https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

gubernur jatim – Page 2 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

nusantara7.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]

Sidoarjo Raih Top 30 Kovablik, Berkat aplikasi ‘Sipraja’

Sidoarjo Raih Top 30 Kovablik, Berkat aplikasi ‘Sipraja’

Nusantara7.com, Sidoarjo – Reformasi birokrasi di Sidoarjo menuai hasil. Inovasi pelayanan publik kabupaten tersebut menjadi salah satu yang terbaik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Inovasi aplikasi Sipraja (sistem pelayanan rakyat Sidoarjo) masuk Top 30 Inovasi. Bahkan inovasi tersebut akan direplikasikan ke kabupaten/kota di Jawa Timur. Penghargaan Top 30 Kovablik diserahkan langsung oleh Menpan RB Tjahyo Kumolo kepada Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Ali) di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (19/11/2021).

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menandatangani komitmen replikasi bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa dan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahyo Kumolo.

Sipraja merupakan aplikasi yang dikembangkan Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo dalam melayani perizinan dan non perizinan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Aplikasi berbasis website dan android ini diklaim mampu memangkas birokrasi karena masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah tanpa harus datang ke desa maupun kecamatan.

“Aplikasi Sipraja memotong birokrasi pelayanan yang sebelumnya prosesnya terlalu lama, terlalu banyak yang harus dilewati. Sekarang masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah. Lebih hebatnya lagi, dengan aplikasi Sipraja masyarakat bisa memantau progres pengajuan surat apakah sudah diverifikasi atau belum, itu bisa langsung dipantau real time,” kata Gus Muhdlor.

Alumnus Unair Surabaya itu menjelaskan, masyarakat dapat mengakses 24 jenis layanan yang sudah tersedia di aplikasi Sipraja selama 24 jam. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini pelayanan pemerintah dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Karena prinsip reformasi birokrasi adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada publik. Memotong birokrasi yang dinilai menghambat pelayanan.

“Ini memotong beberapa alur birokrasi yakni yang ada di desa dan kecamatan. Dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik seperti ini, harapan- nya daerah akan lebih banyak membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” terang putra KH Agoes Ali Masyhuri pengasuh Pesantren Progresif Bumi Shalawat itu. [brj]

 

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Puji Pengolahan Sampah Jadi Briket di Ponorogo, Khofifah : Bukan hanya Sampah jadi rupiah, tapi berkah juga

Nusantara7.com, Ponorogo – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan kunjungan kerja di Ponorogo. Di bumi reyog, ada beberapa kegiatan yang akan dikunjungi, salah satunya meninjau pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican di Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Ya, sejak beberapa bulan lalu, Pemkab Ponorogo mengolah gunungan sampah menjadi sesuai yang mempunyai nilai jual. Yakni mengolah sampah menjadi briket. Sebuah blok bahan yang dapat dibakar, tentu kegunaannya sebagai bahan bakar.

“Ini bukan sampah menjadi rupiah saja, tapi juga sampah jadi berkah. Sesuatu yang sangat luar biasa,” kata Khofifah, Senin (8/11/2021).

Pengolahan sampah jadi briket ini, kata Khofifah merupakan format renewable energy atau energi yang baru. Dimana nantinya dapat mensubsitusi batubara. Tidak sampai disitu, Khofifah juga takjub dengan teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah ini. Yakni teknologi yang sederhana buatan dari SMK di Ponorogo.

“Saya berterimakasih, inovasi yang luar biasa. Bupati menginisiasi dan SMK mensuport-nya,” ungkapnya.

Menurut informasi dari bupati, Khofifah menyebut jika market briket ini masih terbuka dan luar biasa. Sudah kirim ke Pasuruan, Gresik dan Kediri untuk bahan bakar industri. Harganya pun masih terjangkau, yakni untuk 1 ton dihargai dengan Rp 700 ribu. Ketika sampah biasanya menjadi problem, dengan teknologi sederhana bisa memberikan solusi bagi penumpukan sampah.

“Tadi saya tanya bioksinnya dibawah ambang batas, tentu ini lebih sehat. Saya harap kabupaten/kota di Jatim kirim tim ke Ponorogo. Insyallah ini akan menjadi solusi efektif dan strategis,” katanya.

Ketika dunia ingin menurunkan emisi, di Ponorogo sudah membantu menurunkannya. Berarti kebutuhan terhadap bahan bakar batubara juga akan tereduksi. Kalau masing-masing kabupaten/kota di Jatim menyiapkan yang seperti ini, Ia yakin Jatim akan menjadi pioner penurunan emisi di Indonesia.

