Bintang Pos, Surabaya – Menyikapi rencana pelepasan surat hijau oleh Pemerintah Kota Surabaya, DPRD Surabaya meminta Walikota untuk berkonsultasi serta meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung. Hal ini lantaran masih banyaknya lahan surat hijau yang statusnya hukumnya tidak pasti, dan akan mempersulit pelaksanaan pelepasan lahan aset pemkot tersebut kepada masyarakat. Anggota komisi A DPRD Surabaya Alfan Khusaeri mengatakan bahwa seyogyanya Pemkot dalam hal ini Walikota Surabaya meminta fatwa hukum, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Continue reading →
