https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Dishub Sidoarjo Ajukan Kompensasi Siswa dan Buruh – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Dishub Sidoarjo Ajukan Kompensasi Siswa dan Buruh

Dishub Sidoarjo Ajukan Kompensasi Siswa dan Buruh

Bintang Pos, Sidoarjo – Menyikapi kenaikan BBM, Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo akan menganggarkan dana kompensasi kenaikan BBM untuk transportasi siswa dan buruh, yang di peruntukkan bantuan operasional Mobil Penumpang Umum (MPU) trayek wilayah Sidoarjo.

“Karena tarif MPU untuk siswa dan buruh tidak kita naikkan, kita mengusulkan agar ada dana kompensasi transportasi siswa dan buruh. Namun, kita akan menyalurkan bantuan itu langsung ke pengusaha transportasi,” ucap Kepala Dishub Sidoarjo HM. Husni Thamrin saat sidak di terminal Larangan Selasa (2/7/2013).

Lanjut dia, kenapa bantuan itu diberikan ke pengusaha dan tidak langsung ke siswa atau butuh. Karena dana itu bisa digunakan untuk perbaikan kendaraan. “Apalagi, selama ini banyak MPU yang kondisinya yang tidak layak,” tukas mantan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo itu.

Mantan Kepala Kesbanglinmas itu mengaku rencana kenaikan tarif MPU antara 15 sampai 20 persen. Kenaikan tarif ini tidak berlaku untuk siswa dan buruh pabrik. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada dana kompensasi ke siswa dan buruh dari Pemkab Sidoarjo. “Akan kita anggarkan, tapi tergantung dewan setuju atau tidak,” tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengatakan jika usulan agar ada kompensasi kenaikan harga BBM untuk transportasi siswa dan buruh cukup bagus. Namun, yang perlu diperjelas adalah mekanisme penyalurannya.

“Harus ada payung hukum yang jelas dalam memberi bantuan kompensansi. Sekarang yang perlu dilihat berapa kebutuhan anggaran dan apakah tepat sasaran bantuan itu. Kalau memang diperlukan, aturan dan dananya mencukupi tentu akan disetujui,” papar politisi PDI Perjuangan itu.(brj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *