pemkab pamekasan – nusantara7

Bupati Baddrut Tamam bersama UGM majukan usaha peternakan pesantren

LENSA MADURA·May 23, 2022

Nusantara7.com, Pamekasan- Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogakarta mengembangkan usaha peternakan berbasis pesantren sebagai upaya memajukan ekonomi dan mendidik santri terampil beternak.

Menurut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pamekasan, Minggu, selain untuk mendorong kemandirian ekonomi lembaga pesantren dan mendidik santri memiliki keterampilan beternak, kerja sama dengan Fakultas Peternakan UGM itu juga sebagai upaya Pemkab Pamekasan mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Ada 13 lembaga yang menjadi pilot projeck dalam kerja sama pengembangan usaha ternak berbasis pesantren tahun ini,” katanya, menjelaskan.

Salah satunya Pondok Pesantren Sumber Bungur, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Bahkan, sambung Baddrut, di pesantren ini tidak hanya mengembangkan usaha peternakan, akan tetapi juga usaha pertanian.

Selama belajar di pesantren, para santri bisa memilih jenis usaha yang hendak dikembangkan sebagai bekal apabila nantinya mereka kembali ke masyarakat, baik usaha peternakan, maupun usaha pertanian.

“Jadi, di samping akan menjadi usaha mandiri pesantren, peternakan dan pertanian yang dikembangkan di pesantren ini juga akan menjadi sarana pembelajaran para santri,” katanya.

Terkait program ini, Pemkab Pamekasan juga menyediakan dana hibah yang bersumber dari anggaran dasar dan belanja daerah (APBD).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan (DKP3) Pamekasan Ajib Abdullah, penyediaan dana hibah itu karena program tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong para santri memiliki kemampuan beternak dan bertani.

“Selain mempersiapkan potensi santri, program tersebut juga mendukung ketahanan pangan nasional, karena itu, program baik ini dipandang perlu untuk mendapatkan dukungan dari anggaran pemerintah daerah,” katanya, menjelaskan.

Total jumlah pondok pesantren yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 218 lembaga, dengan jumlah santri sebanyak 55.001 orang, terdiri dari 36.101 orang santri mukim, dan sebanyak 18.900 orang sisanya tidak mukim atau tidak tinggal di pesantren. (atr)

Pemkab Pamekasan lakukan kontrak kerja cegah korupsi di kalangan ASN

LENSA MADURA·February 18, 2022February 19, 2022

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berupaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat melalui kontrak kerja antara pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kontrak kerja dengan pimpinan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan ini juga untuk meningkatkan kinerja di masing-masing OPD,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam di Pamekasan, Kamis.

Sebanyak 32 pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, Kamis, melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan Bupati Pamekasan pada acara apel pagi di halaman Nagara Bhakti di depan Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan.

Salah satu isinya, mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Menurut Bupati, Pemkab Pamekasan memprioritaskan program pembangunan pada lima hal, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi dan peningkatan infrastruktur.

Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan peningkatan layanan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menurut dia masuk dalam poin keempat, yakni reformasi birokrasi.

Untuk itu, perlu adanya perubahan paradigma di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Jika sebelumnya ASN itu bertumpu pada pandangan bahwa mereka adalah pejabat, saat ini harus diubah. ASN adalah pelayanan masyarakat, atau pelayan umat, Maka, untuk memaksimalkan peran sebagai pelayan masyarakat, diperlukan upaya-upaya yang mendukung,” katanya.

Bupati menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Pamekasan dalam mewujudkan perubahan cara pandang itu, perlu dilakukan kontrak kerja.

“Jadi, ASN yang mau jadi kepala dinas tertentu, harus kontrak, program yang akan dijalankan, target capaian dan bersungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan sanggup untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

Intinya, sambung dia, kontrak kerja dengan OPD itu sebagai bentuk komitmen dan penegasan kesiapan pimpinan di masing-masing OPD tersebut untuk mundur dari jabatannya apabila tidak sukses melaksanakan program sesuai target yang telah dicanangkan.

“Semangat yang ingin bangun dari kontrak kerja dengan masing-masing OPD ini adalah semangat fastabiqul khairot atau berlomba-lomba dalam kebaikan,” kata bupati muda ini.

Mantan anggota DPRD Jatim ini lebih lanjut menjelaskan, situasi pandemi dan revolusi industri menuntut para abdi negara bekerja lebih serius, dituntut untuk membuat program yang kreatif, inovatif, serta cepat.

“Karena dalam situasi yang tidak normal itu cara bekerja ASN harus tidak normal pula. Maka dari ini, Pak asisten dan bu asisten, mulai nanti malam tolong pelototi satu-satu semua kegiatan. Tujuan akhirnya kontrak ini adalah berlomba-lomba menuju kebaikan. Jangan hanya berpikir takut jadi staf,” katanya menjelaskan.

Akademisi dari Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan Ahmad Asir menilai, cara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengikat para ASN untuk berkinerja baik, cepat dan inovatif melalui kontrak kerja itu, sangat efektif dalam menyukseskan program prioritas yang dicanangkan Pemkab Pamekasan.

