Begini hasil uji publik KPU Kabupaten Mojokerto

Begini hasil uji publik KPU Kabupaten Mojokerto

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Mojokerto – Mayoritas partai politik (parpol) di Kabupaten Mojokerto ingin rancangan penataan dapil (daerah pemiliha) saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tetap di lima kursi. Hal ini diketahui pada saat Uji Publik KPU Kabupaten Mojokerto di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (13/12/2022).

Forum Uji Publik ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian program yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 6 tahun 2022. Dalam Uji Publik tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto mengundang 18 parpol, sembilan parpol Parlementery theeshold dan sembilan parpol lolos vermin perbaikan dan menunggu ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024.

Devisi Teknis KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif mengatakan, mayoritas parpol tetap rancangan pendapilan di lima kursi. “Pada uji publik ini, kita buka dan kita menyampaikan 3 pertimbangan yang bisa menjadi pintu masuknya perubahan dapil. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk. Dimana pertambahan jumlah penduduk tidak naik signifikan, masih di kisaran 1-3 juta,” ungkap, Selasa (13/12/2022).

Kedua adalah pemekaran wilayah atau bencana alam dan ketiga yakni pelanggaran prinsip dapil. Dalam forum Uji Publik tersebut, lanjut Arif, Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga memberikan masukan. Bawaslu menilai rancangan paling ideal adalah rancangan 1. Menurut Bawaslu pada rancangan 7 dan 8 ada pelanggaran terhadap salah satu dari tujuh prinsip penataan dapil.

“Hasil Uji Publik meliputi 3 hal yakni 3 rancangan pendapilan KPU Kabupaten Mojokerto, tanggapan masyarakat dan suara yang berkembang dalam Uji Publik yang digelar. Besok kita lakukan pencermatan di KPU Provinsi. Hasil pencermatan terhadap 3 variabel ini kita konsultasikan kepada KPU RI tanggal 17 Desember. Pada tanggal 18 Desember kita lakukan finalisasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at membenarkan, jika pihaknya telah memberikan masukan dalam Uji Publik pendapilan yang digelar KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam analisa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, rancangan 1 yang lebih ideal daripada 2 rancangan lainnya.

“Rancangan pendapilan formasi 7 dan 8 melanggar 2 prinsip dari 7 prinsip penataan dapil. Yakni prinsip proporsionalitas dan prinsip kesetaraan nilai suara. Secara prinsip proporsionalitas, rancangan 2 dan 3 selisih jumlah kursi antar Dapil terlalu besar yaitu 4 kursi, terus terkait prinsip kesetaraan nilai suara, rancangan 2 dan 3 terlalu banyak sisa suara sia-sia dan terbuang yang tidak bisa terkonversi menjadi kursi,” jelasnya.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga menjelaskan detail hasil kajian analisanya. Pada rancangan pertama, ada selisih kursi sampai tiga antar daerah pemilihan (Dapil) dengan jumlah kursi terkecil dibanding jumlah kursi terbesar. Suara sia-sia yang tidak bisa terkonversi menjadi kursi sebanyak 8.532 se-Kabupaten Mojokerto.

“Pada rancangan kedua, ada selisih kursi sampai 4 antar Dapil dengan jumlah kursi terkecil dibanding jumlah kursi terbesar. Suara sia-sia yang tidak bisa terkonversi menjadi kursi sebanyak 18.926 se-Kabupaten. Mojokerto atau terbesar di Dapil Mojokerto 3 sebanyak 12.156,” tegasnya.

Pada rancangan ketiga, ada selisih kursi sampai empat antar Dapil dengan jumlah kursi terkecil dibanding jumlah kursi terbesar. Suara sia-sia yang tidak bisa terkonversi menjadi kursi sebanyak 29.336 se-Kabupaten Mojokerto, atau terbesar di Dapil Mojokerto 1 sebanyak 10.411 dan Dapil 3 sebanyak 12.156. Pengumuman pendapilan sendiri akan diumumkan oleh KPU RI di kisaran 1 Januari sampai 9 Februari 2023. Hal ini menunggu turunnya Surat Keputusan dari KPU RI. bjm

Tertangkap CCTV, mobil perampok rumah dinas Wali Kota Blitar berplat merah tapi palsu

Tertangkap CCTV, mobil perampok rumah dinas Wali Kota Blitar berplat merah tapi palsu

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Blitar – Para pelaku perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar tertangkap kamera CCTV menggunakan mobil jenis Kijang Innova berpelat merah. Mobil tersebut terlihat memasuki rumdin Walkot Blitar pada Senin dini hari (12/12/2022).

