nasruallah – Page 10

PPKM Level 4 Diperpanjang sampai 23 Agustus di Jawa-Bali

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 16, 2021

Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.

Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen.

Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen.

“Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8).

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

(dtk)

Kemenag Buka Seleksi Imam Masjid di Uni Emirat Arab

NASIONAL, SEPUTAR JATIM·August 15, 2021

Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi imam masjid asal Indonesia untuk ditempatkan di Uni Emirat Arab. Pendaftaran dibuka pada 13-22 Agustus 2021. Seleksi dilakukan secara virtual pada 25-27 Agustus.

“Kemenag kembali melaksanakan seleksi Imam Masjid untuk ditugaskan di Uni Emirat Arab. Pelaksanaannya secara virtual. Kita akan menjaring lebih banyak calon imam dari seluruh Indonesia,” ungkap Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu (14/8/2021).

Pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab, dijelaskannya sebagai salah satu strategi dari kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Para imam masjid ini menjadi duta Indonesia di negara tersebut.

“Program pengiriman imam asal Indonesia ini turut berkontribusi pada peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk meningkatkan citra Indonesia,” sebutnya.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Syamsul Bahri menambahkan, imam masjid asal Indonesia diminati karena berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Itu menjadi nilai tambah selain kemampuan dalam membaca Al-Qur’an.

“Indonesia ini memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam. Umat Islamnya moderat, berperilaku mulia, pahamnya ahlus sunnah wal jamaah dan cara pikirnya wasathiyah (moderat),” jelasnya.

Cara ikut seleksi dijelaskan di halaman selanjutnya.

alam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Uni Emirat Arab pada 2020, Putra Mahkota Syeikh Zayed meminta 200 imam masjid asal Indonesia untuk ditugaskan di sana. Menindaklanjutinya, pemerintah Indonesia melalui Kemenag dan otoritas Uni Emirat Arab melakukan seleksi.

“Seleksi yang dilakukan pada 2020 oleh Kemenag dan dilanjutkan pada 2021 oleh Otoritas Uni Emirat Arab berhasil memilih 28 imam. Namun kemudian, satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi mengundurkan diri. Sehingga ada 26 imam yang siap diberangkatkan ke Uni Emirat Arab,” ungkap Syamsul.

Untuk tahun ini, pendaftaran dibuka pada 13-22 Agustus 2021. Seleksi akan dilakukan secara daring pada 25-27 Agustus 2021. Seleksi ini ditargetkan bisa menjaring sebanyak 74 imam sehingga pada 2021 ini terdapat 100 imam yang siap dikirim ke Uni Emirat Arab.

“Jadi seleksinya dua kali. Pertama oleh Kemenag yang melibatkan pakar Al-Qur’an. Kedua oleh Otoritas Uni Emirat Arab. Karena pandemi Covid-19, kita laksanakan secara virtual. Pendaftaran melalui website bimasislam.kemenag.go.id menu Seleksi Calon Imam Masjid,” tambah Syamsul.

(dtk)

Ahok Bongkar Rencana Pertamina Usai ‘Rebut’ Blok Rokan

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 15, 2021

Jakarta – Pengelolaan Blok Rokan resmi diambil alih PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Hulu Rokan. Blok kaya migas ini sebelumnya dikelola Chevron.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap rencana Pertamina setelah mengambil alih Blok Rokan.

“Akan cari 2 strategic partner yang kuasai teknologi atau berpengalaman dalam mengelola sumur dengan karakter seperti di Rokan,” kata dia, Senin (9/8/2021).

Akan tetapi, belum jelas siapa calon perusahaan yang akan dirangkul Pertamina dalam mengelola Blok Rokan.

“Kemarin belum banyak yang minat karena datanya belum Pertamina pegang semua. Begitu kata direksi,” ungkapnya.

Sebagai informasi per 9 Agustus 2021, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Indonesia yang telah memegang 97 tahun wilayah migas besar itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan alih kelola Wilayah Kerja Rokan diberikan kepada PHR hingga 20 tahun ke depan dengan participating interest 100%. Namun harus memberikan hak partisipasi itu sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Sesuai keputusan Kementerian ESDM nomor 1923 tahun 2018 6 agustus 2018 pemerintah telah memutuskan PT Pertamina melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengelola wilayah kerja rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan participating interest 100% termasuk 10% yang akan diberikan kepada BUMN,” jelas dia dalam Serah Terima WK Rokan secara virtual Minggu malam.

