Pemilu Legislatif Seperti Perang Saudara

Pemilu Legislatif Seperti Perang Saudara

Jakarta – Politisi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menilai masih banyak terjadi kecurangan pada saat rekapitulasi pemilu legislatif dilakukan di sejumlah daerah. Sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku saat ini secara tak langsung melahirkan penjualan suara yang dipicu ketatnya kompetisi internal sampai ekternal partai politik. 
“Sistem pemilu kita ini seperti perang saudara. Terjadi kanibalisasi suara pada lintas internal dan eksternal partai. Ini akibat penyelenggara pemilu yang bias,” katanya usai penutupan Rapimnas PPP, Senin 12 Mei 2014 dinihari.

Menurut Yani, penyelenggara pemilu perlu melakukan perbaikan. Yani menunjukkan bukti kinerja Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas yang tidak profesional. Hasil rekapitulasi suara di sana menunjukkan adanya penggelembungan suara signifikan yang diduga menguntungkan caleg tertentu. KPU kemudian menonaktifkan semua komisoner KPU Musi Rawas.

“Mereka melakukan trading, jadi dikejar-kejar semua orang, terutama yang sudah membayar tapi tak terakomodasi,” ujarnya.

Hal itu menurut Yani menunjukkan salah satu bias penyelenggara pemilu. Belum lagi menurutnya banyak rekrutmen KPU tak didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan integritas calon anggota.

“KPUD pemilihannya banyak yang nggak jelas justru dipilih. Terus PPK ini juga digaji per 3 bulan dengan tanggung jawab pengelolaan pemilu,” ungkapnya.

Ke depan menurut Yani penyelenggara pemilu harus diisi oleh perwakilan wakil partai politik. Meski ide ini menuai kontroversi, tapi bakal meminimalkan problem penyelewengan rekapitulasi suara.

“Penyelenggara pemilu harus ada dari parpol seperti Pemilu 1999. Jadi masing-masing peserta parpol yang lolos pemilu mengirim delegasi. Selain itu juga harus ada unsur TNI,” katanya.

Ubah Teknis Rekapitulasi

Selain problem penyelenggara, Yani juga menyoroti teknis rekapitulasi yang rawan penyelewengan. Teknis rekapitulasi saat ini, usai pencoblosan dihitung di TPS dan hasilnya kemudian diamankan per tingkat pemerintahan.

“Sistem saat ini harus (dihitung) di TPS, menurut saya, nggak ada lagi rekap di TPS. Suara langsung taruh di lapangan kepolisian yang besar, dibuatkan tenda besar, dan langsung dihitung di situ,” ujarnya.

Ide itu, kata dia untuk meminimalkan potensi penyelewengan rekapitulasi suara.
“Semakin banyak tempat berhenti rekapitulasi, makin banyak ada calo seperti terminal. Jadi itu untuk meminimalkan,” katanya. vns

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *