BPS Situbondo lakukan pendataan Regsosek Oktober hingga November 2022

BPS Situbondo lakukan pendataan Regsosek Oktober hingga November 2022

N7, Situbondo – Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo, Jawa Timur, mulai melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.

 

Sebanyak 1.233 orang petugas pendataan Regsosek bertugas mengumpulkan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Karena nantinya nantinya akan menjadi data tunggal pemerintah pusat hingga daerah.

 

“Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu menghadirkan data keluarga yang valid sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Situbondo, Rabu.

 

Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan Regsosek nantinya akan menjadi data tunggal yang menjadi acuan pemerintah pusat hingga daerah dalam pengambilan berbagai kebijakan program-program maupun bantuan.

 

Oleh karena itu, lanjut bupati, pendataan Regsosek penting dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus dipersiapkan sebaik mungkin agar menghasilkan data keluarga yang valid. Regsosek ini, kata dia, merupakan reformasi program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai data tunggal.

 

“Perlu adanya bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan BPS yaitu lembaga yang punya kewenangan melakukan pendataan. Kolaborasi penting sehingga kegiatan Regsosek ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” ujar dia.

 

Bupati meminta kepala desa dan camat proaktif menyosialisasikan Regsosek kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat bisa memahami ketika pendataan Regsosek dilakukan oleh petugas.

 

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Situbondo, Bagas Susilo mengatakan hasil pendataan Regsosek akan digunakan pemerintah setelah Juli 2023.

 

Bagas mengaku, data berbasis keluarga yang ada saat ini perlu diperbaiki karena banyak data yang salah dan kurang lengkap, sehingga pemberian bantuan kepada keluarga baik miskin maupun tidak miskin tidak tepat sasaran.

 

“Data yang ada selama ini fokus dengan yang miskin. Padahal ada keluarga yang berstatus menengah seperti pelaku UMKM juga butuh bantuan,” katanya.

 

Bagas menambahkan, petugas melakukan pendataan Regsosek sesuai dengan kondisi ekonomi dan data keluarga mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah, hingga keluarga mampu atau kaya. ant

Banding Sambo ditolak Polri, Kompolnas sebut keputusan sudah tepat

Banding Sambo ditolak Polri, Kompolnas sebut keputusan sudah tepat

N7 – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan bahwa Polri sudah sesuai jalur dengan memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

 

“Polri sudah on the track (tolak banding),” ujar Poengky. Menurut ia, putusan yang diambil sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, minim celah untuk pelanggar menggugat kembali hasil putusan banding yang sudah final dan mengikat tersebut. “Sudah sangat tepat Majelis Sidang Banding menolak permohonan banding FS dan menguatkan putusan Majelis Sidang KKEP. Putusan banding ini final dan mengikat,” ujarnya.

 

Poengky mengatakan, sejak awal Kompolnas menyambut baik putusan PTDH terhadap Ferdy Sambo yang dijatuhkan Majelis Sidang KKEP pada 26 Agustus 2022. Meskipun putusan tersebut mendapat perlawanan dari jenderal bintang dua itu dengan mengajukan banding, tetapi pelanggaran etik yang dilakukan FS dalam kasus pembunuhan Brigadi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tergolong berat. “Kami sudah menduga bahwa permohonan banding FS ditolak oleh Majelis Sidang Banding,” kata aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu.

 

Lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu berpendapat, perbuatan Ferdy Sambo sangat tercela dan mencoreng nama baik institusi Polri. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu menjadi otak tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J dengan melibatkan empat tersangka lainnya.

 

Poengky juga menyayangkan sikap Ferdy Sambo yang tidak kesatria mengakui perbuatannya, malah membuat skenario menutupi tindak pidana pembunuhan tersebut dan melakukan upaya menghalangi pengungkapan kasus (obstruction of justice) dengan merusak barang bukti di tempat kejadian perkara.

 

“Ia juga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya terhadap sekitar 97 anggota Polri yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan sesuai kehendak FS sehingga mereka diperiksa inspektorat khusus,” katanya.

 

Seperti diketahui, Komisi Sidang KKEP Banding memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo dan menguatkan putusan Sidang KKEP tertanggal 26 Agustus 2022 yang menjatuhkan sanksi PTDH. Pimpinan Sidang Banding juga menjatuhkan sanksi yang sama, yakni sanksi administratif berupa PTDH.

