Kusnul Khotimah – Page 39

PPP Pamekasan Targetkan 15 Kursi di Pileg 2024 Mendatang

LENSA MADURA·October 29, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, menargetkan sebanyak 15 kursi pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili saat memberikan sambutan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) di Auditorium Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur, Pamekasan, Jum’at (29/10/2021).

“Sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Timur, pada pilieg mendatang kita harus menambah jumlah kursi di legislatif, yakni kita target hingga 15 kursi,” kata Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab partai politik berlogo Ka’bah memang menjadi parpol dominan selama pelaksanaan pemilu di Pamekasan. Bahkan saat ini, mereka memiliki 10 kursi di gedung wakil rakyat yang beralamat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.

“Jadi prinsipnya, setiap pelaksanaan pemilu kita harus selalu menambah jumlah kursi di legislatif khususnya di DPRD Pamekasan. Kalau saat ini kita memiliki 12 kursi, target pada pemilu mendatang yaitu 15 kursi, dan itu sangat realistis,” ungkapnya.

Optimistis tersebut diyakini karena parpol yang mengusung jargon ‘rumah umat Islam’, memiliki peluang untuk menambah jumlah kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil. “Saat ini sebagian besar kita mendelegasikan satu hingga tiga kursi di setiap dapil (sebagai anggota dewan),” jelasnya.

“Namun hanya dapil Pamekasan-Tlanakan (Dapil I) yang hanya mendelegasikan satu kader sebagai anggota DPRD Pamekasan. Pileg mendatang harus ada penambahan perolehan kursi, termasuk di dapil lainnya di Pamekasan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi SAW dan Rapimcab DPC PPP Pamekasan, digelar serentak bersama 10 DPC lain di Jawa Timur, dibuka langsung oleh Ketua DPW PPP Jawa Timur, melalui aplikasi Zoom.

Pada pelaksanaan Rapimcab PPP Pamekasan, dihadiri jajaran pengurus harian DPC PPP Pamekasan, Ketua Badan Otonom, serta Ketua beserta Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Pamekasan yang tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan.

Sementara pelaksanaan Rapimcab PPP Pamekasan, dipimpin Wakil Ketua OKK DPC PPP Pamekasan, Zamachsyari. Sedangkan materi yang dibahas di antaranya pembahasan AD/ART, pemilihan formatur dan jumlah tim formatur, serta beberapa pembahasan lainnya. [brj]

Abrasi Tiap Tahun, Gubernur Jatim Tanam Mangrove di Banyuurip Gresik

SEPUTAR JATIM·October 28, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Gresik – Wilayah Pantai Utara Gresik sempat mengalami dampak lingkungan yang sangat besar. Berdasarkan catatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pantai di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah mengalami abrasi 132 kali setiap tahunnya. Guna mencegah hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanam mangrove di kawasan tersebut sekaligus menjaga ekosistem laut.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur mengatakan, pengaruh global warning saat ini sangat dirasakan. Untuk itu, dirinya meminta instansi terkait menanam mangrove sebanyak-banyaknya di sepanjang pesisir pantai.

“Keberadaan mangrove yang ditanam itu dampaknya tidak hanya buat ekosistem saja. Tapi, juga berdampak positif bagi nelayan,” katanya, Kamis (28/10/2021).

Kedepan lanjut Khofifah, dirinya mendorong kepada masyarakat pesisir serta instansi terkait untuk terus menanam tanaman mangrove melalui ‘Tandur Mangrove’. “Disamping menyelamatkan lingkungan dari ancaman abrasi. Penanaman mangrove secara masif ini juga memiliki potensi nilai ekonomis. Seperti hutan mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik.

Seperti diketahui, tanaman mangrove di Desa Banyuurip memiliki 17 varian mangrove. Dari banyaknya varian itu juga akan menambah satwa yang hidup di mangrove. Selain itu, kawasan itu sudah diitetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dimana disana memiliki spot migrasi puluhan jenis burung laut serta dipenuhi ratusan ribu pohon mangrove dari belasan jenis.

