POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 14

Atasi Stunting dengan Minyak Biji Ganja, Kini Mulai di bahas Komisi III DPR

HUKUM DAN KRIMINAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 1, 2022

Nusantara7.com – Wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis mulai dibahas di Komisi III DPR kemarin. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa ganja medis berpeluang untuk dilegalkan.

Dalam rapat tersebut, komisi III mengundang Santi Warastuti, seorang ibu yang viral karena menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya. Santi didampingi kuasa hukumnya, Singgih Tomi Gumilang, yang mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ganja. Komisi III juga mengundang peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Aceh Musri Musman.

Rapat yang dipimpin Desmond Junaidi Mahesa itu memberikan kesempatan pertama kepada Musri untuk memberikan penjelasan terkait manfaat ganja dan penggunaannya. Musri mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapat dari ganja. Misalnya, minyak dari biji ganja. ”Pada bijinya terdapat sejumlah nutrisi yang bisa digunakan dalam kehidupan kita,” tuturnya.

Dia menerangkan, minyak biji ganja bisa dicerna dan diserap 100 persen oleh tubuh manusia. Jadi, tidak ada yang meracuni dan memabukkan. Minyak itu mempunyai nutrisi seperti telur ayam. Satu sendok minyak biji ganja bisa menggantikan kebutuhan nutrisi dalam sehari.

Minyak biji ganja juga mengandung omega 6 dan omega 3. Musri menyatakan, tidak ada tumbuhan lain yang mengandung perbandingan kandungan omega 3 dan omega 6. Bukan itu saja. Musri menyebut, minyak biji ganja juga mengandung vitamin B1 dan B2. Bahkan, bisa digunakan untuk menangani stunting. Dia menegaskan, minyak biji ganja juga bisa digunakan untuk menangani cerebral palsy. Penyakit itulah yang diderita oleh anak Santi.

Musri memaparkan, pemberian 600 miligram minyak biji ganja per hari tidak mengakibatkan mabuk, tidak membahayakan, dan tidak mendatangkan adiksi. ”Cara penggunaannya bisa ditaruh di bawah lidah, bisa seperti merokok, dan bisa dengan uap,” tuturnya.

Dari sisi ekonomi, lanjut Musri, 1.000 hektare tumbuhan ganja bisa menghasilkan Rp 34,8 triliun per tahun. Itu hitungan tanaman ganja yang tumbuh di lahan tandus dan tanpa diberi pupuk. ”Itu APBD Aceh bisa disubsidi dari tanaman ganja,” terang dia.

Singgih berharap legalisasi ganja untuk medis bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Dia berharap ada pasal khusus yang mengaturnya dan ada aturan turunan yang bersifat khusus.

Anggota Komisi III Romo Muhamad Syafi’i mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari Musri, ternyata ganja mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bahkan, stunting bisa diatasi dengan minyak biji ganja. Betul-betul mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi, dia mendukung jika tumbuhan itu digunakan untuk kebutuhan medis. ”Bukan untuk melegalisasi ganja, tapi hanya untuk kebutuhan medis dan kesehatan,” papar politikus Partai Gerindra itu.

Eva Yuliana, anggota komisi III dari Fraksi Nasdem, mengatakan bahwa ganja merupakan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang diyakini suci dan bersih. Ganja menjadi tidak baik karena penggunaan dan pemanfaatannya yang tidak baik. Semua hal yang berlebihan penggunaannya tentu tidak baik. Jadi, tumbuhan yang sejatinya suci, kemudian digunakan untuk kebutuhan kesehatan yang juga suci, sehingga tidak ada yang salah. Dia sangat setuju penggunaan ganja untuk medis. ’’Saya akan bersama Bu Santi dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.

Terkait aturan hukum dalam UU Narkotika, Eva menegaskan, hal itu bisa diubah melalui revisi. Menurut dia, perubahan tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang sedang sakit.

