POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 18

Atasi sengketa tanah, DPRD Josiah minta Pemkot Surabaya bentuk Satgas Agraria

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 13, 2022March 14, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membentuk Satgas Agraria menyusul sengketa pertanahan masih sering ditemui di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

“Sengketa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lain, dan masyarakat dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD dan banyak yang terbengkalai tanpa solusi,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Minggu.

Pada saat menggelar kegiatan reses di dua titik beberapa waktu lalu, Josiah mendapat keluhan warga terkait status tanahnya yang bersengketa dengan developer. Bahkan, di komisi A, Josiah juga banyak sekali menerima aduan dan melakukan rapat dengar pendapat dari warga mengenai sengketa tanah.

Menurut dia, beragam kasus tanah di Surabaya ada yang puluhan tahun tidak terselesaikan sudah saatnya Pemkot Surabaya membantu warganya. Ia menyebut sengketa terjadi karena bermacam sebab, mulai amburadulnya sistem pencatatan baik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun Pemkot Surabaya, klaim sepihak hingga penguasaan secara ilegal.

“Bisa jadi sengketa pertanahan diduga terjadi karena ada campur tangan mafia tanah sehingga menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah di Surabaya,” ujarnya.

Josiah mengatakan, banyak persil milik warga yang lahannya dalam sengketa, baik dengan sesama perorangan, developer, BUMN hingga militer. Terutama tanah yang sengketa dengan Negara, dalam hal ini BUMN maupun institusi Negara lainnya.

“Masak negara melawan warganya sendiri. Sudah saatnya warga kota Surabaya bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran lagi masalah status tanahnya yang gelap,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menyarankan Pemkot Surabaya membentuk Satgas Agraria yang terdiri dari dinas terkait maupun jajaran samping, kejaksaan, kehakiman, kepolisian dan BPN dengan tujuan mencari solusi atas permasalahan ini.

Josiah mengatakan, masalah tanah ini krusial mengingat tanah adalah aset yang nilainya akan terus naik dan tempat tinggal merupakan kebutuhan utama manusia.

Akibat adanya sengketa tanah ini, lanjut dia, masyarakat tidak bisa mendapat pelayanan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Ia mencontohkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak bisa mendapat program rumah tidak layak huni (rutilahu) meskipun rumahnya dalam kondisi tidak baik bahkan hampir roboh.

Selain itu, lanjut dia, Satgas ini juga dibentuk untuk mendukung Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 tahun 2020 dan merapikan pencatatan dan pengadministrasian kepemilikan tanah di Kota Surabaya, serta mempunyai fungsi pencegahan sehingga dapat meminimalisir jumlah sengketa pertanahan dan gugatan PTUN.

“Pemkot bersama dengan masyarakat harus terus memantau dan mengadvokasikan kepentingan masyarakat dan Kota Surabaya agar permasalahan tanah segera selesai dan tidak menjadi isu yang berlarut-larut,” katanya. (ant)

Setelah Ketua dan Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan Bergiliran Dipanggil Kejaksaan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 10, 2022

Nusantara7.com, Pasuruan – Usai periksa tiga anggota Dewan Kabupaten Pasuruan, kini giliran wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Permeriksaan tersebut, terkait dugaan gratifikasi proyek berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan dewan.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan, Jemmy Sandra mengenai pemeriksaan wakil ketua DPRD, Rias Yudikari Drastika. Jemmy mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan dugaan gratifikasi pokir.

Benar kita panggil wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan untuk dimintai keterangan. Keterangannya terkait kasus pokir yang saat ini kita dalami,” kata Jemmy.

Menurutnya, pemanggilan sejumlah anggota dewan ini bagian dari Pulbaket dan Puldata terkait kasus gratifikasi yang sedang dalami penyelidikan. Sebelumnya, penyidik sudah memanggil sejumlah rekanan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kaitan dengan pokir anggota dewan.

Rencananya, pemanggilan anggota dewan akan dilakukan secara bergiliran. “Pihak rekanan (kontraktor) serta dinas sudah kita panggil, kini giliran anggota dewan,” bebernya.

