https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

SEPUTAR JATIM – Page 9 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

400 ijazah siswa tak mampu sudah ditebus Baznas Surabaya

400 ijazah siswa tak mampu sudah ditebus Baznas Surabaya

N7 – Badan Amil Zakat (Baznas) Surabaya kembali membantu menebus ijazah siswa tak mampu yang masih ditahan sekolah. Dananya berasal dari zakat yang dibayarkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Kamis (8/9) sebanyak 35 siswa SMK swasta yang masih punya tanggungan sudah bisa memegang bukti kelulusan sekolah mereka.

Masalah dunia pendidikan sekolah menengah di Surabaya seakan tidak ada habisnya. Banyak siswa yang harus meninggalkan ijazah setelah tamat SMA atau SMK karena belum mampu melunasi biaya pendidikan. Hal itu sering terjadi pada mereka yang belajar di lembaga pendidikan swasta.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta dan Pemkot Surabaya bersama Baznas berkolaborasi untuk menuntaskan masalah itu. Zakat yang diperoleh dari ASN Pemkot Surabaya dialokasikan untuk menebus ijazah siswa tidak mampu. Hingga kini, Baznas mencatat sudah lebih dari 400 ijazah yang berhasil ditebus.

’’Untuk yang hari ini (kemarin, Red) ada 35 siswa yang kami bantu. Berasal dari tujuh SMK swasta. Nilai total tanggungannya mencapai Rp 95,2 juta,’’ ujar Ketua Baznas Surabaya M. Hamzah.

Dia menyebutkan, saban bulan pihaknya secara rutin membantu penebusan ijazah. Pihaknya berkolaborasi dengan MKKS SMA/SMK untuk mendapatkan list siapa saja yang bisa dibantu. Begitu juga Dinas Pendidikan Surabaya, mereka sebagai pemegang data memastikan bahwa siswa yang belum menebus ijazah benar-benar tidak mampu.

’’Kami berharap kembalinya ijazah itu bisa membantu siswa-siswi ini meraih apa yang mereka impikan. Meskipun mereka sudah memegang fotokopi dan legalisir, kalau ijazah yang asli ada di tangan, tetap saja berbeda rasanya,’’ kata Hamzah.

Ketua MKKS SMK Swasta Yusuf mengatakan, pemberian bantuan itu merupakan solusi untuk memberikan harapan ke anak didik. Dalam pemberian bantuan tersebut, ada beberapa mekanisme yang telah disepakati.

’’Pertama, bantuan yang diberikan 50:50. Artinya, tanggungan itu yang 50 persen dibayar Pemkot Surabaya, lalu sisanya oleh sekolah. Ada juga yang kesepakatannya 75:25. Yang 75 persen oleh Pemkot Surabaya,’’ ujar Yusuf.

Dia menambahkan, sekolah swasta tidak bisa dipaksakan harus menggratiskan semua tanggungan tersebut. Sebab, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap yayasan dan kebutuhan untuk operasional. Pihaknya pun meminta pemkot bisa membantu siswa melalui bantuan dana operasional agar kejadian seperti itu tidak terulang.

’’Kami sudah mengusulkan dan mendapat respons yang baik dari Pemkot Surabaya. Namun, sekarang masih dibahas soal berapa dan seperti apa penyalurannya. Sebab, pengelolaan SMA/SMK ada di provinsi,’’ ujarnya.

 

TEBUS IJAZAH UNTUK HARAPAN

– Hingga sekarang dana yang terserap untuk menebus ijazah mencapai Rp 3,6 miliar.

– Saban bulan Baznas Surabaya menebus 50–70 ijazah siswa asal Surabaya.

– Ijazah tertahan mulai 2010–2021. Namun, prioritas diberikan pada ijazah lulusan 2021.

– Hingga sekarang sudah lebih dari 401 ijazah yang ditebus.

– Jumlah tanggungan beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan, ada yang tiga tahun belum membayar sama sekali. jp

Pemkab Situbondo buka lelang jabatan Sekda

Pemkab Situbondo buka lelang jabatan Sekda

N7, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, membentuk panitia seleksi (pansel) dalam rangka lelang jabatan sekretaris daerah (sekda) setempat.

“Kami sudah membentuk panitia seleksi lelang jabatan sekda. Mengenai anggota panitia seleksi semuanya dari luar daerah,” ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi atau kerap dipanggil Bung Karna di Situbondo, Senin.