I Wayan Sudirta, anggota Komisi III dari PDIP, mengatakan bahwa saat ini ganja masuk kategori narkotika golongan I. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Untuk keperluan medis, kata dia, ganja harus dimasukkan dalam kategori golongan II sehingga dapat digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pasal 6 ayat 3 tegas mengamanatkan bahwa perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri kesehatan. Celah hukum untuk mengubah penggolongan ganja terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat 3 yang menyatakan bahwa perubahan penggolongan narkotika adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasar kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Jadi, UU tentang Narkotika telah memberikan pintu yang lebar agar penggolongan ganja diubah dari golongan I menjadi golongan II.

Dalam tataran internasional, pada akhir 2020, Komisi Narkotika PBB sudah mengeluarkan ganja dari golongan IV. ”Artinya, ganja telah dikeluarkan sebagai narkotika berbahaya yang tidak memiliki manfaat medis,” ungkapnya.

Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh setidaknya 50 negara yang memiliki program ganja medis, termasuk Malaysia dan Thailand. ’’Legalisasi dapat dilakukan melalui peraturan menteri kesehatan yang mengubah ganja dari narkotika golongan I menjadi golongan II,” ungkapnya.

Langkah selanjutnya adalah merevisi UU Narkotika yang sedang dibahas komisi III. Apalagi jika nanti putusan MK juga mengabulkan permohonan terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga diajukan oleh Santi. (jp)

Bupati Abdul Latif : Ormas dan LSM Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·July 1, 2022July 5, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangkalan menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sekaligus pengukuhan Dewan Stakeholder Bangkalan (DSB) di Jambu Luwuk Resort, Batu. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Jumat (1/7/2022) malam.

Dalam keterangannya, Kepala Kesbangpol Drs Bambang Setiawan MM mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan wawasan keormasan yang dipandang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan sebagai upaya mensosialisasikan undang-undang serta tata kelola keormasan.

Dijelaskan dia, setidaknya kegiatan ini dapat memberikan gambaran kepada komponen masyarakat agar bersama-sama membantu pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Continue reading →

Pimpin pemerintahan hingga 2 Juli, Wapres Ma’ruf Amin gantikan tugas Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 28, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu berangkat ke Eropa dalam rangka kunjungan kerja ke berbagai negara, di antaranya Rusia dan Ukraina. Selama Jokowi di luar negeri, tugas sehari-hari Presiden RI dikerjakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Penugasan Ma’ruf Amin sebagai pelaksana tugas (Plt) Presiden RI ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan ke 5 negara. Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Uni Emirat Arab.

Presiden Jokowi bertolak ke Eropa dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (26/6/2022). Tertuang dalam Keppres 2/2022, kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa dilakukan hingga 2 Juli ini.

Berdasarkan Keppres 2/2022, Wapres Ma’ruf Amin ditugaskan menjadi Plt Presiden RI sejak keberangkatan Jokowi hingga 2 Juli atau sampai Presiden Jokowi tiba kembali di Indonesia.

“Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab pada tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air,” demikian bunyi diktum Kesatu Keppres 2/2022, seperti dilihat detikcom, Selasa (28/6/2022).

Seperti diketahui, rangkaian kunjungan ini akan diawali menuju Jerman untuk menghadiri KTT G7. Di Jerman, Jokowi membawa misi perdamaian Ukraina dan Rusia.

“Yang pertama akan ke Jerman untuk menghadiri KTT G7, di mana kita di sini adalah sebagai partner country dari G7 dan juga diundang untuk menghadiri KTT G7 ini sebagai ketua presidensi G20,” kata Jokowi yang disiarkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (26/6/2022).

Jokowi akan mengajak para pemimpin G7 untuk mendorong perdamaian di Ukraina. Selain itu, Jokowi menyerukan para pemimpin G7 untuk mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan dan energi.

“Di sini akan kita mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina dan juga secepat-cepatnya mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi, yang sedang melanda dunia,” ujar Jokowi.(dtn)

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·June 27, 2022

Nusantara7.com,Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako kepada warga terdampak wabah PMK di Kecamatan Pudak. Akibat PMK, warga Pudak terpaksa kehilangan pendapatan lantaran sapi mereka banyak yang mati.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan sebanyak 300 paket bantuan sembako telah dikirim ke Pudak. Dari total jumlah tersebut, setiap desa mendapatkan kuota 50 paket untuk sementara.

