Nusantara7.com,Surabaya – Intervensi pendidikan terus diberikan Pemkot Surabaya kepada siswa jenjang SMA sederajat. Selain beasiswa, pemkot membantu biaya pendidikan bagi mereka yang berasal dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuknya berupa bantuan SPP yang dibayarkan setiap bulan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program bantuan pendidikan bagi siswa SMA sederajat sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebab, jenjang SMA/SMK sederajat adalah kewenangan Pemprov Jatim. ”Saya menyampaikan ke Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, Red) apakah saya bisa membantu memberikan beasiswa. Alhamdulillah, Bu Gubernur waktu itu mengatakan bisa,” ujar Eri kemarin (26/6).
Menurut Eri, kebijakan itu adalah bentuk kolaborasi antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Tujuannya, mencerdaskan pelajar asal Kota Pahlawan. Syarat bagi siswa MBR yang mendapat bantuan itu adalah anak-anak warga Surabaya yang dibuktikan dengan kartu identitas. Baik KTP, kartu keluarga (KK), maupun kartu identitas anak (KIA).
Program itu, jelas Eri, berjalan efektif mulai tahun anggaran 2022. Untuk memastikan jumlah penerimanya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bersinergi dengan Dispendik Pemprov Jatim untuk mendata siswa yang membutuhkan.
Dalam program bantuan pendidikan itu, pemkot akan menanggung kekurangan biaya SPP yang dibayarkan melalui bopda Pemprov Jatim dan BOS dari dana APBN. ”Yang penting arek-arek Suroboyo sekolah terus, nyaman gak usah mikir sing liyane. Yang penting lulus, pintar, jadi anak saleh-salehah, akhlakul karimah, dan orang yang hebat,” tegas Eri.
Kebijakan pemberian bantuan pendidikan itu bermula ketika Pemkot Surabaya mendapat laporan banyaknya lulusan SMA/SMK/MA yang tidak bisa menerima ijazah asli. Mereka hanya mendapat fotokopi ijazah. Pihak sekolah terpaksa menahan dokumen kelulusan belajar itu karena sebagian anak belum melunasi tunggakan biaya pendidikan. Mulai biaya SPP bulanan, biaya gedung, hingga biaya daftar ulang.
Jumlah tunggakan pun beragam. Antara Rp 1 juta sampai Rp 9 juta. Eri mengatakan, pertengahan Juni lalu pemkot turun tangan dengan menebus 929 ijazah pelajar. ”Tahun 2022 ini dan tahun ajaran baru nanti Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim. Ini agar (ijazah ditahan, Red) tidak terulang,” ucap mantan kepala bappeko tersebut.
Pemberian bantuan pendidikan itu menuai apresiasi dari sejumlah kalangan. Politikus PDIP Baktiono menyatakan, setiap tahun dirinya disambati wali murid yang tidak bisa mengambil ijazah anaknya.
Dokumen belajar itu ditahan sekolah karena siswa belum melunasi tunggakan SPP. ”Seharusnya sekolah tidak boleh menahan ijazah. Karena ijazah dibutuhkan untuk melanjutkan pembelajaran dan bekerja,” ucapnya.
Baktiono berharap pemkot melakukan pendataan secara detail penerima bantuan pendidikan itu. Tujuannya, intervensi yang diberikan tepat sasaran. ”Tahun depan saya berharap tidak ada lagi siswa yang ijazahnya ditahan,” tutur ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.(jp)