Kawasan tersebut memiliki luas 1.554,27 hektar itu berada di tiga desa. Yakni Desa Pangkahwetan, Desa Pangkahkulon dan Desa Banyuurip membentang di pesisir laut dan muara memberikan nuansa hijau serta menyumbang oksigen bersih untuk Kota Gresik dan sekitarnya. [brj]

Perhutanan Sosial Paling Tinggi di Pulau Jawa diperoleh Jatim

SEPUTAR JATIM·October 28, 2021November 2, 2021

Bintangpos.com, Surabaya – Provinsi Jawa Timur menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persentase luasan yang telah terealisasi yakni sebesar 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektare area.

Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbit yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.

Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.

Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 20,34 persen, Jawa Tengah sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen.

Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jawa Barat sebesar 11,66 persen, Jawa Tengah sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.

“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban.

Khofifah mengatakan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Karenanya, Khofifah berharap akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Lewat program ini, kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.

Khofifah menerangkan, saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS-KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Sedangkan, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Tuban sendiri saat ini berjumlah 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas Jagung, Kacang, Cabe, Singkong, Ekowisata, Silvopastura, dan hasil hutan lainnya. Untuk KUPS dengan komoditas Kacang secara Nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jawa Timur dan baru Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas Kacang berkelas KUPS Emas.

“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Bapak Presiden RI kepada LMDH Sekar Jati, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wana Bangkit, LMDH Wana Bima dari Kabupaten Tuban, LMDH Wono Joyo, LMDH Andhe Andhe Lumut, LMDH Wono Jalasi dari Kabupaten Lamongan dan LMDH Jati Murni, LMDH Jati Arum serta LMDH Mekar Jati dari Kabupaten Bojonegoro.

Khofifah juga memberikan bantuan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berupa Mesin Penyulingan Minyak Atsiri dan Kendaraan Roda 3, Gazebo, Toilet dan tempat ibadah, alat pipil jagung mobile roda tiga, Mesin pembuat kompos, timbangan elektrik dan alat pencacah rumput, bak frementasi, kereta dorong dan handsprayer.

Tidak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 kg kepada empat kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial ‘Putramu’, Kelompok Masyarakat ‘Fasko’, Kelompok Masyarakat ‘Cahaya Al-Khoirot’ dan LMDH ‘Wono Jalasi’. [brj]

Kemendagri : Rakor Percepat Pelaksanaan Program Pertashop, Kolaborasi Kemendagri dan PT Pertamina

NASIONAL·October 27, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop Kerja Sama Kemendagri dengan PT Pertamina (Persero) di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2021).

Dalam laporannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, acara diselenggarakan berkaitan dengan kebijakan Pertashop, yang merupakan kolaborasi antara Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes dengan PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan data dan laporan dari PT Pertamina per Agustus 2021, secara faktual saat ini telah terbentuk sebanyak 3.055 Pertashop di daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 2.353 Pertashop sudah siap beroperasi. Namun demikian, keberadaan Pertashop, baik yang sudah beroperasi maupun siap beroperasi, saat ini belum mendapatkan perizinan secara resmi melalui Online Single Submission (OSS).

Hal ini disebabkan belum operasionalnya sistem perizinan di OSS, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta izin bangunan yang diperlukan untuk Pertashop.

“Di sisi lain keberadaan Pertashop memerlukan legalitas untuk dapat beroperasi secara aman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusharto pada kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan melalui channel TV Bina Pemdes tersebut.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 117/2704/SJ tanggal 30 April 2021 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop di Desa. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program tersebut pada tahun 2021, melalui surat itu telah dimintakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan dispensasi perizinan Pertashop di daerah. Hal itu dilakukan sambil menunggu perizinan melalui OSS settle.

Namun demikian, mengingat dispensasi itu akan berakhir pada 30 Oktober 2021 mendatang, kemudian diterbitkan kembali Surat Mendagri Nomor 117/5955/SJ tanggal 21 Oktober 2021. Tujuannya, agar dispensasi dapat dilanjutkan untuk 1 tahun ke depan. “Secara substansi, dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal yaitu terkait perizinan Pertashop yang berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 1 tahun ke depan,” ujar Yusharto.

Yusharto menambahkan, Rakor ini merupakan wujud pembinaan pemerintah kepada Pemda. Dengan demikian, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, diharapkan memberikan perizinan Pertashop sementara sesuai dengan Petunjuk Teknis Pertashop dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini dilakukan dalam rangka kehadiran Pertashop untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi semangat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” urai Yusharto.