“Lewat Dinsos, sudah kita kirim 300 paket sembako. Pembagian 50 orang per desa,” kata Sugiri, Senin (27/6/2022).

Bantuan untuk warga terdampak PMK ini, kata Sugiri, bukan hanya dari Dinsos saja. Juga ada bantuan dari Gontor, Baznas dan organisasi masyarakat lainnya dan kini pihaknya terus mengumpulkan donasi dari berbagai pihak.

“Sementara saat ini bantuan dari Dinsos dulu,” katanya.

Selain bantuan sembako, Pemkab Ponorogo juga bakal bertanggungjawab kepada 173 anak dari Kecamatan Pudak yang tahun ini masuk jenjang SMP dan SMA. Rencananya biaya masuk sekolah mereka ditanggung Pemkab.

“Kita akan mengampu, baik itu mungkin lewat baznas atau lainnya, untuk 173 anak-anak di Kecamatan Pudak yang mau masuk sekolah, ada jenjang SMP dan SMA,” ungkap Giri.

Warga di Kecamatan Pudak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) praktis tidak punya penghasilan akibat PMK. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan pemasukan pada usaha ternak sapi perah.

Sebelumnya, Pemkab Ponorogo juga mengambil suatu kebijakan terkait penguburan sapi yang mati terjangkit PMK. Pihaknya akan mengucurkan uang senilai Rp500 ribu, untuk biaya penguburan sapi yang mati karena PMK tersebut. Dana penguburan itu, bakal ditaruh di BPBD Ponorogo.

“Desa agar membentuk tim untuk penguburan, biar ada gotong royongnya. Baru nanti biayanya diganti oleh BPBD,” pungkasnya.(bj)

Ratusan Pejabat duduki Jabatan Baru, Akibat di Mutasi Pemkab Gresik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·June 24, 2022

Nusantara7.com,Gresik- Untuk kali ketiga, gerbong besar mutasi pejabat di Pemkab Gresik kembali digulirkan di masa kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani-Wabup Aminatun Habibah. Kamis (23/6) sore, sebanyak 186 pejabat mendapatkan tempat baru. Sembilan orang di antaranya merupakan pimpinan tinggi pratama eselon II.

Sebanyak 186 pejabat yang dilantik di Ruang Mandala Bhakti Praja itu perinciannya adalah pimpinan tinggi pratama eselon II (9 orang), administrator eselon III-a (18 orang), administrator III-b (42 orang), pengawas eselon IV-a (27 orang), pengawas IV-b (26 orang), pejabat fungsional (7 orang), kepala puskesmas (9 orang), kepala UPT SMPN (12 orang), dan kepala UPT SDN (36 orang).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Pemkab Gresik Khusaini menyatakan, pelantikan dan sumpah jabatan 186 pejabat itu sudah sesuai dengan surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B.2252/JP.00.01/06/22/2022. Surat tersebut turun pada Rabu (22/6).

Namun, mutasi pejabat itu meninggalkan sejumlah posisi eselon II yang masih kosong atau dijabat pelaksana tugas (Plt). Di antaranya, kepala dinas lingkungan hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik. ’’Nanti diisi pada periode selanjutnya,’’ kata Khusaini.

Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Itu merupakan suatu tugas dan jabatan baru yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

’’Selamat kepada para pejabat yang telah diambil sumpahnya. Tugas dan jabatan baru yang dibebankan kepada bapak dan ibu sekalian ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah janji yang bapak ibu ucapkan,’’ kata Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani.

Yani berharap sinergisitas dan komunikasi terjalin dengan baik. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku. ’’Saya bersama Bu Wakil Bupati memiliki komitmen yang sama, yakni menata dan terus mendorong kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Gresik agar semakin baik,’’ ungkapnya.