Satreskrim Polres Blitar Kota pun langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Hasilnya, pelat merah pada mobil Kijang Innova yang digunakan oleh para pelaku diduga palsu.

Mobil Kijang Innova tersebut ditempeli dengan pelat merah palsu yang mirip dengan nomor polisi salah satu kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Polisi saat bertemu dengan Wakil Wali Kota Blitar, Tjutjuk Sunario.

“Jadi dari keterangan polisi itu pelat merah palsu, pelat itu mirip dengan mobil dinas Pemkab Kediri,” kata Tjutjuk, Selasa (13/12/2022).

Tjutjuk menambahkan bahwa polisi telah memeriksa kendaraan plat merah palsu yang digunakan oleh para pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kendaraan yang ber plat merah asli sedang berada di Salah satu Dinas di Pemkab Kediri.

Mobil Dinas Pemkab Kediri itu pun pada waktu kejadian tidak digunakan untuk ke mana-mana. Hal itu tentunya lebih menambah keyakinan bahwa plat merah yang menempel di mobil para perampok tersebut palsu.

“Jadi setelah diperiksa mobil dinas Pemkab tidak kemana-mana, hal itu memperkuat bahwa plat mobil para pelaku adalah palsu,” jelasnya.

Kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku perampokan dan penyekapan terhadap Wali Kota Blitar Santoso. Pemeriksaan rekaman CCTV juga masih terus dilakukan, untuk mengetahui arah pelarian para pelaku perampokan.

Menurut Tjutjuk dari keterangan polisi, bahwa para pelaku saat beraksi juga tidak menggunakan sarung tangan. Sehingga sidik jari para pelaku banyak yang menempel di sejumlah benda di rumah Dinas Wali Kota Blitar.

“Jadi para pelaku ini tidak mengenakan sarung tangan sehingga sidik jarinya banyak yang tertinggal di almari atau pun benda yang lain,” jelasnya.

Hal itu tentunya akan mempermudah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Blitar Kota. Tjutjuk pun berharap proses penyelidikan ini berlangsung cepat sehingga para pelaku segera bisa ditangkap.

“Jadi banyak sidik jari sehingga memudahkan untuk proses penyelidikan, kami berharap ini cepat terungkap,” papar Tjutjuk.

Lebih lanjut Tjutjuk menjelaskan bahwa kondisi Wali Kota Blitar Santoso dan sang istri Fetty Wulandari kini telah membaik. Meski sampai saat ini ke duanya masih mengalami trauma dan syok atas peristiwa perampokan tersebut.

Wakil Wali Kota Blitar tersebut berharap pihak kepolisian segera bisa mengungkapkan kasus perampokan ini. Sehingga psikologis masyarakat Blitar tetap bisa terjaga.

Tjutjuk menjelaskan bila penyelidikan kasus ini berjalan lambat maka akan berpotensi mengganggu psikologis masyarakat Blitar pada umumnya. Selain jika kasus ini dilakukan pengusutan dengan cepat maka akan menjaga kondusifitas situasi jelang pemilu 2024 mendatang. bjm

PLN tingkatkan transaksi digital dengan program “Kampoeng PLN Mobile”

PLN tingkatkan transaksi digital dengan program “Kampoeng PLN Mobile”

EKONOMI BINIS·

Nusantara7.com, Surabaya – PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (PLN UID) Jawa Timur menggencarkan program Kampoeng PLN Mobile untuk meningkatkan transaksi masyarakat secara digital.

“Dengan adanya Kampoeng PLN Mobile diharapkan dapat meningkatkan transaksi rutin pada layanan digital kami seperti fitur Swacam, pembayaran tagihan atau pembelian pulsa listrik, pasang baru, tambah daya, hingga marketplace (lokapasar),” kata General Manager PLN UID Jawa Timur, Lasiran di Surabaya, Senin.

