SEPUTAR JATIM

Pemkot Surabaya bangun posko untuk bantu korban bencana di Jawa Timur

Pemkot Surabaya bangun posko untuk bantu korban bencana di Jawa Timur

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka “Posko Bangga Surabaya Peduli” di halaman Balai Kota Surabaya.

 

Posko tersebut dibuka untuk membantu korban bencana alam pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

 

“Beberapa kabupaten/kota di Jatim sedang dilanda banjir dalam skala yang cukup parah. Pemkot Surabaya dan warga Surabaya tidak tinggal diam, kita akan saling membantu. Bagi warga yang ingin ikut bergotong – royong bisa menyalurkan bantuan di halaman Balai Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (19/10/2022).

 

Melalui posko tersebut, bantuan yang disumbangkan bisa berupa pakaian layak pakai, berbagai kebutuhan anak atau balita (popok bayi dan lainnya), kebutuhan perempuan (pembalut dan lainnya), selimut, sarung, perlengkapan mandi, sembako, makanan siap saji (mie instan, biskuit, sereal, dan lainnya), obat – obatan, atau bahkan uang tunai yang bisa dikirimkan melalui rekening Bangga Surabaya Peduli pada nomor 0013444439 (Bank Jatim).

 

Sementara itu, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan bahwa jam operasional “Posko Bangga Surabaya Peduli” di buka pada pukul 07.30 – 17.00 WIB. Masyarakat Kota Surabaya bisa langsung mengunjungi posko tersebut dengan membawa barang – barang yang dibutuhkan korban bencana alam.

 

“Semua yang bisa digunakan, untuk popok bayi dan pembalut haruslah yang baru. Sedangkan untuk pakaian, jangan yang robek tetapi yang bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan disana. Serta, obat – obatan tidak kadaluarsa,” kata Hidayat.

 

Karena itu, ia mengimbau masyarakat Kota Surabaya untuk saling bergotong – royong untuk menolong masyarakat yang terdampak bencana alam di beberapa kabupaten/kota di Jatim. “Setiap bantuan yang siap akan langsung kami kirim. Ayo, kita bersama – sama saling membantu dan menolong saudara-saudara kita,” pungkasnya. bjm

Pelajar Surabaya bebas PR sekolah mulai 10 November

Pelajar Surabaya bebas PR sekolah mulai 10 November

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Mulai 10 November 2022 seluruh siswa SD dan SMP di Surabaya bebas dari beban mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Penghapusan PR itu bertujuan agar murid memiliki waktu lebih untuk bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya.

 

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, gagasan peniadaan PR tersebut sejalan dengan rencana pengurangan jam belajar di sekolah. Pembelajaran di sekolah yang semula berakhir pukul 14.00 dibatasi hingga pukul 12.00. ”Dua jam digunakan untuk kegiatan ekstra. Lebih pada pengembangan karakter siswa,” jelasnya.

 

Selain mengurangi jam pelajaran, dispendik membebaskan siswa dari PR. Menurut Yusuf, seluruh pelajaran harus selesai di sekolah. Tidak ada lagi PR yang dikerjakan di rumah. ”Sehingga anak pulang ke rumah itu bisa lebih fresh,” tuturnya.

 

Di rumah siswa tinggal membaca ulang pelajaran yang diterima di kelas. Fokusnya lebih pada pemahaman. Saat program itu berjalan, dispendik berharap orang tua ikut membantu. ”Sosialisasi ke kepala sekolah dan guru sudah berjalan. Ini tinggal memetakan saja apa kegiatan yang diberikan ke siswa nanti,” jelas Yusuf.

 

Ditargetkan, 10 November nanti program pengurangan jam belajar dan penghapusan PR dimulai. ”Prinsipnya di sini adalah merdeka belajar. Sekaligus memberikan bekal ke anak-anak jati diri dan kehidupan sosial yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, dua program tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Hal itu akan menjadi bekal bagi mereka kelak ketika dewasa.

 

Eri ingin pelajar mendapat nilai akademis yang bagus serta berkarakter. ”Anak-anak itu harus memiliki mental baja. Agar ketika menghadapi dunia nyata, dia memiliki kemampuan luar biasa,” ungkapnya. jp

Per hari Kalimas dikeruk 40 meter kubik, guna antisipasi banjir

Per hari Kalimas dikeruk 40 meter kubik, guna antisipasi banjir

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Intensitas hujan mulai bertambah seiring dengan peralihan musim atau pancaroba. Mengantisipasi genangan di metropolis, normalisasi sungai dilakukan secara intens oleh dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM). Alat berat pun diterjunkan supaya pengerjaan segera rampung.