Hal itu, lanjut dia, harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang benar-benar andal. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama dan sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Sejumlah pejabat baru yang dilantik antara lain Andhy Hendro Wijaya. Mantan Sekda Gresik yang kemudian dimutasi sebagai staf ahli bupati itu kini menjabat kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Lalu, Abu Hassan yang sebelumnya menjadi asisten Sekda menjadi sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Khoirul Anam, awalnya menjadi kepala dinas pertanian, digeser menjadi staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum politik. Budi Raharjo kembali terseret gerbong mutasi. Semula, dia menjadi kepala Disnaker dipindah sebagai kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ninik Asrukin menjadi kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menggantikan Siti Jayaroh. Selanjutnya, Siti Jayaroh menjadi staf ahli bidang ekonomi sosial.

Darmawan, yang semula menjadi staf ahli bupati, ditetapkan sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Gunawan menggantikan Tarso Sagito, yang kini menjadi kepala Dinas Perhubungan (Dishub). Sebelumnya, posisi kepala Dishub dijabat plt. Kemudian, Mokh Najikh yang awalnya menjadi kepala DLH, dikembalikan lagi sebagai Sekretaris DPRD Gresik.

Sementara itu, jabatan Kabag Protokol Komunikasi dan Pimpinan (Prokopim) yang dulu bernama Kabag Humas dan Protokol kembali dirombak. Semula dijabat oleh Gunawan Putra Atmaja, pada mutasi kali ini diduduki oleh Johar Gunawan. Sebelumnya, Johar menduduki posisi sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik.

Mengetahui jabatan baru tersebut, Johar tampak kaget saat dilantik bersama para pejabat baru lainnya. Dengan posisi itu, maka alumnus Universitas Jember itu tampaknya mesti kerap standby 24 jam. Termasuk berhubungan dengan awak media.

“Aku iki wong nggak weruh opo-opo. Dadi wes manut ae (saya ini orang yang tidak tahu apa-apa, jadi hanya bisa nurut saja, Red),” ujarnya.(jp)

Gus Falah : Dukung Ketua DPR dalam Perjuangkan RUU KIA

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 24, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendukung perjuangan Ketua DPR Puan Maharani agar Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) segera dibahas di DPR.

Gus Falah menyatakan, RUU KIA sangat dibutuhkan bagi para ibu dan anak-anak di negeri ini. Terutama bagi para ibu karyawati atau pekerja, karena itu, undang-undang ini sangat berarti bagi mereka.

“Karena RUU ini salah satunya mengatur tentang penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu,” ujar Gus Falah kepada wartawan, Kamis (23/6)

Dalam draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak itu, Gus Falah menambahkan nantinya ibu melahirkan punya hak cuti 6 bulan, meningkat dari hak cuti selama ini, yakni 3 bulan.

Aturan itu menurut Gus Falah, bisa semakin mendekatkan ibu dengan anak yang baru dilahirkan. Kedekatan ibu dan anak, bagi Gus Falah bukanlah kedekatan biasa.

“Ibu itu pelindung dan pengayom bagi anak. Ada ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak, terutama anak yang baru lahir. Sehingga lama cuti 6 bulan mengakomodasi ikatan batin itu,” papar Gus Falah.

“Dan sebagai Ibu, mbak Puan pasti sangat paham suasana kebatinan ibu yang baru melahirkan. Sehingga, perjuangan beliau untuk RUU KIA itu merupakan perjuangan bagi kemaslahatan seluruh ibu dan anak Indonesia,” tegas Gus Falah yang juga Anggota DPR RI ini.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR-RI Puan Maharani menyatakan RUU KIA akan diperjuangkan agar kedekatan antara ibu dan anak setelah melahirkan bisa maksimal, melalui penambahan cuti hamil dan melahirkan bagi ibu, dari tiga bulan menjadi enam bulan.

