NASIONAL – Page 11

Kolaborasi Mahasiswa KKN dengan Kemenkominfo, untuk meningkatan literasi digital

NASIONAL·June 27, 2022

Nusantara7.com,Jogjakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya meningkatkan, literasi digital di Indonesia. Salah satunya melibatkan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Jogjakarta.

Materi soal literasi digital akan disampaikan ke masyarakat di 441 desa yang tersebar di 199 kecamatan di 32 provinsi di seluruh Indonesia.

Rektor UGM Jogjakarta Ova Emilia mengatakan, bersyukur bisa berkolaborasi dengan Kemenkominfo. Apalagi salah satu programnya peningkatan literasi digital. Khususnya di masyarakat pedesaan.

Dia menegaskan, tujuan kolaborasi Kemenkominfo dan UGM adalah untuk mengedukasi masyarakat desa mengenai teknologi digital.

“Upaya ini dalam rangka mendukung program literasi digital oleh Kemenkominfo,” kata Ova dalam keterangan Senin (27/6).

Seperti diketahui kondisi literasi digital masyarakat Indonesia berada di tingkatkan sedang. Hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center 2021 lalu, menyebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Dengan angka 3,49 poin dari 5,00 poin maksimal.

Di hadapan ribuan mahasiswa, Ova Emilia menegaskan bahwa pelaksanaan KKN-PPM merupakan salah satu wujud komitmen UGM dalam mengimplementasikan Education for Sustainable Development (ESD). Yaitu pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Tujuannya untuk memungkinkan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.

“Untuk periode kedua tahun 2022 ini, tema kita memperkokoh jaringan persatuan dan kesatuan bangsa dengan berkolaborasi dengan banyak pihak,” jelasnya.

Ova juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemenkominfo RI melalui program Literasi Digital untuk KKN-PPM periode tahun ini.

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Jogjakarta Irfan Dwidya Prijambada mengatakan saat ini pandemi Covid-19 mulai terkendali. Untuk itu, mulai tahun ini mereka kembali menggelar KKN-PPM secara luring.

“KKN-PPM UGM Periode 2 Tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 50 hari secara luring mulai dari tanggal 25 Juni besok sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022,” jelas Irfan.

Irfan mengatakan, kolaborasi dengan Kemenkominfo merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Kemenkominfo pada 20 Mei 2021. Program ini dilaksanakan di seluruh provinsi se-Indonesia dengan target 50 juta orang memperoleh literasi tentang teknologi digital pada tahun 2024.

Diketahui, literasi Digital di Sektor Pendidikan merupakan salah satu dari tiga sektor yang menjadi target program Literasi Digital, dimana dua sektor lainnya meliputi sektor masyarakat umum atau komunitas dan sektor pemerintahan.(jp)kkn

Pembelian Minyak Goreng dengan PeduliLindungi akan munculkan Masalah baru

NASIONAL·June 27, 2022June 27, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritisi rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi.

“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (27/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu meminta pemerintah harusnya fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menambahkan, pengguna migor curah nota bene adalah rakyat kecil dan usaha mikro dan kecil yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila ini dipaksakan, maka akan menyulitkan mereka. “Hari gini, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” imbuhnya.

Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan, dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan migor curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

Sekarang ini, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah. Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih di atas HET. Pemerintah harus mengurai mengapa industri enggan memproduksi migor curah tersebut.

Untuk diketahui Pemerintah akan memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian migor curah rakyat pada Senin (27/6). Pembelian minyak goreng curah rakyat nantinya harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau NIK (Nomor Induk Kependudukan). Masa sosialisasi kebijakan ini akan berlangsung selama dua minggu ke depan.(jp)

Pemerintah, sosialisasikan aplikasi PeduliLindungi untuk beli minyak goreng curah

EKONOMI BINIS, NASIONAL·June 24, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang telah menjadi syarat untuk membeli minyak goreng curah, mulai Senin (27/6).

Melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) itu dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi MGCR menjadi lebih akuntabel dan bias terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

“Masa sosialisasi akan dimulai besok Senin (27/6) dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Setelah masa sosialisasi selesai, masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK, untuk bias mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET),” kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Luhut mengatakan pembelian MGCR di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10kg untuk satu NIK per harinya dan dijamin bias diperoleh dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Minyak goreng curah rakyat dengan harga tersebut bisa diperoleh di penjual/pengecer yang terdaftar resmi dalam program Simirah 2.0 dan juga melalui Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yakni Warung Pangan dan Gurih.

Luhut mengatakan, pemerintah melakukan upaya perubahan sistem ini untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut dia, penggunaan PeduliLindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawas di lapangan untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk merespon sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak beberapa bulan lalu. Beberapa langkah yang diambil pun mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya harga minyak goreng curah di beberapa daerah.

Meski begitu, Luhut meminta pengawasan terkait distribusi untuk terus dilakukan.

“Saya ingin nantinya distribusi bias dipastikan berjalan hingga ke level terbawah. Jangan sampai ada daerah yang tidak mendapatkan minyak goreng curah rakyat di bawah kebutuhannya. Tapi ini semua masih akan membutuhkan waktu,” tegas Luhut.

Untuk memastikan masa sosialisasi dan transisi berjalan maksimal, Luhut juga telah membentuk Task Force untuk menyebarluaskan informasi terkait transisi sistem baru kepada masyarakat.

Tim itu nantinya akan menyediakan berbagai saluran insformasi untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan yang muncul dari masyarakat terkait pembelian MGCR.

Masyarakat nantinya dapat mengakses segala informasi terkait sosialisasi penjualan dan pembelian MGCR melalui resmi media sosial instagram @minyakita.id dan juga website linktr.ee/minyakita.

“Ini merupakan upaya bersama dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengurai masalah terkait minyak goreng. Pada tahap awal tentu akan membutuhkan penyesuaian, tapi saya yakin masyarakat pasti bias cepat beradaptasi dengan sitem baru ini, karena tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” pungkas Luhut.(ant)

Ombudsman Jatim keluhkan aturan Zonasi PPDB

NASIONAL, PENDIDIKAN·June 24, 2022

Nusantara7.com,Jatim – Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua jenjang masih banyak dikeluhkan.

Sejauh ini, yang paling banyak jadi pertanyaan calon siswa/wali murid adalah persyaratan pendaftaran serta sistem penerimaan calon siswa, terutama untuk jalur zonasi.

Hal itu terlihat dari rekapitulasi sementara laporan PPDB yang sudah diterima Posko Pengaduan Ombudsman RI (ORI) Jatim. Hingga kemarin, lembaga tersebut sudah menerima 12 pengaduan. ’’Pengaduan itu terjadi, baik pada PPDB jenjang SMP/sederajat maupun SMA/SMK,’’ kata Kepala Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Achmad Khoiruddin.

Dia menjelaskan, salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan para pelapor adalah penentuan zonasi. Yakni, jarak antara domisili calon siswa dan sekolah yang dituju.

Pihak operator sekolah ternyata dianggap salah menentukan titik rumah dengan sekolah tujuan oleh wali murid. ’’Sebagian wali murid sudah meminta adanya perbaikan. Tapi, oleh operator sekolah belum direvisi,’’ katanya.

Selain itu, laporan lain yang masuk adalah soal pemakaian zonasi pada PPDB jalur prestasi. Ada pengaduan yang masuk dari orang tua. Yang merasa anaknya berprestasi karena peringkat pertama di sekolah, tapi kalah dengan peserta lain yang jarak sekolah dengan rumahnya lebih dekat.

’’Karena itu, terkait masih dipakainya sistem zonasi pada jalur prestasi, ORI Jatim tengah mengkaji,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Muttaqin.

Sebab, menurut dia, pertimbangan jarak domisili siswa dengan sekolah tujuan sebenarnya sudah difasilitasi lewat zonasi. ’’Ini masih kami lihat. Apa memang ada aturannya dari peraturan Kemendikbudristek. Atau, hanya turunan petunjuk teknis oleh pemerintah daerah,’’ jelasnya.

Pengaduan lain yang diterima ORI Jatim adalah masa penutupan pendaftaran jalur prestasi di PPDB SMP di Surabaya. Ada laporan telah terjadi perbedaan jam yang tertera dalam sistem PPDB dan waktu yang ada. Di sistem PPDB, ada keterlambatan 20–30 menit.