Adapun Rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kemendagri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina Nomor SD-06/C00000/2020-SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa.

Sedangkan peserta yang hadir yaitu: secara daring diikuti oleh gubernur, bupati/wali kota, dan secara tatap muka diikuti oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Pemdes, jajaran PT Pertamina, serta kepala dinas terkait. [brj]

Muscab Serentak PPP di 38 kabupaten/kota, Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah: Rebut Suara yang Diambil Parpol Lain

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 27, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – DPW PPP Jatim menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis pemenangan Pemilu 2024. Salah satu hasilnya, DPW PPP Jatim akan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak di 38 kabupaten/kota.

Ketua DPW PPP Jatim, Hj Mundjidah Wahab mengatakan, Muscab DPC PPP se-Jatim ini, ditargetkan rampung pada Desember 2021 mendatang.

“Nantinya, Muscab DPC PPP di Jatim akan jadi yang tercepat. Kita sepakati bersama rapat koordinasi dan dihadiri seluruh pengurus partai di Jatim, bahwa Muscab di 38 kabupaten/kota harus rampung Desember 2021 ini,” kata Munjidah di Kantor DPW PPP Jatim, Rabu (27/10/2021).

Munjidah menjelaskan, Rapimcab dan Muscab serentak di Jatim dilakukan dalam rangka menyiapkan strategi pemenangan Pemilu 2024. Untuk teknis penyelenggaraannya, putri pendiri NU ini menyebut akan diselenggarakan secara hybrid.

Lebih lanjut, Munjidah menegaskan, PPP membuka peluang bagi siapapun untuk bergabung menjadi kader partai, termasuk di Jatim. “Meskipun belum pernah aktif di PPP asal punya niat untuk membesarkan partai, dan kami memberikan peluang untuk menjadi anggota legislatif,” tegasnya.

Bupati Jombang ini menambahkan, dalam kepengurusan DPW PPP Jatim saat ini, diisi oleh kader yang berkualitas. Ia meyakini, suara PPP di Jatim yang sempat diambil oleh partai lain, akan kembali lagi. “Kader PPP Jatim siap untuk mengambil suara yang sempat dipinjam oleh orang lain, dan PPP Jatim akan bangkit dan menjadi partai pemenang,” pungkasnya. [brj]

Menteri Agama Klarifikasi Pernyataan Soal Kemenag Hadiah untuk NU hanya Motivasi

NASIONAL·October 26, 2021

Nusantara7.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pernyataannya tentang Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Harapannya dapat lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

“Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami-istri, seperti dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” ungkap Yaqut dalam keterangannya, Senin (25/10).

“Memberi semangat itu wajar. Itu forum internal. Saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” sambung dia.

Karena itu dirinya memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, Kementerian Agama (Kemenag) memberikan afirmasi kepada semua agama.

“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja. Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, bahwa Kemenag adalah hadian negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau umat Islam saja.

“Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” terang dia.

(jwp)

Pemkab Pamekasan Siapkan 12 Venue untuk MTQ Jatim 2021 dari 14 Macam Lomba

LENSA MADURA·October 26, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Sebanyak 12 lokasi berbeda diagendakan sebagai arena ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Jawa Timur 2021, yang dijadwalkan digelar di Kabupaten Pamekasan, Rabu hingga Kamis (3-11/11/2021) mendatang.

Lokasi tersebut tidak hanya fokus pada sarana milik pemerintah daerah, tetapi juga milik instansi lain yang dijadikan sebagai arena ajang empat tahunan tingkat provinsi. Semisal gedung sekolah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), hingga Perguruan Tinggi.

“Untuk venue pelaksanaan MTQ Jatim Tahun 2021, nanti kita sebar di 12 titik berbeda. Hal itu sudah kita cek kesiapan untuk pelaksanaan ini,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Pamekasan, Halifaturrahman, Sabtu (23/10/2021).

Arena MTQ Jatim 2021 tersebut, meliputi Aula PCNU Jl R Abd Aziz 95, Gedung Balai Redjo Jl Niaga 40, Aula Bakorwil Madura Jl Slamet Reyadi Nomor 1, Aula Haji Kemenag Jl Brawijaya 5, Masjid Agung Asy-Syuhada’ Jl Masegit 23, hingga Pendopo Budaya Jl Jokotole 43.

