Pajak kendaraan mikrolet dan ojek daring dibebaskan Khofifah

Pajak kendaraan mikrolet dan ojek daring dibebaskan Khofifah

EKONOMI BINIS·

N7, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring untuk meringankan beban masyarakat pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Masyarakat (BBM) oleh pemerintah.

“Kebijakan ini untuk seluruh angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring pelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai tanggal  19 September hingga 31 Desember 2022,” kata Gubernur Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Senin.

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.

Gubernur Khofifah memastikan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Maka melalui kebijakan ini diharapkan  memberikan  multiplier effect terhadap kondisi ekonomi, khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jawa Timur.

“Sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan,” ujar dia.

Untuk itu, Khofifah menandaskan, pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi  agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir, baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan seperti yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jatim.

Menurut dia, melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek daring akan menikmati kebijakan insentif. Dengan insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp9,5 miliar.

Gubernur Khofifah memastikan program pemutihan, meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya, yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September 2022 juga akan tetap berjalan hingga tanggal 15 Desember mendatang.

“Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak, melainkan juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim. Termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim. Semoga semua program ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia. ant

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

EKONOMI BINIS·

N7, Surabaya – Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi bangunan (PBB) di Kota Surabaya, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.

Untuk itu, kata dia, Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan ini menghapuskan denda PBB mulai Tahun 1994 sampai Tahun 2022.

“Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” kata dia.

Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, maka secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Sementara cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah.

“Masyarakat hanya perlu menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id,” ujar dia.

Pembayaran PBB tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.

Selain itu, kata dia, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara daring melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” kata dia.

Adapun marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim dalam penyediaan pembayaran PBB adalah Tokopedia, PT Pos Indonesia, Blibli, Indomaret, Alfamart, Shopee serta Ovo.

Selain kantor Bapenda Surabaya, Musdiq juga menyebutkan sejumlah tempat lain yang menyediakan layanan pembayaran PBB di antaranya adalah UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1 di Jl. Tambak Rejo V No 3, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2 di Jl. Rungkut Asri No 22.

UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jl. Raya Menganti Wiyung No 247, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25 dan UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jl. Sukodami No 1.

“Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan ini, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jl. Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,” kata dia. ant

Pemkab Situbondo bikin aplikasi “Kita Keren” guna mudahkan perencanaan pembangunan

Pemkab Situbondo bikin aplikasi “Kita Keren” guna mudahkan perencanaan pembangunan

SEPUTAR JATIM·

N7, Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bikin aplikasi “Kita Keren” atau klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan guna memudahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat menyusun dokumen hingga informasi pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo Sugiyono di Situbondo, Jumat, mengatakan, terobosan melalui inovasi “Kita Keren” penting karena menjadi tugas Bappeda untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data.

“Aplikasi ‘Kita Keren’ ini untuk mempermudah dan menyelaraskan perencanaan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Tentunya sesuai dengan aturan perundangan,” kata Sugiyono.

Dia menjelaskan, aplikasi klinik konsultasi teknik penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat untuk mendampingi perencana perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, dan memastikan kegiatan yang direncanakan tersebut sesuai dengan aturan.

Menurut Sugiyono, semua OPD bisa memanfaatkan layanan ini untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lainnya.

Sugiyono menambahkan, aplikasi “Kita Keren” ini dibikin guna memudahkan OPD menyusun dokumen perencanaan. Terlebih, di setiap OPD banyak pegawai yang dimutasi ataupun dipromosikan jabatannya, sehingga mengakibatkan petugas penyusunan dokumen perencanaan berganti orang.

“Inovasi ini sebenarnya sangat mudah digunakan, meskipun petugas penyusun dokumen itu orang baru, karena mudah mengoperasikannya,” katanya. ant

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

Pelimpahan berkas perkara Ferdy Sambo dkk diterima Kejagung

NASIONAL·

N7 – Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung terima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Berkas perkara dengan lima tersangka itu, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, telah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9). ”Betul pada Rabu (14/9) pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Agnes seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (16/9).

Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri.

”Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,” terang Agnes.

Dia mengatakan, berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik.

”Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,” papar Agnes.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9).

Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Berkas dikembalikan untuk dilengkapi penyidik pada Kamis (8/9).

Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9). Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21, dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti.

”Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,” tutur Ketut.

Dalam perkara itu kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. jp

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

Pemkab Jember raih peringkat 14 secara nasional upaya pencegahan korupsi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

N7, Jember – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Jember di peringkat 14 secara nasional dan perungkat 7 di Jawa Timur untuk upaya pencegahan korupsi.

Pemkab Jember memperoleh nilai 79 poin dalam MCP atau Monitoring Center for Prevention dari sebelumnya 73 poin. MCP adalah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini cukup membanggakan. Tapi perlu ada peningkatan lagi, agar kita bisa masuk lima besar pada tahun berikutnya. Dengan adanya peningkatan ini, tata kelola pemerintahan kita semakin bagus. Semakin efektif bagaimana kita memberantas korupsi,” kata Bupati Jember Hendy Siswanto, Kamis (15/9/2022).