 

Menanggapi putusan banding tersebut, tim pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk merumuskan langkah hukum berikutnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. “Nanti kami akan pelajari dulu putusan bandingnya, pertimbangannya apa, setelah itu baru kami akan melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan,” kata Arman. jp

Destinasi wisata sejarah dan perjuangan akan segera ada di Surabaya

Destinasi wisata sejarah dan perjuangan akan segera ada di Surabaya

N7 – Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam waktu dekat segera memiliki destinasi wisata sejarah sekaligus sejumlah peristiwa heroik perjuangan yang pernah terjadi di Kota Pahlawan.

“Ini akan menjadi wisata dan mengingatkan bahwa Surabaya ini bukan kota mal saja, Surabaya bukan hanya kota jasa. Tapi, Surabaya ini banyak tempat sejarahnya, banyak tempat heritagenya, banyak tempat wisata, terutama wisata perjuangan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa (20/9).

Menurut Eri, saat ini pihaknya tengah menyiapkan konsepnya. Konsep yang disiapkan tersebut bakal mengkoneksikan destinasi wisata sejarah sekaligus sejumlah peristiwa heroik perjuangan dari Kota Pahlawan.

Cak Eri panggilan lekatnya, mengatakan Surabaya memiliki beragam destinasi wisata, di antaranya adalah tempat-tempat bersejarah yang lokasinya tersebar di Kota Pahlawan. Hal itu yang kemudian melandasinya untuk menggagas sebuah destinasi Wisata Perjuangan Surabaya.

Sisi perjuangan itu yang diinginkan Eri untuk dapat dimunculkan dari Surabaya. Bahkan, dia juga menyatakan ke depan nilai-nilai perjuangan dari Kota Pahlawan ini akan dituangkan ke dalam sebuah buku.

“Termasuk seni, termasuk apapun itu dimulai awal tahun untuk warga Indonesia biar tahu, apa saja yang ada di Kota Surabaya,” ujar Cak Eri.

Wisata Perjuangan Surabaya yang tengah disiapkan tersebut menarik, karena selain mengkoneksikan tempat-tempat bersejarah, juga sejumlah peristiwa heroik menjadi rangkaian yang ada di dalamnya, seperti peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato (kini hotel Majapahit), hingga pertempuran 10 November 1945.

“Insya Allah tahun depan akan kami masukkan ke dalam agenda Kota Surabaya. Di awal tahun, akan kami sebarkan kemana-mana seluruh Indonesia., bahkan mancanegara,” kata Cak Eri.

Dengan demikian, lanjut dia, seluruh rangkaian agenda di Kota Pahlawan bisa diketahui masyarakat, baik domestik maupun mancanegara. Harapannya, konsep wisata yang disiapkan ini sekaligus dapat memantik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Pahlawan.

“Sehingga, pada waktu awal tahun, sudah bisa melihat (agenda), misal kalau Ulang Tahun Surabaya, ada kegiatan apa saja. Kemudian saat Hari Pahlawan 10 November, ada kegiatan apa saja,” ujar Cak Eri.

Cak Eri berharap hadirnya Wisata Perjuangan Surabaya nantinya dapat menggelorakan semangat nasionalisme bagi generasi muda di Kota Pahlawan. “Karena saya ingin mengingatkan bahwa Kota Surabaya ini punya jiwa Pahlawan yang luar biasa,” kata Cak Eri. jp

Azyumardi Azra dimakamkan hari ini, berlangsung khidmat

Azyumardi Azra dimakamkan hari ini, berlangsung khidmat

N7 – Pemakaman Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra di Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan, telah selesai dilakukan dengan khidmat pada Selasa, (20/9) pukul 09.20 WIB.

Seremonial kegiatan dimulai pukul 08.55 WIB dengan prosesi militer yang inspektur upacaranya adalah Menko Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sebagai Inspektur Upacara, Muhadjir sempat membacakan terlebih dahulu riwayat hidup dari Azyumardi Azra. Setelah itu, jenazah mulai dimasukkan ke liang lahat.

Pantauan di lokasi, keheningan mencekam ketika jenazah orang yang pernah menyabet penghargaan dari Ratu Elizabeth II itu dimasukkan ke liang lahat. Hanya terdengar suara potret kamera yang menyertai keheningan tersebut.

Prosesi tabur bunga dilakukan oleh pihak keluarga almarhum dan Muhadjir. Setelah itu, seluruh pelayat yang hadir untuk berdiri dan memberikan penghormayan terakhir kepada almarhum Azyumardi Azra.

