Tag: apbd jember

N7, Jember – Kenaikan Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengakibatkan penyerahan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2022 tertunda.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqin mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran – Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2022. seharusnya sudah diserahkan ke parlemen kemarin.

“Tapi ada dinamika kenaikan harga BBM. Maka seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kembali merefocusing seluruh anggaran kebutuhan BBM selama tiga bulan terakhir, Oktober, November, Desember,” kata Itqon, Selasa (6/9/2022).

“Anggaran listrik, air, BBM merupakan belanja rutin dan mengikat. Ada penyesuaian-penyesuaian di seluruh OPD. Saya sudah minta agar disegerakan. Tapi menghitung angkanya harus benar-benar hati-hati,” kata Itqon.

DPRD Jember menyadari bahwa penghitungan ulang ini butuh waktu. “Kami tetap akan menunggu,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengingatkan bahwa pengesahan bersama Perubahan APBD Jember paling lambat 30 September 2022. “Berkaca pengalaman tahun kemarin, Perubahan APBD 2021 disahkan 5 Oktober, sehingga pemerintah provinsi dan Mendagri tidak bisa memproses lebih lanjut,” katanya.

“Pada saat kami akan menyelesaikan perhitungan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dalam rangka percepatan penyelesaian Perubahan APBD 2022, kami mendapat perintah dari pemerintah pisat,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember Mirfano.

Perintah itu dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BTT (Biaya Tak Terduga) untuk Pengendalian Inflasi. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

“Artinya kami harus bersegera untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang bisa berakibat pada kenaikan angka inflasi,” kata Mirfano yang juga Sekretaris Daerah Jember ini. bjm

N7,Jember – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2023 tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Tahun 2021-2022, Pemerintah Kabupaten Jember sudah memperbaiki lebih dari seribu kilometer jalan.

“Masih banyak jalan kita yang rusak. Yang kami perbaiki sekarang belum selesai semua. Seperti kemarin di Dusun Baban Timur belum selesai semua. Di daerah Kecamatan Sumberbaru belum selesai. Termasuk di Sucopangepok, Tenap Panduman belum juga, dan itu (penduduk di sana) juga warga kita,” kata Bupati Hendy Siswanto, ditulis Kamis (11/8/2022).

Hendy berkomitmen membangun jalan, termasuk di Baban Timur yang berada di kawasan hutan Perhutani. “Nanti Perhutani akan segera kami lobi untuk bekerjasama, MOU maupun PKS (Perjanjian Kerjasama),” katanya. Setelah PKS ditandatangani, Pemkab Jember tidak akan langsung mengaspal jalan melainkan membuka lahan lebih dulu untuk menstabilkan tanah.

Hendy menjelaskan, ada kantong-kantong warga Jember di kawasan Perhutani. Lambatnya penanganan konflik sosial di Desa Mulyorejo yang mengakibatkan pembakaran sejumlah rumah warga salah satunya dikarenakan susahnya akses jalan ke sana.

“Mereka (petani kopi) tidak bisa membawa dua karung kopi dengan satu sepeda motor. Padahal mereka panen delapan karung. Akhirnya enam karung (yang ditinggalkan di lahan) hilang. Itu sering terjadi mulai 2012. Karung berisi kopi ditinggal tiga jam diambil orang,” kata Hendy.

Pembangunan akses jalan di Mulyorejo juga penting untuk keamanan. “Teman-teman aparat kita masuk ke situ, susah. Kalau hujan lebih parah lagi. Di situ juga ada sekolah, di Dusun Patungrejo. Tidak boleh (diabaikan),” kata Hendy.bjm