nasruallah – Page 6

Ponorogo Kembali Masuk PPKM Level 4, Kematian Positif Covid Tinggi

SEPUTAR JATIM·August 24, 2021August 25, 2021

Madura9, Ponorogo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ponorogo kembali diperpanjang lagi. Hal tersebut berdasarkan Intruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM level 4,3,2 Covid-19 di Jawa-Bali tertanggal 23 Agustus 2021.

Kabupaten Ponorogo yang minggu lalu turun ke level 3, dalam Inmendagri yang aktif sampai tanggal 30 Agustus itu, kembali naik menjadi level 4. Dengan naik level ini, praktis akan dilakukan pengetatan kegiatan yang sebelumnya dilonggarkan saat di level 3.

“Saya rasa kita akan menyesuaikan ketentuan yang ada. Kalau diberlakukan PPKM level 4, tentu teknisnya akan menyesuaikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono, Selasa (24/8/2021).

Agus mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kembalinya Ponorogo ke level 4. Angka kematian (fatality rate) pasien Covid-19 di bumi reyog yang cukup tinggi.

“Ya saya rasa kembalinya Ponorogo ke level 4 karena jumlah pasien positif yang meninggal masih tinggi,” katanya.

Selain tingkat kematian pasien Covid-19 yang tinggi, Agus menyebut jumlah tracing dan testing harian di bumi reyog juga masih rendah atau belum memenuhi target yang dibebankan oleh pemerintah. Terlebih lagi mobilitas masyarakat di waktu malam hari juga masih cukup tinggi.

“Ini yang lagi kita bahas dalam rapat evaluasi PPKM bersama Forkopimda di Makodim 0802 Ponorogo hari ini,” katanya.

Dalam rapat hari ini, kata Agus semua sepakat untuk mensukseskan program tracing. Sebab, jika hanya mengandalkan dari tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas akan sulit tercapai target. Sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang. Butuh kerjasama lintas sektor untuk mendukung tracing dan testing ini.

“Jadi kalau mengandalkan teman-teman di puskesmas saja juga sulit, sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang,” pungkasnya Agus.

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Ponorogo sudah mencapai 1.136 orang. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinkes Jatim. Dalam PPKM level 3 sebelumnya, yakni periode 16-23 Agustus 2021, tercatat ada 101 orang yang meninggal karena covid-19. Dalam sehari bisa terjadi 13-15 kasus kematian akibat virus corona tersebut. (brj)

Jokowi-Anies di Peresmian Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading

NASIONAL·August 23, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini meresmikan jalan tol Pulo Gebang – Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer. Peresmian dilakukan di gerbang tol Cakung.

Jokowi terlihat menggunakan rompi keamanan berwarna pink. Dengan tulisan Indonesia Maju di bagian depan dan peta Indonesia di bagian belakang.

Dalam peresmian ini turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisaris Utama Jakarta Toll Road Development.

“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, jalan tol segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang Pagi ini saya nyatakan diresmikan,” ucap Jokowi dalam peresmian. Kemudian diikuti dengan simbolis penempelan kartu uang elektronik di replika gerbang tol.

Jalan tol ini diharapkan Jokowi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan membuat mobilitas barang antar kota Jakarta dan sekitarnya semakin baik.

“Jalan tol ini, merupakan bagian dan melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian juga lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau JORR,” kata.

Dia mengharapkan dengan selesainya jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik. Daya saing komoditas juga akan semakin baik.

“Karena jalan tol ini terkait dengan KEK Marunda dan terhubung juga dengan pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga akan perkuat meningkatkan daya saing kita dan utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik. Lalu mobilitas barang antar kota, kota Jakarta dan sekitarnya akan semakin baik,” jelasnya.

Menurut Jokowi, yang tidak kalah pentingnya moda pembiayaan yang kita harapkan ini bisa dilakukan di jalan tol jalan tol yang lain yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan.

Baik itu antara Kementerian dan perusahaan BUMN, Kementerian – BUMN – Swasta atau KPBU atau mempercepat proyek jalan tol yang sudah direncanakan.