Selain itu, sejumlah sekolah maupun Perguruan Tinggi juga ditetapkan sebagai arena MTQ Jatim 2021. di di antaranya Aiditorium dan Masjid IAIN Madura Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan, Aula SMK Negeri 2 Jl Dirgahayu 161, Aula SMK Negeri 3 Jl Kabupaten 103, Gedung Pemuda Jl Kabupaten 120, serta Aula SMA Negeri 2 Jl Jokotole 234 Pamekasan.

“Langkah ini sengaja kita lakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi sekaligus memutus rantai penuebaran pandemi Covid-19, apalagi pelaksanaan MTQ Jatim 2021 juga akan dilaksanakan secara tatap muka (luring),” ungkap pria yang akrab disapa Pak Mamang.

Memang dalam pelaksanaan MTQ tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan juga mewajibkan seluruh kafilah untuk menyertakan sertifikat vaksin sebagai langkah antisipatif terhadap Coronavirus Disease 2019.

Sementara untuk untuk total peserta terdaftar pada ajang MTQ Jatim 2021 di Pamekasan, terdata sebanyak 1.303 orang. Mereka merupakan peserta dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang akan membawa nama baik daerah di ajang prestesius.

Sementara untuk jenis perlombaan terdapat sekitar 14 macam lomba, di antaranya Qiraat Murattal Remaja dan Dewasa, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, Tafsir Bahasa Indonesia dan Inggris, Hifdz Al-Qur’an 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab.

Selain itu juga terdapat lomba Khat Al-Qur’an, Hifz Al-Qur’an 1-10 Juz, Tilawah Golongan Dewasa, Qiraat Mujawwad Dewasa, Tilawah Remaja dan Cacat Netra, Tilawah Anak-Anak dan Tartil, Syahr Al-Qur’an, Faham Al-Qur’an, serta Hifz Al-Qur’an 5-20 Juz. [brj]

Evaluasi Korpus BEMNUS Beri Rapor Merah untuk Kementerian Dikbudristek, BUMN, dan Kesehatan

NASIONAL·October 25, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Dua tahun kinerja Kabinet Indonesia Maju ditanggapi tegas oleh mahasiswa melalui Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara atau BEMNUS. Mereka menilai ada beberapa kementerian yang masih menjadi pekerjaan rumah. Diantaranya kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Riset, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset (Kemdikbud Ristek) diberi rapor merah lantarana program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang terus digaungkan belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Kemdikbud Ristek juga belum serius untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka.

“Untuk kementerian BUMN dibawah pimpinan Erick Thohir saat ini kami rasa cukup konyol. Pasalnya bukan untung yang didapat, malah kerugian terus membengkak. Ada pula kementerian Kesehatan yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin terang tidak serius untuk pemerataan vaksinasi. Kemenkes seolah menjadikan tolak ukur angka penurunan covid-19 sebagai keberhasilan. Padahal di lapangan masih banyak yang belum melakukan vaksin,” ungkap Eko Pratama Koordinator pusat (Korpus) BEM Nusantara.

Di samping itu, Ahmad Faruuq sebagai koordinator daerah Jawa Timur menyatakan dua tahun kinerja Jokowi-Ma’ruf ini tidak ada perkembangan. “Sudah dua putaran Jokowi sebagai presiden. Kini di periode kedua genap dua tahun menjalankan roda pemerintahan. Namun, kami belum merasakan perubahan yang berarti. Jokowi saya rasa perlu untuk bertatap muka dengan mahasiswa agar bisa peka pada kondisi Indonesia saat ini,” terang Ahmad Faruuq.

BEM Nusantara melalui Korpus Eko Pratama memberikan beberapa rekomendasi terkait beberapa hal yang dikritisi. Pada Kementerian BUMN, Korpus BEM Nusantara mengimbau adanya proses transformasi yang jelas dan konkrit. BUMN mestinya perhatian pada internalnya yang banyak dihuni pemegang jabatan ganda.

“Untuk dunia pendidikan sendiri, mas Menteri Nadiem Makarim memang perlu untuk segera restrukturisasi kementerian. Perjelas kembali orientasi dan tujuan dari program MBKM yang semestinya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Kemdikbud Ristek segera serius untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan kondisi yang sudah sangat memungkinkan ini,” terang Korpus, Eko Pratama.

