opd – nusantara7

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 26, 2021January 7, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.

“Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.

“Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata Eri.

Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).

Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan), Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)

Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja). (ant)

PPKM Level 2, Pemkot Malang Bakal Buka 86 Taman

SEPUTAR JATIM·October 20, 2021October 23, 2021

Nusantara7.com, Malang – Setelah masuk pada Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, Pemerintah Kota Malang akan membuka kembali seluruh taman kota yang ada. Setidaknya, 86 taman akan kembali dibuka setelah ditutup satu tahun lebih selama pandemi Covid-19.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa taman akan dibuka secara bertahap. Mereka juga akan menyiapkan petugas di sana. Untuk mengawasi para wisatawan agar tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak sesama pengunjung. Selain itu, seluruh pengunjung wajib mengunduh aplikasi PeduliLindungi.

“Dibuka bertahap karena kalau Mal itu akan punya petugas keamanan sendiri yang bisa melakukan kontrol. Nah kita sedang menyusun itu nanti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang akan bertanggung jawab,” ujar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan, petugas nanti diminta berkeling untuk mengingatkan warga agar tetap mematuhi anjuran pemerintah memakasi masker dan prokes lainnya. Karena penjagaan di taman lebih sulit ketimbang di Mal.

“Akan kita tempatkan petugas, nanti keliling operasi. Mengingatkan warga yang tidak memakai masker atau tidak tertib protokol kesehatan. Agak susah memang di taman, kita harus ngatur pintu masuknya juga,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu Kepala DLH Kota Malang, Wahyu Setianto mengungkapkan rencana pembukaan taman sebenarnya sudah beberapa waktu lalu. Namun, terkendala PPKM akhirnya gagal. Wahyu menyebutkan setidaknya ada 86 taman besar hingga kecil siap dibuka di PPKM Level 2 ini.

“Semua taman siap dan besok saya mau koordinasi dengan pak Sekda bagaimana petunjuknya dan matur (meminta) pak Wali untuk memastikan kapan pelaksanaannya. Ujicoba awal Alun-alun Merdeka, karena di sana pusatnya,” tandas Wahyu. [brj]

Tiga Tahun Bangkalan Berbenah, Bangkalan Berubah

LENSA MADURA·September 23, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Tiga tahun sudah R Abdul Latif Amin Imron dan Mohni memimpin Kabupaten Bangkalan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Kamis (23/9/2021) tepat tiga tahun pasangan Ra Latif – Mohni memimpin Bangkalan.

Selama tiga tahun menahkodai kota dzikir dan shalawat Bangkalan, perlahan Bangkalan menuju Sejahtera. Dari 25 Kerja Bangkalan Sejahtera, tiap sektor terus bergerak menuju visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sejahtera Pintar dan Sehat

Masyarakat Bangkalan kini menuju Sejahtera Pintar dan Sehat. Yakni tiap siswa SD dan SMP bisa bersekolah tanpa pungutan biaya. Sedangkan pelajar SMA/SMK berstatus kurang mampu mendapatkan subsidi Rp 1.000.000.

Tak hanya itu, setara mahasiswa juga mendapatkan beasiswa. Pemkab Bangkalan mengucurkan 500 beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi bagi pelajar berprestasi. Selain pendidikan formal, Pemkab juga terus berikhtiar meningkatkan keterampilan dan mutu bagi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

Saat ini masyarakat Bangkalan juga sudah tidak khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Sebab berobat ke rumah sakit kini sudah gratis dan terjangkau. Perbaikan juga dilakukan di bidang mutu layanan tenaga perawat, bidan dan dokter melalui peningkatan kapasitas Puskesmas rawat inap dan perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan (rumah sakit).

Dan tidak hanya itu, Tiap puskesmas kini memiliki tiga dokter dan penerima bantuan iuran pembayaran (BIP) per KK miskin.

Perizinan

Pelayanan informasi, perizinan usaha serta urusan umum dipastikan tertata dengan baik. Semua warga dijamin mendapatkan hak pelayanan berkualitas, mudah dan cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu Pemkab juga menciptakan santri entrepreneurship dan 1.000 wirausahawan.

