Eks Kasau Agus Supriatna belum bisa dihadirkan di persidangan

Eks Kasau Agus Supriatna belum bisa dihadirkan di persidangan

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih belum bisa menghadirkan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015 – Februari 2017 Agus Supriatna sebagai saksi di persidangan.

“Untuk Agus Supriatna kami sudah berkomunikasi dengan Diskum (Dinas Hukum) TNI AU dan belum dapat informasi dari Diskum TNI AU terkait posisi yang bersangkutan kemudian Supriyanto Basuki sama dengan Agus Supriatna,” kata JPU KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Agus Supriatna telah diminta hadir sebanyak 5 kali di persidangan yaitu pada sidang 21 dan 28 November, 5, 12 dan 19 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 angkut TNI AU yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.

Selain Agus, ada empat orang saksi yang sudah lebih dari tiga kali dipanggil ke persidangan tapi tidak juga hadir, tiga di antaranya adalah personel TNI AU.

Para personel TNI AU tersebut adalah Fransiskus Teguh Santosa Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisada) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut; Heribertus Hendi Haryoko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi Spesifikasi Teknis Alutsista TNI dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Supriyanto Basuki selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI AU periode 2015 – Februari 2017.

“Untuk saksi Fransiskus Teguh santosa dan Heribertus Hendi Haryoko kami sudah melakukan pemanggilan tapi Fransiskus tadi pagi memastikan kondisinya masih ‘nge-drop’ sedangkan untuk Heribertus yang ada di Malang menyampaikan sakit sampai tanggal 20, kami tawarkan ‘zoom’ dari rumah tapi yang bersangkutan mengatakan tidak mungkin,” tambah jaksa Arif.

Sedangkan satu saksi dari kalangan sipil adalah Angga Munggaran sebagai staf bagian Keuangan PT Diratama Jaya Mandiri.

“Untuk Angga Munggaran masih diupayakan panggilan ke yang bersangkutan. Surat dikirim ke Bogor dan diterima istrinya tapi kami tidak bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan,” ungkap jaksa Arif.

Atas penyampaian JPU KPK tersebut, ketua majelis hakim Djumyanto pun menyebut hal tersebut hanya alasan para saksi.

“Kalau tiap jadwal sidang sakit, itu sakitnya musiman, tapi apa boleh buat inilah risiko panggilan kita formalitas memang harus dipenuhi. Kemarin majelis sebenarnya sudah menyampaikan menjadi saksi kan kewajiban, substansinya sudah tahu persoalan formalitas menurut penuntut KPK sudah dipenuhi, berulang kali tiap kali sidang selalu alasan sakit, ini akan menjadi preseden berikutnya,” kata Djumyanto.

Majelis hakim, menurut Djumyanto, memberikan waktu satu kali sidang lagi agar JPU KPK dapat menghadirkan para saksi.

“Seperti majelis hakim sudah sampaikan kita akan sabar sampai satu kali sidang berikutnya, yang hadirkan saksi kan KPK. Kalau sampai di sidang tidak bisa hadir ya apa boleh buat majelis tidak akan mencari-cari saksi ke sana ke mari,” ungkap Djumyanto.

Apalagi bila jaksa KPK sudah memanggil secara pantas, maka menurut Djumyanto, jaksa KPK dapat melakukan panggilan paksa.

“Kalau sudah terpenuhi alasan sah panggilan kan sudah dipanggil paksa saja, dan kalau sudah jadi warga sipil lakukan sesuai undang-undang yang ada, tapi kembali kepada penuntut umum sebagai pihak yang menghadirkan saksi kita kasih kesempatan satu minggu lagi ya,” tambah Djumyanto.

Dalam sidang hari ini, KPK hanya menghadirkan satu orang ahli perhitungan kerugian negara yaitu Kiki Fauziah selaku Kepala Forensik Akuntansi KPK.

Dalam dakwaan disebutkan ada Dana Komando (DK/Dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia. Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT Diratama Jaya Mandiri yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar. ant

Yudo Margono resmi dilantik Jokowi jadi Panglima TNI

Yudo Margono resmi dilantik Jokowi jadi Panglima TNI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Yudo mengucap sumpah jabatan seperti didiktekan oleh Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Yudo juga berjanji akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi etika jabatan sebagai panglima TNI.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Yudo.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima TNI kepada Yudo Margono.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud M.D. dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna pada Senin (13/12), DPR menyetujui Yudo Margono, yang sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), untuk menjadi panglima TNI, menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Andika Perkasa.