Menurut Bung Karna, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, pihaknya pada Kamis (1/9) telah melantik Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wawan Setiawan menjadi Penjabat (Pj) Sekda menggantikan Syaifullah yang sudah purnatugas per 31 Agustus 2022.

Bung Karna mengatakan, ketua pansel lelang jabatan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, sedangkan sekretaris pansel juga dari Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur.

“Sedangkan anggotanya adalah Prof. Halim Soebahar dan Dr. Hermanto serta Dr. Rini,” ujar dia.

Bupati menjelaskan memilih tim panitia seleksi lelang jabatan sekda yang kompeten dari luar daerah ini diharapkan mendapatkan sosok sekda yang bisa mewujudkan Situbondo berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya (Situbondo Berjaya) sesuai dengan visinya.

“Ini merupakan bentuk keseriusan kami kami untuk mendapatkan sekda sesuai dengan kompetensi, moralitas, dan rekam jejak,” ujar Bung Karna.

Lelang jabatan Sekda Situbondo akan dibuka mulai Senin (5/9) ini. Semua pejabat yang memenuhi syarat administrasi untuk ikut mendaftar, tak terkecuali Pj Sekda Pemkab Situbondo Wawan Setiawan yang baru saja dilantik.

“Kalau prosesnya lancar, lelang sekda bisa segera dilaksanakan, untuk memperoleh sekda definitif,” kata dia. ant

Pemkot Surabaya pasang 126 CCTV di GBT untuk persiapan AFC U-20

Pemkot Surabaya pasang 126 CCTV di GBT untuk persiapan AFC U-20

N7, Surabaya – Pemkot Surabaya memasang sebanyak 126 CCTV dan ruang kontrol di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk persiapan pelaksanaan kualifikasi Piala AFC U-20 yang akan digelar pada 14-18 September 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis, mengatakan, pada pertengahan September mendatang, GBT akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan Grup F yang diisi Timnas Indonesia U-20, Hongkong, Vietnam dan Timor Leste.

“Demi menyiapkan pertandingan itu, kami memasang 126 CCTV di area GBT, mulai dari akses masuk, tempat parkir, hingga semua area di dalam GBT,” kata dia.

Menurut dia, semua CCTV itu sudah terpasang semuanya di kawasan GBT. Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah melakukan proses uji coba pemasangan jaringan supaya bisa diakses melalui ruang kontrol atau yang biasa disebut VOC.

Dia memastikan, seluruh CCTV itu akan dapat dilihat di ruang kontrol atau VOC itu. Sebab, lanjut dia, di ruangan tersebut akan dipasang 15 unit televisi ukuran 55 inch yang akan memantau dan memonitor semua kawasan GBT.

Fikser menjelaskan, ruang kontrol yang ada di lantai 2 itu akan ada dua ruangan yakni, pertama, ruangan server yang menjadi tempat perangkat-perangkat aktif Kominfo, mulai dari jaringan, fiber optik, dan juga CCTV. Kini semua perangkat di ruangan tersebut sudah dipasang semuanya dan sudah on.

Kedua, ruang kontrol yang menjadi tempat 15 unit TV. Di ruangan tersebut, kini sedang dilengkapi meja, kursi dan sarana prasarana lainnya.

“Jadi, nanti bentuknya akan mirip dengan CC Room 112 di Siola, meskipun tidak semegah di CC Room 112 ya,” ujar dia.

Fikser juga memastikan, sebanyak 126 CCTV yang dipasang itu akan memonitor semua aktivitas yang ada di kawasan GBT, baik di luar maupun di dalam GBT.

“Jadi, CCTV dan ruang kontrol itu dipasang untuk memantau dan memonitor semua keamanan di seluruh area stadion,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfo Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan, yang akan bertugas di ruang kontrol itu adalah perwakilan semua pihak yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan, mulai dari petugas kepolisian dan TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan serta dinas terkait lainnya.

Bahkan, kata dia, nantinya pengawas pertandingan, baik dari pihak AFC atau pun dari FIFA akan disediakan tempat di ruang kontrol tersebut untuk bersama-sama memantau jalannya pertandingan.

“Jadi, perwakilan yang bertugas di ruang kontrol itu akan memantau semua area GBT,” katanya.