(dtk)

Siap-siap Ditolak, jika Pelamar CPNS Lakukan Hal Ini

PENDIDIKAN·August 15, 2021

Jakarta – Proses seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 telah melewati masa jawab sanggah yang berakhir 13 Agustus 2021. Peserta tinggal menunggu pengumuman pascasanggah pada besok, 15 Agustus 2021.

Perlu diketahui, peserta seleksi CPNS 2021 bisa tidak lolos administrasi jika memilih formasi tidak sesuai dengan kriteria. Misalnya lulusan S1 melamar untuk formasi D3, maka dipastikan yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan agar pelamar CPNS memilih formasi dan kriteria sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki pelamar. Misalnya jika kamu lulusan D3 maka pilihlah formasi D3.

“Jangan S1 mau daftar D3. Itu nggak bisa, pasti ditolak sama instansinya,” kata petugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Instagram @bkngoidofficial, dikutip Minggu (15/8/2021).

“Jangan karena kita pikir ‘ah S1 kan lebih tinggi dari D3, pasti diterima’ nggak ya. Misalnya mau daftar SMA pakai ijazah S1 itu nggak bisa ya, tetap harus pakai ijazah SMA,” ujarnya.

Kasus seperti itu sudah ada dalam CPNS beberapa tahun lalu. Pelamar CPNS itu dicoret oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo karena menggunakan ijazah S1 tidak sesuai dengan kualifikasi.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Winarko Arief mengatakan, satu peserta yang dicoret tersebut atas nama Dio Karuma Faza (28). Dia lulusan S1 tetapi melamar lowongan D3.

“Dio ini punya ijazah S1 asisten apoteker terampil, tapi kan lowongannya itu pakai ijazah D3. Karena tidak sesuai akhirnya dicoret,” jelas Win saat ditemui di kantornya, Jalan Alun-Alun Utara, Ponorogo, Rabu (30/1/2019) lalu. (dtk)

Digunakan Kejahatan, Hati-hati Data Bocor saat Cetak Kartu Vaksin!

EKONOMI BINIS, HUKUM DAN KRIMINAL·August 15, 2021

Jakarta – Mencegah kebocoran data masyarakat, pemerintah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin. Hal itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengungkap jasa cetak kartu vaksin berisiko adanya kebocoran data karena masyarakat diminta memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi COVID-19. Di mana itu memuat data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkap bahaya jika data pribadi bocor kepada pihak yang salah. Kebocoran data bisa berisiko disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, dari KTP palsu hingga digunakan untuk penipuan pinjaman online (pinjol).

“Sertifikat bocor ya NIK kita bocor, kalau NIK kan lengkap ada tanggal lahir, alamat, pekerjaan sebagaimana ada di KTP. Dan ini bisa digunakan kejahatan lainnya seperti pembuatan KTP palsu, yang bisa dipakai buka rekening bank, penipuan pinjol atau kejahatan siber lainnya,” kata dia, Sabtu (14/8/2021).

Selain itu, kebocoran data itu juga berisiko digunakan pembuatan sertifikat vaksin palsu. Mengingat sekarang sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal, penerbangan, hingga transportasi darat.

“Kalau sebelumnya tren adalah hasil swab antigen atau swab PCR palsu, ke depan akan ramai penggunaan sertifikat vaksin palsu karena dipakai sebagai akses untuk bermacam kegiatan, masuk mal, penerbangan, dan lainnya,” lanjutnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk waspada agar sertifikat vaksin COVID-19 tidak digunakan oleh orang lain. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat jangan mencetak sertifikat vaksin.

“Sebaiknya jangan dilakukan pencetakan sertifikat pada pihak lain. Kalau mau cetak sendiri atau tetap saja versi digital,” ujarnya.

Ia menganggap kebijakan soal sertifikat vaksin yang digunakan untuk akses banyak fasilitas umum, dinilai mendadak. Pemerintah juga dinilai kurang sosialisasi cara penggunaan sertifikat vaksin COVID-19.