Juga tidak ketinggalan mengoptimalkan pelabuhan rakyat, revitalisasi terminal dan penetapan zonasi industri secara proporsional tak luput dari sentuhan. Bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran juga diberikan untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi. Desa/Kelurahan Juga mendapatkan satu mobil multiguna.

Disisi lain, Bupati juga memiliki program Sejahtera Mengayomi yakni menggerakkan barisan relawan sehati (Sejahtera Bersama Bupati) yang tanggap darurat bencana, kasus kesehatan dan kerentanan sosial.

Kesejahteraan para petani juga dipastikan melalui akses jaminan asuransi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bupati juga memberikan asuransi kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid dan penjaga makam. Ketua RT dan RW pun mendapat insentif. Para nelayan juga mendapat asuransi. Setiap tahun jumlah penerima insentif guru madrasah diniyah dan pondok pesantren terus meningkat.

Sejahtera Membangun dari Pinggiran

Membangun infrastruktur menjadi fokus utama Ra Latif selama memimpin Bangkalan. Ia memastikan jalan kabupaten berstatus baik dan layak melalui pemerataan dan peningkatan akses jalan wilayah pelosok.

Juga meningkatkan PJU (Penerangan Jalan Umum) di pedesaan dan irigasi pertanian melalui jaringan pipanisasi pengeboran sumur menjadi perhatiannya. Selain itu memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk tepat waktu, penyediaan air bersih bagi rumah tangga pelosok, revitalisasi pasar-pasar desa dan pemanfaatan cold storage TPI sesuai kebutuhan.

Memfasilitasi perbaikan alat tangkap nelayan. Bagi pemerintah desa Pemkab memfasilitasi penguatan dan pendampingan bagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta memfasilitasi keunggulan lokal berbasis potensi sumber daya alam, industri kreatif dan ekonomi desa melalui optimalisasi BUMDes.

Sejahtera Berbudaya

Menjadikan Masjid Syaichona Moh. Cholil sebagai pusat kebudayaan Islam dan mengembangkan Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Shalawat. Memfasilitasi kelompok kesenian, situs-situs budaya lokal, dan mengembangkan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta menyelenggarakan festival kitab kuning tahunan bertaraf nasional.

Revitalisasi Pasar

Ditengah keterbatasan anggaran Karena refocusing penanganan Covid-19, Pemkab mengupayakan revitalisasi dua pasar pada tahun 2021. Dua pasar tersebut yaitu pasar Tanah Merah dan pasar Blega. Untuk pasar tanah merah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 5 Miliar untuk proses finishing. Sedangkan pasar Blega membutuhkan sekitar Rp 4 Miliar sampai Rp 9 Miliar untuk revitalisasi fasilitas pasar.

Prioritas Pembangunan

Pada 2020 lalu Pemkab membangun gedung DPRD, gedung ULP, Gapura Blega dan gedung pelayanan SIM Polres Bangkalan. Selain itu pada tahun 2020 Pemkab juga membangun sejumlah fasilitas yaitu gedung barak Dalmas, Musala Kejari Bangkalan dan pos pantau rukyatul hilal.

Tahun 2021 ini, Pemkab juga kembali menganggarkan untuk perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni). Jumlah RTLH yang dibenahi oleh anggaran tahun ini, lebih meningkat dari tahun 2020 kemarin. Jika Tahun kemarin, jumlah RTLH yang ditangani pemerintah ada 54 unit rumah dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah, mencapai Rp 1 Miliar, tahun ini anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 3 Miliar.

Setiap rumah direncanakan dianggarkan Rp 18 Juta. Sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah.

Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Madin

Tiap tahun hampir 9 ribu orang lebih mendapatkan insentif Guru Ngaji dan Guru Madin (madrasah diniyah). Mereka menerima bantuan kisaran 200 ribu rupiah per bulan. Selain itu insentif juga diberikan kepada Takmir Masjid, penjaga makam serta ketua RT/RW.

Tak hanya memberikan bantuan langsung, untuk menyapa dan lebih cepat menampung keluh kesah masyarakat, Bupati Bangkalan juga menginisiasi kanal reaksi cepat dan spam lapor. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi dan usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (bkl)