“Saya harap skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di seluruh pelosok tanah air dan mengatasi ketimpangan antar daerah antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur ini dan mempercepat kontektivitas kita,” jelas dia. (dtk)

Luhut Sebut PPKM Kebijakan Semi Lockdown Terkait Pemulihan Ekonomi

NASIONAL·August 23, 2021

Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PPKM adalah kebijakan semi lockdown. Hal ini diungkapkan Luhut saat bicara soal pemulihan ekonomi di Indonesia di tahun 2021.

Menurutnya, di pertengahan 2021 pemulihan ekonomi terlihat sangat kuat dan cukup mengejutkan. Luhut yakin perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh di paruh kedua 2021.

Meskipun sejak bulan Juli hingga sekarang kebijakan PPKM yang dia sebut semi lockdown belum berhenti dilakukan, Luhut mengatakan saat ini pembukaan kegiatan ekonomi sudah dilakukan bertahap. Hal itu diyakini dapat memicu pemulihan ekonomi yang cepat.

“Ekonomi menunjukkan pemulihan yang kuat sampai pertengahan 2021, ini surprise buat kita. Meskipun bulan Juli itu kita katakanlah semi lockdown dengan PPKM, tapi pas kita buka, pemulihan ekonomi itu cepat sekali,” papar Luhut dalam peringatan HUT BPPT secara virtual, Senin (23/8/2021).

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur positif di kuartal II-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07% di kuartal II.

Ekonomi minus telah dirasakan Indonesia sejak kuartal II-2020, yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 dengan minus 3,49% dan resmi membuat Indonesia masuk jurang resesi.

Kontraksi ekonomi belum berakhir di kuartal IV-2020, tercatat ekonomi masih minus 2,19%. Masuk tahun baru, di kuartal I-2021 ekonomi pun masih minus di level 0,74%.

Kembali ke Luhut, meskipun ekonomi sudah dibuka dan sinyal pemulihan ekonomi terlihat, dia mengingatkan agar masyarakat tidak cepat puas. Dia meminta masyarakat tetap berhati-hati akan ancaman virus Corona, protokol kesehatan wajib dijaga. Pertemuan langsung pun diminta Luhut jangan banyak dilakukan.

“Tapi ingat, harus hati-hati karena kalau banyak tadi pertemuan dan dia ada yang belum divaksin atau tidak pakai masker dan seterusnya, malah bahaya. Bisa membikin outbreak baru,” ungkap Luhut.

Pembukaan kegiatan ekonomi sendiri sudah bertahap dilakukan oleh pemerintah sejak penerapan PPKM Darurat pada bulan Juli. Pembukaan paling banyak dilakukan bulan ini, mulai dari pembukaan kembali mal hingga izin dine in alias makan di tempat untuk rumah makan.

Ini 5 Penyakit dari Pandemi Jadi Endemi, Diprediksi Terjadi pada COVID-19

KESEHATAN·August 23, 2021

Jakarta – Pandemi COVID-19 masih belum selesai hingga hari ini. Berbagai pendapat pun mengungkapkan bahwa pandemi akibat virus Corona ini akan berubah menjadi penyakit endemi, salah satu prediksinya disebutkan terjadi, 2022 mendatang.

Istilah pandemi dan endemi dibedakan berdasarkan seberapa luas tingkat penyebaran penyakit tersebut.

Dikutip dari Medical Xpress, dalam istilah epidemiologi, pandemi diartikan sebagai penyakit yang mewabah di sebagian besar dunia dalam waktu bersamaan. Sementara pakar penyakit menular Dr Pritish Tosh dari Mayo Clinic menyebut endemi hanya terjadi di beberapa wilayah dalam rentang waktu tertentu.

“Dalam istilah epidemiologi, wabah mengacu pada sejumlah kasus yang melebihi apa yang diharapkan. Pandemi adalah ketika ada wabah yang menyerang sebagian besar dunia. Kami menggunakan istilah endemi ketika ada infeksi dalam lokasi geografis yang ada selamanya,” bebernya.

