Nusantara7.com, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dengan opini WTP kepada Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jatim di Sidoarjo, Selasa (17/5) sore.
“Semoga peraihan opini WTP itu menjadi penyemangat Pemkab Probolinggo untuk meningkatkan kinerja, tata kelola pengelolaan keuangan daerah, dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko .
Ia mengatakan pihaknya sangat bersyukur karena Kabupaten Probolinggo meraih opini WTP ke-9 kali secara berturut-turut dan hal tersebut merupakan kerja keras semua pihak dan modal untuk terus mengabdi dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan ucapan selamat untuk Kabupaten Probolinggo atas peraihan kembali opini WTP yang kesembilan kalinya.
“Mudah-mudahan tahun depan tetap mempertahankan opini WTP, sehingga bisa 10 kali berturut-turut. Harapan kami dengan saran dan pendapat dari BPK RI bisa ditindaklanjuti untuk kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Probolinggo menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Selain Kabupaten Probolinggo, ada tiga daerah lain yang juga menerima LHP atas LKPD dan mendapatkan opini WTP, yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Mojokerto.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur Sigit Pratama Yudha mengatakan opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.
“Kami berharap opini WTP dapat terus dipertahankan di masa mendatang serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)