Ada pula pengaduan perihal status calon peserta dalam kartu keluarga (KK). Ada sekolah yang hanya menerima calon siswa yang berstatus anak kandung. Sementara itu, di luar itu tidak diterima. ’’Ini juga akan diklarifikasi,’’ katanya.

Di bagian lain, penerapan skema zonasi dalam PPDB ternyata belum sepenuhnya mengatasi problem pemerataan persebaran siswa ke semua sekolah negeri. Terbukti, masih banyak sekolah yang sulit menjaring siswa.

Contohnya Magetan. Ada enam sekolah yang gagal menjaring murid baru pada PPDB tahun ini. Salah satunya di SMPN 2 Sukomoro. Sampai-sampai, guru harus datang ke rumah-rumah untuk mendapat siswa.

’’Kalau hanya mengandalkan jalur PPDB yang sudah ditetapkan, tidak ada yang mau mendaftar,’’ kata Kepala SMPN 2 Sukomoro Supatmi kemarin (23/6).(jp)

Angka Kematian di Indonesia meningkat, akibat Varian Omicron BA.4 dan BA.5

KESEHATAN, NASIONAL·June 23, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 tak hanya menaikkan jumlah kasus Covid-19, tetapi juga angka kematian. Meski tak melonjak signifikan, namun angka kematian tetap tercatat naik dibandingkan sebelum BA.4 dan BA.5 terdeteksi di tanah air.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, selama 6 hari berturut-turut, kasus terus berada di atas angka 1000. Sangat disayangkan, dalam 2 bulan terakhir kasus harian berhasil dipertahankan dibawah 1000 kasus.

“Meskipun angka kenaikan ini terbilang tidak tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi kenaikan ini merupakan alarm yang perlu kita waspadai,” kata Prof Wiku dalam keterangan virtual baru-baru ini.

Dari perkembangan penanganan terkini, kenaikan kasus mingguan sebesar 105 persen. Dari 3.688 pada minggu lalu, menjadi 7.587 di minggu ini. Kenaikan ini turut mempengaruhi kenaikan kasus aktif, yang sebelumnya 4.734 menjadi 8.594 pada minggu ini. Kenaikan ini terbanyak disumbangkan dari 3 provinsi. Yaitu, DKI Jakarta (naik 2.769 kasus), Jawa Barat (naik 686 kasus), dan Banten (naik 285 kasus).

Dengan meningkatnya kasus positif dan kasus aktif, kata dia, maka seharusnya kasus kematian ditekan dan persentase kesembuhan ditingkatkan. Nyatanya, di minggu terakhir terjadi kenaikan kematian mingguan dari 28 menjadi 44 kasus.

“Dan seharusnya, dengan naiknya angka kematian, maka segera lakukan evaluasi dan mitigasi agar kematian tidak terus meningkat,” jelas Prof Wiku.

“Meskipun jumlahnya tidak besar dibandingkan jumlah kasus positif, seharusnya jumlah kematian dapat ditekan. Selalu saya tekankan bahwa 1 kematian saja terbilang nyawa,” tambahnya.

Selain itu, meskipun persentase kesembuhan terbilang masih tinggi yakni 97,28 persen, sayangnya angka ini sedikit menurun. Seharusnya, angka kembali didorong agar terus meningkat, beriringan dengan upaya penurunan tren kematian.

Ia meminta agar deteksi kasus terus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesadaran menuju ke tempat testing Covid-19 untuk diperiksa. Terutama kepada individu yang bergejala atau setelah itu berkontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Vaksinasi Digenjot. Lalu, upaya treatment pasien Covid-19 harus kembali dikuatkan. Adanya peningkatan kematian pada minggu terakhir, maka perlindungan kepada kelompok rentan juga perlu ditingkatkan.

Sehingga perlu terus mendorong vaksinasi dan booster terutama pada penderita komorbid, anak-anak dan lansia untuk melindungi dari penyakit parah dan kematian. Serta perlu pengawasan pada pasien lebih ketat di tempat isolasi terpusat atau rumah sakit rujukan.(jp)

Kemendikbud Buka Rekrutmen PPG Prajabatan, untuk Penuhi Kebutuhan Guru

NASIONAL·June 22, 2022

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) membuka rekrutmen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan generasi baru pendidik di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, berharap masyarakat, terutama yang memiliki minat menjadi guru mau mendaftar dan mengikuti rekrutmen PPG Prajabatan. Besarnya partisipasi publik terhadap program ini akan memperbanyak jumlah kehadiran guru baru di Indonesia.

“Program PPG Prajabatan merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengejar kebutuhan 40 ribu guru baru guna menggantikan para pendidik yang memasuki masa pensiun. Dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek bersama LPTK dan partisipasi publik yang tinggi, kami optimistis target 40 ribu guru baru akan tercapai sehingga kualitas pendidikan dalam negeri akan terus meningkat,” kata Iwan.

Program ini mendapatkan apresiasi karena akan mencegah terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru di Indonesia untuk masa mendatang.

Ketua Program Studi PPG Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinn Wahyudi, menilai program PPG Prajabatan merupakan upaya efektif dari pemerintah dalam menjawab persediaan dan kebutuhan pendidik untuk menggantikan guru-guru yang telah memasuki masa pensiun. Mayoritas, guru-guru di level sekolah dasar yang akan purnatugas.

“Kebijakan ini adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keseimbangan kebutuhan guru untuk saat ini dan ke depan. Kemungkinan, banyaknya guru yang pensiun ini perlu diantisipasi dengan merekrut guru-guru baru,” kata Dinn.

Dengan rekrutmen PPG Prajabatan, Dinn meneruskan, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru tidak akan terjadi. Sebab tidak ada kesenjangan dalam lima tahun ke depan. Apabila program ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh adalah banyaknya guru honorer. “Adanya guru honorer karena ketidakseimbangan antara kebutuhan di sekolah, terutama sekolah dasar dengan fakta rekrutmen guru baru. Jadi memang ikhtiar itu (rekrutmen PPG Prajabatan) bagus karena supply and demand ke depannya lebih baik,” ucap Dinn.

Rekrutmen PPG Prajabatan merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak 40 ribu guru baru. Melalui rekrutmen ini, calon mahasiswa diharapkan menjadi guru profesional yang dapat menjadi teladan. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Calon mahasiswa PPG Prajabatan yang lolos rekrutmen akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa beasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai lulus. Mereka juga mendapatkan kepastian direkrut sebagai guru setelah lulus Pendidikan Profesi Guru. Nantinya, mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan menggunakan perangkat belajar yang dikemas secara online, mencakup praktik belajar, menggunakan teknik learning management system, dan dibimbing oleh dosen berpengalaman.

Program PPG Prajabatan terdiri dari 33 SKS mata kuliah, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Perkuliahan ini dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Keseluruhan SKS ini diperuntukan untuk menjadikan mahasiswa PPG Prajabatan menjadi generasi guru baru terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan program praktik lapangan (clinical practice), mahasiswa PPG Prajabatan akan memiliki relevansi kuat karena dilakukan di sekolah yang nantinya menjadi tempat mereka mengajar sebagai guru pemula.(jp)

Batik Khas Tanjung Bumi Menarik Minat Istri Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto

LENSA MADURA, NASIONAL·June 21, 2022June 23, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin menerima kunjungan sekaligus mendampingi Ibu Nanik Istumawati ke Kabupaten Bangkalan. Kunjungan Istri Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto ke Bangkalan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung industri dan kerajinan Batik khas Tanjung Bumi.

Kunjungan diawali dengan melihat secara langsung kerajinan Batik di Kecamatan Tanjung Bumi dan dilanjutkan ke Galeri Batik Jokotole di Bangkalan.

Dalam kesempatan tersebut Nanik berharap kerajinan batik sebagai khasanah budaya dan kesenian indonesia termasuk di Bangkalan dapat terjaga kelestariannya.

“Kekhasan batik tulis ini harus tetap terjaga, karena merupakan warisan leluhur kita. Selain itu batik sebagai produk unggulan juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama para pengerajin melalui sektor UMKM dengan memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.

Sementara Bupati Ra Latif mengatakan, salah satu visi misi Kabupaten Bangkalan adalah peningkatan ekonomi melalui potensi lokal. “Salah satunya yakni kerajinan batik tanjung bumi sebagai batik khas Kabupaten Bangkalan akan terus kita lestarikan dan berdayakan,” ujarnya.