“Ketika kita berbicara tentang infeksi endemi, kita berbicara tentang virus, bakteri dan patogen yang ada di dalam suatu lokasi geografis,” kata Dr Tosh.

Selain COVID-19, ada beberapa penyakit pandemi dan berubah menjadi endemi. Berikut 5 penyakit yang berubah dari pandemi menjadi endemi dari berbagai sumber.

1. Black Death

Black Death atau wabah pes merupakan salah satu pandemi yang mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang di seluruh dunia pada abad keempat belas. Menurut para ilmuwan, wabah tersebut disebabkan bakteri yang disebut pestis dan menjadi pandemi selama sekitar 4 tahun.

Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), wabah tersebut sudah mudah diobati dengan antibiotik dan tindakan pencegahan standar untuk mencegah infeksi.

2. Flu Spanyol 1918

Pandemi influenza 1918 atau dikenal dengan flu spanyol juga menjadi salah satu pandemi yang paling parah dalam sejarah. Penyakit ini disebabkan virus H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas.

Dikutip dari laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), virus tersebut menyebar ke seluruh dunia selama 1918 hingga 1919. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Amerika Serikat.

Diperkirakan sekitar 500 juta orang atau sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi penyakit ini.

3. Flu Asia

Pada Februari 1957, virus influenza A (H2N2) muncul di Asia Timur dan memicu pandemi ‘Flu Asia’. Virus ini terdiri dari tiga gen berbeda dari virus flu burung A, termasuk gen H2 hemagglutinin dan N2 neuraminidase.

Dikutip dari CDC, penyakit ini pertama kali dilaporkan di Singapura pada Februari 1957, Hong Kong pada April 1957, dan di kota-kota di Amerika Serikat pada 1957. Perkiraan jumlah kematian akibat penyakit ini sekitar 1,1, juta orang di seluruh dunia.

4. Kolera

Dikutip dari Britannica, wabah kolera merebak secara global pada tahun 1817. Pada saat itu, wabah mematikan ini terjadi di Jessore, India, kemudian menyebar ke sebagian besar India, Burma (Myanmar), dan Ceylon (Sri Lanka).

Pada 1820, penyakit ini juga dilaporkan terjadi di Siam (Thailand), Indonesia (yang menewaskan lebih dari 100.000 orang di Pulau Jawa), dan di Filipina. Setelah itu kembali menyebar ke Eropa, hingga Arab.

Menurut WHO, kolera merupakan infeksi diare akut yang disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Para peneliti memperkirakan setiap tahun ada sekitar 1,3 hingga 4,0 juta kasus, dan 21.000 hingga 143.000 kematian di seluruh dunia karena penyakit ini.

5. HIV/AIDS

Di awal 1980-an, sebelum HIV diidentifikasi sebagai penyebab AIDS, infeksi ini diperkirakan hanya menyerang kelompok tertentu. Pada November 1983, WHO pun mengadakan pertemuan pertama untuk menilai situasi AIDS global dan memprakarsai pengawasan internasional.

Pada saat itulah komunitas kesehatan global akhirnya memahami HIV ini bisa menyebar di antara orang-orang heteroseksual. Penyebarannya bisa melalui transfusi darah dan ibu yang bisa menularkan penyakit tersebut pada anaknya. (dtk)

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

PENDIDIKAN·August 23, 2021

Jakarta – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah. Nadiem mengatakan vaksinasi Corona bukanlah syarat untuk sekolah tatap muka.

“SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam penjabarannya, Nadiem mengatakan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

“Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Nadiem mengatakan 63% sekolah yang berada di daerah PPKM level 1 hingga 3 bisa melaksanakan sekolah tatap muka secara terbatas, yakni melakukan protokol kesehatan dan hybrid.

“Jadi sekarang, bapak-ibu anggota Komisi X, 63% dari sekolah kita sudah bisa melaksanakan PTM. Ini suatu hal yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah hasil perjuangan kita bahwa pada saat angka-angka mulai menurun, kita bilang semua level 1 sampai 3 harus boleh melakukan tatap muka,” ucapnya.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

Selain itu, masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan syarat untuk sekolah tatap muka. Syarat sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

“Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka,” sebut Nadiem.