Apabila ada keramaian dan kondisi kedaruratan di suatu titik, dan itu terpantau kamera CCTV, maka perwakilan itu akan langsung menghubungi petugas yang ada di lapangan atau yang ada di luar ruang kontrol, sehingga dengan segera petugas yang ada di lapangan itu bisa langsung bergeser ke titik keramaian itu, tambahnya. ant

Wali kota Madiun ajak ASN layani masyarakat di luar kantor

Wali kota Madiun ajak ASN layani masyarakat di luar kantor

N7,Madiun – Wali Kota Madiun Maidi mengajak aparatur sipil negara (ASN) jajarannya ke luar kantor sebagai bagian dari terobosan untuk melayani masyarakat di wilayah setempat.

“Kini, wali kota, wakil wali kota, dan juga ASN bukan lagi dilayani, namun melayani masyarakat. Jadi, ASN harus ke luar dari kantor, jemput bola mendatangi warga untuk memberikan layanan terpadu,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan Wali Kota Menyapa dengan tema “Semangat Melayani” dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Suara Madiun Dinas Komunikasi dan Informatika setempat yang digelar di Lapak UMKM Kampir Kelurahan Kanigoro, Selasa.

Menurut dia, pemerintah harus hadir saat dibutuhkan warganya. Dalam pelayanan terpadu, ia meminta ASN Kota Madiun tidak hanya selalu di kantor, tapi juga keliling.

“Sehingga warga tidak lagi datang ke kantor dinas pelayanan, namun ASN yang mendekati warga. Hal itu sudah diwujudkan dengan layanan perpustakaan dan administrasi kependudukan di Kota Madiun, serta PMI,” kata dia.

Orang nomor satu di Pemkot Madiun tersebut menambahkan bahwa seorang ASN adalah pelayan masyarakat sehingga wajib memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya bekerja, ASN juga harus meningkatkan semangat belajar, sebab dengan pengetahuan semakin luas akan membawa perubahan yang besar, inovatif, dan lebih baik.

“Saya bangga bisa melayani warga Kota Madiun dengan baik. Itu yang terus kami tekankan. Ke depan, Pemkot Madiun terus membuat terobosan untuk meningkatkan layanan publiknya,” tambahnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dispendukcapil Kota Madiun, Poedjo Soeprantio yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan dinasnya terus melakukan inovasi dalam memberikan layanan publik. Hal itu sejalan dengan ajakan Wali Kota Madiun.

“Dispendukcapil Kota Madiun punya layanan ‘Pecel Adminduk’, yakni pelayanan cepat dan lancar administrasi kependudukan,” kata Pudjo.

Melalui layanan tersebut, pihaknya hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di lapak-lapak UMKM tiap kelurahan bergiliran untuk memberikan layanan kependudukan.

“Artinya, kami bekerja tujuh hari tanpa libur untuk melayani kependudukan bagi warga Kota Madiun yang membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, kegiatan talk show wali kota Menyapa tersebut mendapat tanggapan antusias dari warga dengan banyak pertanyaan, saran, dan kritik tentang layanan publik Pemkot Madiun.

Dalam kegiatan tersebut juga diselenggarakan pelayanan perpustakaan keliling, mobil layanan adminduk, dan bus PMI untuk donor darah.ant

Eks Kapolsek Sukodono beli sabu secara online

Eks Kapolsek Sukodono beli sabu secara online

N7 – Eks Kapolsek Sukodono AKP I Ketut Agus Wardana mendapatkan sabu-sabu dari pengedar secara tidak langsung. Narkoba itu berasal dari Aiptu Bambang, anggotanya di polsek, yang membelinya dengan sistem online.

Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menuturkan, upaya untuk mengembangkan kasus yang menyeret eks Kapolsek itu terus dilakukan tim penyidik. Di antaranya, memburu penyuplai sabu-sabu. Namun, prosesnya tidak berjalan mudah. ’’Butuh waktu,’’ ujarnya Kamis (25/8).

Menurut dia, sabu-sabu yang dipakai eks Kapolsek didapat tanpa adanya tatap muka dengan pengedar. Narkoba itu dibeli Aiptu Bambang secara online. Jadi, identitas pengedarnya menjadi samar. ’’Upaya identifikasi terus dilakukan,’’ tuturnya.

Di pasar gelap peredaran narkoba, pola transaksi itu disebut sistem ranjau. Dalam praktiknya, pembeli diarahkan pengedar untuk mentransfer pembayaran narkoba. Lalu, pembeli diberi petunjuk untuk mengambilnya di sebuah tempat.