Kata Ra Latif salah satu bentuk upaya pelestarian kesenian dan budaya Bangkalan saat ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pemakaian tongkos setiap hari rabu.

“Ini diharapkan agar generasi muda Bangkalan bisa lebih mengenal dan peduli pada kebudayaan dan kesenian Bangkalan,” jelas Bupati.pem

Kemenkes RI Uji coba Perjalanan internasional dengan “QR code” berstandar WHO

NASIONAL·June 21, 2022

Nusantara7.com,Yogyakarta – Kementerian Kesehatan RI menampilkan peragaan uji coba teknologi kode respons cepat (quick responce code/QR code) berstandar internasional untuk mempermudah administrasi perjalanan luar negeri yang mensyaratkan validasi vaksin.

“Ini adalah jawaban atas kesulitan masyarakat internasional, termasuk Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Karena kita tahu, sertifikat vaksin di setiap negara berbeda,” kata Chief of Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji di Yogyakarta, Selasa.

Ia mengatakan konsep tersebut mengharmonisasikan standar protokol dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang berbasis pada QR code tunggal. Sehingga, meskipun sertifikat vaksin pelaku perjalanan dimuat dalam berbagai aplikasi yang berbeda di setiap negara, namun sistem validasinya menggunakan QR code yang sama.

Uji coba tersebut dihelat di Hotel Marriot Yogyakarta yang bertepatan dengan perhelatan The 1st Health Ministers Meeting (HMM) 2022 pada 20-21 Juni 2022.

Peserta uji coba dari kalangan tamu undangan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk melewati gerbang validasi QR code.

Pada tahap awal, peserta membuka menu “Sertifikat Vaksin” pada aplikasi yang berlaku dari negara asal untuk mengakses fitur QR code di ponsel pintar mereka. Selanjutnya, petugas otoritas perjalanan memandu proses validasi vaksinasi.

Setelah QR code terbuka, peserta dapat memilih fitur menu di panel layar untuk menentukan negara tujuan. Setelah itu diklik konfirmasi, dan layar menampilkan skrining QR code vaksin.

Peserta cukup mendekatkan tampilan QR code di layar ponsel dengan mesin validasi hingga proses skrining selesai. Jika berhasil, maka pintu masuk akan terbuka secara otomatis.

“Saya hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk bisa melewati gerbang masuk di bandara. Prosesnya cepat dan tidak ribet,” kata salah satu peserta, Wahyudi.

Lebih lanjut, Chief of Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji mengatakan sertifikat vaksin internasional dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pekerja Migran sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap maupun dosis penguat atau booster.

Salah satu pemanfaatan sertifikat internasional ini adalah untuk perjalanan Haji dan Umrah. Meskipun demikian, sertifikat ini hanya sebagai dokumen kesehatan dan pelaku perjalanan tetap wajib mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing negara.

Terkait jenis vaksin yang diterima atau berlaku juga mengacu kepada kebijakan masing-masing negara tujuan.

“Kemenkes menginisiasi penggunaan standarisasi internasional WHO untuk bisa digunakan bersama oleh seluruh negara,” katanya.

QR code berstandar WHO untuk pelaku perjalanan internasional itu sedang dibahas dalam diskusi antarmenteri kesehatan G20 selama pertemuan dua hari di 1st HMM Yogyakarta dan akan dipresentasikan pada KTT para pemimpin G-20 di Bali 15 dan 16 November 2022.

“Kalau disepakati, kita mulai di negara ASEAN. Selanjutnya ke negara G20 dan Uni Eropa,” katanya.[ant]

Boyong mendali, Wakil Indonesia Juara MTQ Internasional di Amerika

NASIONAL·June 21, 2022June 21, 2022

Nusantara7.com – Putra-putri Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kini datang dari perlombaan MTQ Internasional di Amerika Serikat.

Dalam perlombaan kali ini, Jihan Afifah berhasil menyabet juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz. Sementara itu, Khairurrazaq Al-Hafiz dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan pada 19 Juni 2022.