Vaksinasi guru ditegaskan Nadiem syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

“Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat ‘oh, berarti harus vaksinasi dulu’, tidak,” ucap Nadiem.

“Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan, kalau di level 1 dan 3,” imbuhnya. (dtk)

Mendagri Janji Serius Pelototi APBD Pemda untuk Penurunan Stunting

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 23, 2021

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah (pemda) serius untuk menangani masalah penurunan stunting. Hal itu bisa dilakukan dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program atasi masalah tersebut.

Tito mengatakan tiga daerah yang alokasi anggarannya tertinggi untuk program penurunan stunting yakni Kalimantan Tengah Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah Rp 42,18 miliar, dan Papua Rp 31,48 miliar. Sementara yang alokasinya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, DKI Jakarta dan Bengkulu.

“Papua Barat belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta Rp 0,25 miliar, kemungkinan problema stuntingnya juga memang tidak besar dan Bengkulu Rp 0,35 miliar,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional ‘Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting’ secara virtual, Senin (23/8/2021).

Tito memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting dengan cara mengalokasikan anggaran penurunan stunting pada 2021. Bagi yang alokasi anggarannya rendah padahal angka stunting di daerahnya tinggi, dia mengaku akan ‘memelotinya’.

“Pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar serius dan betul-betul menjadikan program ini prioritas. Masukkan dalam APBD dengan jumlah yang cukup dan kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak/Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

“Tanpa dukungan dan keseriusan dari Pemda maka program nasional ini tidak akan berjalan secara maksimal. Pemerintah Pusat tidak akan mampu bekerja sendiri, Pemda lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” tambahnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan daerah yang angka stuntingnya melebihi rata-rata nasional yakni Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto 41,3% dan Kabupaten Bantaeng 21%, di Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 38,6%, dan di Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan 57%.

“Hal yang menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi kronis, kemudian rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita,” bebernya dalam kesempatan yang sama. (dtk)

Langkah Pemkot Surabaya Atasi Sampah Masker Capai 863 Kg Per Bulan

KESEHATAN·August 23, 2021

Surabaya– Plt Kepala DKRTH Kota Surabaya Anna Fajriatin menyebut, dalam tiga bulan terakhir ini, rata-rata jumlah sampah masker mencapai 863,15 kg per bulannya. Pembuangan sampah rumah tangga masker itu masuk ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dan strategi khusus untuk menangani sampah rumah tangga masker yang saat ini penggunaannya meningkat di masa pandemi. “Sampah masker itu masuk ke semua TPS. Jadi jumlah rata-rata sampah masker itu per bulannya 863,15 kg,” kata Anna, Jumat (20/8/2021).

Anna mengungkapkan, sampah masker menyumbang 43,85 persen dibandingkan dengan sampah spesifik lainnya, seperti sampah baterai bekas, sampah kaleng semprotan bekas, sampah lampu bekas, dan sampah elektro bekas. “Sampah masker menyumbangkan 43,85 persen. Lebih banyak dari sampah spesifik lainnya,” ungkapnya.

Anna menjelaskan, penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga masker itu ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum akhirnya sampah masker itu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Ketika sampah rumah tangga masker itu dibawa ke TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), petugas DKRTH akan memilah dan mengumpulkan sampah masker. Kemudian, hasil pemilahan dimasukan ke dalam wadah atau plastik container yang bertuliskan ‘Sampah spesifik Masker Bekas’.

“Setelah itu, kita akan timbang dan didata. Lalu, sampah masker itu melewati proses desinfeksi dengan cara direndam menggunakan sabun atau chlorine selama 15 menit,” jelasnya.

Ia memaparkan, setelah melewati proses desinfeksi, sampah masker itu dicacah dengan menggunakan gunting atau mesin pencacah khusus. Selanjutnya, sampah masker yang sudah didesinfeksi dan dipotong-potong diangkut ke TPA Benowo.

