Surabaya – Lembaga survey yang melakukan penelitian tentang calon presiden semakin banyak bermunculan. Yang terbaru, ada lembaga survey dengan nama Indonesia Research Centre (IRC) yang hasil penelitiannya mendongkrak elekrabilitas Wiranto (Ketua Umum DPP Partai Hanura) lebih unggul dibanding nama Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) yang selama ini selalu masuk lima besar.
Hasil survey ini tentu membuat peta politik menjelang Pilpres 2014 semakin dinamis.
Itulah hasil rekaman survei Indonesia Research Centre (IRC). Dalam survei terbaru IRC, posisi Ketua Dewan Pembina partai Gerindra disalip oleh Ketua Umum Hanura Wiranto. Artinya, tingkat elektabilitas Wiranto, yang merupakan mantan Panglima TNI, akhirnya bisa mengungguli elektabilitas Prabowo, yang merupakan mantan Danjen Kopassus.
“Sebuah fenomena politik yang unik. Sejarah seperti tergambar kembali, yaitu terjadinya persaingan politik yang seru antara mantan atasan dan bawahan di TNI,” ujar Peneliti IRC, Yunita Mandolang saat menyampaikan hasil penelitiannya, kemarin (22/10) di Jakarta.
Dalam survei IRC kali ini, elektabilitas pasangan Wiranto mencapai 10,6 persen, sedangkan Prabowo Subianto 8,7 persen. Posisi teratas masih ditempati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan elektabilitas sekitar 34,5 persen. Sedangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 8,1 persen, disusul Jusuf Kalla yang mencapai 6,2 persen, bahkan seorang Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga melorot dengan perolehan 6 persen.
Survei ini, jelas Yunita, dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Jawa Timur, dengan responden yang dipilih secara acak sistematis bertingkat atau multistage random. Data yang terkumpul berasal dari survei tatap muka, dengan menggunakan kuesioner pada 25 September 2013 lalu. Survei yang melibatkan 4.900 responden, atau sekitar 30 persen dari total responden ini, memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error plus minus 0,77 persen.
Survei Rawan Rekayasa
Menanggapi hal ini, sejumlah pihak menilai survei adalah opini publik atau opinion poll memiliki potensi ketidakakuratan (potential for inaccuracy) yang biasanya tercermin dalam tingkat margin of error. Dapat juga terjadi, apa yang dikenal sebagai non-response bias, bias dalam pemilihan sampel yang tak representatif. “Bahkan bisa terjadi bias yang memang direkayasa oleh pelaksana survei,” kata Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies (7SS) Mulyana W Kusumah.
Mulyana mengatakan, berbagai bias dimungkinkan dalam survei. Seperti konstruksi pertanyaan terarah, atau pun coverage bias yaitu sampel yang tidak mewakili populasi, sebagai konsekuensi metodologi yang digunakan. “Berbagai potensi ketidakakuratan dan bias dalam survei, seharusnya dikoreksi secara terbuka dengan kaidah-kaidah akademik, atau dikritisi dengan survei tandingan,” katanya.
Semaraknya publikasi hasil polling berbagai lembaga survei, pada satu sisi bernilai positif bagi pembentukan sikap kritis publik, pada sisi lain gambaran kontestasi yang kian hangat menjelang Pileg dan Pilpres 2014. Dengan demikian, hasil polling elektabilitas tidak perlu ditanggapi berlebihan, karena memberikan kontribusi bagi tumbuhnya rasionalitas politik.
Hal senada dilontarkan Wasekjen DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan perlu ada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi lembaga survei di Indonesia. “Banyak hasil survei yang ternyata hasilnya berbeda jauh,” kata dia.
Malik mengatakan selain metodologi dan akurasinya dipertanyakan, hasil survei yang banyak muncul belakangan juga cenderung bernuansa memojokkan pihak tertentu serta menguntung kelompok yang diduga menggelentorkan dana. “Saya semakin tidak yakin dengan hasil survei yang belakangan banyak dipublish. Hasil survei semakin kontras dengan kenyataan di lapangan,” imbuhnya.
Lembaga survei, katanya, sudah tidak obyektif dan menjadi corong kekuatan politik tertentu. Hasil survei cenderung tendensius dan menyesatkan serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. “Hasil survei menjadi modus kampanye politik. Trend ini lebih banyak membodohi masyarakat ketimbang memberi informasi yang sebenarnya,” demikian Malik.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura JAwa Timur Kuswanto menyambut baik hasil survey terbaru itu. Menurutnya, kenaikan survey ketua umumnya tersebut cukup masuk akal. Apalagi setelah Wiranto melakukan deklarasi dengan Hari Tanoe Sudibjo (bos MNC Grup) sebagai capres dan Cawapres dengan singkatan WIN-HT. “Ini masih belum seberapa, nanti menjelang pilpres survey untuk pak Wiranto akan naik terus. Sebab, kami di Hanura terus keliling ke masyarakat sosialisasikan Pak Wiranto dan Hari Tanoe,” kata Kuswanto.
Jajaran partai Gerindra langsung menilai jika Survei yang banyak dilakukan oleh lembaga survei saat ini dinilai sebagai pemicu munculnya kondisi politik yang tidak sehat. Apalagi itu dilakukan oleh lembaga survey yang belum credible. Hal ini karena survei menghasilkan vonis tertentu pasa salah satu partai politik.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani sangat meragukan hasil survey yang menyebut elektabilitas Prabowo dibawah Wiranto. “Gimana mungkin meng-adjust satu parpol dapat suara sekian, karenanya capresnya tidak layak. Ini atas dasar apa? Hal seperti inilah yang menyebabkan kondisi politik tidak sehat,” ujarnya.
Menurut Muzani, hal ini karena tidak adanya satu standar terhadap para lembaga survei sehingga hasilnya memiliki akuntabilitas, dan bukan dibiarkan begitu saja. “Semua lembaga survei harus punya standar, standar ini penting untuk dijadikan etika. Kalau beginikan yang terjadi malah kanibalisasi atas suatu keputusan dan keputusan yang lain,” tandas Anggota Komisi I DPR ini.
Hal senada dikatakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim Faf Adisiswo. Menurutnya, sekarang ini, banyak kepentingan yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto supaya tidak mulus menjadi presiden RI 2014. Indikasi itu muncul sejak Jokowi terus diangkat menjadi capres paling populer. PAdahal Jokowi di Jawa Timur sebagai basis politik Indonesia, tidak begitu dikenal. “Skenario-skenario besar untuk menghambat pak Prabowo semakin jelas, kami di partai sudah mengantisipasi hal semacam survey ini,” kata Faf.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan tingginya elektabilitas Prabowo. Kalau prabowo itu unggul, maka dianggap akan mengganggu ketentraman mereka.
Terutama mereka yang ingin menjadikan Negara ini liberal dan mereka ingin Negara ini lemah. “Ada actor intelektual yang tidak ingin pekerjaanya diusik ketika ada pemimpin yang tegas seperti pak Prabowo,” terang Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Dijelaskan Faf, derdasarkan pengamatan di desa-desa pada sejumlah kabupaten di Jawa Timur, nama Prabowo Subianto sambutannya masih sangat baik. Bahkan di pelosok desa dan di lereng gunung sekalipun, banyak yang masih mengagumi Prabowo sebagai calon presiden yang akan dipilih. “Tapi biarlah kita tidak terpengaruh survei, tugas kita saat ini focus pada memenangkan Partai Gerindra di Pileh 2014,” pungkasnya. spi