“Cuti 3 bulan memang cukup, tetapi kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak. Dan 3 bulan selanjutnya, apakah nanti itu WFH, tetap bekerja, tapi bersama bayinya. Ini penting. Sehingga kedekatan antara ibu dan anak bisa lebih dekat, bisa lebih memberikan ASI,” kata Puan di acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat untuk Menghindari Stunting, di Sekolah PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.(jp)

Wabup Sidoarjo Serahkan SK PPPK ke 700 Guru, Berharap amanah saat bertugas

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 23, 2022

Nusantara7.com,Sidoarjo – Sebanyak 700 guru resmi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Sidoarjo. Hal itu ditandai dengan diserahkannya Surat Keputusan Pelantikan PPPK

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, menyerahkan langsung SK PPPK tahap II yang berlaku selama lima tahun dalam apel di Alun-alun Sidoarjo, Kamis (23/6/2022). Dia menyampaikan selamat kepada para guru yang telah diangkap sebagai PPPK.

“Pengangkatan menjadi PPPK hendaknya harus disyukuri dengan cara bekerja dan beribadah lebih giat karena di luar sana banyak sekali masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini namun tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut, oleh karena itu bersyukurlah,” ucap Subandi.

Dia juga berpesan untuk terus meningkatkan dan menunjukan kualitas diri sebagai seorang ASN. Core values ASN Berakhlak harus diwujudkan yaitu harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Tunjukkan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggungjawab yang kita emban kedepan, akan semakin berat,” pintanya.

Wabup H. Subandi juga berharap untuk dapat bersama mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan. Banyak sektor yang harus dicapai untuk mewujudkannya.

Di antaranya sektor kesehatan pada pembangunan dan pengisian sarana prasarana serta SDM pada rumah sakit Sidoarjo Barat maupun pada sektor pendidikan dengan pemberian beasiswa pendidikan.

Capaian mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan juga ada pada penataan kota dan transportasi terpadu untuk mengurai kemacetan dengan pembangunan proyek frontage di Gedangan serta memperluas ruang terbuka hijau.

Selain itu revitalisasi sungai dan revolusi manajemen sampah dan peningkatan responsibilty atas pengaduan masyarakat 24 jam juga menjadi salah satu yang harus diwujudkan bersama.

“Dari beberapa program kerja tersebut, saya berharap dukungan sepenuhnya dari penjabat Sekretaris Daerah dan kepala perangkat daerah beserta jajaran di bawahnya, yaitu para ASN maupun non ASN di lingkungan unit kerja untuk mampu memahami dan melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, serta berlomba menciptakan kepraktisan, keefektifan dan transparansi untuk mendorong terciptanya good and clean governance,” harap mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu.[bj]

Pemkab Gresik adakan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja, guna Tekan Pengangguran

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 22, 2022

Nusantara7.com,Gresik – Angka pengangguran di Kabupaten Gresik saat ini masih cukup tinggi. Data terkini, 8 persen dari 1,31 juta jiwa populasi Gresik tergolong pengangguran.

Dinas Tenaga Kerja Gresik berupaya keras agar angka ini dapat ditekan. Sejumlah langkah dijalankan, salah satunya dengan memperbanyak program pelatihan ketrampilan yang ditujukan bagi para pencari kerja.

Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Gresik yang mencapai 8 persen dari 1,31 juta penduduk, membuat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat memutar otak bagaimana menekan laju pengangguran.

Kepala Disnaker Gresik, Budi Raharjo, menyatakan tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan bagi kelompok pencari kerja. Diharapkan para pencari kerja tersebut dapat lebih kompeten sehingga siap bersaing di dunia kerja.

“Sasaran dari kegiatan ini ialah pencari kerja, tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensi dan keterampilanya agar siap masuk di sektor industri,” tutur Budi, Rabu (22/6/2022).

Upaya tersebut dijalankan dalam tiga kategori. Pertama, membuka
pemagangan dalam negeri melalui pembinaan dan pelatihan vokasi Kementrian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Kedua, membuka pelatihan keterampilan bagi pencari kerja UPT BLK Disnaker Gresik. Ketiga, membuka pelatihan kompetensi dan pemagangan kejuruan ahli K3 Umum.