Sementara dari segi kesehatan yang juga cukup vital Eko mengharap proses vaksinasi yang masif. Untuk promosi vaksin memang perlu melibatkan semua pihak. Tapi untuk vaksinasinya sendiri Kemenkes harus memperkuat tenaga, fasilitas, dan penunjang kesehatan sendiri. [brj]

Peringatan HSN 2021 di Ponorogo, dengan tema “Ngonthel Bareng Santri Bersarung dan Peci”

SEPUTAR JATIM·October 25, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Ponorogo – Ribuan orang ikut memeriahkan puncak peringatan hari santri nasional (HSN) di Ponorogo. Yakni dengan bersepeda onthel dengan bersarung dan memakai peci. Acara yang bertajuk Ngonthel Bareng Santri Bersarung dan Peci secara Prokes itu, dibagi menjadi 6 titik. Dimana salah satu rutenya dari Masjid Tegalsari Kecamatan Jetis hingga finish di Paseban alon-alon Ponorogo.

“Total ada 6.221 peserta, sengaja dibagi menjadi 6 titik supaya tidak terjadi kerumunan. Tentu kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes),” kata Bupati Sugiri Sancoko yang juga ikut gowes itu, Minggu (24/10/2021).

Sugiri menilai penting untuk memeringati hari santri ini, Ia tidak ingin generasi muda melupakan sejarah yang besar. Dimana pecahnya perang 10 November di Surabaya itu, dimulai dengan seruan resolusi jihad dari Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari.

“Kami ingin generasi muda tahu, bahwa dulu itu santri berperan mempertahankan kemerdekaan. Ikut berperang melawan agresi militer Belanda di Surabaya,” ungkap Kang Giri sapaan akrab Sugiri Sancoko.

Nah, untuk sekarang, masih jihad tetapi tidak perang. Yakni jihad melawan pandemi Covid-19. Bagi yang belum sadar vaksin, kita edukasi pentingnya vaksinasi. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Giri juga akan mengukuhkan satgas prokes Covid-19.

“Mungkin di Indonesia, satgas prokes Covid-19 satu-satunya. Saya ingin santri berjihad melawan virus korona, melawan kebodohan dan kemiskinan,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim itu.

Sugiri menyebut bersepeda dengan sarungan, menurutnya akan sedikit kerepotan, namun akhirnya bisa diatasi. Selain itu, dia memilih sepeda onthel supaya pangsa pasar sepeda tua itu meningkat. Dengan begitu masyarakat kecil bisa menikmati dan laku sepedanya.

“Kita juga gelar vaksinasi, jadi peserta yang sebelumnya belum vaksin bisa langsung vaksinasi dosis pertama,” pungkasnya. (brj)

Pelebaran Jalan Nasional Bangkalan-Sumenep

LENSA MADURA·October 25, 2021October 26, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Program pelebaran jalan nasional dari Bangkalan hingga Sumenep bakal segera terealisasi dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 300 milyar.

Anggota komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro menyebutkan besarnya dana yang dibutuhkan berdampak pada pengerjaan proyek. Yakni akan dilakukan lintas tahun atau Multi Years Contract (MYC).

“Infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pemerataan pembangunan yang akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, Minggu (24/10/2021).

Syaifuddin ini juga mengatakan, pengerjaan proyek itu akan dimulai pada 2022 mendatang. “Kondisi jalan yang ada saat ini tidak sebanding dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, sehingga sudah waktunya ada pelebaran jalan,” imbuhnya.

Ditambah lagi, terdapat beberapa titik jalan yang memiliki ruas jalan yang menyempit akibat termakan parkir maupun dipadati pedagang. Tak hanya itu, mobilitas masyarakat dari luar Madura juga telah meningkat. “Dan jalan tersebut satu-satunya akses yang menghubungkan empat kabupaten di Madura,” tuturnya.

Syaifuddin ini juga menyebut, program pelabaran jalan itu disetujui setelah melalui proses yang panjang dan berulang kali disampaikan dalam rapat dengar pendapat Kementrian PUPR. “Semoga dengan adanya program peningkatan infrastruktur ini, perekonomian masyarakat Madura semakin meningkat,” tandasnya.[brj]