Prosesi pemakaman kemudian ditutup dengan pembacaan doa yang dilantunkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar.

Selain keluarga, upacara pemakaman Azyumardi Azra juga dihadiri sejumlah tokoh seperti Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta KH. Nasaruddin Umar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Politikus Senior Golkar Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Demokrat Ahmad Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya, sejumlah pejabat turut mensalati jenazah Azyumardi Azra di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. jp

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

Pendapatan APBD 2023 Probolinggo ditargetkan wali kota Rp798 miliar

N7, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menargetkan pendapatan daerah pada Raperda APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp798 miliar lebih yang disampaikan dalam rapat paripurna nota keuangan APBD 2023 di DRPD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin.

“Rinciannya pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp201 miliar lebih serta pendapatan transfer pemerintah pusat dan antardaerah sebesar Rp597 miliar lebih,” katanya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Probolinggo.

Ia berharap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 bisa berjalan lancar, tertib dan selesai sebelum tahun anggaran 2022 berakhir, sehingga dapat tepat waktu.

“Apa yang sudah saya sampaikan menjadi bahan untuk dijadikan pembahasan-pembahasan di komisi maupun di badan anggaran. Mudah-mudahan pembahasan sesuai dengan tahapan-tahapan, sehingga sebelum masa akhir anggaran 2022 sudah selesai,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan agenda paripurna adalah penyampaian nota keuangan Wali Kota Probolinggo terhadap pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang diikuti 23 orang anggota dewan.

“Kami akan dalami program prioritas yang diusulkan Pemkot Probolinggo di pembahasan komisi-komisi. Tentunya nanti akan ada perbaikan dan saran dalam APBD 2023,” tuturnya.

Setelah rapat paripurna nota keuangan APBD tahun anggaran 2023, maka masing-masing fraksi di DPRD Kota Probolinggo akan menyampaikan tanggapan terhadap nota keuangan tersebut.

Sebelumnya Wali Kota Probolinggo dengan pimpinan DPRD kota setempat sudah mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,25 triliun dengan rincian belanja operasional dianggarkan Rp927 miliar lebih, belanja modal dianggarkan sebesar Rp307 miliar lebih serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp17,8 miliar. ant

Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja telah diresmikan Jokowi

Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja telah diresmikan Jokowi

N7, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 yang menjadi awal pembangunan JORR 3.

“Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang segera akan kita resmikan ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road yang kedua dan kita harapkan Jakarta Outer Ring Road 2 ini akan rampung selesai 100 persen di akhir tahun 2023,” kata Presiden Jokowi di pintu gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Menurutnya, Tol Cibitung- Cilincing sepanjang 27,2 kilometer (km) tersebut dapat mempercepat mobilitas barang.

“Utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi bagian utara dan juga dari kawasan-kawasan logistik yang ada di Karawang, di Bekasi sehingga sangat cepat dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini diantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah Utara,” ungkap Presiden Jokowi.

Dengan peningkatan kecepatan mobilitas barang, lanjutnya, tentu dapat memperkuat daya saing produk-produk ekspor Indonesia.

“Yang kedua untuk Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road 3, ini awal sehingga nanti ketika JORR 2 dan JORR 3 selesai, dari barat ke timur, dari timur ke barat tidak usah melalui tengah Jakarta. Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta,” ujar Presiden Jokowi.

Jalan Tol Serpong-Balaraja yang diresmikan hari ini adalah sepanjang 5,1 km.

“Kembali ke Tol Cibitung-Cilincing, ini pemiliknya adalah yang sebelumnya Waskita (Karya) kemudian diambil alih diambil oleh Pelindo, kita harapkan ini memang memberikan pelayanan terhadap truk-truk kontainer barang-barang yang akan diekspor maupun barang-barang impor menuju ke kawasan industri ke kawasan logistik tadi,” jelas Presiden.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) menghubungkan Tol Jakarta-Cikampek di Cibitung dengan JORR 1 di Cilincing. Pembangunan JTCC dimulai sejak 2017 dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional guna memperlancar akses dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di timur Jakarta dan sebaliknya.

Jalan tol JTCC sepanjang 34,7 km tersebut terdiri dari 4 seksi, yaitu Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih (3,03 km), Seksi 2 Telaga Asih-Gabus (10,1 km), Seksi 3 Gabus-Tarumajaya (14,35 km) dan Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,66 km). ant

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

Fenomena Bjorka diklaim pakar hukum Unair akibat kacaunya pengelolaan sistem

N7, Surabaya – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi.