“Kalau briket batu bara kotak-kotak. Ini nantinya juga akan disipakan mesin cetakannya. Meski sekarang bentuknya belum teratur tapi tidak mengurangi fungsinya,” pungkasnya. (brj)

Khofifah: Pemprov Jatim Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur Kelautan di Puger Jember

Khofifah: Pemprov Jatim Siap Bantu Pembangunan Infrastruktur Kelautan di Puger Jember

Nusantara7.com, Jember – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu pembangunan infrastruktur kelautan di kawasan Puger, Kabupaten Jember. Hal ini dikemukakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat berkunjung ke Jember.

“(Jember) butuh tempat sandaran atau docking perahu dan penambahan breakwater, serta pengerukan sedimentasi,” kata Khofifah. Bantuan diberikan untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan. Ini karena selama masa pandemi Covid-19, sektor tersebut dan sektor pertanian tetap tumbuh positif dan tidak mengalami kontraksi.

Pembangunan infrastruktur ini diusulkan oleh Bupati Hendy Siswanto. “Saya langsung menyanggupi, bahwa Pemprov Jatim akan support dalam bentuk bantuan keuangan untuk tambahan infrastruktur di area Puger ini,” kata Khofifah.

Khofifah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Jatim dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim untuk segera berkoordinasi dengan tim yang ditunjuk Bupati Hendy Siswanto.

Hendy berterima kasih atas bantuan tersebut. “Alhamdulillah, hari ini betul-betul barokah, karena gubernur akan membantu kebersihan (pantai) di Puger dan membantu pembangunan dok untuk tempat sandar kapal, sehingga (nelayan) tidak perlu khawatir lagi kalau air pasang dan surut,” katanya. [brj]

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)

Gubernur Jatim : Tahun 2022 akan ditambah 25 Daerah Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Gubernur Jatim : Tahun 2022 akan ditambah 25 Daerah Pilot Project Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Nusantara7.com, Surabaya  – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo untuk sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11/2021).

“Kami harap Pak Wakil Bupati bisa meningkatkan proses kemajuan yang dicapai periode selama ini oleh Bapak Marwoto Birowo sebagai bupati. Harus dipertahankan lompatan capaian kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat di Tulungagung,” kata Khofifah dalam sambutannya.

Pada tahun 2021, ada lima daerah yang ditargetkan terkait kemiskinan ekstrem yang harus dituntaskan. Pada tahun 2022 nanti akan ditambahkan 25 daerah lagi, termasuk Tulungagung dan Surabaya.

Khofifah mengatakan, Tulungagung menjadi salah satu kabupaten pilot project yang dijadikan percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Nantinya, Gatut akan bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Tulungagung.

Khofifah berpesan kepada Gatut, agar bekerja keras menekan angka kemiskinan di Tulungagung. “TKPKD ini komandannya di kabupaten, Pak Wabup. Pak Wagub Jatim sebagai Dansatgas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Karena ini barang baru kemiskinan ekstrem, bahwa definisinya pengeluaran sehari 1,9 dollar AS. Tulungagung masuk di dalamnya, sama-sama mencari intervensinya (kemiskinan) bagaimana,” ujarnya.

Khofifah mengungkapkan, lengkapnya susunan eksekutif di Tulungagung, diharapkan bisa mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Ada banyak capaian prestasi yang ditorehkan Tulungagung selama ini.

“Ini penguatan, percepatan di Tulungagung, untuk membantu kerja bupati. Penanganan kemiskinan ini bagian penting. Banyak capaian prestasi ditorehkan oleh Tulungagung, hadirnya Pak Wabup ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tulungagung,” tegasnya.

“Selamat menjalankan tugas, dan selalu memberi keberkahan untuk kita semua,” pungkas Khofifah.

Diketahui sebelumnya, Bupati Tulungagung periode 2018-2023 Syahri Mulyo ditangkap KPK karena kasus korupsi. Kemudian wakilnya, Marwoto Birowo diangkat sebagai bupati. Setelah hampir tiga tahun jabatan wabup kosong, akhirnya, DPRD Tulungagung menunjuk Gatut Sunu Wibowo sebagai Wabup. [brj]

PPPI Khoirul Umam: Khofifah masuk 500 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia, Inspirasi Perempuan Indonesia

PPPI Khoirul Umam: Khofifah masuk 500 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia, Inspirasi Perempuan Indonesia

Nusantara7.com, Surabaya  – Nama Khofifah Indar Parawansa masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh dunia. Hal tersebut berdasarkan rilis terbaru The Royal Islamic Strategic Studies Centreyang mengeluarkan daftar 500 muslim paling berpengaruh dunia tahun 2022.

