wabah pmk – nusantara7

Warga Terdampak PMK di Pudak, mendapat Bantuan Sembako dari Pemkab Ponorogo

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·June 27, 2022

Nusantara7.com,Ponorogo – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako kepada warga terdampak wabah PMK di Kecamatan Pudak. Akibat PMK, warga Pudak terpaksa kehilangan pendapatan lantaran sapi mereka banyak yang mati.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan sebanyak 300 paket bantuan sembako telah dikirim ke Pudak. Dari total jumlah tersebut, setiap desa mendapatkan kuota 50 paket untuk sementara.

“Lewat Dinsos, sudah kita kirim 300 paket sembako. Pembagian 50 orang per desa,” kata Sugiri, Senin (27/6/2022).

Bantuan untuk warga terdampak PMK ini, kata Sugiri, bukan hanya dari Dinsos saja. Juga ada bantuan dari Gontor, Baznas dan organisasi masyarakat lainnya dan kini pihaknya terus mengumpulkan donasi dari berbagai pihak.

“Sementara saat ini bantuan dari Dinsos dulu,” katanya.

Selain bantuan sembako, Pemkab Ponorogo juga bakal bertanggungjawab kepada 173 anak dari Kecamatan Pudak yang tahun ini masuk jenjang SMP dan SMA. Rencananya biaya masuk sekolah mereka ditanggung Pemkab.

“Kita akan mengampu, baik itu mungkin lewat baznas atau lainnya, untuk 173 anak-anak di Kecamatan Pudak yang mau masuk sekolah, ada jenjang SMP dan SMA,” ungkap Giri.

Warga di Kecamatan Pudak yang terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) praktis tidak punya penghasilan akibat PMK. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan pemasukan pada usaha ternak sapi perah.

Sebelumnya, Pemkab Ponorogo juga mengambil suatu kebijakan terkait penguburan sapi yang mati terjangkit PMK. Pihaknya akan mengucurkan uang senilai Rp500 ribu, untuk biaya penguburan sapi yang mati karena PMK tersebut. Dana penguburan itu, bakal ditaruh di BPBD Ponorogo.

“Desa agar membentuk tim untuk penguburan, biar ada gotong royongnya. Baru nanti biayanya diganti oleh BPBD,” pungkasnya.(bj)

Vaksinasi PMK untuk Hewan Ternak telah disiapkan Pemerintah

NASIONAL·June 13, 2022

Nusantara7.com – Pemerintah dalam waktu dekat mulai menjalankan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk hewan ternak. Rencananya dilaksanakan pekan depan. Namun, dalam tahapan pertama bukan hewan ternak masyarakat umum yang diberi vaksin.

Rencana program vaksinasi PMK untuk hewan ternak tersebut disampaikan Kepala Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) Baznas drh Ajat Sudrajat. “Vaksin (PMK dalam negeri) belum ada. Pemerintah baru akan impor dan datang sekitar minggu depan,” kata Ajat Minggu (12/6).

Menurut informasi yang dia terima, prioritas pertama vaksinasi PMK untuk ternak di UPTD dan sentra pembibitan milik pemerintah. Termasuk ternak-ternak sehat di sejumlah balai penelitian serta pusat ternak unggul. “Setelah itu baru vaksinasi hewan ternak di sentra pembiakan,” tuturnya.

Sementara itu, vaksinasi PMK untuk hewan ternak konsumsi masyarakat dijadwalkan belakangan. Sebab proses impor tidak bisa singkat dan membutuhkan proses yang panjang. Apalagi riset vaksin PMK di Pusvetma (Pusat Veteriner Farma) di Surabaya juga masih membutuhkan waktu. Diperkirakan vaksin PMK dari Pusvetma di Surabaya baru keluar akhir Agustus atau awal September depan.

Ajat yang mendampingi peternak domba, kambing, dan sapi binaan Baznas mengatakan, sejak mewabah PMK sampai saat ini belum pernah dilakukan vaksinasi. Sebab untuk menentukan vaksin yang digunakan, perlu kajian sampel terlebih dahulu.

“Karena PMK ini homolog, maka vaksin harus sama dengan varian virusnya,” katanya. Ketika didapati bahwa serotipe PMK di Indonesia adalah tipe O, maka vaksinnya harus sama. Berbeda dengan wabah Covid-19 yang bisa menggunakan banyak merek atau jenis vaksin. Ajat mengatakan vaksin PMK harus tepat dengan varian atau tipe virusnya. Supaya menghasilkan antibodi yang maksimal.

Dalam rangka menyambut Idul Adha atau lebaran kurban, Ajat mengatakan peternak mitra Baznas dari penjuru tanah air sudah siap. Dia mengatakan tidak ada mobilitas hewan ternak yang signifikan. Sebab penyediaan hewan ternak disesuaikan dengan lokasi penyembelihan. “Misalnya penyembelihan di wilayah Gresik dan sekitarnya, dari peternak mitra Baznas di Gresik. Begitupun di daerah lainnya,” tutur Ajat.