Pakar Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Airlangga Masitoh Indriani menanggapi fenomena tersebut dengan menekankan tentang urgensi pengelolaan cyber security system di Indonesia. Dosen yang mendalami isu perlindungan data pribadi itu mengatakan munculnya peretasan tersebut menandakan kekacauan dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia.

“Apakah ini sebagai bentuk protes? Bjorka mungkin melihat abainya para stakeholder dan kurang seriusnya dalam pengelolaan cyber security system,” kata Masitoh dalam keterangan yang diterima beritajatim.com, Senin (19/9/2022).

“Sehingga dengan sistem yang vulnerable, terjadilah peretasan-peretasan dan pelanggaran terhadap data pribadi itu. Namun, perlu dilihat juga aspek yang lain, tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Dan, yang paling penting adalah materi dari regulasi itu sendiri,” imbuhnya.

Masitoh menambahkan, penyebaran data pribadi itu jelas melanggar privasi yang dilindungi konstitusi dan merupakan tindak pidana cyber crime. Berdasar hukum Indonesia, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap privasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Cyber crime ini tindak pidana yang unik karena bersifat transnasional. Pengungkapan tindak pidana ini effort-nya sangat tinggi karena bersinggungan dengan kerja sama internasional dan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia yang mungkin juga terbatas,” ungkapnya.

Masitoh menjelaskan bahwa Indonesia sudah lama menyusun payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, hingga saat ini belum disahkan juga.

“RUU PDP adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan cyber security system di Indonesia agar menjadi lebih baik. Ruang lingkup RUU PDP ini mencakup definisi data pribadi dan data sensitif, hak dan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data, hak dan kewajiban subjek data, adanya DPO (Data Protection Officer, red) dan DPA (Data Protection Authority, red), serta mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi,” terangnya.

Khusus untuk keamanan negara, ujar Masitoh, dapat dibuat undang-undang lain tentang cyber security system, selain RUU PDP. Masitoh menekankan bahwa jangan sampai pemerintah Indonesia menggunakan paradigma konvensional pada era digital seperti saat ini.

“Siapa yang paling bertanggung jawab tentang kasus kebocoran data seperti ini sebenarnya kita perlu melihat dua hal. Apakah dari sisi PSE (orang atau badan usaha yang mengoperasikan sistem elektronik, Red) atau murni ada serangan dari luar. PSE sendiri nanti harus dilihat siapa yang melakukan pengendalian dan pemrosesan data,” katanya.

“Kalau serangan dari hacker luar, harus dicek apakah karena ada kelalaian PSE mengelola sistemnya sehingga ada hole untuk diserang? Atau memang murni serangan dari hacker? Ini penting sekali untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab,” tambahnya.

Masitoh juga menegaskan bahwa data dianggap sebagai the new oil dalam konteks ekonomi digital sebagai salah satu hak yang fundamental bagi warga negara. Menurutnya, akan ada banyak kerugian fatal yang terjadi apabila cyber security system di Indonesia tidak dibenahi dengan segera.

“Intinya, cyber security system di Indonesia masih sangat lemah. Karena itu, kita harus memperkuat regulasinya, seriusi implementasi dan penegakan hukumnya, serta dorong dan perbaiki sumber daya manusia dan infrastrukturnya,” tutup Masitoh.Surabaya (beritajatim.com) – Hacker Bjorka muncul dengan klaim membocorkan data pribadi para pejabat pemerintahan dan data-data negara di Indonesia. Pro kontra pun muncul di tengah masyarakat. Ada yang menganggapnya bak pahlawan, namun ada juga yang tidak setuju dengan caranya yang dinilai melanggar privasi. bjm

Azyumardi ilmuwan sekaligus guru besar UIN Syarif hidayatullah meninggal dunia

Azyumardi ilmuwan sekaligus guru besar UIN Syarif hidayatullah meninggal dunia

N7 – Ketua Dewan Pers sekaligus Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra meninggal dunia di Selangor, Malaysia, kemarin (18/9) sekitar pukul 12.30 waktu Kuala Lumpur. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Azyumardi sempat dirawat karena Covid-19.