Seperti dikatehui sebelumnya, Kejari telah meriksa 10 anggota DPRD dari beberapa fraksi. Mulai dari Ketua DPRD, Wakil Ketua hingga anggota dewan penuhi panggilan penyidik.

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dalam proyek pokir tahun 2020. Mencuatnya kasus ini berawal dari gabungan aktifis masyarakat anti korupsi anggaran (Makar) melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proyek pokir. Mereka menduga anggota dewan ikut mengatur proyek-proyek berasal dari pokir dengan imbalan fee dari kontraktor. (ada)

Presiden Jokowi akan lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 10, 2022March 12, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pada hari Kamis pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Presiden akan melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian untuk posisi Kepala Otorita IKN dijabat oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” kata Kepala Sekeretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis pagi.

Andi Sudirman Sulaiman akan dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2022—2023 menggantikan Nurdin Abdullah karena menjadi terpidana kasus korupsi.

Heru juga menyampaikan acara pelantikan ketiga pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

“Tentunya acara pelantikan tersebut akan disiarkan secara live streaming oleh akun YouTube Sekretariat Presiden mulai pukul 14.45 WIB dengan diawali terlebih dahulu prosesi pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Heru.

Bambang Susantono diketahui adalah Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009—2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007—2010.

Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.

Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada tahun 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada tahun 1998. Ia lalu mengambil doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California.

Saat ini Bambang adalah Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) sejak Juli 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Pasal 9 disebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.

Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Namun, dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir.

Untuk Kepala dan Wakil Otorita pertama ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU tentang IKN diundangkan. UU IKN diketahui diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. (atr)

Ketum PBNU Gus Yahya safari ke PCNU tegaskan kader jauhi politik praktis

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 7, 2022

Nusantara7.com, Kediri – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengingatkan agar kader terlebih lagi pengurus NU tidak terlibat atau menjauhi politik praktis menjelang Pemilu Presiden 2024.

Pihaknya tidak segan memberikan sanksi tegas dengan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya jika ada pengurus yang melanggar aturan.

“Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh,” kata K.H. Yahya Cholil Staquf saat berkunjung ke Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu malam.

PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Sementara itu, untuk pemanggilan PCNU Sidoarjo dari laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo diminta segera memberikan laporan tertulis dan lengkap untuk selanjutnya dua Ketua PCNU ini diminta menyampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU.

Selain sosialisasi sikap tegas untuk tidak terlibat politik praktis, Kiai Yahya juga sosialisasi program setelah Muktamar NU selesai.

“Dua bulan sesudah Muktamar, PBNU telah berhasil mendapatkan agenda kerja yang sangat signifikan, sehingga insya Allah dalam eksekusinya akan membuat kita sibuk selama lima tahun mendatang,” kata dia.

Ia mengatakan, program yang disusun itu mencakup berbagai hal misalnya pengembangan kampung nelayan yang mencapai 90 titik di seluruh Indonesia, lalu pemanfaatan hutan sosial di seluruh Indonesia hingga 5 ribu hektare dan beragam program lainnya.

Pihaknya juga mengatakan, PBNU juga mempunyai program untuk mencetak 10 ribu wirasantri. Mereka bukan hanya diberikan pelatihan tapi dididik menjadi pengusaha.

Dalam kegiatan itu, juga dihadiri sejumlah pengurus PCNU dari sekitar Kediri yakni Kota Kediri dan daerah lainnya. Acara juga berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hadir pula sejumlah pengurus PBNU lainnya termasuk K.H. Anwar Iskandar yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan, Kota Kediri. (ant)

Pakar Unair Dr. Suko sebut wacana penundaan pemilu merupakan kepentingan elite parpol

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 4, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga Surabaya Dr. Suko Widodo menyebut wacana penundaan pemilu merupakan kepentingan elite partai politik dan bukan kepentingan pengurus partai yang di bawahnya.

“Itu kepentingan elite dan bukan kepentingan pengurus partai yang di bawahnya,” kata Suko di Surabaya, Jumat.