Dalam perkara itu, Aiptu Bambang mengambilnya tidak jauh dari Polsek Sukodono. Sabu-sabu yang dikuasai kemudian dipakai bersama Ketut dan Aiptu Yossi, eks Kanitprovos Polsek Sukodono.

Dirmanto menyatakan, ketiganya sudah tidak berstatus anggota polsek. Mereka dimutasi ke bagian Yanma (Pelayanan Markas) Polda Jatim. ’’Statusnya mutasi. Tetapi, ketiganya saat ini ada di penempatan khusus,’’ ungkapnya. Berdasar informasi, penempatan khusus adalah istilah penjara bagi oknum polisi yang kedapatan melanggar hukum.

Dia menambahkan, jajaran bidpropam menggelar tes urine serentak di polsek dan polres jajaran setelah penangkapan ketiganya. Instruksinya datang langsung dari Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Hasilnya, pemeriksaan kembali menemukan oknum pelanggar di Polsek Sukomanunggal Rabu (24/8).

Dari 30 anggota polsek yang dites urine, lanjut dia, tiga anggota kedapatan positif. Urinenya mengandung metamfetamin, zat pada sabu-sabu. ’’Bintara semua,’’ sebutnya. Masing-masing adalah Aipda TA, Aiptu EW, dan Bripka FR.

Ketiganya langsung dibawa ke polda untuk menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, mereka tidak menampik pernah menggunakan sabu-sabu. Tetapi, lokasinya bukan di polsek. ’’Barang bukti tidak ditemukan di lokasi,’’ terangnya.

POLISI BURU ANGGOTA PEMADAT

– Bidpropam Polda Jatim menggelar tes urine dadakan di Polsek Sukodono, Sidoarjo, Selasa (23/8) setelah mendapat informasi adanya oknum anggota polsek yang menjadi pengguna narkoba. Urine Kapolsek I Ketut Agus Wardana, Aiptu Yossi, dan Aiptu Bambang positif.

– Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menginstruksi bidpropam untuk menggiatkan tes urine acak di polres dan polsek jajaran sebagai tindak lanjut.

– Tes urine digelar di Polsek Sukomanunggal, Surabaya, Rabu (24/8). Urine tiga anggota berpangkat bintara positif.jp

7.412 balita di Gresik terkena stunting

7.412 balita di Gresik terkena stunting

N7 – Kasus stunting masih cukup banyak dijumpai. Termasuk di Kabupaten Gresik. Meski secara persentase hanya 10,52 persen dari jumlah balita, angka itu masih relatif tinggi. Sebab, jumlahnya ada 7.412 balita.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik bersama tim penggerak PKK akan terus melacak kasus stunting tersebut. Tujuannya, mengetahui masalah di lapangan agar penanganannya menjadi lebih efektif.

’’Tim puskesmas dan kader PKK melihat langsung kondisi balita di lapangan. Dari hal itu, kemudian bisa ditemukan faktor penyebab stunting tersebut,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik dr Mukhibatul Khusnah.

Rata-rata, imbuh Khusnah, masalah stunting di Gresik itu dipengaruhi beragam faktor seperti ekonomi, pola asuh, berat badan lahir rendah (BBLR), dan ibu yang kekurangan kalori ketika mengandung. Kasus stunting tersebut disebabkan kurangnya gizi seimbang pada balita. Kemudian mengakibatkan berat dan tinggi badan kurang.

’’Jadi, ketika di lapangan itu, kami bertanya secara lengkap untuk mengetahui faktor penyebabnya. Dari sana, kemudian tim penanganan stunting bisa menentukan langkah yang tepat ketika konseling berikutnya,” ucap Khusnah yang merupakan mantan kepala Puskesmas Sukomulyo itu.

Dia menyebutkan, saat ini jumlah kasus stunting di Gresik masih di angka 7.412. Namun, persentasenya menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. ’’Stunting ini dari beragam faktor, bisa dari masa kehamilan. Sehingga pemberian gizi perlu dipastikan sesuai,’’ tutupnya.jp

Bangunan tak ber-IMB disegel Pemkot Surabaya

Bangunan tak ber-IMB disegel Pemkot Surabaya

N7 – Penertiban bangunan tanpa izin atau tak menyertakan bukti mendirikan bangunan langsung disegel. Penyegelan dilakukan Pemkot Surabaya melalui Kecamatan Gunung Anyar. Bangunan itu berada di Jalan Ir Soekarno MERR.

