https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

anies – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kelakar Kerja Sama sampai 2024  Belum Istimewa Antara Golkar dengan Gubernur DKI Jakarta

Kelakar Kerja Sama sampai 2024 Belum Istimewa Antara Golkar dengan Gubernur DKI Jakarta

nusantara7.com, Jakarta – Partai Golkar menjelaskan terkait kelakar ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang harapan kerja sama sampai 2024, bahkan hingga 2029. Golkar menyebut kerja sama yang dimaksud hanya sebatas koordinasi penanganan COVID-19.

“Karena dalam konteks acara vaksinasi dengan DPD Golkar DKI, kerja sama dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, berkoordinasi dengan Pak Anies dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah setempat (Gubernur),” kata Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizaldi, kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021). Continue reading →

Undang 7 Fraksi Bahas Formula E, Gubernur DKI Jakarta Dinilai Takut Hadapi Interpelasi

Undang 7 Fraksi Bahas Formula E, Gubernur DKI Jakarta Dinilai Takut Hadapi Interpelasi

nusantara7.com,Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih bermanuver politik menanggapi permintaan interpelasi Fraksi PDIP dan PSI berkaitan dengan pegelaran Formula E. Anies memilih mengundang 7 fraksi selain PDIP dan PSI untuk membahas Formula E hingga berujung pada penolakan interpelasi oleh 73 anggota dewan.

Manuver politik Anies itu dinilai janggal dan justru berpotensi merusak citranya. Lantas apa yang janggal dari manuver politik Anies tersebut?

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan kejanggalan tersebut. Dia awalnya membahas terkait beda hak interpelasi dengan hak angket DPRD.

“Gini dimulai dari definisi apa itu interpelasi, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan, jadi hanya meminta keterangan terhadap kebijakan strategis yang dianggap berdampak luas buat masyarakat, beda dengan hak angket, kalau hak angket, dulu ada hak angket Century, hak angket pajak, itu menyita perhatian publik, prosesnya lama dan nuansanya memang cenderung politis, karena definisinya hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan ketika pemerintah dianggap mungkin kebijakannya melanggar UU,” kata Yunarto saat dihubungi, Sabtu (28/8/2021).

Yunarto menilai interpelasi ini seharusnya menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Anies Baswedan, untuk menjelaskan dan meyakinkan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan pegelaran Formula E. Namun di sini, Yunarto justru melihat ada ketakutan Anies menghadapi hak interpelasi.

“Hak interpelasi ini seharusnya dilihat sebagai panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov dalam konteks Formula E untuk mendapatkan semua dukungan, apa lagi Anies Baswedan kan orang yang senang untuk berdebat kah, untuk kemudian berdiskusi kah, karena memang orang yang senang bernarasi dan berwacana. Ketika ada kesan ketakutan terhadap hak interpelasi, kenapa saya katakan ada kesan ketakutan? Kan akhirnya tidak dihadapi, tidak mau memberikan keterangan,” ucapnya.

Yunarto menyebut ketakutan terhadap interpelasi ini lah yang akhirnya berujung pada kejanggalan terkait pelaksanaan Formula E yang tidak ingin dijelaskan Anies. Tak hanya itu, Menurutnya kejanggalan itu berujung pada kecurigaan kepada Anies terkait pegelaran Formula E.

“Ini artinya makin mengindikasikan menurut saya ya ada kejaggalan dalam pelaksanaaan Formula E yang tidak siap dijelaskan atau nggak bisa dijelaskan, sampai harus takut terhadap upaya memberikan keterangan dan malah menggunakan kekuatan adu kuat kekuatan politik dalam jumlah beasr untuk menggagalkan hal tersebut. Ini malah menambah kecurigaan menurut saya, harusnya pemerintah provinsi dalam hal ini memanfaatkan momen yang diberikan lewat interpelasi, kalau merasa kebijakannya benar, untuk kemudian menjelaskan atau mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk mendukung kegiatan ini,” tuturnya. Tak hanya menimbulkan kecurigaan, Yunarto menilai langkah manuver Anies ini juga pada akhirnya bisa merusak citra Anies sendiri di depan masyaarkat. Meski memenangka pertarungan politik di DPRD, Yunarto memastikan Anies kehilangan image di mata masyarakat.

“Menurut saya ini menambah kecurigaan sebagian pihak karena bukan gaya Anies Baswedan untuk tidak berani tampil dan bahkan tidak berani memberikan keterangan terkait kegiatan yang sangat dia banggakan, itu kan menyebabkan kecurigaan orang bertambah, apa yang janggal di situ, jadi pertarungan politiknya dimenangkan Anies tetapi ini bisa jadi bumerang untuk image Anies di mata sebagian masyarakat,” sebutnya.

Anies Undang 7 Fraksi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Begini momen pertemuan itu. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial. Dalam pertemuan tersebut hanya fraksi PDIP dan PSI yang tak diundang.

Diketahui, pertemuan Anies dengan tujuh fraksi tersebut bertepatan sesudah fraksi PDIP dan PSI mengumumkan 33 anggota menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, membenarkan foto pertemuan yang beredar itu. Syarif mengatakan tujuh fraksi yang hadir itu menolak interpelasi Anies.

“Iya,” ujar Syarif membenarkan foto yang beredar, Jumat (27/8/2021).

Dari foto yang beredar itu, terlihat juga ada Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Anies, Riza, dan seluruh anggota Dewan yang hadir tampak memakai masker.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menerangkan pertemuan tersebut digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/8) malam. Ketujuh Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Jupiter mengatakan banyak cara untuk meminta penjelasan kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga tak perlu ada interpelasi.

“Jadi tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari Dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanya kan. Artinya, dengan suasana yang lebih baik,” ujarnya.

(dtk)

Jokowi-Anies di Peresmian Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading

Jokowi-Anies di Peresmian Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini meresmikan jalan tol Pulo Gebang – Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer. Peresmian dilakukan di gerbang tol Cakung.

Jokowi terlihat menggunakan rompi keamanan berwarna pink. Dengan tulisan Indonesia Maju di bagian depan dan peta Indonesia di bagian belakang.

Dalam peresmian ini turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisaris Utama Jakarta Toll Road Development.

“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, jalan tol segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang Pagi ini saya nyatakan diresmikan,” ucap Jokowi dalam peresmian. Kemudian diikuti dengan simbolis penempelan kartu uang elektronik di replika gerbang tol.

Jalan tol ini diharapkan Jokowi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan membuat mobilitas barang antar kota Jakarta dan sekitarnya semakin baik.

“Jalan tol ini, merupakan bagian dan melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian juga lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau JORR,” kata.

Dia mengharapkan dengan selesainya jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik. Daya saing komoditas juga akan semakin baik.

“Karena jalan tol ini terkait dengan KEK Marunda dan terhubung juga dengan pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga akan perkuat meningkatkan daya saing kita dan utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik. Lalu mobilitas barang antar kota, kota Jakarta dan sekitarnya akan semakin baik,” jelasnya.

Menurut Jokowi, yang tidak kalah pentingnya moda pembiayaan yang kita harapkan ini bisa dilakukan di jalan tol jalan tol yang lain yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan.

Baik itu antara Kementerian dan perusahaan BUMN, Kementerian – BUMN – Swasta atau KPBU atau mempercepat proyek jalan tol yang sudah direncanakan.

“Saya harap skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di seluruh pelosok tanah air dan mengatasi ketimpangan antar daerah antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur ini dan mempercepat kontektivitas kita,” jelas dia. (dtk)