“Setelah direndam dan dipotong-potong, sampah masker itu kita angkut ke TPA Benowo. Di sana akan dilakukan proses lebih lanjut. Wadah penampungan dan lokasi pengolahan limbah kita sterilkan dengan cara penyemprotan desinfektan, ” paparnya.

Selanjutnya, limbah cairan hasil proses disenfeksi diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Anna menambahkan, proses penanganan sampah rumah tangga maskes sudah sesuai dengan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Nomor. SE3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease – 19 (Covid-19).

“Untuk proses penanganannya sendiri kita sudah sesuaikan dengan SE dari MenLHK,” terangnya.

Anna juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah masker di sembarang tempat, seperti di jalanan, taman, dan saluran air. Sebab, pihaknya banyak menemukan sampah masker itu di sembarang tempat.

“Harapan kami pada saat akan membuang masker, maskernya sudah disobek terlebih dahulu biar tidak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak lain,” tandasnya.

(brj)

Bantuan Paket Sembako dari PPP Jombang untuk PKL hingga Anak Yatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 21, 2021August 23, 2021

Jombang– PKL (pedagang kaki lima), anak yatim, fakir miskin, dan warga yang menjalani isoman (isolasi mandiri) menerima bantuan paket sembako yang disalurkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jombang, Jawa Timur.

Secara simbolis, penyaluran bantuan paket sembako sekaligus santunan anak yatim itu dilaksanakan di aula Pondok Pesantren Putri Al Lathifiyyah 2, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (20/8/2021).

Pembagian bansos tersebut merupakan gerakan sedekah Muharram sekaligus dalam rangka memperingati HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021 dan peringatan tahun baru islam 1443 Hijriah.

Kegiatan itu juga diikuti secara virtual pengurus ranting dan anak cabang PPP se-Kabupaten Jombang, DPW PPP Jatim serta DPP PPP. Sedangkan yang hadir di lokasi acara di antaranya Ketua DPC PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab, anggota DPRD Jatim dari PPP Silahudin Asyari, anggota DPR RI dari PPP Ema Umiyyatul Chusna serta anggota Farksi PPP DPRD Jombang dan sejumlah pengurus partai. Karena masih dalam situasi pandemi, protokol kesehatan diterapkan secara ketat dalam acara itu.

Ketua pelaksana kegiatan, Farid Alfarisi dalam laporannya menjelaskan, PPP Jombang menyalurkan ribuan paket sembako kepada PKL yang terdampak pandemi Covid-19, masyarakat yang isoman serta fakir miskin dan anak yatim. “Detailnya, 230 paket sembako untuk PKL, 230 paket sembako untuk yatim, 230 untuk isoman Covid-19, serta 2000 paket sembako untuk fakir miskin yang tedampak pandemi,” katanya.

Farid mengatakan, penyaluran paket sembako itu melibatkan anggota legislatif dari PPP mulai DPR RI Dapil VIII, DPRD Propinsi Dapil 10, dan Fraksi PPP DPRD Jombang, juga Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). “Kami saling menyemangati dan mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, serta menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” ujar Farid.

Ketua PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab menambahkan, kebijakan pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus 2021, tentu sangat berdampak bagi semua masyarakat terutama pelaku usaha kecil.

Oleh sebab itu, bantuan paket sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut Mundjidah, berbagai skema bantuan sosial sudah diberikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

“Selain bantuan dari pemerintah, peran serta masyarakat termasuk partai politik untuk ikut membantu meringankan beban warga kurang mampu,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Bupati Jombang ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi yang hadir secara virtual menyampaikan gerakan peduli di bulan Muharram yang dilakukan DPC PPP Jombang bisa dijadikan contoh oleh kader PPP di daerah lain.

“Kami juga mengapresiasi kiprah dan perjuangan Bu Nyai Mundjidah Wahab yang berhasil membesarkan PPP di Jombang. Yakni yang sebelumnya hanya 4 kursi legislatif, kini bertambah menjadi 7 kursi di DPRD Jombang,” ujarnya.