Lasiran mengungkapkan terdapat sebanyak 25 Kampoeng PLN Mobile yang tersebar di berbagai wilayah Jatim.

“PLN Mobile merupakan digitalisasi layanan yang menunjukkan bahwa kami telah bertransformasi dengan mengedepankan kemudahan layanan, mendekatkan kepada masyarakat. Saat ini di Jawa Timur penggunanya mencapai 12 juta lebih,” tambahnya.

Dia menekankan kampung-kampung ini nantinya akan menjadi percontohan sehingga mampu mengkampanyekan secara meluas layanan PLN Mobile.

Selain itu, masih menurut dia, Kampoeng PLN Mobile juga memiliki tampilan menarik dengan menampilkan edukasi dalam bentuk mural ataupun gapura.

Salah satu Kampoeng PLN Mobile yakni RW 11 Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya. Ketua RW 11 Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya, Mudzakir menuturkan pengalaman positif warganya menggunakan PLN Mobile.

“Kami berterima kasih kepada PLN yang telah mengenalkan dan memberikan informasi kepada kami. Sebelumnya warga kami belum memahami kemudahan dari aplikasi PLN Mobile, sekarang persoalan kelistrikan warga kami seperti gangguan, pengisian token, pasang baru dan tambah daya tanpa harus bersusah-susah bisa cepat teratasi dengan aplikasi PLN Mobile,” kata Mudzakir.

Kampoeng PLN Mobile lainnya berada di Dusun Gamoh, Desa Dayurejo, Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Kepala Desa Dayurejo, Wahono menyatakan dukungan penuh program ini di wilayahnya dan mengimbau seluruh warganya untuk turut serta menggunakan PLN Mobile karena mempermudah aktivitas kelistrikan.

Saat ini, kata dia, 100 persen warganya atau sebanyak 656 masyarakat di Dusun Gamoh sudah mengunduh dan menggunakan layanan PLN Mobile untuk keseharian urusan kelistrikan.

“PLN Mobile efisiensi waktu karena bisa membeli token secara mandiri, pencatatan meter, ada pula marketplace di mana kita bisa melakukan transaksi, tambah daya dan pasang baru,” ujar Wahono. ant

Jaga stabilitas harga, Pemprov Jatim ajak pedagang lewat operasi pasar

Jaga stabilitas harga, Pemprov Jatim ajak pedagang lewat operasi pasar

EKONOMI BINIS·

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan pedagang untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui program operasi pasar di wilayah setempat.

“Program ini untuk menggerakkan ekonomi di kalangan pedagang sehingga mereka turut menjadi bagian dari operasi tersebut,” ujar Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Iwan, kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Sistemnya, kata dia, pedagang kulakan bahan pokok dengan harga rendah di pemerintah, selanjutnya pedagang menjualnya ke konsumen.

“Catatannya, pedagang tidak boleh menjual di atas harga eceran tertinggi yang telah disepakati,” ucap dia.

Menurut dia, pedagang mendapat keuntungan dari selisih kulakan dengan harga jual di konsumen.

Agar tetap terpantau, lanjut dia, pihaknya menempelkan Daftar Harga Komoditas pada kios pedagang mitra kerja sama.

Pada program yang dilaksanakan Biro Perekonomian dan PT Jatim Graha Utama (JGU) itu, total di setiap pasar ada sekitar 10 hingga 30 pedagang yang dilibatkan.

Sebelumnya, ada anggapan operasi pasar bisa menurunkan omzet pedagang sehingga dilakukan skema operasi pasar yang melibatkan pedagang merupakan implementasi dari gagasan Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi (IKI).

Gagasan tersebut dicetuskan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk mengendalikan harga komoditas strategis.

Iwan menjelaskan barang yang dijual antara lain gula, beras, dan minyak goreng yang di setiap daerah melibatkan beberapa pasar.

Semisal di Surabaya sebanyak lima pasar, yaitu Pasar Pucang, Pasar Tambahrejo, Pasar Soponyono, Pasar Wonokromo, dan Pasar Genteng.

Dia menambahkan program kemitraan dengan pedagang merupakan upaya pemerataan yang selama ini operasi pasar digelar setiap akhir pekan.

Antusias masyarakat cukup besar dan tidak sedikit yang mengeluh karena mereka tak memiliki waktu ke pasar di akhir pekan.