Komisi I DPR juga telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) untuk mendengarkan visi dan misi Laksamana Yudo.

Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda.

Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364.

Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010).

Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018).

Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020).

Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020.

Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet.

Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020. ant

Junjung toleransi-pluralisme, Pemkot Surabaya bangun rumah Bhinneka

Junjung toleransi-pluralisme, Pemkot Surabaya bangun rumah Bhinneka

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Rumah Bhinneka untuk semua suku dan agama dan sebagai upaya menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Senin, mengatakan, nantinya yang menjadi ketua maupun pengurus Rumah Bhinneka itu adalah tokoh dari seluruh lintas suku dan agama di Surabaya.

“Ketika ada kegiatan mereka turun bersama. Kami adakan outbound. Kami adakan kegiatan di kampung-kampung,” kata Cak Eri panggilan akbrabnya.

Apalagi, kata dia, beragam suku dan agama selama ini tinggal saling berdampingan di kampung-kampung Surabaya.

Melalui  Rumah Bhinneka itu, ia ingin kembali menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di kampung-kampung itu selama ini diikuti lintas suku dan agama.

“Sehingga sejak awal anak cucu kita itu tahu, sehingga tidak ada lagi namanya intoleransi, tidak ada lagi namanya radikalisme. Yah ini cara menghilangkan (intoleransi) dengan ini. Dengan saling menghormati agama satu dengan yang lainnya, menghormati suku satu dengan lainnya,” ujar dia.

Akan tetapi, kata dia, sekarang ini belum mau mengungkap di mana persisnya lokasi Rumah Bhinneka. Namun yang pasti, rumah itu telah disiapkan oleh Pemkot Surabaya dan sedang diperbaiki. “Sudah siap, sedang diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya, Cak Eri mengaku telah bertemu dan membahas rencana pendirian Rumah Bhinneka dengan seluruh tokoh lintas agama dan suku yang ada di Kota Surabaya. Mereka semua pun menyatakan sepakat terhadap rencana Pemkot Surabaya untuk mendirikan Rumah Bhinneka.

“Saya kemarin baru bertemu dan berkumpul, maka kami sepakat nanti akan membentuk Rumah Bhinneka yang terdiri dari semua tokoh lintas agama dan lintas suku,” kata dia.

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan kota toleransi dengan peringkat keenam se-Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur, toleransi di Kota Surabaya peringkat satu.

“Ini saya ingin tunjukkan bahwa Surabaya ini bukan suku Jawa saja. Ada suku NTT (Nusa Tenggara Timur), Sumatera Selatan, suku Minang dan agamanya pun berbeda-beda,” demikian Eri Cahyadi. ant

Pembatasan Natal 2022 dan tahun baru 2023 sudah tidak ada

Pembatasan Natal 2022 dan tahun baru 2023 sudah tidak ada

EKONOMI BINIS·

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, baik dari sisi kegiatan ibadah maupun perayaan.

“Untuk tahun ini, sudah tidak ada pembatasan,” kata Muhadjir usia rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.

“Tapi, ketentuan-ketentuan masih berlaku, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan ibadah; tetapi pada prinsipnya, untuk tahun ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dibolehkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh jajaran Polri bersama TNI akan terus waspada dalam melakukan pengamanan. Polri juga akan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan untuk ikut berperan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Kami sudah sepakat, selain dari TNI, Polri, ada unsur masyarakat, ormas, teman-teman Banser, Ansor, akan ikut; sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit.

Selain itu, tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga terus waspada, sehingga rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan pelaksanaan ibadah juga tidak ada pembatasan. Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, kata Yaqut, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah memasuki level 1, yang artinya ada kebebasan aktivitas masyarakat secara terukur.

“Untuk tempat ibadah, kami batasi maksimal sampai 100 persen. Artinya, tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan. Sesuai aturan PPKM, tetap boleh 100 persen, tapi tidak boleh lebih,” tegas Yaqut.

Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.