Bangunan yang disegel tersebut tak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berdiri di atas aset Pemkot Surabaya. Serta sangat dekat dengan bahu jalan. Tampak garis batas Satpol PP Kota Surabaya mengelilingi bangunan yang belum tuntas tersebut.

Camat Gunung Anyar Maria Agustin Yuristina menyatakan, bangunan yang disegel itu merupakan bangunan untuk usaha. Secara konstruksi, bangunan tersebut, kata Maria, dibangun secara permanen. ’’Belum urus izin, tapi sudah dibangun. Apalagi bangunannya di atas aset pemkot,’’ katanya saat ditemui di baksos pelayanan terintegrasi, Rabu (24/8).

Dia menambahkan, aset Pemkot Surabaya yang dibangun itu diperuntukkan sebagai jalur pedestrian. Jumlah bangunan yang ditertibkan petugas gabungan tersebut di wilayah Gunung Anyar sementara baru satu bangunan. Secara ketentuan, bangunan itu juga tak dibekali dengan izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal, kata Maria, kecamatan membuka pintu seluas-luasnya untuk pengurusan IMB. Baik untuk hunian maupun bangunan usaha sesuai peraturan yang berlaku. Ke depan, pihaknya akan memvalidasi aset pemkot di wilayah kerjanya. ’’Bareng dinas, biar jelas juga. Khususnya jelas peruntukannya,’’ ungkapnya.

Dia mengaku, sosialisasi lanjutan bakal disampaikan sembari melayangkan surat peringatan kepada pelaku usaha dan pribadi yang secara bangunan tidak sesuai peruntukannya.

Ditanya soal pengurusan IMB di kecamatan, pihaknya turut melibatkan ASN dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Sepekan, rata-rata pengurusan IMB mencapai 5 orang.

Berbeda saat bakti sosial (baksos) pelayanan terintegrasi di kecamatan kemarin (24/8). Pengurusan IMB mencapai 25 orang. Sebagian pengurusan dilakukan secara kolektif. ’’Karena sudah tahu kalau ada baksos, ya. Jadi, dikoordinasi RW-nya. Ini efektif,’’ ujarnya. Jika berkas yang diajukan lengkap, pihaknya langsung memproses administrasi dan survei lokasi secara langsung.jp

Wali kota Mojokerto berharap lomba antar OPD bisa jalin solidaritas dan kebersamaan

Wali kota Mojokerto berharap lomba antar OPD bisa jalin solidaritas dan kebersamaan

N7,Mojokerto – Melalui perlombaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap akan terjalin solidaritas dan kebersamaan bagi seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat membuka sejumlah perlombaan yang digelar di Pemandian Sekarsari.

Masih dalam semarak perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Pemkot Mojokerto menggelar Lomba Renang, Lomba Masak Nasi Goreng dan Festival Rujak Kota Mojokerto. Peserta lomba renang terdiri dari sejumlah Kepala OPD dan Kepala TK/SD/SMP se-kota Mojokerto, lomba memasak nasi goreng diikuti oleh lurah se-Kota Mojokerto.

Sedangkan peserta Festival Rujak datang dari K3S Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon. Sementara terkait jenis makanan yang dilombakan, rujak dan nasi goreng dipilih karena telah familiar bagi masyarakat dan termasuk khas Kota Mojokerto. Seluruh kalangan, baik kelas bawah sampai kelas atas menyukai kedua jenis makanan tersebut.

Suasana perlombaan semakin semarak dengan hadirnya rombongan supporter dari masing-masing OPD. Mereka hadir tanpa tangan kosong, melainkan dengan yel-yel dan berbagai atribut pendukung yang telah disiapkan. Hadiah yang disiapkan Ning Ita (sapaan akrab, red) pun tidak hanya bagi para pemenang lomba.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini juga menyiapkan undian doorprize berupa tiga buah sepeda gunung bagi penonton. Melalui perlombaan tersebut, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini, diharapkan akan terjalin solidaritas dan kebersamaan bagi seluruh pegawai Pemkot Mojokerto.

“Kekompakan, keguyuban, kekeluargaan yang terus kita bangun dan kita kuatkan akan menjadi potensi pondasi dasar bagi kita melaksanakan tugas-tugas kedepan untuk menjadi lebih sukses. jadi momentum HUT ke-77 kita semarakkan tidak hanya dari kalangan masyarakat luas, namun juga keluarga besar Pemerintah Kota Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (23/8/2022).

