bawaslu – nusantara7

Bawaslu Probolinggo anggarkan Rp27 Miliar untuk RKA Pilkada 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 19, 2022July 19, 2022

N7,Probolinggo – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo baru akan digelar pada 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mulai melakukan persiapan, salah satunya dengan alokasi anggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp27 miliar. Angka itu lebih besar dari anggaran Pemilu pada dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada 2024 yang disetorkan pada 2019 lalu.

Dia beralasan setelah pandemi Covid-19, sejumlah kebutuhan mengalami lonjakan harga. Sehingga Bawaslu perlu melakukan pengajuan ulang.

“Angka ini masih bisa berubah tergantung kondisi dan kebutuhan nanti. Dalam anggaran itu masih tercantum alat perlindungan diri (APD) untuk Covid-19 sementara sekarang Covid-19 sudah mereda,” kata Qorib, Selasa (19/7/2022).

Selain kenaikan harga, besarnya anggaran itu juga karena hasil evaluasi Bawaslu terhadap pemilihan sebelumnya. Didapat kesimpulan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga untuk pemilihan yang akan datang perlu digencarkan agar pemilih tidak kebingungan.

“Sosialisasi yang dulu hanya satu kali sekarang akan ditambah hingga tiga kali,” ungkapnya.

Qorib menambahkan, pada Juli 2024 nanti, pihaknya akan fokus terhadap pengawasan proses verifikasi partai politik. Selain itu, memastikan regulasi KPU dapat dijalankan sesuai ketentuan.bjm

Bawaslu diam, Poster “Erick-Khofifah 2024” bertebaran di Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 16, 2022

Nusantara7.com, Jember – Poster dan spanduk bergambar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertebaran di sejumlah lokasi di Kabupaten Jember menjelang Pemilu Presiden 2024.

Poster dan spanduk tersebut berwarna hijau dengan gambar Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa mengenakan baju putih, kemudian ada tulisan berwarna putih “Erick-Khofifah 2024”.

“Memang benar banyak poster Erick-Khofifah yang bertuliskan 2024 bertebaran di mana-mana. Namun, kami tidak bisa menindaknya,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka di Jember, Selasa.

Menurut dia, tahapan Pilpres 2024 belum diatur dan jadwal tahapan juga belum ada sehingga pihaknya tidak bisa menindak atau menertibkan poster yang bertebaran di sejumlah lokasi strategis itu.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena memang belum diatur regulasi tahapan Pilpres 2024,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Bawaslu Jember menemukan poster selain Erick-Khofifah, Imam Thobrony mengaku belum melihat poster pasangan bakal calon presiden/wakil presiden lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat dikonfirmasi terkait hal itu malah menanggapinya dengan santai dan enggan berkomentar banyak atas poster yang bertebaran di Kabupaten Jember.

“Wis ta Mbak (sudah ya Mbak), mandatku di Jawa Timur sehingga saya memaksimalkan mandat itu,” katanya singkat.

Saat dicecar terkait dengan persiapannya dan banyak poster pasangan Erick-Khofifah bertebaran di Jember, mantan Menteri Sosial itu hanya tersenyum dan tertawa sambil meninggalkan wartawan.

Khofifah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember pada hari Senin (14/2) untuk menyampaikan santunan kepada keluarga korban ritual yang berujung maut di Pantai Payangan.

Pantauan di lapangan, poster Erick-Khofifah berada di sejumlah lokasi strategis, di antaranya di pertigaan Pasar Sabtuan, samping gudang tembakau milik PTPN di Kecamatan Ajung dan Jalan Moh. Yamin yang padat dengan kawasan perumahan. (atr)

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, Uncategorized·November 25, 2021November 30, 2021

Nusantara7.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 12, 2021November 15, 2021

Nusnatara7.com,Surabaya – Kemendagri mengadakan acara Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 di Provinsi Jawa Timur.

Acara sosialisasi di Jatim ini diadakan di Hotel Aria Centra Surabaya, Jumat (12/11/2021). Acara dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Heru Wahono Santoso.

Heru menyampaikan harapannya agar melalui seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI, dapat terpilih figur-figur yang tepat dalam mengemban tugas dalam penyelenggaraan pemilu, yang akan menghasilkan para pemimpin bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap melalui seleksi ini dapat menghasilkan figur-figur terbaik bangsa yang dapat mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, dan harapannya akan ada perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur,” kata Heru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI, yang disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Dalam pemaparannya, dia menyampaikan apa saja persyaratan-persyaratan dalam proses administrasi, sehingga para peserta dapat mengikuti tahap selanjutnya. Dijelaskan juga tahapan seleksi serta jadwal dari setiap tahapan.

“Kami sebagai bagian dari tim sekretariat seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu berharap, meskipun dalam Undang-undang, anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan mandiri, namun anggota KPU dan Bawaslu harus juga memiliki sifat-sifat kenegarawanan, dan karakter Pancasila. Ini agar bisa bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi bangsa,” ujar Drajat.

Penerimaan pendaftaran seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditutup pada 15 November 2021. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi tertulis dan makalah, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara. Pada akhirnya nanti, Tim Seleksi akan memilih 14 calon anggota KPU RI dan 10 calon anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden. [brj]