satgas – nusantara7

Bupati Abdul Latif minta satgas peternakan perketat pengawasan sapi ternak

LENSA MADURA·May 20, 2022

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron meminta Satuan Tugas Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan memperketat pengawasan sapi ternak, menyusul adanya temuan 37 ekor sapi suspek penyakit mulut dan kuku.

“Selain perlu memperketat pengawasan, penanganan cepat apabila ditemukan kasus PMK baru oleh petugas di lapangan harus dilakukan,” katanya di Bangkalan, Kamis.

Masa inkubasi penyakit mulut dan kuku antara 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit virus tersebut.

Angka kesakitan bisa mencapai 100 persen dan angka kematian tinggi pada hewan muda atau anak-anak. Tingkat penularan PMK juga tinggi, tetapi tingkat kematian antara 1-5 persen.

“Namun yang perlu diperhatikan, meski angka kematian sapi dewasa yang terserang wabah PMK rendah, akan tetapi pada sapi muda sangat tinggi. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta Satgas Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan Pemkab Bangkalan memperketat pengawasan sapi, sehingga sapi yang terserang penyakit tersebut bisa diselamatkan.

Ia juga meminta satgas tidak hanya melakukan pemantauan dan penanganan PMK, akan tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama peternak, tentang gejala serta penanganan jenis penyakit tersebut dengan melibatkan semua unsur terkait.

“Para camat, lurah, dan kepala desa kita minta agar menyampaikan laporan dengan sesegera mungkin kepada tim Satgas Petasan (Pengendali, Pemantau dan Pengawas Peternakan) Pemkab Bangkalan apabila ditemukan ada sapi mengalami gejala klinis terserang wabah PMK,” katanya.

Pihaknya juga telah meminta bantuan polisi dan TNI untuk membantu satgas melalukan deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat. (ant)

Gubernur Khofifah: satgas pangan agar monitor harga minyak goreng

Uncategorized·January 30, 2022February 2, 2022

Nusantara7.com, Kediri – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Satuan Tugas Pangan selalu melakukan monitor rantai pasok, mengantisipasi kelangkaan serta memastikan harga minyak goreng yang dijual di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Harus dilihat bagaimana sebetulnya rantai pasok. Jadi, suplai harus bisa dipastikan dari suplier, kemudian suplier harus bisa memastikan dari pabrik produsennya. Saya rasa rantai pasok yang harus diurai. Dengan HET per 1 Februari, mudah-mudahan rantai pasok lebih lancar, sehingga harga di konsumen sesuai dengan HET,” katanya saat di Kediri, Minggu.

Gubernur yang memantau operasi pasar minyak goreng murah di Kediri itu juga sudah meminta Satgas Pangan untuk turun melakukan monitor dari seluruh supplier sehingga harga sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menetapkan per 1 Februari 2022 harga minyak goreng menggunakan patokan HET. Untuk yang premium harganya Rp14.000 per liter, yang kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan yang curah adalah Rp11.500 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap dengan penetapan kebijakan HET diharapkan masyarakat tidak perlu berebut sehingga tak menyebabkan kelangkaan stok.

“Sekarang sudah ada keputusan dari Menko Perekonomian, bahwa akan ada HET minyak goreng. Per 1 Februari, dengan kemasan bagus Rp14.000 per liter, sederhana Rp13.500 per liter dan curah Rp11.500 liter. Kami berharap distribusi dari suplier hulunya dari pabrik bisa lancar,” kata dia.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak goreng ini karena ada pengaruh kenaikan harga CPO yang juga berimbas ke Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan intervensi, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa mencapai titik kemampuan terbaiknya dan pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan baik.

Walaupun saat ini pemerintah sudah menerapkan satu harga untuk minyak goreng, hal itu belum sepenuhnya berlaku di pasar tradisional. Pemerintah memberikan kesempatan agar harga minyak goreng pun di pasar tradisional bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pihaknya pun berharap distribusi dari pabrik bisa lebih lancar, sehingga saat sampai ke konsumen akhir harga pun bisa terjangkau.

“Kami akan terus lakukan monitor di lapangan saat HET diberlakukan 1 Februari, sehingga harga bisa diakses konsumen akhir,” kata dia.