 

Misalnya, yang terlihat kemarin (16/10). Satu unit ekskavator diturunkan ke Sungai Kalimas di Jalan Ngagel, Kecamatan Wonokromo. Alat berat itu berada di sana selama empat hari sejak Rabu (12/10). Para petugas pematusan memperdalam sungai vital tersebut sepanjang 325 meter. ”Mulai Jembatan Ujung Galuh hingga Jembatan BAT,” ujar Kepala DSDABM Rayon Genteng Syahrur Romadhona.

 

Kedalaman sungai utama Surabaya itu berkisar 2,5 meter sebelum dinormalisasi. Pihaknya melakukan pengerukan lagi mencapai 1 meter dengan total kedalaman 3,5 meter. Tujuannya, menambah volume tampungan air karena Sungai Kalimas merupakan sungai pengendali banjir.

 

”Pengerukan berfokus di area tengah sungai karena jika di pinggir riskan sliding atau ambles. Nanti sedimen yang di pinggiran akan perlahan turun dengan sendirinya,” jelas Syahrur.

 

Normalisasi tersebut merupakan pengerjaan tentatif dan swakelola dari DSDABM. Sebab, pihaknya telah rutin melakukan pengerukan di sepanjang Sungai Kalimas. Selain itu, kondisi cuaca saat ini belum pasti dan berubah-ubah.

 

Setidaknya, sebelum memasuki musim hujan, Sungai Kalimas siap mencegah genangan. ”Sedimen didominasi lumpur. Kami bawa ke tempat pembuangan di Wonokusumo dan Sumber Rejo,” paparnya.

 

Menurut Syahrur, progres pengerjaan saat ini baru sekitar 5 persen dari keseluruhan tahap pertama itu. Dalam sehari, diestimasikan pihaknya mampu mengeruk di 10 titik dengan total sedimen mencapai 40–50 meter kubik.

 

Dia menargetkan pengerjaan bisa rampung dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu. ”Untuk tahap selanjutnya, kami masih melakukan survei sungai mana yang sekiranya perlu dinormalisasi. Misalnya, ketebalan sedimen hingga tingkat elevasi dari hulu ke hilir,” jelasnya.

 

Bukan hanya itu, pihaknya juga melakukan normalisasi di saluran air penghubung Kalimas. Namun, yang menjadi pembeda, pengerjaan dilakukan secara manual tanpa alat berat.

 

Menurut Syahrur, saluran penghubung dinormalisasi setelah identifikasi dan berdasar laporan warga. Hingga saat ini, pihaknya belum menemui kendala yang berarti selama normalisasi. ”Ada satgas yang berkeliling di setiap wilayah untuk memantau wilayah,” ungkap dia. jp

Pemkab Ponorogo intruksikan masyarakat pakai sarung dan peci jelang peringatan hari santri

Pemkab Ponorogo intruksikan masyarakat pakai sarung dan peci jelang peringatan hari santri

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Ponorogo – Setiap tanggal 22 Oktober serasa spesial bagi umat muslim di Indonesia. Sebab, sejak tahun 2015, tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Di Kabupaten Ponorogo, peringatan hari santri nasional sudah dilakukan sepekan jelang hari H. Ya, Jumat (14/10/2022), seluruh elemen masyarakat diperkenankan untuk memakai pakaian ala santri hingga tanggal 22 Oktober nanti.

 

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, jelang peringatan HSN 2022 secara khusus menginstruksikan kepada seluruh elemen masyarakat memakai pakaian ala santri. Yang laki-laki memakai baju koko dengan bersarung dan perempuan memkai baju muslim,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, Jumat (14/10/2022).

 

Berpakaian ala santri ini, kata Agus, bukan hanya untuk menyambut hari santri, lebih dari itu yakni untuk menghidupkan kembali bahwa Ponorogo selain kota budaya juga kota santri. Sebab, Ponorogo banyak berdiri pondok pesantren. “Bapak Bupati Sugiri Sancoko ingin mengembalikan lagi roh bahwa Ponorogo adalah kota santri. Selama sepekan hingga tanggal 22 Oktober masyarakat diinstruksikan memakai sarung dan peci,” katanya.