Hingga kemarin sore tim dari KBRI Kuala Lumpur masih melakukan penanganan terhadap jenazah mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. ’’(Pemulangan jenazah) Masih diurus. Belum tahu kapan, tetapi diupayakan secepatnya,’’ kata Dubes RI di Kuala Lumpur Hermono.

Dia belum bisa memberikan informasi detail karena masih memimpin tim penanganan jenazah. Informasi resmi yang diterima KBRI Kuala Lumpur dari RS Serdang, tempat Azyumardi sebelumnya dirawat, penyebab kematian karena acute inferior myocardial infarction. Atau terdapat kelainan pada jantung. Azyumardi dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di bagian penderita gangguan pada jantung (cardiac care unit/CCU).

Azyumardi wafat pada usia 67 tahun. Pria kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat, tersebut meninggalkan seorang istri dan empat anak.

Pria yang pernah menjadi wartawan itu masuk rumah sakit di negeri jiran tersebut karena positif Covid-19 pada 16 September lalu. Suami Ipah Farihah itu dirawat setibanya mendarat di Kuala Lumpur.

Selama menjalani penerbangan dari Indonesia menuju Malaysia, Azyumardi dilaporkan sempat mengalami sesak nafas. KBRI Kuala Lumpur menyampaikan perwakilan keluarga, yaitu anak dan istri Azyumardi, tiba di Kuala Lumpur pada 17 September. Mereka berdua langsung menjenguk Azyumardi yang dirawat di RS Serdang.

Azyumardi berada di Kuala Lumpur dijadwalkan untuk menjadi narasumber pada Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam di Selangor. Kegiatan ini dijadwalkan digelar pada 17 September lalu oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Sejumlah tokoh pers di Malaysia juga berkesempatan menjenguk Azyumardi, yang belum lama didapuk sebagai Ketua Dewan Pers menggantikan M. Nuh itu.

Dari tanah air, ucapan duka terus mengalir. Di antaranya disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama sepuluh tahun menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan hubungannya dengan Azyumardi sangat dekat. Sebab, Azyumardi sempat menjadi deputi politik dan staf khusus di lingkungan istana wakil presiden.

’’Begitu banyak jasa beliau kepada kita semua. Kepada umat. Kepada bangsa dan dunia internasional,’’ kata pria yang akrab disapa JK itu.

Dia mengenang Azyumardi sebagai sosok yang sangat dihormati di kalangan intelektual dunia. Azyumardi juga orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Commander of the Order of British Empire (CBE) atau Sir dari Kerajaan Inggris. Penghargaan gelar tersebut diberikan untuk menghormati keilmuan Azyumardi.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga menyampaikan ucapan duka. Dia mengatakan kapasitas Azyumardi sebagai intelektual tidak diragukan. ’’Karya, ide, dan gagasannya sangat mencerahkan. Terutama pada ilmu kesejarahan yang menjadi bidang kepakarannya,’’ katanya.

Menurut Yaqut, almarhum adalah tipologi ilmuwan organik dan akademisi yang membumi. Dia juga menjadi sosok yang sangat responsif dan kontributif terhadap dinamika perkembangan zaman. Azyumardi juga dikenal sangat produktif menulis. Tidak hanya itu saja, karya sosial dari Azyumardi juga banyak.

“Seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, berhutang dalam ide dan gagasan hingga PTKIN bisa berkembang pesat hingga sekarang,’’ jelasnya. Khusus untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkembang pesat hingga saat ini, juga bagian dari legasi Azyumardi Azra.

Yaqut juga menyebutAzyumardi sosok yang sederhana. Kesederhanaan Azyumardi menjadi teladan bagi semua akademisi dan intelektual di Indonesia.

Sementara itu, kepergian Azyumardi membawa duka yang dalam bagi PP Muhammadiyah. Seperti diketahui, Azyumardi merupakan salah satu cendekiawan muslim dari kalangan organisasi tersebut.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, kepergian Azyumardi sangat mengejutkan. Sebab, beberapa hari terakhir, almarhum masih aktif di sejumlah grup WhatsApp. ”Beliau baru saja pulang kampung ke Sumatera Barat kemudian ke Kuala Lumpur untuk menghadiri sebuah seminar yang dihadiri oleh Anwar Ibrahim,” ujarnya kemarin.

Kepergian mantan Rektor UIN Jakarta itu, kata Anwar, menjadi salah satu kehilangan besar bagi Indonesia. Sebab, almarhum termasuk sosok ilmuan yang berkelas dunia. Di mana banyak pandangan- pandangannya sangat dihormati dan banyak dijadikan rujukan.

