Rano jamin PDIP tak manfaatkan kasus Atut

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 24, 2013

Tangerang – Rano Karno menegaskan PDI Perjuangan tidak diuntungkan oleh penahanan Ratu Atut Chosiyah oleh KPK dalam kasus sengketa Pilkada Lebak.“PDI Perjuangan tidak mengambil keuntungan dari kasus penahanan Ratu Atut Chosiyah,” kata Rano usai acara pelantikan kepala daerah Kota Tangerang di DPRD Kota Tangerang, Selasa.

Dia mengatakan, jabatanWakil Gubernur Banten yang diembannya saat ini dengan mendampangi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur adalah usungan sejumlah partai (Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS, dan PPD).

Ratu Atut Chosiyah menempati pengurus DPP Partai Golkar. Begitu juga dengan Rano yang menjabat pengurus PDI Perjuangan.

Rano menyatakan menolak mengambil keuntungan dari kasus yang menjerat Ratu Atut. “Karena, saya pun tidak ingin kasus ini terjadi,” kata dia.

Rano menegaskan akan bekerja secara profesional, walaupun tugasnya akan semakin berat karena Gubernur Banten ditahan KPK.

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah kepala dinas terkait program kerja yang akan dilaksanakan tahun mendatang.

“Kini, kita juga sedang melakukan evaluasi terhadap program kerja pada tahun 2013 yang terkendala dan menyiapkan yang akan dilaksanakan,” demikian Rano.atn

Ketua PBNU Gus Yahya : Harap PPP bangkit dan bangun peradaban masa depan

Nusantara7.com, Malang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mampu bangkit dan membangun peradaban masa depan yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf pada peringatan puncak Hari Lahir ke-49 PPP di Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan partai politik yang lahir pada 1973 itu diharapkan menjadi partai pemersatu masyarakat untuk membangun peradaban masa depan. …
10 Perbaikan Pilkada Langsung

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang merevisi Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kedua perppu itu ditujukkan untuk membuat pilkada yang sebelumnya ditetapkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi langsung oleh rakyat.
Golkar Jegal Nusron dan Agus Gumiwang

Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan partainya telah melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum perihal pemecatan Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. Menurut dia, jika KPU menyetujui surat itu, dua kader Golkar itu tak akan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.
Parpol boleh terima sumbangan hingga kampanye berakhir

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Minggu.
KPK belum temukan bukti legislator minta THR

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemukan bukti atas tudingan Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini kepada legislator di Komisi VII DPR yang meminta tunjangan hari raya dari tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu.