sri mulyani – nusantara7

Informasi publik menurut Sri Mulyani bentuk kepedulian RI

EKONOMI BINIS·August 4, 2022August 4, 2022

N7,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai keterbukaan informasi publik merupakan bentuk kepedulian terhadap Indonesia, sehingga bukan hanya sekedar tanggung jawab moral sebagai pemerintahan.

“Jangan sampai negara kita dibanjiri dan didominasi oleh informasi-informasi yang tidak benar,” tegas Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai informasi yang tidak benar tersebut terus menerus diproduksi dan difabrikasi oleh pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang fokus memajukan bangsa, menjaga kesatuan dan persatuan, serta membangun untuk menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.

Oleh karena itu, Menkeu menghargai unit-unit di Kementerian Keuangan yang telah dan terus memiliki komitmen dan melakukan upaya untuk terus melakukan keterbukaan informasi secara maksimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat kualitas tentang keuangan negara.

“Tanggung jawab kita secara moral maupun secara profesional adalah untuk terus mengisi ruang publik dengan informasi data dan berbagai narasi yang memang mencerminkan kondisi bangsa dan tantangan yang dihadapi, selain kemajuan dan capaian yang telah dimiliki menjadi penting,” ujarnya.ant

Sri Mulyani: Sisa Tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu

EKONOMI BINIS·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.

Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021, katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun, jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi, tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan, ujarnya. (atr)

Survei dari Indikator Politik Indonesia, Risma dan Sri Mulyani menteri terbaik di mata publik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 5, 2021December 10, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini, menempatkan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani sebagai menteri dengan apresiasi positif atau terbaik di mata publik.

“Tri Rismaharini dan Sri Mulyani muncul sebagai menteri terbaik di mata publik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kedua nama menteri tersebut mendapat persentase masing-masing 12,5 persen dan 12,3 persen secara spontan dari 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Burhanuddin, kedua menteri perempuan tersebut dianggap publik memiliki kinerja positif. Tri Rismaharini, misalnya, dianggap berkompeten memimpin Kementerian Sosial.

Sedangkan, nama Sri Mulyani semakin terangkat terkait upaya Pemerintah mengembalikan kerugian negara dari megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satgas BLBI.

Usaha Sri Mulyani dengan terus memburu aset BLBI kapasitasnya dalam Satgas BLBI berbuah kepercayaan publik.

“Melalui pertanyaan secara spontan, dengan mewawancarai 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, nama Tri Rismaharini dan Sri Mulyani mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Usai dikumulatifkan, apresiasi positif yang diberikan publik terhadap Tri Rismaharini mencapai 12,5 persen. Sedangkan Sri Mulyani sebesar 12,3 persen.

“Saya rasa ini modal berharga untuk kedua menteri menjalankan tugasnya ke depan,” ujarnya pula. (ant)

Menkeu waspadai varian baru cpvic 19 Omicron terhadap pemulihan RI

KESEHATAN·November 30, 2021December 3, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai pengaruh varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang berasal dari Afrika Selatan terhadap pemulihan Indonesia, mengingat telah mulai menyebar ke beberapa negara baik di sejumlah negara barat maupun Asia.

“Kami sangat waspada dan mencermati apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk meningkatnya kasus atau mutasi Omicron,” katanya dalam acara 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 secara virtual dari Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, Sri Mulyani mengaku optimis bahwa pemulihan dalam negeri akan terus terakselerasi seiring Indonesia yang telah berhasil melewati dua momen puncak kasus COVID-19.

Indonesia mengalami dua momen puncak kasus COVID-19 yakni pada awal 2021 sebagai dampak libur Natal dan Tahun Baru 2020 serta Juli hingga Agustus 2021 sebagai dampak kemunculan varian Delta.

Ia menuturkan keberhasilan Indonesia dalam melewati puncak kasus COVID-19 merupakan sebuah pencapaian tersendiri mengingat hingga kini masih terdapat beberapa negara yang berusaha untuk keluar dari puncak kasus.

Ia berharap kewaspadaan pemerintah akan mampu membawa ekonomi Indonesia ke dalam pertumbuhan 3,5 persen sampai 4 persen pada tahun ini.

Sementara itu, Sri Mulyani memastikan fiskal pemerintah akan terus mendukung hingga tahun depan mengingat masih adanya ketidakpastian pada perkembangan COVID-19.