“Warga yang tidak bisa belanja di akhir pekan, bisa datang ke pedagang tersebut,” tutur Iwan.

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga menjamin kebutuhan bahan pokok aman menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sehingga tidak perlu panic buying atau beli panik.

Direktur PT Jatim Graha Utama Mirza Muttaqien mengatakan pemerintah menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, termasuk stok yang digelontor juga cukup besar sehingga bisa mencakup kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini. ant

Mak Ganjar Jatim di Banyuwangi gelar zikir dan doa bersama untuk negeri

Mak Ganjar Jatim di Banyuwangi gelar zikir dan doa bersama untuk negeri

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Mak Ganjar Jawa Timur menggelar zikir dan doa bersama untuk negeri yang diikuti ribuan jamaah wanita di Dusun Kaligoro, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.

“Kami melakukan silaturahim bersama para emak emak di Banyuwangi, khususnya di Desa Sukomaju. Alhamdulillah respons dan semangatnya luar biasa,” ujar Koordinator Wilayah Jawa Timur Hariza Parwa dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin.

Ia menjelaskan Desa Sukomaju ini bisa menjadi basis terbesar berkumpulnya relawan Mak Ganjar di Banyuwangi karena melihat antusias warga setempat yang sangat tinggi.

Saat disinggung apakah memiliki target suara untuk Ganjar, Hariza menjelaskan belum terlalu jauh berpikir ke arah sana.

“Tujuan utamanya saat ini adalah mengenalkan Pak Ganjar Pranowo dulu kepada emak-emak yang ada di wilayah Banyuwangi,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Mak Ganjar Nining, menambahkan relawannya diisi oleh emak-emak tangguh yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mak Ganjar sudah berdiri di 15 Provinsi di Indonesia dan akan terus bertambah untuk memperjuangkan serta mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden periode 2024-2029.

“Alasannya, karena selama beliau memimpin Jawa Tengah memiliki berbagai program untuk menyejahterakan rakyatnya. Dari rekam jejak itulah kami memilih Pak Ganjar,” katanya. ant

Hasil Survei KPK ungkap 17,28 persen MA potensi timbulkan korupsi

Hasil Survei KPK ungkap 17,28 persen MA potensi timbulkan korupsi

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Non-Yudisial Sunarto menyebutkan berdasarkan survei Indeks Integritas Nasional yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 17,28 persen aparatur MA dan badan peradilan berpotensi menimbulkan masalah seperti korupsi.

“Dari hasil survei itu Mahkamah Agung mendapatkan hasil 82,72 persen. Jadi kesimpulan kami, terutama saya pribadi ada 17,28 persen aparatur MA berpotensi menimbulkan masalah,” kata Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Sunarto di Jakarta, Jumat.

Sunarto menyebutkan 17,28 persen aparatur MA maupun badan peradilan yang berpotensi menimbulkan masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Meskipun baru sebatas berpotensi, Sunarto memandang perlu antisipasi sedini mungkin. Apalagi, sesuai dengan cetak biru yang disusun lembaga tersebut, MA ingin mewujudkan badan peradilan yang berwibawa.

“Jadi, kalau tahun 2035 ada (hakim) yang kena operasi tangkap tangan lagi atau melanggar hukum, maka cetak biru itu gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, eks Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut mengatakan perlu kerja keras agar 17,28 persen atau sekitar tujuh hakim dari 47 hakim agung di MA terus diingatkan supaya tidak menimbulkan masalah seperti terlibat kasus korupsi.

“Itu potensi belum tentu melakukan. Tapi Insya Allah 82 persen sisanya itu tidak tersentuh walaupun namanya dijual kemana-mana,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Sunarto juga menyinggung soal hakim yang sedang terjerat kasus hukum. MA memastikan tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menjerat hakim agung maupun hakim yustisial serta para pegawai yang berada di bawah naungan lembaga itu oleh KPK.

“Kami menghormati. Kalau kami berkomentar nanti kelihatan ada intervensi atau mempertahankan atau membela korps, itu tidak boleh,” tegas dia.

Sunarto kembali menegaskan bahwa MA memastikan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. MA menyakini KPK melakukan suatu tindakan sudah sesuai kewenangan nya.

