalami pembengkakan biaya. Jumlahnya sangat fantastis, dari Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun. Terkait masalah ini, muncul usulan aliran dana tambahan sebesar Rp 4,1 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, bahwa sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga bengkak.

“Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh. Jangan sampai ada penyalahgunaan investasi hingga membengkak triliunan rupiah,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10).

Ibas juga menuturkan, fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk Penyertaan Modal Negara terus-menerus. Sehingga mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost dan benefit bagi BUMN.

“Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk PMN terus menerus. Juga dihitung cost and benefitnya untuk BUMN,” katanya.

Lebih lanjut Ibas berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak.

“Semoga tidak makin dalam dan mangkrak,” yngkapnya.

Adapun, permasalahan kereta cepat dan berbagai proyek lainnya sudah lebih dulu dibahas Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9) lalu. Dalam rapat ini, Ibas membahas keberlangsungan program ‘gunting pita’ atau yang mengacu pada program-program yang sudah dicanangkan sebelum masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)

Karena itu, putra bungsu SBY ini Ibas berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, yang sudah ada sejak era ayahnya menjadi presiden, bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, banyak sekali program yang tengah berjalan tapi tidak kunjung jelas akhirnya.

“Jujur, kita ini ingin proyek ‘gunting pita presiden’ ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya Jembatan Merah Putih di Ambon. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai,” katanya.

“Saya pernah menengok langsung bersama Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatra misalkan yang sudah banyak dibahas. Saya juga bermimpi, mewakili Dapil VII Jatim, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas,” tambahnya.

Dalam rapat yang sama, Ibas juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Menurut Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan juga harus diperhitungkan.

“Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan sosial dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Tapi terkadang apa kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal lain? Agresif boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” tegasnya.