Aplikasi program MCP (Monitoring Centre for Prevention) ini mengintervensi delapan area, yakni perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerag, dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Kabupaten Jember diharuskan melengkapi dokumen terkait delapan area intervensi tersebut untuk kemudian dinilai.

Hendy berjanji akan melaksanakan arahan dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Jatim. “Kami akan teruskan kepada masyarakat Jember, terutama ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa mengelola anggaran sebaik-baiknya, melayani masyarakat sebaik-baiknya, Tidak ada korupsi. sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat menyejahterakan masyarakat,” katanya. bjm

Jokowi teken mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah

Jokowi teken mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah

EKONOMI BINIS·

N7, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022,” kata Moeldoko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Inpres itu wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. “Untuk mewujudkan desain besar transisi energi, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” katanya.

Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Melalui Inpres itu, Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Moeldoko mengatakan Inpres 7/2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju.

“Di saat negara lain berlomba-lomba menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim kita jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi aktor utama, dan Inpres ini memberikan semangat untuk mewujudkan itu,” katanya. ant

Rekontruksi dugaan penganiyaan santri Gontor digelar polres Ponogoro

Rekontruksi dugaan penganiyaan santri Gontor digelar polres Ponogoro

HUKUM DAN KRIMINAL·

N7, Ponorogo – Kepolisian Resor Ponorogo menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengakibatkan salah satu santri bernama Albar Mahdi (17) asal Palembang, Sumatera Selatan, meninggal dunia.

Reka ulang kejadian penganiayaan itu dilakukan di Ruang Ankuperkap (Andalan koordinator urusan perlengkapan) lantai 3 Gedung 17 Agustus Pondok Gontor 1 dan di Rumah Sakit Yasyfin yang juga ada di lingkungan pondok tersebut.

“Rekonstruksi ini merupakan lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah dilaksanakan pekan kemarin,” kata Kepala Polres Ponorogo Ajun Komisaris Besar Polisi Catur Cahyono dikonfirmasi usai rekonstruksi, Rabu.

Dalam rekonstruksi itu, polisi juga menghadirkan tim Jaksa penuntut umum. Hal itu dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang bisa digunakan JPU dalam menyusun surat dakwaan terhadap para tersangka sebelum maju ke persidangan.
“Runtutan kejadian di TKP, ada sekitar 50 adegan diperagakan pada saat rekonstruksi. Ini yang jelas prosesnya biar terang kasusnya,” lanjut Kapolres

Catur menambahkan bahwa selama proses rekonstruksi pihak Ponpes Darussalam Gontor juga terbuka dan kooperatif. Tidak ada halangan selama proses rekonstruksi berlangsung.

 

“Sampai sekarang berjalan dengan baik, pondok terbuka dan kooperatif. Kemudian untuk tersangka dan saksi juga dihadirkan,” terangnya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan santri di Pondok Gontor Ponorogo yang terjadi pada 22 Agustus 2022. Keduanya yang saat kejadian masih berstatus santri senior di Pondok Gontor, masing-masing berinisial MFA dan satu tersangka IH yang usianya masih di bawah umur. ant

Penghargaan TPID terbaik se Jawa-Bali kembali diraih Banyuwangi

Penghargaan TPID terbaik se Jawa-Bali kembali diraih Banyuwangi

SEPUTAR JATIM·

N7, Banyuwangi – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mendapat penghargaan TPID Terbaik untuk region Jawa-Bali 2022.

Penghargaan ini adalah apresiasi ketiga berturut-turut yang diberikan kepada TPID Banyuwangi sejak 2020 hingga 2022, dan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Surabaya, Rabu (14/9).

“Selamat untuk Banyuwangi. Semoga pengelolaan inflasi di Banyuwangi terus baik,” ujar Menko Airlangga.

Penyerahan tersebut turut disaksikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dan sejumlah kepala daerah yang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Daerah (Rakornasda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

Keberhasilan Banyuwangi dalam meraih TPID Award untuk ketiga kalinya ini, dinilai dari tiga aspek. Mulai dari aspek proses, program unggulan dan aspek outcome. Aspek proses memiliki bobot 20 persen, program unggulan 30 persen dan outcome berbobot 50 persen.

“Dari perbandingan nilai inflasi bulanan ataupun yang year on year menunjukkan angka yang stabil. Hal inilah yang menjadikan Banyuwangi dianggap terbaik dalam mengendalikan inflasi sehingga diganjar TPID Award untuk ketiga kalinya,” ujar kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Ipuk juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan kepada Bank Indonesia yang terus membersamai daerah dalam menjalankan program pengelolaan inflasi.

Sementara itu, dalam Rakornasda Pengendalian Inflasi ini, Airlangga berpesan kepada para kepala daerah untuk menggunakan anggarannya dalam pengendalian inflasi. Khususnya dalam memanfaatkan Dana Transfer Umum (DTU) minimal 2 persen.

“Bagi para kepala daerah jangan ragu untuk memanfaatkan anggaran dalam pengendalian inflasi. Ini merupakan instruksi dari bapak Presiden. Peraturannya juga sudah jelas dari Menteri Keuangan,” kata Airlangga.