“Ada yang cukup scan lewat Aplikasi PeduliLindungi, ada yang harus cetak dan ada yang versi digital dari sertifikat vaksin,”

“Kalau cuma dilihat saja, baik cetak atau versi digital, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sertifikat vaksin diminta, disimpan di aplikasi atau kita cetak ke pihak lain, potensi data bocor dan disalahgunakan besar,” pungkasnya. (dtk)

2.453 Produk dan Jasa Cetak Kartu Vaksin Diblokir untuk Cegah Kebocoran Data

EKONOMI BINIS, HUKUM DAN KRIMINAL·August 15, 2021

Jakarta – Kementerian Perdagangan menertibkan perdagangan jasa cetak kartu vaksin COVID-19. Bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pemerintah telah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin.

“Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, dalam keterangannya, Sabtu (14/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” lanjutnya.

Veri mengungkap mengapa percetakan kartu vaksin itu berisiko kebocoran data pribadi masyarakat, karena masyarakat akan diminta memberikan pesan singkat yang berisikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Veri berharap masyarakat sebagai konsumen memperhatikan kelayakan dari pelaku usaha yang melakukan pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19, khususnya untuk menjaga keamanan dan mengelola data pribadi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan data pribadi oleh pelaku pencetakan kartu vaksin COVID-19, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Penawaran pelaku usaha percetakan kartu sudah vaksin Covid-19, yang tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran yang menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul,” jelasnya.

Pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen. Cek halaman berikutnya.

Untuk itu, kegiatan pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ivan Fithriyanto berharap idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform lokapasar dan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen PKTN kepada idEA.

“Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Apabila ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen PKTN tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan,”pungkas Ivan

(dtk)

Insentif 100 Persen untuk Nakes, Wali Kota Surabaya Berkomitmen

KESEHATAN, NASIONAL·August 14, 2021

Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen untuk memberikan insentif sebesar 100 persen kepada tenaga kesehatan (nakes) pelayanan Covid-19. Komitmen ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada nakes yang telah berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Eri mengatakan, pada tahun 2020 insentif nakes dibayarkan penuh sesuai besaran tertinggi. Sedangkan mulai anuari 2021, pembayaran dilakukan sebesar 75 persen dari insentif maksimal. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07/MENKES/4239/2021, bahwa besaran insentif nakes dapat disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

“Kemarin teman-teman mengajukan 75 persen. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah waktu itu,” kata Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya, Jumat (13/8/2021).

Namun begitu, dia menyebut, ketika sekarang ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara otomatis ia menginginkan agar pemanfaatannya diutamakan untuk nakes pelayanan Covid-19. Sehingga, sisa pembayaran insentif nakes 25 persen bisa segera dicairkan.

“Alhamdulillah, ada tambahan insentif, kami berikan untuk nakes kita, sehingga 100 persen. Kami sudah sampaikan ke DPRD dan Alhamdulillah setuju,” tuturnya.

Sebelumnya, Eri juga mengaku tak ingin menebar harapan palsu dengan menjanjikan insentif nakes dibayarkan 100 persen pada periode tahun 2021. Sebab, dalam proses penghitungan bersama tim ahli, PAD Kota Surabaya saat itu juga menjadi salah satu indikator penilaian.

“Sebab, kalau kemarin kami sampaikan 100 persen, tapi PAD tidak mencukupi, apa tidak memberikan harapan palsu? Ini yang kami tidak mau,” imbuhnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu telah berkomitmen bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya untuk bekerja tak hanya menggunakan lisan tapi juga hati. Oleh sebabnya, ketika ada penambahan PAD, maka pembayaran 100 persen insentif nakes harus segera dilaksanakan.

“Ini kami buktikan dengan tidak memberikan harapan yang tidak pasti. Itu slogan kami, Forkopimda Kota Surabaya. Sehingga ketika kemarin baru 75 persen dan ada tambahan 25 persen maka langsung (kami berikan),” ungkapnya.

Untuk mempercepat proses pencairan, Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga didampingi kejaksaan. Baik itu jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya maupun Kejaksaan Tanjung Perak. Bahkan dalam pengawasan di lapangan, pemkot juga didampingi pihak kepolisian.

“Kenapa (pembayaran insentif) bisa berjalan cepat? Karena bantuan beliau juga dukungan dari DPRD. Ini demi Kota Surabaya. Kebersamaan inilah yang akan membawa kemaslahatan di Kota Surabaya,” tandasnya.