Nama Khofifah masuk dalam kategori politikus muslim berpengaruh. Namanya berjajar dengan nama sejumlah tokoh muslim dunia yang lain. Seperti, Presiden Ebrahim Raisi dari Iran, Presiden Samia Suluhu Hassan dari Tanzania dan lain-lain.

Hal tersebut menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia secara umum dan tentu saja bagi Jawa Timur, dimana saat ini Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

Direktur Eksekutif IndoStrategic yang juga sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Dr A. Khoirul Umam mengatakan bahwa masuknya nama Khofifah dalam The Muslim 500 ini wujud pengakuan terhadap prestasi Khofifah Indar Parawansa dalam peran publiknya di ruang politik dan kebijakan publik.

“Capaian Khofifah ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan Indonesia lainnya, khususnya kalangan Nahdliyyin dan Muslimah Indonesia pada umumnya, untuk bisa ikut tampil membuktikan prestasinya dalam kapasitas dan bidang masing-masing,” tegasnya, Minggu (31/10/2021).

Umam menyebut, di saat yang sama, prestasi Khofifah ini bisa jadi catatan bekalnya untuk masuk dalam bursa kepemimpinan nasional Indonesia ke depan. “Tentu ini menjadi catatan bekal bagi Khofifah, untuk karir ke depannya. Termasuk nanti jika Khofifah ingin masuk dalam kancah kepemimpinan nasional Indonesia,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, The Royal Islamic Strategic Studies Centre memiliki ajang penghargaan dan nominasi tahunan bagi tokoh muslim berpengaruh di seluruh dunia. Lebih lanjut, Umam yang juga Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini mengatakan capaian Khofifah ini sekaligus mempromosikan karakter Islam moderat Indonesia.

“Yang mana ini sekaligus memberi ruang bagi kaum Muslimah untuk mengembangkan kapasitasnya di ruang publik. Semoga negara-negara Arab yang terus melalukan reformasi paradigma keislaman di internalnya bisa belajar dari Indonesia,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Surokim Abdussalam, peneliti Surabaya Survey Center mengatakan sebagai negara dengan penduduk muslim moderat terbesar di dunia munculnya para pemimpin muslim berpengaruh dari Indonesia layak disyukuri.

Sekaligus, menurutnya, dunia sebenarnya akan diuntungkan karena potret dan kehidupan muslim moderat di Indonesia bisa menjadi role model dunia. Khofifah mampu menciptakan ruang hidup yang adil dan aman bagi komunitas lintas agama. Baik pada skala nasional, maupun regional. Salah satu bukti yang ditunjukkan adalah saat mengikuti konstelasi politik pada 2019, dia memerankan sebagai pendukung kuat persatuan lintas agama di Indonesia.

Khofifah selalu mengingatkan bahwa Jawa Timur dan Indonesia sendiri terdiri atas banyak ragam ras, dan kepercayaan. Dia mengajak masyarakat saling bersatu padu, bukan tercerai-berai. Menurut dia, peran tersebut merupakan Amanah yang dia emban selaku pelaksana roda pemerintahan.

Pada sektor kemandirian ekonomi, perempuan yang juga Ketua PP Muslimat NU itu menggagas program One Pesantren One Product (OPOP) Jatim. Program ini memberdayakan santri untuk menciptakan kemandirian umat melalui produk khas pesantren. OPOP Jatim diharapkan akan bersaing pada kancah internasional dan dikenal oleh umat muslim dunia.

Nilai religius juga dia terapkan pada berbagai aktivitas pemerintahan. Hal itu merupakan bentuk penggabungan keimanan dan pemerintahan. Salah satunya, tradisi salawat yang dibacakan pada setiap memulai pelaksanaan event pemerintahan.

“Harus juga disadari bahwa kepemimpinan wanita muslim di level dunia masih langka hingga sekarang. Jadi menurut saya masukknya Bu Khofifah sebagai pemimpin berpengaruh dunia sudah tepat dan akan punya banyak multieffect bagi perkembangan organisasi perempuan di Indonesia,” tegas Surokim.

Dikatakannya, sosok Khofifah sebagai gubernur berada pada momentum yang tepat saat ini untuk mempromosikan nurturent politic dan potensial menjadi asset dunia. “Karena Ibu Khofifah sudah terbukti oleh sejarah mampu memimpin organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Apalagi Indonesia secara geopolitik saat ini penting dimata dunia,” tandasnya.

