Bintang Pos, Surabaya – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya akan menyurati Gubernur Jatim Soekarwo terkait belum diprosesnya pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap Wakil Ketua DPRD Musyafak Rouf yang kini menjalani hukuman di Lapas Porong Sidoarjo atas kasus gratifikasi jasa pungut.
“Secepatnya DPC akan berkirim surat ke gubernur agar pimpinan DPRD tidak main-main, apalagi mengolor-ngolor waktu pengajuan PAW,” kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin kepada Antara di Surabaya, Selasa.
Syamsul menilai hingga saat ini belum ada ketegasan dari pimpinan DPRD Surabaya terkait pengajuan PAW Musyafak ini. Selain itu, lanjut dia, belum ada kekompakan antaranggota Fraksi PKB di DPRD Surabaya.
Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kesamaan pandangan antaranggota fraksi dalam rapat badan musyawarah (banmus) DPRD beberapa waktu lalu dengan agenda pembahasan usulan surat permohonan PAW Musyafak dari PKB.
Seperti halnya anggota Fraksi Masduki Toha yang mempermasalahkan surat PAW yang tidak melalui fraksi, melainkan langsung melalui pimpinan DPRD sehingga dikhawatirkan nantinya berdampak hukum. Sedangkan ketua fraksi PKB M. Naim Ridwan tidak mempersoalkan hal itu karena dalam tata tertib DPRD Surabaya tidak ada aturan pengajuan PAW melalui fraksi yang merupakan kepanjangan partai.
Bahkan, lanjut dia, sejumlah pertemuan yang diadakan DPC PKB Surabaya tidak dihadiri semua anggota fraksi, seperti halnya yang dilakukan Masduki Toha yang dua kali pertemuan digelar tidak hadir. “Padahal sudah diperingatkan Ketua Dewan Syuro PKB Surabaya agar anggota fraksi solid. Kalau tidak menaati ya kebangetan,” katanya.
Menurut dia, Sekretaris DPC PKB Surabaya sudah menyiapkan surat peringatan (SP) kepada Masduki Toha yang selama ini tidak komitmen terhadap partai dan cenderung memperlambat proses PAW Musyafak.
“SP sudah disiapkan nanti saya tinggal tanda tangan,” ujarnya.
Surat peringatan tersebut dalam rangka menuju PAW terhadap Masduki. “Dalam minggu ini bisa jadi ada tiga SP kalau tidak ada niatan baik,” katanya.
Sementara itu, Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris DPRD Surabaya, Eman Platyuka mengatakan proses PAW Musyafak masih menunggu penyelesian permasalahan di internal partai.
“Ketua DPRD Surabaya mengembalikan permohonan itu karena dinilai masih ada persoalan di internal PKB. Makanya dia minta diselesaikan itu dulu baru PAW baru bisa diproses,” katanya. (ant)