Terakhir, Hakim Agung kelahiran Sumenep 1959 tersebut menyakini sebagai lembaga penegak hukum, KPK pasti memahami regulasi atau aturan hukum sehingga menetapkan dua hakim agung maupun dua hakim yustisial sebagai tersangka. ant

Pemkab Probolinggo terima kategori KSAN terbaik 2022

Pemkab Probolinggo terima kategori KSAN terbaik 2022

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Probolinggo – Pemkab Probolinggo menerima Anugerah Meritokrasi kategori baik tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia (RI), dalam acara Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2022 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Kabupaten Probolinggo mendapatkan total nilai 269,5, dan masuk dalam kategori baik dari delapan aspek penilaian Meritokrasi ASN tahun 2022.

Delapan aspek penilaian itu yakni, perencanaan (35), pengadaan (36), pengembangan karier (52,5), promosi dan mutasi (22,5), manajemen kinerja (65), penggajian- penghargaan-disiplin (27,5), perlindungan dan pelayanan (14) serta sistem informasi (17).

KASN menilai sistem merit di 460 instansi pemerintah dengan hasil 60 instansi pemerintah ditetapkan dalam kategori “Sangat Baik” dan 157 instansi pemerintah dalam kategori “Baik”.

Menurut Wakil Bupati Timbul, tiga agenda yakni, transformasi birokrasi, transformasi organisasi, transformasi sistem kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif serta transformasi manajemen sumber daya manusia menuju human capital yang tangguh.

“Perbaikan manajemen ASN terus dilakukan Pemkab Probolinggo dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensi, saya harap ASN untuk selalu adaptif, meningkatkan kompetensi atau kemampuan serta fokus, Alhamdulillah keberhasilan anugerah Meritokrasi kategori baik yang sudah diraih ini merupakan keberhasilan bersama,” ungkapnya. bjm

Eri Cahyadi minta warga tidak asal daftar lewat aplikasi e-health

Eri Cahyadi minta warga tidak asal daftar lewat aplikasi e-health

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga Kota Pahlawan, Jatim, agar tidak asal mendaftar lalu membatalkan untuk berobat di dua RSUD milik pemkot melalui aplikasi e-health dengan tujuan agar tidak merugikan pasien lain.

Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, mengatakan, saat mengecek pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) pada Kamis (9/12), pihaknya menemukan ada 50 warga yang mengisi sistem pendaftaran pelayanan selama 30 hari penuh melalui e-health, namun tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

“Saya bilang kami bisa lihat itu lewat aplikasi, blokir orangnya. Ternyata diblokir itu ada 50 orang dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta (orang itu) untuk buat pernyataan, kalau saya tidak datang maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap diblokir sampai satu bulan,” kata Cak Eri.

Melalui pola tersebut, Cak Eri berharap, ke depan warga atau calon pasien tidak asal mendaftar lalu membatalkan. Sebab, kata dia, hal tersebut justru akan merugikan orang lain yang benar-benar ingin mendapatkan pelayanan di RSUD BDH.

“Kalau dia mendaftar begitu, maka dia merugikan orang lain yang mau daftar nomornya jadi ke belakang. Nah ini apa, ayo sama-sama Surabaya ini guyub-rukun, jangan merugikan orang lain dengan pola yang kami buat, bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita,” ujar dia.

Cak Eri mengatakan, pihaknya akan kembali mengembangkan aplikasi e-health. Sebab, dari hasil evaluasinya di lapangan, sistem pendaftaran daring ini belum dilengkapi dengan barcode ketika tidak di-print oleh calon pasien.

“Ini lagi kami buat untuk barcodenya. Nah untuk (sementara) mempercepat itu, saya minta yang tugas di luar dengan name tagnya dia (pasien) dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja (poli atau dokter), kalau memang jamnya masuk itu diklik untuk mempercepat,” kata dia.

Selain itu, Cak Eri juga berpesan kepada para pengunjung atau pasien yang datang agar dapat menyesuaikan dengan jam antrean karena beberapa kali menemui warga yang mendaftar antrean untuk mendapatkan layanan pukul 10.00 WIB namun datangnya pukul 06.00 WIB.