Pengakuan The Royal Islamic Strategic Studies Centre ini menurut Surokim akan punya efek kuat terhadap perkembangan organisasi perempuan di Indonesia untuk bisa berkiprah lebih luas diluar wilayah domestik. “Apalagi era ke depan kekuatan politik perempuan akan kian signifikan. Selamat untuk Ibu Khofifah, selamat juga untuk masyarakat Jawa Timur,” pungkas Surokim. [brj]

Abrasi Tiap Tahun, Gubernur Jatim Tanam Mangrove di Banyuurip Gresik

Abrasi Tiap Tahun, Gubernur Jatim Tanam Mangrove di Banyuurip Gresik

Nusantara7.com, Gresik – Wilayah Pantai Utara Gresik sempat mengalami dampak lingkungan yang sangat besar. Berdasarkan catatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pantai di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah mengalami abrasi 132 kali setiap tahunnya. Guna mencegah hal itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanam mangrove di kawasan tersebut sekaligus menjaga ekosistem laut.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur mengatakan, pengaruh global warning saat ini sangat dirasakan. Untuk itu, dirinya meminta instansi terkait menanam mangrove sebanyak-banyaknya di sepanjang pesisir pantai.

“Keberadaan mangrove yang ditanam itu dampaknya tidak hanya buat ekosistem saja. Tapi, juga berdampak positif bagi nelayan,” katanya, Kamis (28/10/2021).

Kedepan lanjut Khofifah, dirinya mendorong kepada masyarakat pesisir serta instansi terkait untuk terus menanam tanaman mangrove melalui ‘Tandur Mangrove’. “Disamping menyelamatkan lingkungan dari ancaman abrasi. Penanaman mangrove secara masif ini juga memiliki potensi nilai ekonomis. Seperti hutan mangrove di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik.

Seperti diketahui, tanaman mangrove di Desa Banyuurip memiliki 17 varian mangrove. Dari banyaknya varian itu juga akan menambah satwa yang hidup di mangrove. Selain itu, kawasan itu sudah diitetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Dimana disana memiliki spot migrasi puluhan jenis burung laut serta dipenuhi ratusan ribu pohon mangrove dari belasan jenis.

Kawasan tersebut memiliki luas 1.554,27 hektar itu berada di tiga desa. Yakni Desa Pangkahwetan, Desa Pangkahkulon dan Desa Banyuurip membentang di pesisir laut dan muara memberikan nuansa hijau serta menyumbang oksigen bersih untuk Kota Gresik dan sekitarnya. [brj]

BPBD Jatim Salurkan Bantuan 12 ribu liter Air Bersih ke Bangkalan

BPBD Jatim Salurkan Bantuan 12 ribu liter Air Bersih ke Bangkalan

Nusantara7.com, Surabaya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah mengadakan kegiatan penyerahan bantuan air bersih sebanyak dua tanki atau sekitar 12.000 liter kepada masyarakat Desa Kolla, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

Penyerahan bantuan dipimpin Bapak Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santosa, dengan didampingi Kepala Desa Kolla, Imam Abdul Karim dan Kalaksa BPBD Bangkalan, Rizal Morris, AP, M.Si.

Dalam acara giat kali ini juga turut mendampingi dari provinsi, Kabid KL BPBD Jatim Bapak Drs Sriyono MM, Kabid PK Bapak Gatot Soebroto SE, M.PSDM dan Kasi Logistik Bapak Bige Agus Wahjuono SE.

Kalaksa BPBD Jatim Budi saat ditemui di lokasi menjelaskan bahwa meskipun sebagian wilayah Jatim sudah turun hujan, masih terdapat beberapa lokasi yang masih membutuhkan air bersih.

“Jadi, jangan sampai salah pemahaman di masyarakat, wong wis udan kok sek droping air (sudah hujan kok masih droping air). Sebab, beberapa wilayah masih sangat membutuhkan air. Ini yang menjadi fokusnya,” kata Budi, Kamis (21/10/2021).

Sementara itu, Kades Kolla, Imam Abdul Karim menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa atas bantuan air bersih kepada warganya, khususnya warga Dusun Promaan.

“Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pemerintah Jawa Timur, khususnya Ibu Gubernur telah memberikan bantuan air bersih di desa kami,” kata Imam.

Menurut Imam, sekitar 600 KK warga Dusun Promaan, setiap tahunnya mengalami kering kritis dan hanya mengandalkan droping air bersih.

“Bagi mereka ini, lebih baik tidak mandi, daripada tidak minum,” tandasnya. [brj]