Bintang Pos, Surabaya – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur menyerukan masyarakat untuk mengawal proses Pilgub Jatim 2013, karena gejala ketidakjujuran sudah terlihat dalam kasus dukungan ganda parpol.
“Sudah sepatutnya dilakukan (pengawalan) itu demi terwujudnya proses politik yang bersih dan bermartabat serta perjalanan demokrasi yang rasional, bersih tanpa manipulasi, dan berpihak pada kejujuran, keadilan, serta kebenaran,” kata Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur Fairouz Huda di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu, mengingat pesta demokrasi di Provinsi Jawa Timur telah dimulai dengan mendaftarnya para bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Jatim, namun dalam tahap pendaftaran itu, KPU menemukan dua partai nonparlemen yang sama-sama memberikan dukungan terhadap dua pasangan calon.
Dua partai politik nonparlemen yang dimaksud adalah Partai Persatuan Nadhlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan (PK) yang memberikan dukungan ganda ke dua pasangan berbeda, yakni Khofifah-Herman dan Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Menurut dia, hal itu merupakan ujian awal bagi KPU Jatim untuk memverifikasi lebih lanjut keabsahan dukungan Partai Kedaulatan dan Partai Nahdlatul Ummah Indonesia dengan berpihak pada aturan main yang ada dan tanpa terseret terhadap kepentingan politik masing-masing calon.
“Kalau KPU bersikap netral dan sesuai aturan, maka masyarakat dapat mendukung keputusan KPU. Kami menyerukan KPU untuk tidak mengawali proses demokrasi dengan tontonan konflik politik antarcalon dan partai-partai pendukungnya,” katanya.
Ia menilai fenomena dukungan ganda tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah hal itu murni kesalahan administratif surat rekomendasi partai, atau hal itu merupakan gambaran dari perilaku politik elit yang jauh dari nilai-nilai etik dalam menjalani proses politiknya.
“Mari kita ikuti perkembangan politik ini dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kita akan tahu siapa yang merusak proses demokrasi itu,” katanya, didampingi Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Opini Publik PMII Jawa Timur, Abdul Hady JM.
Sebelumnya (20/5), tokoh NU yang juga pendukung Bakal Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, KH A Hasyim Muzadi, menilai dukungan ganda partai politik yang mendaftar di KPU Jatim merupakan pelanggaran etika politik yang merusak masyarakat Jatim.
“Seorang bacagub yang mendaftarkan partai yang telah nyata didaftarkan terlebih dahulu oleh bacagub lain adalah pelanggaran etik politik dan bahkan kejahatan politik,” kata mantan Ketua Umum PBNU itu.
Ia menyebut pelanggaran etika dan kejahatan politik itu terkait dengan proses pendaftaran ganda yang tidak mungkin seorang bacagub menghindari politik transaksional atau “money politics”. (ant-pgh)