Suko mengatakan parpol yang mendukung seperti menjadi tumbal atas gagasan penundaan pemilu.

“Tapi itu bagi parpol yang mendukung ide itu. Mengapa mereka mendukung? Ya karena terdapat kesamaan kepentingan dengan penundaan itu,” ujarnya.

Menurutnya, ketika publik menolak gagasan itu, maka ada risiko yang harus ditanggung oleh parpol yang mendukung ide tersebut.

“Citra parpol menjadi negatif, dan akan mengurangi simpati publik. Tak ada yang diuntungkan atas gagasan itu jika kondisi begini. Malah mengurangi kredibilitas pada elite politik pendukung ide,” ucapnya.

Sementara mengenai dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap perpanjangan masa presiden, Suko mengatakan hal tersebut merupakan blunder politik.

Dia menilai PSI tidak punya sikap posisi yang jelas dan tampak terombang-ambing. Selain itu, PSI dianggap terlibat dalam konflik politik, tetapi hanya menjadi pengikut saja.

“Blunder itu bisa menjadikan PSI merusak citra dirinya sendiri dan bisa bisa akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Padahal sebagai parpol anak muda seharusnya mendengarkan aspirasi kaum milenial yang mengharapkan pembaharuan,” katanya. (ant)

Menko Polhukam Mahfud MD bantah nama Soeharto dihilangkan dari sejarah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 3, 2022March 4, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto.

“Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,” tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan.

“Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Peran Pak Harto–sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto–dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres.

“Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,” ucapnya.

Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949.

Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut.

“Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” kata Mahfud.

Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas.

“Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,” tutur Mahfud.(atr)

KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Wacana Penundaan Ramai

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 2, 2022

Nusantara7.com, Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin ramai menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menolak keras usul perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun diminta mengambil sikap untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menuturkan, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspons secara tegas oleh Jokowi. Dengan begitu, rakyat tidak dibingungkan dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi tersebut.

Wacana itu, kata Sultan, berpotensi mengakibatkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan konflik horizontal. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Karena itu, lanjutnya, presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik tersebut. ”Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana menggelikan ini,” tutur senator asal Bengkulu itu.

Sementara itu, penolakan terhadap usul penundaan Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah seorang tokoh yang menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menyatakan, Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, partainya menolak pemilu diundur. Paloh menuturkan, jika ingin menempatkan kepentingan bangsa, harus taat pada konstitusi.

”Kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, Red), Nasdem akan berada paling depan,” tegasnya dalam keterangan resminya kemarin (1/3).

Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk mendorong pemilu tidak ditunda.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga buka suara. Melalui juru bicara pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin sore, Prabowo mengisyaratkan penolakan. Dia menegaskan akan menghormati konstitusi. ”Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita,” kata dia.

Bukan hanya itu, Dahnil menyatakan bahwa Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk terus merawat demokrasi di Indonesia. ”Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya,” ungkap Dahnil. Baik tokoh partai politik maupun nonpartai politik.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, usul penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar didasarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya, pemilu dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ternyata, kata dia, usulan Muhaimin itu didukung beberapa ketua umum partai lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ”Bahkan, ketua umum PBNU mengatakan usul penundaan pemilu itu masuk akal,” kata dia.

Namun, lanjut dia, usul penundaan pemilu memang tidak mudah direalisasikan. Menurut dia, penundaan pemilu bisa dilakukan jika dasar hukumnya jelas, disetujui Presiden Jokowi, dan didukung mayoritas rakyat.

Pada bagian lain, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak menyurutkan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu itu terus melanjutkan persiapan guna menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, hingga kemarin tidak ada pembicaraan soal rencana mengubah jadwal pemilu. Karena itu, keputusan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang disepakati diadakan pada 14 Februari 2024 tetap dijalankan. ”Sejauh ini KPU tidak pernah diajak bicara-bicara, baik oleh sebagian partai maupun pemerintah, untuk merevisi keputusan bersama tersebut,” ujarnya kemarin.