(brj)

Peringati HUT ke-60 Gerakan Pramuka, Bupati YES Hadiri Apel Virtual

NASIONAL, PENDIDIKAN·August 14, 2021

Lamongan– Tahun ini merupakan kedua kalinya Indonesia memperingati Hari Pramuka dalam suasana pandemi. Setelah sebelumnya hari pramuka yang jatuh pada 14 Agustus ini dilaksanakan secara langsung di lapangan, tahun ini peringatannya dilaksanakan secara virtual dan terbatas

Dalam usia gerakan pramuka yang genap 60 tahun, Presiden RI Joko Widodo yang juga merupakan Ka. Mabinas Gerakan Pramuka Indonesia berpesan agar pramuka Indonesia tetap giat belajar, adaptif, fleksibel, serta tidak melupakan identitas bangsa.

“Pesan saya untuk Pramuka Indonesia, giatlah belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya dan selalu adaptif mengejar kemajuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, fleksibel dan harus cerdik. Jangan pernah lupa dengan identitas bangsa, membangun karakter kebangsaan yang kokoh, mengamalkan Pancasila, menjaga NKRI, dan juga merawat kebhinekaan,” pesan Jokowi.

Setelah menghadiri apel virtual bersama Presiden RI, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (YES) yang merupakan Ka. Mabincab Lamongan juga menggelar apel virtual terbatas HUT ke-60 Gerakan Pramuka tahun 2021 kwartir cabang Lamongan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

Pada apel tersebut, Bupati YES menyampaikan sambutan Ka. Kwarnas Pramuka Budi Waseso. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Pramuka tahun ini juga ditandai dengan menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Bakti Pramuka, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan kwartir Nasional Nomor 094 tahun 2021.

Tak hanya itu, Bupati YES juga mengajak para Pramuka untuk mewujudkan dan memadukan 2 gerakan, yakni kedisiplinan nasional (mematuhi protokol kesehatan) dan kepedulian nasional (sikap empati dan simpati menolong sesama hidup) dengan slogan yang merupakan inti tema Hari Pramuka.

“Mari kita peringati 60 tahun Gerakan Pramuka ini dengan tetap semangat, tetap berusaha hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, dan tetap berusaha membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Jangan pernah menyerah serta berputus asa. Melainkan kita tunjukkan bahwa Pramuka dapat terus bergiat dan berbakti tanpa henti. Selamat Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Semoga Pramuka kita makin berjaya,” pungkasnya.

(brj)

PlasmaHub ITS Dorong Ketersediaan Plasma Konvalensen

KESEHATAN·August 14, 2021

Surabaya – Sejak diluncurkan pada 23 Juli lalu, PlasmaHub telah memenuhi ratusan permintaan donor Plasma Konvalesen (PK) di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, guna memaksimalkan layanan PlasmaHub serta mendorong penyintas Covid-19 untuk mendonorkan PK-nya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) selaku pengembang PlasmaHub mengadakan acara Press Release Sosialisasi Platform PlasmaHub kepada awak media secara virtual, Jumat (13/8/2021) siang.

Membuka acara, perwakilan Tim Teknis Pengembang PlasmaHub ITS Agus Budi Raharjo SKom MKom PhD menjabarkan beberapa fitur yang tersedia pada platform PlasmaHub. Agus menjelaskan, ada tiga fitur utama yang menjadi keunggulan dari layanan PlasmaHub, di antaranya adalah fitur Donor-Recipient Matching, Donor Stock, dan Screening Reminder.

Dijelaskannya, pada fitur Donor-Recipient Matching, pemohon yang terdaftar akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp jika ada calon pendonor yang PK-nya sesuai dengan permintaan pemohon. Dosen Departemen Teknik Informatika ini menambahkan, data dari calon pendonor dan pemohon akan tetap dirahasiakan untuk mencegah adanya tindakan transaksional. “Kami telah mencegah adanya praktik calo yang mengambil keuntungan dari adanya PlasmaHub ini,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Agus, pemohon donor PK juga dapat melihat informasi ketersediaan stok PK sesuai lokasi tempat tinggal dan kondisi aktualnya melalui fitur Donor Stock. Agus menuturkan, selain mendorong penyintas Covid-19 untuk mendonorkan PK melalui PlasmaHub, ia juga mendorong agar pendonor memberikan donor PK-nya ke Palang Merah Indonesia (PMI). “Secara tidak langsung, PlasmaHub juga membantu PMI untuk meningkatkan stok PK yang tersedia,” tambahnya.