Dalam ajang The American International Tibyan Competition for the Quran and Its Recitations itu, Jihan harus puas di posisi kedua, meski selisih poinnya sangat kecil dari juara pertama hafizah dari Mesir. Di kategori putra, juara pertama diraih hafiz tuan rumah Amerika Serikat.

MTQ yang diadakan di Diyanet Center of America di Maryland ini diikuti tidak kurang dari 22 negara. Di antaranya Palestina, Libya, Australia, Inggris, Tunisia, Libanon, Norwegia, Prancis, Kenya, Afghanistan, dan lainnya.

“Kami sangat senang wakil Indonesia meraih juara di ajang internasional ini. Saya sangat bangga!,” ujar Diaspora Indonesia di KBRI Washington DC, Indra.

Sementara itu, Syeikh Hasan, salah satu juri lomba, mengumumkan Khairurrazaq sebagai Peserta Suara Terbaik dan memanggil ke panggung untuk melantunkan hafalannya di puncak acara.

Kementerian Agama (Kemenag) menyambut positif atas prestasi ini. Dia berharap prestasi-prestasi lainnya juga berdatangan dari anak-anak bangsa lainnya.

“Selamat dan terima kasih untuk kalian berdua,” ucap Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin.(jp)

Wamenag Rangkul Anggota Khilafatul Muslimin, Waketum MUI Dukung penuh

NASIONAL·June 17, 2022June 17, 2022

Nusantara7,Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas mendukung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi yang meminta agar anggota Khilafatul Muslimin dirangkul. Anwar Abbas optimistis cara Wamenag akan membuat anggota Khilafatul Muslimin sadar dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Sikap dan pandangan dari Wamenag RI itu sangat sejuk dan menyejukkan, serta sangat arif dan bijaksana,” kata Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (16/6/2022)

Anwar Abbas menilai pendekatan yang selama ini digunakan dalam menangani kelompok seperti Khilafatul Muslimin, terkesan sadis. Yang mana, sebut dia, kerap mengusik rasa kemanusiaan.

“Selama ini pendekatan dan penanganan-penanganan yang digunakan lebih mengedepankan pendekatan memukul, sehingga menimbulkan banyak luka di hati umat. Apalagi, cara-caranya terkadang sangat terlihat sadis dan berlebihan serta mengusik rasa kemanusiaan kita,” sebutnya.

“Oleh karena itu, saya melihat sikap dan cara yang ditawarkan oleh Kemenag benar-benar sangat manusiawi, karena lebih mengedepankan pendekatan dialogis dan argumentatif serta menyentuh dan menggugah hati dari mereka-mereka yang punya pandangan yang tidak sejalan dengan kita selama ini,” imbuh Anwar Abbas.

Anwar Abbas berharap dengan cara merangkul, anggota Khilafatul Muslimin bisa sadar akan pentingnya menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Dia menuturkan harapannya itu bukan mustahil terjadi.

“Sehingga, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kesadaran mereka akan pentingnya kita menjunjung tinggi falsafah bangsa kita, Pancasila dan UUD 1945, akan tergugah,” kata Anwar Abbas.

“Sehingga, rasa persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan pada diri mereka sebagai warga NKRI akan tumbuh dengan baik, dan itu tidak mustahil bisa terjadi, karena sudah banyak bukti para teroris tersebut, karena dibina secara baik, maka mereka telah bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan,” sambung dia.

Sebelumnya, Zainut mengatakan anggota kelompok Khilafatul Muslimin harus dirangkul agar kembali kepada pemahaman yang benar. Zainut meminta penyuluh Kementerian Agama (Kemenag) hingga ormas untuk memberi pendampingan anggota Khilafatul Muslimin.

“Harus, perlu dirangkul lagi untuk dikembalikan pemahamannya agar menerima dan mencintai NKRI. Penyuluh juga akan melakukan edukasi untuk itu,” kata Zainut dilansir detikJateng, Kamis (16/6).

Zainut juga mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk turut memberikan pendampingan terhadap anggota Khilafatul Muslimin.

“Kewajiban seluruh pimpinan ormas Islam untuk bagaimana mengajak mereka kembali memberikan pemahaman yang benar dalam memahami nilai ajaran Islam, dalam konteks bernegara dan bermasyarakat,” ujarnya.(dn)