 

Agus menyebut mulai hari ini aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Ponorogo akan memakai sarung dan peci khas santri selama sepekan. Termasuk juga diinstansi tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis yang bekerja di lapangan. Sementara untuk ASN non muslim diberi kebebasan untuk menyesuaikan pakaian yang digunakan. “ASN yang non muslim diberi kebebasan untuk menyesuaikan saja,” katanya.

 

Agus menambahkan bahwa Pemkab Ponorogo akan kembali menggelar festival santri yang nanti puncaknya akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober nanti. Puncak peringatan hari santri juga digabungkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipusatkan di Alun-alun Ponorogo. “Banyaknya kegiatan dalam rangka peringatan hari santri ini, diharapkan juga bisa memutar roda ekonomi di Ponorogo,” pungkasnya.

 

Untuk diketahui, tanggal 22 Oktober dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Hari Santri Nasional bukan tanpa sebab. Dahulu pada 22 Oktober 1945, Pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari mencetuskan Resolusi Jihad untuk melawan penjajah. bjm

Pemkot Kediri lakukan validasi data agar bantuan sosial tepat sasaran

Pemkot Kediri lakukan validasi data agar bantuan sosial tepat sasaran

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melakukan validasi data penerima bantuan sosial yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga nantinya tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan kegiatan validasi data penerima bantuan sosial ini dilakukan dengan melibatkan perangkat kelurahan.

“Kami kumpulkan kasi kesejahteraan sosial dan trantib untuk mematenkan data tentang penerima bantuan agar tepat sasaran,” ujarnya di Kediri, Rabu.

Ia menjelaskan, sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemutakhiran data penting dilakukan.

Dengan demikian maka dalam penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Perangkat kelurahan ada yang bukan warga asli dari kelurahan tempatnya bekerja, oleh karena itu penting untuk melibatkan pak RT dan RW dalam melakukan verifikasi data kemiskinan terhadap warganya,” ucapnya.

Sementara itu, terkait indikator kemiskinan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pendataan, Paulus menyampaikan akan merumuskannya dengan melibatkan aparat kelurahan agar tercapai kesepakatan bersama.

“Indikator kelayakan masih kami pelajari. Dari Kementerian Sosial, BPS, Bapenas juga mengeluarkan data terkait indikator penilaian kemiskinan maka harus disatukan untuk melihat seperti apa indikator yang mau kita pakai karena sampai sekarang belum ada aturan tunggal tentang hal itu,” kata dia.

Paulus juga menegaskan, semua warga yang mendapatkan bantuan sosial harus masuk DTKS sehingga yang masuk kategori tersebut dan belum terdata harus segera melapor ke perangkat kelurahan setempat. ant

Dua kawasan ekonomi Singhasari Malang dan JIIP siap terima investor

Dua kawasan ekonomi Singhasari Malang dan JIIP siap terima investor

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Timur yakni Singhasari Malang dan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik resmi siap menerima investor.

“Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan segera memacu investasi dan penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai mengikuti rapat terkait KEK yang dihadiri dewan kawasan secara Nasional di Surabaya, Selasa.

Singhasari Malang dan JIIPE Gresik merupakan dua dari total 18 KEK yang telah ditetapkan pemerintah.

Dua KEK di Jawa Timur itu masing-masing memiliki perbedaan fokus. KEK Singhasari Malang akan menjadi pusat pengembangan ekosistem digital dan ekonomi kreatif.

Sedangkan KEK JIIPE Gresik merupakan wilayah terintegrasi yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi dan hunian berkonsep kota mandiri.

Emil menjelaskan, meski kedua kawasan itu sebelumnya telah beroperasi, namun dengan verifikasi kesiapan yang disampaikan oleh Dewan Nasional KEK, proses dukungan seperti insentif fiskal dapat dijalankan dengan lebih optimal lagi. Salah satu di antaranya adalah insentif pajak.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengapresiasi kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan dua KEK yang dimiliki.

“Ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mendorong adanya KEK sebagai salah satu strategi mendorong perekonomian regional. Jawa Timur diharapkan memberikan multiple effect yang dampaknya bisa memberikan kontribusi kepada nasional,” kata dia.

Wahyu mencontohkan KEK JIIPE di Gresik belum beroperasi saja sudah banyak investor yang masuk, salah satunya PT Freeport Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa KEK Gresik potensial untuk menarik investor lebih besar. Kami sangat peduli dengan lahan yang harus sudah tersedia. Maka dari itu kita pastikan semua infrastrukturnya sudah siap,” ujar dia.