(brj)

32 Orang Kabur dari Afghanistan dan Terjebak di Perbatasan Polandia-Belarus

INTERNASIONAL·August 21, 2021August 23, 2021

Warsawa – Kelompok hak-hak pengungsi Polandia bernama Fundacja Ocalenie mengatakan ada 32 orang warga Afghanistan terjebak selama 12 hari di antara Polandia dan Belarusia. Mereka diketahui kabur dari Afghanistan yang kini dikuasai Taliban.

Dilansir dari Associated Press, kelompok Fundacja Ocalenie meminta pihak berwenang untuk mengizinkan 32 warga Afghanistan itu mengajukan status sebagai pengungsi. Namun, otoritas Polandia menolak membiarkan 32 warga Afghanistan itu masuk, sementara pihak Belarusia tidak mengizinkan kembali.

“Sesuai dengan hukum yang berlaku di Polandia, masing-masing orang ini harus diizinkan untuk mengajukan permohonan perlindungan,” ujar Presiden kelompok Fundacja Ocalenie Piotr Bystrianin, Jumat (20/8/2021).

Anggota kelompok Fundacja Ocalenie tiba di tempat para migran terjebak, dekat desa Usnarz Górny, pada Rabu (18/8) untuk membawakan sejumlah bantuan seperti makanan, tenda, kantong tidur, dan power bank. Mulanya, anggota kelompok Fundacja Ocalenie tidak diberi akses tetapi kemudian diperbolehkan memberikan bantuan pada hari Kamis (19/8).

Seorang anggota kelompok Fundacja Ocalenie, Tahmina Rajabova, melaporkan para migran berjumlah 32 orang dari Afghanistan yang semuanya ingin mengajukan status pengungsi di Polandia. Salah satunya yakni seorang gadis berusia 15 tahun dan beberapa orang yang sakit.

Beberapa hari sebelumnya, sekitar 12 orang dari Irak -wanita dan anak kecil- terdampar bersama migran dari Afghanistan, tetapi otoritas Belarusia mengizinkan mereka kembali ke Belarus.

“Situasi yang tidak manusiawi dan memalukan bahwa Polandia, bersama dengan Belarusia, mengutuk orang-orang ini ke penjara di perbatasan, dalam kondisi yang menyinggung martabat manusia dan mengancam jiwa,” kata seorang anggota parlemen Polandia sayap kiri, Maciej Konieczny.

Polandia dan negara-negara seperti Lithuania, Latvia dan Estonia menuduh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengirim migran melintasi batas negara tanpa persetujuan. Tindakan Lukashenko itu disebut memicu ‘perang hibrida’. Sebagian besar migran baru-baru ini keluar dari Belarusia diyakini berasal dari Irak dan Afghanistan.

Polandia sendiri telah mengerahkan ratusan tentara ke perbatasan dan mendirikan kawat berduri. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan pada bahwa dia bersimpati dengan para migran, tetapi bersikeras bahwa mereka adalah ‘kiriman Belarusia’. (dtk)

Timor Tengah Utara Diguncang Gempa M 5,4

PERISTIWA·August 21, 2021August 23, 2021

Jakarta – Gempa terjadi di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 5,4.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Jumat (20/8/2021) pada pukul 23.45 WIB. Gempa berada di titik koordinat 9,09 lintang selatan, dan 124,20 bujur timur.

“Pusat gempa berada di laut, 59 km barat laut Timor Tengah Utara,” tulis BMKG dalam keterangannya.

Gempa tersebut terjadi di laut dengan titik gempa di kedalaman 28 km. Gempa dirasakan di wilayah Timor Tengah Utara, dan Alor.

Di Timor Tengah Utara, gempa dirasakan dengan kekuatan III MMI hingga IV MMI. Sementara di Alor, gempa dirasakan dengan kekuatan II MMI hingga III MMI.

Pada II MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Kemudian, III MMI berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sementara pada IV MMI, pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

Belum diketahui informasi mengenai ada kerusakan akibat gempa tersebut. Termasuk soal ada tidaknya korban jiwa pada kejadian itu. (dtk)