“Dengan cara itu, kami yakin hasilnya akan lebih optimal. Yang perlu diperhatikan apa yang dilakukan Pemkab Pamekasan adalah pada komitmen dan niat baiknya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya praktik korupsi,” kata Asir. (atr)

Baddrut tamam: dorong pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan alat usaha

LENSA MADURA·December 14, 2021December 21, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendorong upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui bantuan alat-alat usaha perdagangan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah itu.

“Bantuan alat-alat usaha perdagangan ini sebagian dari program yang kami lakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini,” kata Bupati Pamekasan Baddrut Tamam seusai menyerahkan bantuan itu kepada 120 keluarga peNerima manfaat di Pamekasan, Senin.

Para keluarga penerima manfaat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan alat-alat usaha perdagangan itu secara optimal.

Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan pemerintah itu memang belum bisa menjangkau semua pelaku usaha di Pamekasan, karena anggaran yang tersedia di APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbatas.

Sebelumnya, pada rapat kerja dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 bersama Pemkab Jatim, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memaparkan, bahwa pandemi COVID-19 yang melanda saat ini berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Pamekasan minus dua persen lebih, dan hal itu tidak hanya terjadi di Pamekasan akan tetapi juga di daerah lain.

Upaya untuk membantu pemerintah pusat memulihkan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus dilakukan, salah satunya berupa pemberian bantuan alat-alat perdagangan warga.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan modal usaha yang disebut bantuan presiden (banpres).

Ia menjelaskan banpres telah berjalan dua kali, yakni pada 2020 dengan nilai bantuan Rp2,6 juta dan pada 2021 sebesar Rp1,5 juta.

“Kami berharap, melalui program yang terintegratif antarpemerintah di berbagai tingkatan ini, ekonomi kita yang minus akibat pandemi COVID-19 ini, bisa segera membaik,” katanya.

Saat menyalurkan bantuan itu, Bupati Baddrut Tamam juga mengingatkan masyarakat tetap taat pada protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.

“Kasus COVID-19 di kabupaten ini memang sudah melandai, tapi kita tetap harus waspada, karena pemerintah belum mengumumkan, bahwa kita telah bebas dari pandemi ini,” kata dia. (ant)

Demi Pemerintahan Baik dan Hebat, Bupati Pamekasan Pastikan Transparansi di Lingkungannya

LENSA MADURA·November 22, 2021November 23, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam memastikan transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dipimpinnya, guna memastikan kondisi pemerintahan yang baik dan hebat.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) di Kota Malang, Sabtu (20/11/2021) lalu.

“Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang secara teknis dan pengelolaannya dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus jelas dan transparan, termasuk tentang DBCHT,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

Bentuk transparansi tersebut tentunya harus dibuktikan dengan beragam informasi yang akurat, informatif dan edukatif. “Sosialisasi dan publikasi ini sebagai upaya penyeimbang informasi yang benar dan edukatif, khususnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dari itu pihaknya mengajak seluruh elemen OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, untuk bersama menjadikan Pamekasan sebagai kabupaten yang hebat dan luar biasa, serta selalu menyajikan informasi yang positif dan edukatif.

“Mari jadikan Pamekasan ini sebagai kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten/kota maju lain di Indonesia. Sebab semangat kebersamaan dengan komitmen bersama tentunya dapat mewujudkan Pamekasan berkemajuan,” pungkasnya. [brj]

Pemkab Pamekasan Kembali Raih Penghargaan Laporan Keuangan dengan Status WTP

Uncategorized·October 29, 2021November 2, 2021

Bintangpos.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, kembali mendapat penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di hotel Kokoon, Banyuwangi, Jumat (29/10/2021).

Berkat penghargaan tersebut, Bupati Badrut Tamam menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pamekasan, khususnya para ulama, tokoh masyarakat, Ormas, serta jajaran ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

“Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk dukungan dan doa dari para alim ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat Pamekasan secara umum,” kata Bupati Badrut Tamam, Sabtu (30/11/2021).

Tidak hanya itu, bupati muda yang akrab disapa Mas Tamam juga menyampaikan jika penghargaan tersebut sebagai bagian dari sejarah pengabdian. “Penghargaan ini untuk kita semua untuk terus bekerja lebih baik lagi, karena penghargaan bukan tujuan, penghargaan hanya bonus ligitimasi atas kerja hebat kita,” ungkapnya.

“Tidak kalah penting, rasa terima kasih dan ucapan syukur tanpa henti juga kami panjatkan (kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala) atas diraihnya kembali penghargaan ini. Dan penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Pamekasan,” sambung Mas Tamam.

Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri untuk terus meningkatkan proses pengabdian bagi masyarakat, sehingga pihaknya terus bekerja maksimal guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya.

“Semoga dengan kembali diraihnya penghargaan ini, nantinya dapat meningkatkan kinerja kita kedepan. Sesuai dengan cita-cita bersama mewujudkan Pamekasan Bhajra, Rajjha tor Parjhuga melalui Spirit Pamekasan Hebat. Karena Desaku Makmur Pamekasan Hebat,” pungkasnya. [brj]