Selain itu, peternak juga secara berkala melakukan pembersihan kandang. Kemudian pemberian nutrisi berupa vitamin dan mineral yang cukup kepada hewan ternak. Selain itu setiap datang hewan ternak baru, dilakukan karantina di kandang terpisah selama 14 hari. Setelah dinyatakan aman, baru dikumpulkan dengan hewan yang sudah ada. Dia mengatakan siap menyambut Idul Adha 2022 dengan pasokan hewan ternak sehat.(jp)

Jalur Lalu Lintas Hewan Ternak Arah Kabupaten Madiun di Perketat Polisi

SEPUTAR JATIM·June 8, 2022June 8, 2022

Madiun – Polres Madiun melakukan penyekatan dan pemeriksaan jalur lalu lintas perdagangan hewan ternak masuk maupun keluar Kabupaten Madiun di perempatan Jalan Raya Madiun – Ngawi Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng, Selasa (7/6/2022).

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo bersama sejumlah pihak terkait melakukan pemeriksaan dan penyekatan kendaraan pengangkut hewan ternak.

Penyekatan itu sengaja dilakukan, sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi, kambing yang keluar masuk Kabupaten Madiun.

Pengecekan terhadap hewan ternak sapi itu meliputi pemeriksaan fisik. Mulai dari mulut, kuku, hingga pengukuran suhu tubuh.

Hewan ternak yang memiliki penyakit mulut dan kuku biasanya menunjukkan sejumlah gejala-gejala, seperti suhu badan tinggi hingga mulut sariawan.

Posko PMK (Puskesmas Hewan) Dusun Krapyak Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng tak luput dari pengecekan korps Bhayangkara. Anton sempat berkoordinasi dengan dr. Deny Setiawan terkait perkembangan situasi PMK di wilayah Kabupaten Madiun.

“Kami sangat serius terkait PMK ini, sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi baik melalui Bhabinkamtibmas yang melakukan pengecekan dan sosialisasi ke semua peternakan sapi di desa binaan dan melakukan pemantauan ketat di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH),” tutur Anton, Selasa (7/6/2022).

Anton mengimbau kepada peternak dan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik namun harus berhati-hati serta waspada terhadap Penyakit Mulut dan Kuku.

”Menjelang Idul Adha ini tentunya kebutuhan sapi dan kambing meningkat, namun kita harus berhati-hati dan segera mungkin melaporkan bila terdapat hewan ternak dengan tanda-tanda PMK agar segera kami antisipasi,” imbau Kapolres Madiun.

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sampai saat ini belum ditemukan di Kabupaten Madiun. Namun begitu, Polres Madiun berkoordinasi Pemda melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Madiun Bidang Peternakan mulai intensif lakukan langkah-langkah pencegahan. (bj)

Bupati Abdul Latif minta peternak sapi tidak panik hadapi wabah PMK

LENSA MADURA·May 14, 2022May 15, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron meminta para peternak tidak panik terkait wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi yang kini melanda di sejumlah daerah di Indonesia.

“Saat ini sedang ada wabah penyakit pada sapi yang disebut PMK atau penyakit mulut dan kuku. Jenis penyakit ini mudah menular pada sapi lain, tapi bapak-bapak tidak perlu panik, karena jenis penyakit ini tidak menular kepada manusia,” katanya saat meninjau kesehatan hewan di Pasar Hewan Tanah Merah, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu.

Bupati datang ke pasar itu bersama dengan perwakilan anggota DPRD Bangkalan, dinas peternakan, polisi dan TNI, serta beberapa orang dari penyuluh peternakan, dan dokter hewan.

Di pasar itu, bupati juga sempat berdialog dengan perwakilan peternak dan pedagang sapi tentang pola perawatan sapi, dan keuntungan yang didapat dari peternak.

Ia menjelaskan saat ini Pemkab Bangkalan menerjunkan sebanyak delapan orang dokter hewan untuk memantau kesehatan hewan ternak warga Bangkalan dan mendeteksi kemungkinan adanya hewan jenis sapi, kambing atau kerbau yang terserang wabah penyakit mulut dan kuku.

“Dari hasil pemantauan yang kami lakukan dala sepekan ini, memang belum ada sapi atau kambing yang terserang penyakit mulut dan kuku tersebut, dan kami berharap wabah penyakit ini tidak masuk ke Bangkalan,” kata bupati.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar para peternak dan pedagang sementara ini mematuhi kebijakan Pemkab Bangkalan yang melarang hewan luar Madura masuk ke Bangkalan.

“Ini demi keamanan dan sebagai antisipasi agar wabah PMK tidak masuk ke Bangkalan ini. Sebab, jika wabah PMK ini masuk ke Bangkalan, maka yang akan rugi bukan hanya pemkab, akan tetapi bapak-bapak selaku peternak sapi ini,” katanya.

Selanjutnya bupati meminta agar masyarakat hendaknya melapor ke pemkab melalui aparat desa setempat apabila ada hewan peliharaan baik sapi maupun kambing yang berpenyakit seperti terserang PMK, di antaranya nafsu makan sapi menurun, sapi berjalan pincang, dan mulutnya berbusa.

“Kalau tidak mau melapor ke pak kades, lapor ke ini,” ujarnya sambil menunjuk pada anggota polisi dan TNI yang juga ikut mengawal bupati di acara kunjungan ke Pasar HewahnTanah Merah, Bangkalan itu.

Jumlah populasi sapi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur saat ini sebanyak 260 ribu ekor lebih, tersebar di 18 kecamatan.

Jumlah itu meningkat dibanding dua tahun lalu. Sebab, pada 2020, Dinas Peternakan Pemkab Bangkalan merilis, jumlah populasi sapi di kabupaten paling barat di Pulau Madura tersebut sebanyak 259.923 ekor. (ant)