Selama belum ada keputusan baru, lanjut dia, pihaknya memandang isu penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Terkait dengan persiapan, Pram menyampaikan bahwa pihaknya tengah mematangkan regulasi.

Berdasar rapat pimpinan (rapim) di Surabaya pekan lalu, total ada delapan draf peraturan KPU (PKPU) yang dibahas. Di antaranya, PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil, serta PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kemudian, PKPU Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu, serta PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih.

Di antara delapan draf tersebut, ada dua yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Yakni, PKPU Tahapan dan PKPU Pendaftaran Partai. ”KPU akan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah dan DPR,” katanya. (jps)

Ketua Fraksi PPP Jatim Achmad Sillahuddin : Peran Kaum Santri Sangat Penting dalam Memajukan Pendidikan Politik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 1, 2022

Nusantara7.com, GRESIK – Ketua Fraksi PPP Jawa Timur Achmad Sillahuddin, mengatakan, peran Pondok Pesantren sangat penting dalam mencetak calon pemimpinan di masa depan. Karena itu, pendidikan politik bagi kaum santri dinilai sangat penting.

“Ini untuk memberikan pemahaman agar santri memahami politik, sehingga diharapkan kedepan lebih banyak santri yang terjun ke dunia politik, agar bisa memperjuangkan kepentingan pesantren dan kemaslahatan umat lewat jalur politik,” kata Achmad Sillahuddin.

Achmad Sillahuddin yang juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), peran serta santri dalam politik nasional sudah ada sejak zaman perjuangan merebut kemerdekaan dari para penjajah. Sehingga tak heran bila saat ini banyak pejuang dan pahlawan nasional dari kalangan santri dan kiai, seperti KH Abdul Wahab Hasbullah yang menciptakan lagu Yalal Wathon yang didalam syiir sudah menunjukkan nilai nasionalisme yang tinggi. Continue reading →

Hendy-Firjaun Diharapkan Jas Merah dan Jas Hijau Tetap Solid

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 1, 2022

Nusantara7.com, Jember – Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman diharapkan bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak pada sisa masa pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar jargon sinergi, kolaborasi, dan akselerasi bisa terwujud.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq, Senin (28/2/2022). “Pola komunikasinya (selama tahun pertama pemerintahan) biasa-biasa saja dan masih belum tercermin apa yang jadi jargon ketika pilkada yaitu sinergi, kolaborasi, dan akselerasi,” katanya.

Madini juga berharap Hendy-Firjaun tak melupakan perjuangan para relawan dan partai pengusung saat pilkada. “Saya mengutip apa yang pernah disampaikan Soekarno tentang Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) dan Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama),” katanya.

“Jangan lupakan relawan dan parpol pengusung yang sudah membantu pada waktu pilkada karena kebersamaan ini harus tetap dijaga untuk mewujudkan Jember yang lebih baik, yang ‘Wis Wayahe Keren’. Bukan Wis Wayahe Kere (tanpa N),” kata Madini. Continue reading →

PCNU Gresik Diminta Kerja Cepat Setelah Dilantik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·February 28, 2022

Nusantara7.com, Gresik – Usai dilantik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik masa khidmat 2021-2026 diminta kerja cepat. Penegasan ini disampaikan ketua PCNU KH.Mulyadi di sela-sela pelantikan di Aula Pondok Pesantren Mambaul Sholihin Suci, Gresik, Minggu (27/02/2022).

Mulyadi menuturkan, kerja cepat ini tidak hanya dibebankan pada pengurus saja tapi juga para relawan yang turut membesarkan PCNU. Pesan tersebut disampaikan di hadapan para ulama, pengasuh pondok pesantren, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Gresik.

“Kerja cepat ini saya tekankan karena ada beberapa OPD akan melakukan sinergitas program bersama,” tuturnya,

Selain membahas program bersama OPD. Ketua PCNU Gresik tersebut juga memaparkan bantuan kendaraan bermotor untuk MWC serta penerimaan sertifikat tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik.

Continue reading →