Selain itu, Wahyu menandaskan, untuk memastikan kesiapan datangnya investor di KEK Gresik, pemerintah juga telah menyiapkan termasuk fasilitas keuangan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang komitmen untuk memberikan dukungan fiskal.

“Dua KEK di Jawa Timur sudah siap. Sekarang tinggal bagaimana kita memasarkan kesiapan ini agar lebih banyak investor yang akan masuk ke kawasan Gresik, demikian juga yang di Singhasari Malang,” kata dia. ant

Bupati Gresik sidak rumah pompa dan miris lihat sampah yang ada

Bupati Gresik sidak rumah pompa dan miris lihat sampah yang ada

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Gresik – Datangnya musim hujan membuat pemerintah semakin rutin membersihkan saluran air. Tidak hanya itu, sejumlah rumah pompa untuk membuang air ke laut pun mesti dibersihkan.

 

Senin (10/10) Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani melakukan inspeksi rumah pompa di kawasan Pulopancikan untuk memastikan kesiapan menghadapi hujan. Ternyata, rumah pompa itu penuh sampah.

 

Karena itu, puluhan satgas drainase terlihat sibuk menyisir sungai hingga pintu air Pulopancikan itu. Sampah menumpuk hingga menghambat arus air. Padahal, saluran air itu setiap hari dibersihkan satgas drainase.

 

’’Ini kan sudah masuk musim hujan, tapi saya miris melihat tumpukan sampah seperti ini. Bagaimana tidak banjir kalau kondisinya seperti ini,’’ kata Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani.

 

Saat itu tampak petugas rumah pompa air bersama petugas dari dinas CKPKP membersihkan sampah yang menumpuk di muara kali. Yani meminta masyarakat sadar terhadap kondisi lingkungan dengan cara tidak membuang sampah ke bantaran kali.

 

’’Kami sudah berupaya mengantisipasi banjir, tetapi dukungan masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Mohon untuk tidak membuang sampah di bantaran kali. Kasihan warga yang terkena dampak. Di sisi lain, kasihan juga petugas-petugas tiap hari nyebur ke kali untuk bersihkan sampah,’’ ujarnya.

 

Rencananya, Pemkab Gresik, jelas Yani, menyiapkan satu unit ekskavator untuk melakukan normalisasi muara kali tersebut. Dengan tujuan, pembersihan sampah dapat dilakukan secara maksimal.

 

’’Saya minta dinas PUTR segera menyiapkan satu unit ekskavator untuk memaksimalkan proses normalisasi. Ini juga jadi langkah antisipasi dan mitigasi banjir. Mudah-mudahan dapat dimaksimalkan sehingga tidak terjadi banjir,’’ ujar Yani. jp

Jaga ketahanan pangan Erick Thohir bentuk Sugar Co

Jaga ketahanan pangan Erick Thohir bentuk Sugar Co

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Mojokerto – Menteri BUMN Erick Thohir membentuk Sugar Co untuk menjaga ketahanan pangan dan energi di tengah ancaman ketidakpastian global.

Menteri Erick dalam acara peresmian Revitalisasi Industri Gula Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Energi di Kebun Tebu Temugiring, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Senin petang, mengatakan upaya tersebut juga sebagai salah satu langkah strategis Kementerian BUMN melakukan transformasi pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN)

Untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi gula, Kementerian BUMN membuat terobosan dengan membentuk perusahaan perkebunan tebu dalam satu entitas bernama Sugar Co atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

“Fokus Sugar Co tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan petani tebu, menjaga stabilitas harga gula petani, tetapi juga menjadi produsen bioetanol yang merupakan produk turunan dari tebu sebagai campuran bahan bakar minyak,” katanya.

Ia menilai langkah ini sejalan dengan prioritas Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pembangunan ekosistem dan mengurangi ketergantungan atas rantai pasok dunia untuk sektor pangan dan energi.

PTPN juga melakukan langkah strategis dengan membentuk Palm Co atau sebagai perusahaan spin-off PTPN untuk hilirisasi kelapa sawit. Untuk pengembangan produk komoditas lainnya, dikelompokkan ke dalam payung Supporting Co.

Dengan terbentuknya Sugar Co, kata dia, payung usaha ini menjadi raksasa produsen gula di Tanah Air yang berhasil mengintegrasikan tujuh perusahaan PTPN dan dua cucu perusahaan. Namun lebih dari itu, Sugar Co juga akan menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan salah satu penggerak ketahanan energi nasional dengan produk bioetanol.

