https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

April 1, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Tiga bulan Pemprov Jatim berlakukan pemutihan sanksi administrasi pkb, bbnkb dan bbn

Tiga bulan Pemprov Jatim berlakukan pemutihan sanksi administrasi pkb, bbnkb dan bbn

Nusantara7.com, Surabaya  – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan program pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.

“Pemutihan pajak berlaku selama tiga bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2022,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat.

Pemutihan tersebut, kata Khofifah, sebagai salah satu program menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.

Program itu berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jatim, termasuk bagi kendaraan luar provinsi yang melakukan balik nama kendaraan.

Pemutihan ini secara resmi berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Khofifah, pemberian insentif diharapkan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan puasa sehingga lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadhan.

Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi usaha pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim.

Ia menjelaskan, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 obyek mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum dilakukan balik nama kendaraan.

Dengan asumsi, 50 persen dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.

“Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini terwujud,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.

Gubernur Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi.

Hal ini, lanjut dia, terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim, yakni tahun ini sampai dengan triwulan pertama telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target ditetapkan.

Capaian realisasi pajak tersebut tidak lepas dari faktor inovasi layanan maksimal, baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran non-tunai.

Animo wajib pajak yang membayar secara non-tunai dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan, yaitu hingga 30 Maret 2022 telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.

“Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali memberikan hadiah tabungan umrah yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang. Tahun lalu, penerima undian umroh diberikan kepada 30 wajib pajak patuh di Jatim,” tuturnya.

“Untuk tahap pertama, hadiah umroh diundi pada awal Ramadhan. Undian selanjutnya dilaksanakan pada momentum HUT RI dan HUT Provinsi Jatim 2022,” tambah Khofifah. (ant)

Presiden Jokowi akan salurkan BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu

Presiden Jokowi akan salurkan BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu

Nusantara7.com, Jakarta- Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulan-nya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu pada April, Mei dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu,” kata Presiden Joko Widodo melalui tayangan video di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat.

Presiden Jokowi menyebut hal tersebut dilakukan karena harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. “Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ungkap Presiden.

BLT minyak goreng tersebut diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT dan Program Keluarga Harapan, PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” tambah Presiden.

Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan.

“Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI dan Polri berkoordinasi agar penyaluran bantuan ini berjalan baik lancar,” ungkap Presiden.

Sebelumnya diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sejak 17 Maret 2022.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng diatur bahwa HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter, namun peraturan itu sudah dicabut.

Kementerian Perdagangan lalu menetapkan harga minyak goreng curah dijual Rp14.000/liter atau Rp15.500 per kilogram.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan, bagi pengecer wajib menjual minyak goreng curah dengan harga yang sudah ditentukan masyarakat.

Harga tersebut merupakan hasil dari subsidi pemerintah yakni Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, belakangan Lutfi juga mengakui kelangkaan minyak goreng terjadi di tiga kota besar di Indonesia, yakni Medan, Sumatera Utara; Surabaya, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Kementerian Perdagangan mencatat antara 14-16 Februari 2022 distribusi minyak goreng di Medan sebanyak 25 juta liter. Tetapi saat ditelusuri langsung, Lutfi menyatakan minyak goreng di Medan kosong. (atr)