Sementara dari para peserta, selain ajang hiburan dan kecintaan terhadap makanan lokal, perlombaan juga mengandung sisi positif lain. “Event ini akan menambah kreatifitas di bidang kuliner,” ungkap salah satu peserta lomba masak nasi goreng yang juga menjabat sebagai Lurah Magersari Suluh Sutiaji ini.bjm

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

Hasil Triwulan II 2022 Surabaya turun hingga Rp 879 Miliar

N7 – Laju investasi di Kota Surabaya mulai melambat. Pada triwulan II (April sampai Juni)  2022, modal yang masuk ke Surabaya Rp 6,291 triliun. Nilai itu turun Rp 879 miliar ketimbang capaian investasi di triwulan I (Januari-Maret) 2022.

Pada triwulan pertama, nilai investasi Surabaya tercatat Rp 7,17 triliun. Awalnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya optimistis angkanya makin naik di tiga bulan selanjutnya. Sayangnya, modal yang masuk justru menurun.

Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati menyampaikan, penurunan angka investasi tersebut belum resmi. Dia masih menunggu laporan investasi per tiga bulan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Nah, data investasi BPKM itu berasal dari laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) tiap pelaku usaha yang memiliki modal di atas Rp 1 miliar. ”Agar pelaku usaha rutin melaporkan, kami jemput bola,” ujarnya.

Karena masih menunggu keterangan resmi dari BKPM, DPMPTSP belum bisa menyampaikan detail nominal investasi di setiap sektor. Berbeda dengan laporan investasi triwulan pertama.

Di triwulan pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang investasi paling besar. Nilainya mencapai Rp 6,68 triliun. Perinciannya, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran memiliki persentase investasi 56,02 persen. Sedangkan hotel dan restoran 15,92 persen. ”Nominal investasi hotel dan restoran Rp 1,06 triliun,” jelasnya.

Sedangkan investasi penanaman modal asing (PMA) nominalnya hanya Rp 500 juta atau Rp 0,5 triliun. Menurut Dewi, rendahnya PMA tak menjadi soal. Saat ini pemkot sedang menyiapkan regulasi terkait penggunaan tenaga kerja.

Dalam aturan itu seluruh perusahaan di Surabaya wajib menyerap 70 persen tenaga kerja lokal. ”Itu wajib supaya mengangkat tenaga kerja Surabaya juga,” tambahnya.jp

ADD 2023 Pemkab Banyuwangi komitmen bernilai tetap

ADD 2023 Pemkab Banyuwangi komitmen bernilai tetap

N7,Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen alokasi dana desa (ADD) tahun 2023 nilainnya tetap meski dari pemerintah pusat berpotensi turun.

“Dengan berbagai kondisi tantangan fiskal, dana desa tahun depan mungkin berpotensi turun. Tapi Pemkab Banyuwangi berkomitmen tahun depan nilainya tetap, tidak ikut turun,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Sabtu.

Sambil lesehan, Bupati Ipuk memang rutin berdiskusi dengan kepala desa dalam program “Gesah Bareng”.

Kali ini, Ipuk bersama Kepala Desa dari Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegalsari, Siliragung, dan Pesanggaran.

Ia menjelaskan terdapat isu krusial nasional pada 2023 yang memengaruhi dana transfer dari pusat ke daerah yang mengurangi dana desa.

Pertama, kata dia, persiapan Pemilihan Umum 2024 sehingga APBN akan mengalokasikan untuk masa persiapan tersebut.

Demikian juga Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar pada 2023 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024.

Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang dibebankan kepada daerah, antara lain anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tahun depan dibebankan ke daerah.

Beriikutnya untuk vaksinasi, yang dukungan dari Pemkab Banyuwangi kurang lebih Rp5 miliar, termasuk kebijakan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk cetak blangko e-KTP yang awalnya dari pemerintah pusat kini dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Untuk kebutuhan blangko KTP, KK, dan dokumen kependukan lainnya Pemkab Banyuwangi menganggarkan sekitar Rp5 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran kendaraan dinas untuk kepala desa berupa sepeda motor yang dilakukan bertahap.

Sementara itiu, Kades Bulurejo Widarto mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Bupati Ipuk yang tak menurunkan ADD 2023.

“Pada tahun ini saja sebenarnya dana transfer dari pusat turun, tapi Bu Ipuk tidak menurunkan ADD,” kata Widarto.ant