Tidak kalah penting, Agus mengungkapkan fitur Screening Reminder pada PlasmaHub berfungsi untuk mengingatkan calon pendonor agar melakukan screening jelang donor PK. Rinciannya, calon pendonor akan mendapat notifikasi pengingat melalui aplikasi WhatsApp pada hari ke-14 pascakesembuhan Covid-19 atau pada saat donor terakhir.

Agus memaparkan, sejak tiga minggu yang lalu atau sejak PlasmaHub diluncurkan ke publik, PlasmaHub sudah memasangkan 234 donor PK dari 649 permintaan donor oleh pemohon. “Bahkan sekarang ini sudah ada 44 calon pendonor yang siap dipasangkan,” imbuh Agus.

Menyambung penjelasan Agus, Ketua Komunitas Ikatan Alumni Penyintas Covid-19 Jawa Timur Edy Sukotjo memberikan pandangannya mengenai visi dan misi PlasmaHub ke depan. Ia mengatakan, segenap tim PlasmaHub akan mencoba mengayomi para penyintas Covid-19, bukan hanya untuk donor PK, tetapi juga untuk donor darah. “Sehingga ke depannya jika PK penyintas Covid-19 sudah tidak cocok lagi untuk didonorkan, sebaliknya mereka dapat melakukan donor darah,” jelasnya.

Edy melanjutkan, setelah memfokuskan pelayanan di wilayah Jawa Timur, kini PlasmaHub berusaha memperluas cakupannya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Alasannya, persediaan dan stok PK di Jawa Timur khususnya wilayah Surabaya saat ini sudah mencukupi, tidak seperti beberapa minggu yang lalu ketika permintaan donor PK di Jawa Timur sedang tinggi-tingginya. “Ke depannya, kami mendukung adanya lumbung darah bukan hanya di daerah Jawa Timur, tapi juga seluruh Indonesia,” tuturnya.

Edy berharap PlasmaHub dapat berkolaborasi dengan aplikasi-aplikasi berfitur serupa yang sudah ada di Indonesia. Dikatakannya, hal tersebut untuk mengatasi kerancuan data serta melakukan sentralisasi platform penyedia donor PK. “Kita takut masyarakat akan terpecah, serta ingin menghindari jika terdapat pemohon yang mencari donor PK di lebih dari satu aplikasi,” jelas Edy.

Mengakhiri pemaparan, Agus berpesan dengan adanya press release ini dapat membantu sosialisasi mengenai donor Plasma Konvalesen, serta bukan hanya untuk mengenalkan PlasmaHub semata. Agus mengingatkan, tujuan utama PlasmaHub adalah untuk memotivasi para pendonor PK guna menambah ketersediaan stok PK di PMI. “PlasmaHub bertugas membantu memasangkan permintaan dengan stok PK secara cepat, tanpa harus berpindah kota dan menunggu lama,” pungkasnya.

(brj)

14 Agustus Positif Corona di RI Tambah 28.598 dan Sembuh 31.880

KESEHATAN, NASIONAL·August 14, 2021

Jakarta – Pemerintah telah memperbarui data kasus Corona di Indonesia. Hari ini ada 28.598 kasus positif COVID-19 baru di Indonesia.

Data perkembangan penyebaran COVID-19 ini disampaikan melalui Instagram Kementerian Kesehatan, @kemenkes_ri, Sabtu (14/8/2021). Data ini di-update setiap hari dengan cut off pukul 12.00 WIB.

Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 3.833.541 kasus.

Dari jumlah tersebut, 395.577 di antaranya merupakan kasus aktif. Kasus aktif artinya pasien yang hingga hari ini masih positif Corona.

Dilaporkan juga, hari ini ada 31.880 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari Corona sebanyak 3.321.598 orang.

Selain itu, hari ini dilaporkan sebanyak 1.270 pasien positif Corona di Tanah Air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 116.366 orang.

Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek yang dipantau hari ini berjumlah 302.433 orang. Untuk jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 222.582.

Pemerintah tak lelah mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak.

Pemerintah juga telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 untuk menekan laju penyebaran Corona. Warga diminta menaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar pandemi virus Corona dapat teratasi.

(dtk)