Sementara itu, Wabup Gresik, Aminatun Habibah, meminta para peserta agar memanfaatkan materi pelatihan. Diharapkan para peserta mampu mengembangkan kemampuan diri sesuai bidangnya.

“Pelatihan seperti ini berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Gresik. Saya juga meminta agar Disnaker membuat semacam database untuk mendata para peserta yang telah mengikuti pelatihan,” ujarnya.

Adanya data base itu lanjut dia, bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap para peserta yang sudah dididik oleh Disnaker untuk dapat diterima di perusahaan-perusahaan di Gresik. Sehingga, angka pengangguran dapat ditekan dan berkurang.(bj)

Megawati Dan Jokowi Presiden Hadiri Rakernas II PDIP Di Jakarta

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 21, 2022

Nusantara7-Jakarta-Joko Widodo (Jokowi) Presiden menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Jokowi Presiden tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Beberapa menit sebelumnya, Megawati Soekarnoputri Ketua Umum lebih dahulu tiba.

Ketika di Sekolah Partai, Jokowi disambut Muhammad Prananda Prabowo Ketua DPP PDIP yang juga Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room), Pramono Anung Menteri Sekretaris Kabinet, dan Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDIP.

Tampak juga Irjen Fadil Imran Kapolda Metro Jaya dan Mayjen Untung Budiharto Pangdam Jaya menyambut orang nomor satu itu di belakang Prananda.

Prananda, Hasto, dan Pramono lalu berjalan beriringan bersama Jokowi menuju ke dalam Sekolah Partai.

Pada kesempatan itu, Jokowi diajak bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di ruangannya. Jokowi dan Megawati berbincang di sana, bahkan mereka berfoto bersama.

Dalam pertemuan dan foto bersama itu, turut hadir Prananda Prabowo.

Tidak lama kemudian, Megawati bersama Jokowi, Prananda, Puan Maharani, dan Hasto berjalan menuju ke aula tempat pelaksanaan Rakernas PDIP.

Tepuk tangan riuh dari ratusan kader PDIP mengiringi kedatangan mereka.

Sekadar diketahui, PDIP menggelar Rakernas II Tahun 2021 pada hari ini. Dalam rakernas itu, PDIP akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari memajukan desa hingga membahas konsepsi dasar capres-cawapres 2024. Continue reading →

Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 Tak Ada Masalah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·June 20, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun masih belum disusun. Komisi II DPR yang membidangi urusan penyelenggaraan pemilu memastikan pemerintah telah berkomitmen akan menjalankan penganggaran yang telah disepakati tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menjelaskan anggaran Pemilu 2024 dicairkan secara bertahap. Tahapan pencairan itu, kata Saan, disesuaikan dengan siklus anggaran.

“Kemarin soal anggaran sudah disepakati ya antara Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu, itu kan Rp 76,6 triliun. Nah untuk tahap pencairannya kan sesuai dengan siklus anggaran. Tahun 2022 ini kan tahap pertama, yang kedua nanti tahun 2023, dan (terakhir) nanti 2024,” kata Saan saat dihubungi, Senin (20/6/2022).

Meski begitu, Saan meminta masyarakat tak khawatir soal tahapan penganggaran tersebut. Dia memastikan DPR dan pemerintah telah berkomitmen agar Pemilu 2024 terlaksana.

“Nggak ada masalah di anggaran. Kemudian masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa pemilu tidak akan jalan. Jadi pemilu insyaallah akan berjalan,” kata Saan.

“Pasti pemerintah berkomitmen untuk menjalankan itu semua, karena sudah jadi komitmen pemerintah dan juga semua, termasuk DPR dan penyelenggara agar pemilu ini berjalan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Saan memastikan pemerintah telah menyediakan dana untuk penganggaran Pemilu 2024. “Adalah pasti. Anggaran pasti ada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI dan KPU sudah menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan proses persetujuan APBN untuk penganggaran Pemilu 2024 melibatkan legislatif dan eksekutif.

“Proses persetujuan APBN melibatkan legislatif tidak hanya pemerintah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari.(dc)