Hal tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi pasca-kenaikan harga BBM.

“Jangan sampai ada gejolak inflasi yang signifikan,” katanya.

Instruksi tersebut direspons positif oleh Ipuk Fiestiandani. Menurutnya, Banyuwangi telah melebihi batas minimal dalam penyaluran DTU.

“Untuk DTU, kami tidak hanya mengalokasikan 2 persen, namun mencapai 5,62 persen. Kami alokasikan untuk mendukung program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi,” kata Ipuk.

Subsidi sektor transportasi di Banyuwangi sendiri meliputi fasilitasi penyediaan Jasa Angkutan Pelajar dan Wisata Gratis. Pengendalian pengeluaran keluarga melalui bantuan transportasi gratis untuk pelajar dan umum, diberikan kepada penerima manfaat keluarga sehingga mampu menekan pengeluaran belanja transportasi keluarga baik untuk keperluan sekolah maupun keperluan umum. Total keseluruhan alokasi mencapai Rp900 juta. ant

Resmi dibuka! GIIAS Surabaya di Grand City Convex

Resmi dibuka! GIIAS Surabaya di Grand City Convex

SEPUTAR JATIM·

N7, Surabaya – Perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 resmi dibuka Rabu (14/9). Seperti di Tangerang, GIIAS Surabaya yang akan berlangsung 14-18 September 2022 di Grand City Convex ini juga menyediakan berbagai mobil terbaru, termasuk beberapa kendaraan listrik yang bisa dijajal pengunjung.

Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo dalam sambutannya menyampaikan, acara ini akan berdampak positif pada industri otomotif di Jawa Timur.

“Lewat penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2022, Gaikindo ingin menunjukkan bahwa pencapaian dan potensi industri otomotif di Jawa Timur sangat menjanjikan,” jelas Nangoi.

Nangoi juga menyampaikan bahwa kehadiran berbagai produk otomotif dengan teknologi terbaru diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat Jawa Timur.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (Ilmate), Taufiek Bawazier dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa GIIAS dapat memberikan informasi dan edukasi kepada para pengunjung tentang keunggulan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang tidak bersuara dan tidak menimbulkan polusi.

Sebagai informasi, GIIAS Surabaya 2022 menghadirkan 13 merek dengan membawa teknologi terkini dan produk terbarunya yang beberapa diantaranya akan memamerkan kendaraan listrik, yakni Audi, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling.

Serta turut hadir juga industri pendukung otomotif seperti merek sepeda motor, yakni Honda Motor, Benelli dan Keeway. GIIAS Surabaya 2022 akan hadir pada 14-18 September 2022, dan dibuka mulai pukul 11.00 – 21.00 WIB pada hari kerja dan 10.00 – 21.00 pada akhir pekan.

Tiket masuk pameran hanya dijual secara online pada aplikasi GIIAS Auto360, yang tersedia pada Appstore dan Playstore. Harga tiket masuk yaitu Rp. 20.000,- untuk hari kerja (Rabu – Jumat) dan Rp. 30.000,- untuk akhir pekan (Sabtu – Minggu). jp

Kinerja positif Bank Jatim selama setahun dipaparkan

Kinerja positif Bank Jatim selama setahun dipaparkan

EKONOMI BINIS·

N7, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memaparkan kinerja positif selama setahun terakhir melalui public expose sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi bagi perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Selasa (13/9).

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, selain sebagai bentuk kewajiban perusahaan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara teratur dan berkala, kegiatan Public Expose ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk menjelaskan seputar aksi korporasi maupun perkembangan kinerja perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Dalam public expose tersebut digambarkan kinerja Bank Jatim dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Berdasarkan kinerja Agustus 2022, aset Bank Jatim tercatat Rp100,93 triliun atau tumbuh 5,74 persen.

Sedangkan laba bersih Bank Jatim tercatat Rp1,05 triliun atau tumbuh 3,43 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan 7,18 persen (YoY), yaitu sebesar Rp86,88 triliun.

Bank Jatim juga terus mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif 5,24 persen (YoY) atau sebesar Rp 45,04 triliun. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang tertinggi, yaitu tumbuh 16,09 persen (YoY) atau tercatat Rp5,53 triliun. Diikuti oleh pertumbuhan kredit komersial yang tumbuh 4,73 persen atau tercatat Rp. 11,42 triliun.

Kredit di sektor konsumsi tumbuh 3,54 persen atau tercatat Rp28,09 triliun. Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Agustus 2022 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 15,88 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,06 persen, dan Return On Asset (ROA) 1,97 persen.

Dirut Busrul Iman menyampaikan, pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan KUR.

“Bank Jatim mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp2 triliun. Alhamdulillah sampai dengan posisi terakhir sudah mencapai Rp1,85 triliun. Artinya pencapaian kami sampai dengan akhir tahun tinggal sedikit lagi. Kami sangat yakin akan tercapai karena di Jatim terdapat kurang lebih 9 juta UMKM,” kata dia. ant