Pemerintah Indonesia juga terus melaksanakan reformasi struktural karena dinilai akan menciptakan pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti meningkatkan daya saing, kualitas sumber daya manusia (SDM) serta produktivitas dan inovasi.

“Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyederhanaan iklim investasi, birokratisasi yang mendalam serta penyederhanaan regulasi juga sangat-sangat-sangat relevan,” katanya. (ant)

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyetujui anggaran untuk anak-anak yatim piatu yang telah disahkan oleh Komisi VIII DPR RI. LaNyalla menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penyaluran anggaran anak yatim yang telah resmi disahkan tersebut.

“Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar Covid-19,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang Komisi VIII anggaran yang dialokasikan untuk anak yatim piatu tersebut telah diketok palu. Namun, anggaran itu belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

LaNyalla mengaku akan meminta jajarannya di DPD RI untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Ia tak mau anggaran tersebut jatuh kepada tangan yang tak berhak menerima, apalagi jika sampai diselewengkan.

“Kita harus mengawal anggaran ini agar sampai kepada anak yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh ada data yang keliru karena ini amanat,” pinta LaNyalla, Kamis (23/09/2021).

Anggaran untuk anak yatim piatu senilai Rp11,6 triliun telah diketok palu oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran sebanyak itu diperuntukkan bagi 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022.

Menurut LaNyalla, anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu, terlebih yang menjadi korban Covid-19. “Anggaran ini merupakan perhatian pemerintah terhadap anak yatim piatu dan kita ketahui jumlah anak yatim piatu bertambah cukup signifikan yang disebabkan kasus meninggal orang tua anak karena Covid-19,” tutur dia.

Senator asal Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk ikut mengawal distribusi anggaran tersebut agar sampai kepada mereka yang benar-benar sesuai kriteria. Menurutnya, masyarakat perlu mengawal mulai dari pendataan hingga pencairan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat.

“Masyarakat yang mengetahui terdapat anak yatim piatu, apalagi yang disebabkan Covid-19, maka harus membantu memasukkan datanya,” ajak LaNyalla. Sebagai bagian dari kelompok yang tahu betul kondisi di sekitar mereka, LaNyalla menilai masyarakat lah yang tahu betul kondisi dan keadaan anak-anak yatim piatu.

Itu sebabnya LaNyalla meminta masyarakat berpartisipasi aktif membantu anak-anak yatim piatu agar tersentuh program bantuan pemerintah ini.

“Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak memahami mekanismenya sehingga tidak mendaftarkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat harus membantu anak yatim tersebut,” kata LaNyalla. (jwp)

Sri Mulyani : Belanja negara capai Rp1.368,4 triliun hingga Juli 2021,

NASIONAL·August 26, 2021

Madura9, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara telah mencapai Rp1.368,4 triliun hingga akhir Juli 2021 atau 49,8 persen dari target APBN Rp2.750 triliun dan tumbuh 9,3 persen dari periode sama 2020 sebesar Rp1.252,4 triliun.

“Sampai Juli APBN menunjukkan kinerja cukup baik. Secara overall dari total APBN, tetap belanja mendominasi perekonomian kita yang mendorong dan mendukung pemulihan meskipun konsumsi sudah mulai pulih, investasi pulih, dan ekspor pulih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Realisasi belanja negara Rp1.368,4 triliun itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp549,2 triliun yang merupakan 53,2 persen dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp403,6 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp922,6 triliun.

Belanja K/L Rp549,2 triliun itu tumbuh 30,9 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp419,7 triliun karena adanya belanja modal Rp85,8 triliun yang tumbuh 83,3 persen (yoy) dengan manfaat seperti pembangunan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan.

Belanja K/L juga ditunjang oleh belanja barang Rp217,1 triliun yang tumbuh 78,8 persen dengan manfaat untuk vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif serta berbagai program bansos.

Untuk belanja non K/L Rp403,6 triliun tumbuh 8 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp373,9 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja.

Kemudian realisasi belanja juga berasal dari TKDD Rp415,5 triliun yang merupakan 52,2 persen dari pagu Rp795,5 triliun meliputi transfer ke daerah Rp380,3 triliun atau 52,6 persen dari pagu Rp723,5 triliun dan dana desa Rp35,2 triliun atau 48,9 persen dari pagu Rp72 triliun. ant

Sri Mulyani : Empat Tantangan Dunia Hadapi Covid-19

EKONOMI BINIS·March 30, 2021August 2, 2021

Madura9 – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi dunia termasuk di Indonesia, akibat pandemi Covid 19. Pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity. Continue reading →