“Hari ini coba kita kick off, kita berharap revitalisasi industri gula untuk ketahanan pangan dan energi di Kabupaten Mojokerto ini dapat memenuhi kebutuhan gula nasional untuk jangka menengah dan panjang,” ujarnya dalam keterangan pers.

Presiden Jokowi, lanjut Erick, juga ingin memastikan kesejahteraan petani harus menjadi bagian dalam revitalisasi ini.

“Kita ingin memastikan pendapatan petani yang Rp13,1 juta per hektare didorong menjadi Rp32,1 juta per hektare. Tapi jangan terburu-buru, bertahap karena perlu juga yang namanya pupuk, bibit, dan off-taker-nya,” ucapnya.

Bioetanol salah satu bahan bakar alternatif berasal dari tumbuhan yang sudah melewati proses fermentasi, salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan adalah tebu. Berdasarkan hasil studi di Brazil, satu ton tebu dapat menghasilkan setara 1,2 barrel minyak mentah.

 

“Seiring dengan meningkatnya produksi tebu nasional, Sugar Co sendiri berpotensi memproduksi bioetanol sebanyak 1,2 juta kilo liter pada 2030,” ujarnya.

 

Melihat potensi yang begitu besar, Pertamina pun akan memulai proyek percontohan di Pabrik Gula Gempolkrep untuk memproduksi Bioetanol dari Sugar Co.

“Dengan mencampur Bioetanol ke BBM Pertamina yang sudah ada, maka BBM Pertamina akan lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

 

Erick mengatakan revitalisasi industri gula yang dilakukan BUMN dapat memperluas hilirisasi produk yang bisa menyerap lebih banyak lapangan kerja.

Ia mengatakan sektor ini memiliki turunan dalam bentuk ampas tebu yang dapat mendukung industri farmasi.

“Ampas tebu ini salah satu bahan baku farmasi yang halal. Dengan demikian produk farmasi akan lebih terjangkau karena tidak impor bahan bakunya. Ikhtiar ini perlu dukungan semua pihak, kedaulatan pangan dan energi harus kita ciptakan bersama-sama,” katanya.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memastikan program revitalisasi pertanian tebu dengan menggunakan teknologi pertanian modern di wilayah itu tidak akan mengurangi sumber daya manusia maupun tenaga kerja yang ada.

“Tadi Pak Menteri sudah memastikan bahwa ini tidak akan mengurangi tenaga kerja, tetapi akan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja yang ada, karena tetap alat-alat ini dioperasikan oleh petani-petani yang sudah ada. Sehingga memang pembukaan lahan yang luas tadi itu memang dibarengi dengan peningkatan teknologi dari alat-alat pertanian,” ucapnya.

 

Ia menyebut Menteri BUMN juga sudah mengatakan bahwa pembukaan lahan tersebut tidak hanya untuk masalah pertanian tebu, tapi juga untuk seluruh komoditi pertanian di Kabupaten Mojokerto, mulai dari bibit kemudian pemupukan tepat jumlah dan waktu, termasuk pemetaan kondisi pertanian, masalah pengairan dan pengelolaan saat panen dan pascapanen, serta pengendalian pangan yang harus dikelola dengan baik.

 

“Sehingga kemudian kita dengan potensi yang ada, tanpa harus memperluas lahan pertanian, kita bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian, kita akan maksimalkan itu di Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Anggota VII BPK RI Hendra Susanto, Dirut PTPN 3, Komisaris Utama PTPN, serta Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati. ant

Pemprov Jatim mulai uji coba KTP digital tahap awal untuk ASN-PTT

Pemprov Jatim mulai uji coba KTP digital tahap awal untuk ASN-PTT

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com – KTP digital diterapkan segera bergulir di wilayah Jatim. Untuk tahap awal, program itu mulai diuji coba pada 18 Oktober mendatang. Sasaran awal adalah para ASN maupun pegawai non-PNS di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, untuk masyarakat umum, dimulai tahun depan.

 

Saat ini persiapan penerapan program tersebut sedang berlangsung. Bahkan, di lingkungan Pemprov Jatim, uji coba KTP digital tersebut sudah dimulai. Yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim. Sebagian pegawai di sana sudah memiliki KTP model anyar itu.

 

’’Penerapan KTP digital ini sesuai dengan instruksi pusat. Sasaran awalnya untuk ASN. Sebagian sudah memiliki,’’ kata Kabid Kependudukan DP3AK Muji Santoso, Kamis.