Pemprov Jatim menggelar operasi pasar minyak goreng di Kediri. Ada sekitar 2.000 liter yang disediakan. Setiap warga bisa membeli maksimal 2 liter dengan harga Rp25 ribu.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang turut mendampingi Gubernur Jatim berterimakasih dengan operasi pasar yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Sebelumnya, di Kediri telah dilakukan operasi pasar minyak goreng kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Kediri sejumlah 12.000 liter.

Ia berharap, dengan operasi pasar lagi yang diselenggarakan di Kediri, harga minyak goreng ke depannya bisa stabil.

“Mudah-mudahan nanti dengan harga eceran tertinggi di Kediri bisa terus turun, semua bisa lancar lalu UMKM yang menjual gorengan, katering, semua juga menjadi lancar,” kata Wali Kota. (atr)

Ini Catatan Satgas, Vaksinasi COVID-19 RI Ditarget 100 Juta Bulan Ini, Sanggupkah?

KESEHATAN·August 17, 2021August 18, 2021

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap target vaksinasi COVID-19 mencapai 100 juta dosis akhir bulan ini. Mungkinkah target ini dicapai?

Target yang dibebankan terbilang cukup menantang, mengingat sebelumnya butuh 27 pekan untuk bisa menyuntikkan 50 juta dosis di seluruh Indonesia. Ini artinya, hanya ada 7 pekan untuk menyuntikkan tambahan 50 juta dosis.

Juru bicara satgas penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini sudah 54 juta warga yang mendapat vaksinasi dosis pertama atau sekitar 26 persen dari populasi. Sebanyak 29 juta atau 14 persen dari populasi, sudah mendapat dosis kedua.

Upaya pemerintah untuk mencapai target penyuntikan 100 juta dosis vaksin COVID-19 antara lain dilakukan dengan meningkatkan suplai vaksin.

“Sampai Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis dan akan dapat bertambah dengan berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya,” kata Prof Wiku dalam siaran pers, Selasa (17/8/2021).

Selain itu, sinkronisasi data antara daerah dan pusat juga terus diupayakan. Demikian juga dengan distribusi, vaksin COVID-19 diupayakan bisa diterima di daerah tepat waktu dan sesuai prioritas.

“Dengan penambahan cakupan bertahap, ini diharapkan kekebalan komunitas akan segera tercapai,” kata Prof Wiku.

(dtk)

Satgas Imbau Daerah PPKM Turun Level Konsisten Lakukan Pengendalian

NASIONAL·August 11, 2021

Jakarta – Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau daerah yang masih berada di level 4 untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan penanganan COVID-19. Adanya sejumlah daerah yang telah turun level PPKM bisa dijadikan acuan dalam penanganan COVID-19.

“Sedangkan bagi yang telah menunjukkan perkembangan yang baik, untuk tidak cepat berpuas diri melainkan konsisten melakukan pengendalian yang baik,” ungkap Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dikutip dari covid19.go.id, Rabu (11/8/2021).

Wiku mengingatkan sekalipun suatu daerah sudah turun level PPKM, potensi penularan virus Corona tetap harus diantisipasi. Ia menjabarkan terdapat 71 dari 128 kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa-Bali yang berada di level 4 sedangkan di wilayah non Jawa Bali terdapat 45 dari 386 kabupaten/kota. Dalam seminggu terakhir, terdapat satu daerah di Jawa-Bali yang turun dari level 3 ke 2, sedangkan 26 kabupaten/kota turun dari level 4 ke 3.

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan kabupaten/kota yang paling banyak turun level PPKM dari 4 ke 3, yakni sebanyak 12 wilayah. Selanjutnya di Jawa Tengah 7 kabupaten/Kota, Jawa Barat 6 kabupaten/kota, dan satu kabupaten di Banten turun level PPKM dari 4 ke 3.

Sementara itu, di wilayah luar Jawa-Bali terdapat enam kabupaten/kota yang turun dari level 3 ke 2 dan 28 kabupaten/kota yang turun dari level 4 ke 3.

“Ke depannya, pemerintah berharap hasil evaluasi mingguan ini dapat meningkatkan motivasi di setiap daerah. Untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian COVID-19,” sebut Wiku.(dtk)