”Bahkan, tidak ada tokoh dan cendekiawan dunia yang menjadikan Indonesia sebagai objek kajiannya yang tidak kenal dengan beliau,” tuturnya.

Salah satu jasa besar almarhum yang dipandang Anwar adalah transformasi UIN Jakarta yang dilakukan saat menjabat rektor. Bukan hanya secara fisik, Azyumardi juga dinilai berhasil menumbuh suburkan budaya akademik dan ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa. Sehingga mengangkat UIN Jakarta menjadi sebuah Perguruan Tinggi Islam yang bergengsi dan rujukan studi Islam.

Sebagai sesama putra Minangkabau, Anwar juga mengenang almarhum sebagai sosok yang peduli dengan budaya Sumatera Barat. Salah satu peninggalannya adalah Kongres Kebudayaan Minangkabau yang akan dilaksanakan akhir tahun ini.

Rasa kehilangan juga disampaikan mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menyebut kepergian almarhum sebagai kehilangan bagi bangsa Indonesia dan dunia Islam.

”Almarhum adalah cendekiawan Muslim yg telah menebar hikmah kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan yg bermanfaat bagi pembangunan peradaban utama di Dunia Islam,” kata Din. jp

Proyek infrastruktur kota Surabaya baru 49,5 persen, Armuji dorong percepatan pembangunan

Proyek infrastruktur kota Surabaya baru 49,5 persen, Armuji dorong percepatan pembangunan

N7, Surabaya – Pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Surabaya tercatat masih melambat atau mencapai 49,5 persen dari target menjelang akhir triwulan III-2022.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin, meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya untuk mengebut sejumlah proyek infrastruktur yang kemajuannya masih lambat tersebut.

“Kami mendorong agar dapat dilakukan percepatan pembangunan sebelum musim hujan tiba,” kata Cak Ji, panggilan akrabnya.

Berdasar data DSDABM Surabaya, pengerjaan proyek infrastruktur yang mencapai 49,5 persen itu adalah hasil pekerjaan secara keseluruhan mulai pembangunan jalan, jembatan hingga drainase atau saluran untuk penanggulangan banjir.

“Jadi harus kerja terstruktur dan terukur sesuai dengan program yang telah direncanakan dalam APBD Surabaya 2022,” katanya.

Sedangkan, khusus untuk proyek penanggulangan banjir di pusat Kota Surabaya, progresnya sudah mencapai 55 persen yang meliputi pekerjaan saluran yang terintegrasi di tengah kota.

Sejauh ini, kata dia, pemasangan box culvert di sekitar Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kenari dan Embong Kenongo belum sepenuhnya tuntas. Termasuk pembuatan crossing di Jalan Kayon.

Selain itu, Cak Ji juga memantau masih ada penanaman box culvert yang belum tuntas sehingga membahayakan pengguna jalan. Menurut dia, saluran itu harus terkoneksi satu sama lain sehingga saat hujan deras, debit air tidak meluap.

“Kalau perlu dikerjakan secara maraton pagi hingga malam. Jadi saat musim penghujan tiba saluran-saluran bisa berfungsi optimal dan tidak ada genangan,” tutur dia.

Tidak hanya itu, Armuji juga meminta agar pekerjaan infrastruktur di kampung seperti pavingisasi dan pembangunan U-Ditch agar dapat selesai sesuai target yang telah direncanakan. ant

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

Pendaftaran calon Panwaslu Surabaya telah dibuka

N7, Surabaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya membuka pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan untuk persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat dengan Nomor: 038/KP.01.00/JI-38/09/2022 terkait pendaftaran Panwaslu kecamatan yang dimulai pada 21-27 September 2022.

“Kami mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024 dengan ikut mendaftar sebagai Panwaslu kecamatan,” kata Agil.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, dibuka kesempatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu kecamatan.

Sejumlah persyaratan di antaranya WNI, berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.

Kemudian, tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun.

Lalu, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan lainnya.

“Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi,” kata Agil.

Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diunduh di laman Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu provinsi, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 21-27 September 2022 pukul 09.00 WIB-17.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo No. 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya.

Dokumen pendaftaran dapat dikirim secara daring ke alamat email rekrutmenpanwascam.sby@gmail.com atau melalui pos kilat dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Surabaya. ant