 

Dia menjelaskan, sejauh ini perangkat untuk pembuatan KTP digital sedang disiapkan. Aplikasi KTP digital juga sudah bisa di-download di PlayStore di handphone. Sementara itu, server masih dalam perbaikan dan peningkatan kapasitas.

 

Rencana uji coba KTP digital juga telah disampaikan DP3AK ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Jika tidak ada perubahan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim segera menerapkan penggunaan KTP digital yang dilengkapi dengan barcode tersebut. ’’Penerapan dan penggarapan direncanakan pada 18 Oktober ini,’’ kata Muji.

 

Sementara itu, penerapan KTP digital bagi masyarakat umum di

rencanakan baru dimulai pada 2023. Menunggu selesainya persiapan seluruh perangkat yang diperlukan.

 

Sebagaimana diketahui, program KTP digital disiapkan pemerintah bukan hanya sebagai kartu identitas. KTP model itu juga diproyeksikan mempermudah akses layanan publik yang membutuhkan identitas sebagai persyaratan.

 

Penerapan KTP digital sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam digitalisasi pelayanan. ’’Sehingga bisa dipakai untuk banyak pelayanan. Karena sudah dilengkapi barcode. Penggunaannya bisa di-scan lewat handphone,’’ jelasnya.

 

Penerapan KTP digital diprediksi bakal diminati publik. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki gawai. ’’KTP ini sekaligus jadi cadangan. Jika masyarakat lupa bawa KTP cetak di dompet, tinggal keluarkan gawai untuk scan,’’ paparnya. Jp

Jatim buka kuota PPPK sebanyak 3.811 formasi

Jatim buka kuota PPPK sebanyak 3.811 formasi

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com – Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan bakal kembali digelar. Di wilayah Jatim, pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 3.811 formasi.

 

Jumlah tersebut lebih sedikit daripada usulan yang diajukan pemprov sebanyak 4.009 formasi. Sementara itu, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), dipastikan tidak ada.

 

Berdasar jatah kuota PPPK yang sudah diterima pemprov, formasi terbanyak adalah tenaga pendidik yang mencapai 2.400 formasi. Disusul tenaga administrasi, kesehatan, dan lainnya.

 

Sebagaimana tahun lalu, seleksi PPPK akan dilakukan terbuka. Yang diutamakan memang mereka yang sudah bekerja di lingkungan pemprov. ’’Di antaranya, bekerja berturut selama lima tahun, punya sertifikat, dan usia maksimalnya 56 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni.

 

Di sela-sela rencana seleksi PPPK, Pemprov Jatim juga tengah menggelar pendataan ulang pegawai non-ASN. Proses yang dimulai sejak awal Oktober tersebut bakal berlangsung selama dua pekan.

 

Berdasar data BKD Jatim, ada 24.979 pegawai non-ASN yang masuk pendataan sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sementara itu, jumlah total pegawai non-ASN mencapai 26.285.

 

Dia menjelaskan, pendataan pegawai non-PNS tersebut merupakan permintaan dari pemerintah pusat. ’’Lewat pendataan ini, Kemen PAN-RB ingin mengetahui kondisi pegawai di daerah. Terutama yang non-ASN untuk pemetaan,” katanya.

 

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari memaparkan, sejauh ini pendataan pegawai non-ASN sudah masuk pada tahapan uji publik. Tujuannya, masyarakat dan pegawai bisa mengoreksi. ’’Mereka yang memenuhi syarat akan masuk pendataan itu,’’ paparnya.

 

Dalam pendataan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pegawai non-ASN. Di antaranya, sudah bekerja minimal setahun terhitung sejak 31 Desember 2021. Syarat lain pegawai non-ASN mendapat gaji dari APBD maupun APBN. Usia pegawai minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun.

 

Pendataan itu diperlukan lantaran pemerintah pusat ingin memperjelas mengenai status pegawai, terutama non-ASN. ’’Paling tidak, pada 2023, jumlah pegawai di daerah sudah klir datanya. Sehingga pemerintah bisa melakukan pemetaan kebutuhan pegawai ke depannya,’’ katanya.

 

HASIL PENDATAAN PEGAWAI NON-ASN DI JATIM

 

– Pegawai honorer K-2 : 1.475 pegawai

 

– Pegawai non-ASN : 23.504 pegawai

 

– Total pegawai non-ASN : 24.979 pegawai. jp