Selain Muhadjir dan Yaqut, turut hadir dalam rakor tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sementara itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Pertamina. ant

Hasil gelar OTT Jatim KPK amankan uang sekitar Rp 1 M

Hasil gelar OTT Jatim KPK amankan uang sekitar Rp 1 M

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS) dan kawan-kawan.

Hal itu terungkap dari kronologi tangkap tangkap yang disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/12) malam.

“Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar AS dengan jumlah sekitar Rp1 miliar,” kata Johanis.

Dalam OTT itu, tim KPK menangkap empat orang di wilayah Jatim pada Rabu (14/12) sekitar pukul 20.30 WIB, yaitu STPS, Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH), dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Ia mengatakan bahwa KPK menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada anggota DPRD Jatim atau yang mewakilinya terkait pengurusan alokasi dana hibah.

Pada Rabu (14/12), kata dia, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS di salah satu mal di Surabaya.

“Masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda,” ungkap Johanis.

STPS dan RS ditangkap di Gedung DPRD Provinsi Jatim. Sedangkan AH dan IW masing-masing ditangkap di kediamannya di Kabupaten Sampang, Jatim.

“Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,” kata dia.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim.

Tersangka penerima, yakni STPS dan RS, sementara tersangka pemberi ialah AH dan IW.

Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ant

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

EKONOMI BINIS·

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengharapkan kebijakan pemerintah menerapkan tarif cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kalau saya berpendapat, ini jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kalau pun nanti cukai ini terpaksa harus diterapkan, jangan sampai memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dalam tingkatan mikro, karena mereka ini modalnya terbatas dan harus membangun survival pascapandemi COVID-19.

Bagi dia, pandemi COVID-19 ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, dan sekarang ini mereka tengah membangun survival untuk terus menjalankan usahanya itu.

“Saya sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro. Apalagi sekarang ini kami tengah melakukan pemulihan ekonomi karena selama dua tahun kena COVID-19,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surabaya dan nantinya juga rekan-rekan legislatornya akan siap menjembatani dan memfasilitasi untuk mengajak bicara semua stakeholder, sehingga rencana pengenaan cukai ini bisa didengarkan para stakeholder ini.

“Jeritan para pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kami akan cari solusi bersama,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator UMKM di Kampung Lawas Maspati, Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabar mengaku, kebijakan tersebut bakal memberatkan UMKM. Menurut Sabar, selama pandemi COVID-19 cukup banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

“Bukan disebabkan pandemi saja, tapi pemain di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan,” kata Sabar.

Pelaku UMKM produsen MBDK, ice cream dan dessert, Anggi juga memiliki pandangan serupa. Dia keberatan bila cukai MBDK diterapkan, karena bisa menjadi beban pelaku usaha skala kecil.

Penerapan cukai MBDK itu membuat pelaku usaha ketar-ketir, lantaran harus berhitung ulang dengan beban operasional. Situasi makin ketat dengan masuknya produk impor yang sudah menerapkan teknologi. Sementara produk asing skala produksinya cukup besar dan gempurannya masif. ant

Wakil ketua DPRD Jatim turut ditangkap KPK saat OTT

Wakil ketua DPRD Jatim turut ditangkap KPK saat OTT

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga turut menangkap salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Jatim, pada Rabu malam (14/12).

“KPK telah melakukan upaya hukum penangkapan di Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Desember 2022, terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ghufron mengatakan tim penyelidik KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap beberapa pihak yang ditangkap, termasuk salah satu wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

“Mohon bersabar, untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menginformasikan adanya OTT di Kota Surabaya pada Rabu malam.

“Benar, tadi malam KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya, Jatim,” kata Ali.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap itu.

Sebelumnya, sejak Rabu malam, beredar foto ruangan salah satu wakil ketua DPRD Jatim yang disegel oleh tim KPK. ant

Hasil PNBP imigrasi Kediri selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar

Hasil PNBP imigrasi Kediri selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar

SEPUTAR JATIM·

Nusantara7.com, Kediri – Kantor Imigrasi Kediri, Jawa Timur, mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar, melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp6,8 miliar.

Kepala Kantor Imigrasi Kediri Erdiansyah mengemukakan penerimaan PNBP tersebut terbesar disumbang oleh pendapatan dari pelayanan paspor sebesar 87,97 persen, pendapatan izin keimigrasian sebesar 9,74 persen. Sementara pendapatan lainnya sebesar 2,29 persen.

“Setelah pandemi mulai mereda, pelayanan keimigrasian mulai menggeliat termasuk layanan paspor dan izin tinggal untuk orang Asing. Hingga hari ini target PNBP Kantor Imigrasi Kediri telah kita lampaui sebesar dua kali lipat dari target yang ditetapkan,” kata Erdiansyah di Kediri, Rabu (14/12).

Ia mengatakan peningkatan penerimaan PNBP tersebut disebabkan semakin tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk tujuan ibadah, wisata maupun sebagai pekerja migran.

Dirinya menyebut, selama 2022, Kantor Imigrasi Kediri mencatat telah menerbitkan 38.907 buku paspor, meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, PNBP yang didapat secara nasional pada tahun ini mencapai Rp4 triliun. Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa, yang menyentuh hampir Rp1,8 triliun.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) yang ditujukan bagi 169 negara saat sebelum pandemi COVID-19.

Namun, dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, PNBP dari Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka Rp4 triliun hingga 1 Desember 2022.

Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun lalu.

Dijelaskan, realisasi target PNBP 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum pandemi. Pada 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp1,8 triliun, sedangkan pada 2018 mencapai Rp2,1 triliun. Tepat sebelum pandemi dimulai, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir 2019. ant

 

Prabowo temui Menhan Italia bicarakan soal modernisasi Alutsista

Prabowo temui Menhan Italia bicarakan soal modernisasi Alutsista

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menemui Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto di Roma, Italia, Selasa (13/12), yang membahas tentang modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Pada kunjungan kerjanya, Prabowo bersama Guido membahas mengenai alih teknologi atau transfer of technology (ToT) antara industri pertahanan Italia dengan industri pertahanan Indonesia.

“Kami sepakat bahwa keamanan adalah faktor penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran suatu negara,” kata Prabowo dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas tentang sejumlah upaya peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi komitmen Italia dalam kerangka geostrategis saat ini.

Kedua negara selama ini telah menjalin kerja sama pertahanan, khususnya melalui pertemuan bilateral yang disebut Joint Committee for Defence Cooperation (JCDC) yang rutin dilakukan setiap dua tahun sekali. ant

Aset rampasan KPK senilai RP6,7 miliar dihibahkan ke KY

Aset rampasan KPK senilai RP6,7 miliar dihibahkan ke KY

HUKUM DAN KRIMINAL·

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) RI menerima hibah berupa tanah dan bangunan barang hasil rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp 6,7 miliar.

“Dengan nilai total aset sekitar Rp6,7 miliar di Surabaya, bagi kami ini merupakan ‘hadiah’ bagi lembaga,” kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mukti Fajar mengatakan barang rampasan negara yang diserahkan tersebut merupakan rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 dan H-12 yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah barang rampasan negara diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kepada Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

“Tentunya akan kami maknai sebagai wujud dukungan pemerintah dan masyarakat luas melalui KPK serta pihak terkait terhadap KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,” kata Ketua KY.

Pada kesempatan itu, Mukti Fajar menjelaskan peran serta kantor penghubung KY selama sembilan tahun terakhir membantu wewenang dan tugas lembaga itu

“Ini merupakan peran strategis dan vital dimana KY hanya berada di ibu kota, namun jangkauan kerjanya meliputi 9000 an hakim di seluruh Indonesia,” jelas dia.

Saat ini dan ke depan, tantangan kantor penghubung KY tidaklah mudah. Oleh sebab itu, aset-aset yang diberikan kepada KY akan membantu penguatan kelembagaan dalam menjalankan amanat konstitusi.

Ia menyebutkan saat ini KY memiliki 12 kantor penghubung di daerah. Kemudian pada tahun 2022 KY kembali membuka delapan kantor penghubung di wilayah lain. Namun, baru tiga daerah yang memberikan asetnya untuk digunakan KY yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Jawa Timur.

Untuk memperoleh hibah dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga KY terus berkoordinasi dan melakukan kerja sama salah satunya dengan komisi antirasuah. ant