“Ini yang terjadi sehingga pelayanan jadi kacau, seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, posisinya jauh berkurang, maka jam 11.00 WIB sudah pada selesai, karena lebih teratur orangnya,” kata dia.

Cak Eri juga menyarankan, agar manajemen RSUD BDH untuk memasang televisi di ruangan tunggu. Dengan begitu, warga yang datang tidak bosan saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.

“Sama dengan RSUD Dr Soewandhie, nanti RSUD BDH juga dikasih TV agar tidak stres saat menunggu,” ujar dia.

Cak Eri juga meminta supaya ruangan di RSUD BDH dilakukan penataan dengan penambahan hiasan seperti di antaranya menyesuaikan jumlah kursi pengunjung serta pemasangan hiasan dinding.

“Sehingga ruangan ini akan jadi lebih luas, kami bisa berikan tulisan-tulisan atau hiasan dinding sehingga orang berobat akan merasa nyaman,” kata Cak Eri. ant

Pentingnya pembangunan HAM sebagai strategis nasional

Pentingnya pembangunan HAM sebagai strategis nasional

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan pentingnya pembentukan Indeks Pembangunan HAM yang dijadikan sebagai target strategis nasional.

Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan pembentukan indeks tersebut sebagai pedoman kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait dalam menerapkan hak asasi manusia.

“Sejak 2022, Pemerintah membuat atau sedang menyusun Indeks Pembangunan HAM di Indonesia, dengan tujuan sebagai pedoman kementerian dan lembaga terkait implementasi HAM,” kata Mualimin Abdi dalam seminar Pembangunan Indeks HAM Indonesia di Jakarta, Kamis.

Kemenkumham menggelar seminar tersebut dalam rangka Hari HAM Sedunia ke-74 yang tepatnya diperingati pada 10 November setiap tahun.

Mualimin menjelaskan Indeks Pembangunan HAM menjadi sangat penting, karena ketika membaca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan selalu berkaitan dengan 10 HAM dasar.

Mengacu ke konstitusi, selain 10 HAM dasar tadi, juga mulai berkembang instrumen internasional HAM yang terus berkembang setiap waktu. Kemenkumham menilai kondisi itu perlu diadopsi atau diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Tanah Air.

Mualimin menegaskan penghormatan hingga pemajuan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sehingga, pembentukan Indeks Pembangunan HAM merupakan bentuk komitmen, dan tanggung jawab negara kepada masyarakat.

“Ini yang menjadi tugas kita bersama yang nantinya akan dikonkretkan dalam Indeks Pembangunan HAM,” tambahnya.

Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022 mengusung tema besar “Dignity, Freedom, and Justice for All”. Di Indonesia, tema itu diterjemahkan menjadi pemajuan HAM untuk setiap orang.

Mualimin mengatakan setelah perubahan kedua UUD 1945, pada Pasal 28 I Ayat (4) disebutkan tentang penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, itu kembali dijabarkan menjadi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. ant

Berstatus awas, Gunung Semeru terus erupsi setiap hari

Berstatus awas, Gunung Semeru terus erupsi setiap hari

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Lumajang – Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur masih terus erupsi setiap hari.

Berdasarkan laporan tertulis petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Mukdas Sofian pada Kamis, mencatat bahwa terekam 24 kali letusan/erupsi dengan amplitudo 10-25 mm dan lama gempa 58-193 detik untuk periode pengamatan 8 Desember 2022 pukul 00.00-06.00 WIB.

“Selain mengalami erupsi, tercatat enam kali gempa guguran, satu kali gempa hembusan, satu kali gempa vulkanik dangkal, satu kali gempa vulkanik dalam, dan 12 kali gempa tektonik jauh,” katanya di Lumajang.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga mengalami erupsi pada Rabu (7/12) untuk periode pengamatan selama 24 jam (00.00-24.00 WIB) sebanyak 89 kali letusan dengan amplitudo 10-23 mm dan lama gempa 36-155 detik.

Sedangkan pada periode pengamatan Selasa (6/12) tercatat erupsi sebanyak 88 kali dengan amplitudo 9-25 mm, dan lama gempa 52-176 detik.

“Status Gunung Semeru pada Level IV atau Awas, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,” katanya.

Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 17 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 19 km dari puncak.

“Kami juga imbau masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran (APG), guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. ant